Kasad Pimpin Laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi (Pati) TNI AD dan Sertijab Dirajenad

JAKARTA, IT - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa bertempat di Gedung Tribune E Mabesad, memimpin Acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi (Pati) TNI AD, sekaligus memimpin Acara Serah Terima Jabatan Direktur Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat (Dirajenad), pada hari Jumat (30/4/2021).

Pada Acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat  tersebut terdapat 25 orang. Untuk pangkat Mayor Jenderal, yaitu Mayjen TNI Oerip Soekotjo (Kaskogabwilhan II), Mayjen TNI Masri, S.Sos. (Kapushubad), Mayjen TNI Agoes Joesni, S.H. (Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri BIN), Mayjen TNI Ruruh A. Setyawibawa, S.E., M.M., (Deputi Bidang Intelijen Teknologi BIN), Mayjen TNI Andi Muhammad, S.H. (Pangdivif-2 Kostrad), Mayjen TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum., (Kadilmiltama Mahkamah Agung), Mayjen TNI Gabriel Lema, S.Sos. (Ir Kodiklatad), Mayjen TNI Sonny Aprianto, S.E., M.M., (Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan BIN), dan Mayjen TNI Candra Wijaya (Gubernur Akmil).

Sementara personel yang dinaikkan pangkat menjadi Brigjen diantaranya Brigjen TNI Junaedi, S.A.P. (Kapoksahli Pangdam I/BB), Brigjen TNI Alrizal, (Aspers Kaskogabwilhan II), Brigjen TNI Ramadi Siregar, S.E., M.Si. (Han) (Karoum Settama BSSN), Brigjen TNI Yusuf Ragainaga (Kapoksahli Pangdam XVIII/Ksr), Brigjen TNI Agus Saepul, S.Sos., M.M., (Kapoksahli Pangdam XIII/Mdk), Brigjen TNI Sachono, S.H., M.Si., (Widyaiswara Bid. Nik Akmil), Brigjen TNI Tatang Subarna (Kadispenad), Brigjen TNI Judi Paragina Firdaus, M.Sc. (Danpuslatpur Kodiklatad), Brigjen TNI Ade Wihanto, S.Sos., C.Fr.A., (Ir Kemenko Polhukam), Brigjen TNI Suryo Tridoso Eko Sapto Handono (Waasrena Kasad Bid. Ren), Brigjen TNI Jama'ah, (Dirter Pusterad), Brigjen TNI Kembar Maruto Widhi, S.Sos., M.M., (Ir Pushubad), Brigjen TNI Ferdinand Mahulette, S.E., (Kepala Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional BSSN), Brigjen TNI Sugeng Ariyanto (Widyaiswara Bid. Min Akmil), Brigjen TNI Tony Suherman, S.Sos., C.Fr.A. (Dirkuad) dan Brigjen TNI Drs. R. Tagar Pujasambada, M.Psi., (Kapus Psi BIN).

Adapun serah terima jabatan dilaksanakan untuk Jabatan Direktur Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat (Dirajenad) dari Brigjen TNI F.F. Fransis Wewengkang, S.E.,M.M., kepada Kolonel Caj Teguh Bangun Martoto, S.Sos.,MH. Seluruh rangkaian di atas,  berlangsung khidmat dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Dalam acara tersebut juga ditampilkan profil masing-masing pejabat melalui tayangan videotron serta dilanjutkan dengan foto bersama, dengan didampingi istri masing-masing. 

(Tnr) IT

Sumber : (Dispenad)

Kemenparekraf Gelar Acara "Bimbingan Teknis Sinkronisasi New Normal" di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta

JAKARTA, IT - Artis senior Nurul Arifin yang juga anggota DPR RI mengatakan bahwa situasi Pandemi jangan sampai membunuh kreativitas para seniman, pelaku seni dan Artis Film untuk terus berkarya dengan mengupayakan berbagai cara memanfaatkan tehnologi yang ada sekarang.

Pernyataan tersebut disampaikan pada acara"Bimbingan Teknis Sinkronisasi New Normal" Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi DKI Jakarta. Rabu 28 april 2021 di Ballroom Hotel Pullman dihadapan sejumlah pengurus besar dan anggota Persatuan Artis Film Indonesia.

Acara yang dilaksanakan oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta ini bertajuk "Sinergi Seniman Memulihkan Industri Pariwisata,ekonomi Kreatif& Event di Indonesia".

Ketua Umum PB PARFI Alicia Djohar yang memberi sambutan pada acara itu menyebutkan bahwa "Perlunya daya juang yang lebih kuat untuk mengatasi kesulitan ini, akan tetapi semangat dan harapan saja tidaklah cukup, diperlukan kerjasama dan bantuan dari seluruh stockholder,Pemerintah dan lembaga terkait agar para pelaku seni seni terutama para Artis Film bisa kembali berproduksi dan berkarya,"ungkapnya dalam sambutan.

Sejumlah pemateri hadir memberi paparan dan jawaban diacara ini seperti: Sigit Witjaksono( Direktur pemasaran Pariwisata Regional II), Dr.Ir.Hetifah Sjaifudin MPP( wakil ketua komisi X DPR RI),Helma Dahlia yang mewakili Gumilar Ekalaya ( Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta),Slamet Rahardjo (Aktor senior) dan Ninik L Karim ( Artis senior&Dosen) sebagai pemandu acara ini.

Dalam acara tersebut terbagi menjadi dua sesi yaitu pemaparan dan tanya jawab dalam bentuk Talkshow. hal menarik di tengah acara berlangsung adalah adanya agenda bagaimana mengupayakan para Artis terlibat dalam sejumlah program yang sudah disusun oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta.

Menanggapi rencana agenda tersebut Hetifah Sjaifudin dan Nurul Arifin sangat merespon positif dan akan ikut membantu mewujudkan lewat kebijakan komisi X  DPR RI serta lembaga terkait.

Nampak terlihat beberapa Artis senior dan yunior hadir sebagai peserta undangan: Hana Widjaja, Neno warisman,Ozi Syahputra,Ricky Hosada,Emma Febry,Teddy Prangi, Lita Gading,Andi Mulyadi,Yuzar Nazaros,Krina Mukti, Every Jo, Barbie Kumalasari ,Netta Gabrynev, Rosita Simatupang ,Dinda Fitri,Adytyawarman,Dian Hasri,Linda Sulaiman, Anisa Queen,Maya Damayati,Ade Nurul, Rizal Gibran ,M Akis, Edo Chaniago, Teguh Yulianto,Yopie de Kock, Merry Eveline, Andi Marie,Ocha Marshal, Choky Sinambela( LBH PARFI),Sandra Naholo( Pengagas acara), Syam L Fin (Wasekum).

Sedangkan dari kalangan sutradara nampak hadir : Bedjo Sulaktono, Ismail Sofyan Sani,Iran AR., Sukarya , Mohan Mehra.

Acarapun berlangsung sukses dan diakhiri dengan buka puasa bersama.

(Tnr) IT

Posko Satuan PMT Polda Banten , Kapolda Banten : "Seminggu Sekali Bisa Cek Informasi di 'SP2HP Online"

SERANG, IT -- Posko pemberantasan Mafia Tanah Polda Banten terbuka menerima setiap pengaduan korban dan dijamin seminggu sekali korban dapat mengecek progres penyidikan di 'SP2HP Online'."Seminggu sekali bisa dicek informasi progres kemajuan penyidikannya di 'SP2HP Online'. Silakan publik memanfaatkannya," imbau Kapolda Banten, Irjen Pol Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H. M.H.,M.B.A. kepada media, Jumat (30/4/21) di Serang, Banten.

Didampingi Kabid Humas, Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H. dan Kasubdit Harta Benda  Bangunan dan Tanah (Harda Bangtah) Ditreskrimum, AKBP Dedy Darmawansyah, Sik, Kapolda Banten mengatakan, pihaknya sangat serius menangani kasus Mafia Tanah.

“Korbannya kebanyakan rakyat biasa. Presiden dan Kapolri memberi perhatian khusus pada kejahatan Mafia Tanah,” kata Irjen Rudy yang mantan Kepala Divisi Hukum Polri itu.

Menguatkan penegasan Kapolda tentang kemudahan, percepatan, dan keakuratan penanganan kasus Mafia Tanah, khususnya untuk kasus yang baru diadukan  oleh mantan Camat Pabuaran, Kabupaten Serang, Babay, S.Pd., M.Si, Kasubdit Harda Bangtah AKBP Dedy memperkirakan penyidikannya paling lambat selesai sekitar 1,5 bulan lagi.

 
Sementara penyidikan berjalan, korban dapat memonitor progres penyidikan sepekan sekali melalui 'SP2HP Online'. Selain itu, imbau AKBP Dedy, para pelapor atau Babay jika ingin mengetahui progres penyidikan perkaranya, dapat menghubungi Satgas Pemberantasan Mafia Tanah (PMT) Polda Banten melalui nomor 081390545679.

Ditemukan 690 Akta Palsu

Posko Satuan PMT Polda Banten yang dibuka dua bulan terakhir sudah beberapa kali menerima partisipasi masyarakat yang aktif mengadukan kerugiannya akibat kejahatan mafia tanah. Terakhir pengaduan datang dari Babay, S.Pd., M.Si, karena tanda tangannya dipalsukan oleh DS, pegawai honorer  di Kecamatan Pabuaran, wilayah tempat ia di masa lalu menjadi camat.

Terkait kasus yang diadukan Babay, Dirkrimum Polda Banten Kombes Pol. Martri Sonny, S.I.K., M.Si mengungkapkan, Babay melapor pada 3 Maret 2021 sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi No.: LP/94/III/RES.1.9./2021/SPKT I/Banten.

Terunghkapnya pemalsuan berawal dari laporan pemalsuan tandatangan Camat Pabuaran/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS),  Babay, S.Pd., M.Si, yang  didapati pada Akta Jual Beli (AJB) No.: 231/2019, tanggal 11 Februari 2019. Pelaku pemalsuan adalah JS, staf seksi Ekonomi Pembangunan Kantor Kecamatan Pabuaran.

Dari peristiwa tersebut, Camat Pabuaran saat ini, Asnawi, S.Pd., M.Si mencari dan merekap data AJB dan Akta Hibah (AH) yang pernah diproses pada masa Babay menjabat Camat Pabuaran pada kurun 2016 - 2019.

Dari hasil perekapan kurun Januari 2018 - Desember 2019, urai Martri Sonny, ditemukan sejumlah blangko minuta Akta (AJB dan AH) yang masih kosong, tapi sudah dibubuhi tandatangan Babay, S.Pd., M.Si. Ternyata, ungkap Martri selanjutnya, tanda tangan Babay tersebut palsu. Pelakunya adalah DSB, pegawai honorer Kantor  Kecamatan Pabuaran.

Dengan cara itu, lanjut Dirkrimum, DSB mengajukan banyak permohonan AJB dan AH dari warga melalui Kantor Kepala Desa, kepada PPATS. Tentu saja, lanjut Martri, perbuatan DBS tersebut bukanlah sebagai mana seharusnya menurut aturan, mengingat tanda tangan Camat Babay sebagai PPATS telah ia palsukan.

 
Babay yang merasa dirugikan mengadu ke Satgas PMT Polda Banten. Selanjutnya, kata Martri, polisi langsung melakukan penyeldikan dilanjutkan dengan penggeledahan rumah tersangka DBS. Di sini Satgas PMT Polda Banten menemukan sebanyak 690 AJB  dan AH yang seolah diterbitkan oleh Kecamatan Pabuaran, dengan tanda tangan palsu Babay sebagai Camat/ PPATS Pabuaran pada kurun Januari 2018 - Desember 2019.

Satgas PMT Polda Banten kini mengamankan barang bukti sebanyak 690 AJB dan AH. Dari jumlah tersebut, 669 di antaranya ditemukan di Kantor Kecamatan Pabuaran dan 21 lainnya ditemukan di rumah tersangka DSB.

Terungkap pula, selama aksi pemalsuannya, tersangka DSB telah mengeruk keuntungan pribadi sebesar lebih kurang Rp1,3 miliar.  Jumlah ini ia peroleh dari uang jasa antara Rp 1.000.000 dan Rp. 4.000.000. “Jika dirata-ratakan, tersangka memeroleh Rp. 2.000.000 untuk setiap akta," ungkap AKBP  Dedy Darmawansyah.

Atas perbuatannya, DSB kini ditahan dengan sangkaan telah melakukan perbuatan pidana pemalsuan. Kepadanya dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman maksimal paling lama enam tahun penjara, dan Pasal 264 KUHP dengan ancaman maksimal paling lama delapan tahun penjara.

Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H. menghimbau seluruh masyarakat yang merasa dirugikan oleh Mafia Tanah, untuk mengadu ke Pokso PMT Polda Banten. 
Masyarakat, kata Edy, juga dapat mengakses satgas PM Polda Banten di nomor 081390545679. “Kami akan segera menindaklanjuti pengaduan warga,” kata Kombes Edy Sumardi. 

(ES) IT

Polemik Surat Edaran Dewan Pers, Kasihhati : Itu Sama Saja "Dewan Pers Menepuk Air Didulang,Terpercik Muka Sendiri,"

JAKARTA, IT - Dunia Pers kembali dihebohkan, dengan dikeluarkannya surat edaran dari Dewan Pers yang beredar pada semua Instansi Pemerintah, dan sudah bukan lagi menjadi rahasia umum, dalam membahas masalah pemberian THR untuk Wartawan ataupun Organisasi Pers, (30 april 2021).

Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia(FPII), Kasihhati menyikapi langsung, tentang Surat Edaran Dewan Pers tersebut, Ketika diminta oleh awak media untuk memberikan tanggapannya melalui Watshapp pada 30 april 2021, dengan mengatakan, "Saya sebenarnya lucu membaca surat yang diedarkan oleh Dewan Pers, sama saja"Dewan Pers itu Menepuk air didulang terpercik ke Muka sendiri,""ungkapnya.

Ia menegaskan ,"Dengan adanya surat edaran tersebut,seolah menunjukan rasa ketakutan dan kualitas dari Dewan Pers,"Menurut bunda (sapaan akrab kasihhati), "Surat tersebut juga salah satu bentuk pengungkapan sebenarnya, bahwa dirinya (ketua Dewan Pers-Red) telah gagal membina Wartawan dan Media yang melaju begitu pesat berkembang sekarang-sekarang ini,"tegasnya.

Kasihhati kembali menegaskan bahwa,"Ketua Dewan Pers yang sekarang ini menganggap dirinya merupakan seorang 'PENGUASA"di dunia Pers, sudah lepas kontrol, seolah Hakim yang memutuskan bahwa Dewan Pers adalah satu satunya Lembaga yang memayungi wartawan dan organisasi Pers," tandasnya.

"Hal ini yang patut dicurigai dan dipertanyakan tingkat Pendidikan ketua Dewan Pers"?? Bukannya menyatukan suatu perbedaan pandangan malah memecah belah, apa itu sikap seorang pemimpin?, Harusnya,"kata kasihhati,"Ketua Dewan Pers Coolling down,bertobat dan minta ampun kepada Allah SWT, atas apa yang dilakukan apalagi dibulan Ramadhan bulan suci yang penuh berkah ini," papar Kasihhati.

"Janganlah buat gaduh setelah Viral buat Pernyataan di BNSP dengan mengatakan Dewan Pers satu satunya lembaga yang memayungi insan Pers dan sekarang buat edaran lagi masalah THR,"

"Kami tekankan sebagai contoh ,semenjak berdiri,kami  belum Pernah mengirim surat atau meminta minta THR kepada Pemerintah maupun swasta,murni kami dan anggota anggota usaha sendiri,karena FPII mangajarkan semua anggotanya jangan jadi Pengemis,tapi berkarya dan bekerjalah untuk menghasilkan uang,"ungkapnya.

"Dewan Pers memgedarkan surat dengan menyebutkan organisasi yang menjadi konstituennya dan memberikan nomor hand phone yang bisa dihubungi untuk berkordinasi, maksudnya apa?, apa begitu cara Dewan Pers mempermalukan organisasi yang menjadi konstituennya?,"tanya Kasihhati.

"Dewan Pers melarang semua instansi bermitra dengan organisasi lain dan wartawan wartawan, serta media-media yang tidak menjadi bagian darinya, memang Dewan Pers Siapa?,Tuhan ? atau Presidenkah Dewan Pers?, sehingga membuat kebijakan yang nyeleneh dan semaunya, disitulah masyarakat awam maupun masyarakat Pers bisa menilai, seperti apa kredibilitas Dewan Pers?, kerjanya hanya mengadu domba insan Pers dan organisasi Pers!,"tandasnya.

Lanjut kasihhati, "Dari masalah UKW sampai THR , Dewan Pers buat statement yang tidak Profesional, Masalah UKW, lah kok baru sekarang Dewan Pers mau menyambangi dan bekerja sama dengan BNSP, kemarin kemarin bertahun tahun kemana saja, baru setelah Lembaga lain mampu untuk melaksanakan UKW yang sah melalui LSP yang sudah ada lisensi dari BNSP, Dewan Pers meradang dan sifat sok berkuasa serta iri hati nya terlihat jelas, apa Dewan Pers tidak tau, tidak sadar atau memang tidak Paham, bahwa setiap warga Indonesia dilindungi undang undang dan punya hak yang sama di Republik ini, jadi bebas untuk menentukan pilihan mau kemana dan diorganisasi apa bernaung," tukis Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia(FPII).

Menutup pembicaraan kasihhati mengingatkan seraya menghimbau kepada Pengurus dan anggota FPII diseluruh Indonesia untuk terus berjuang membela kemerdekaan Pers Sejati,Melaksanakan peliputan sesuai kaidah kaidah jurnalistik,dan jangan lupa tetap melaksanakan ibadah puasa dengan khusuk.

(**) IT

Sumber Presidium FPII dan insan Pers

Terkait Edaran Dewan Pers, Wilson Lalengke : Bulan Suci Ramadhan Jangan Dinodai Kebijakan Diskriminatif dan Malpraktek

JAKARTA, IT – Dewan Pers (DP) menerbitkan dan mengedarkan siaran pers tahunannya menjelang Idul Fitri yang ditujukan ke berbagai instansi, baik di lingkungan pemerintah maupun kepada kalangan swasta. Isinya selalu sama dari tahun ke tahun, yakni meminta agar para instansi atau lembaga yang ada di seluruh negeri ini menolak memberikan bantuan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para wartawan, khususnya yang tidak menjadi konstituen DP.

Terkait surat edaran nomor: 01/DP/K/IV/2021, tertanggal 28 April 2021, dengan perihal Imbauan Dewan Pers Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, memberikan komentar singkat atas perilaku DP tersebut. “Kurang kerjaan dia, setiap mau lebaran hanya bisa mengeluarkan surat edaran semacam itu,” kata Lalengke, Kamis, 29 April 2021.

Hal ini disampaikannya ketika sejumlah wartawan ibukota mengirimkan file berisi surat edaran DP itu ke nomor WhatsApp-nya, seraya meminta tanggapan tokoh pers nasional yang terkenal gigih membela para wartawan yang selama ini termarginalkan oleh kebijakan diskriminatif DP itu. Menurut Lalengke, selama ini DP lalai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Padahal dalam pasal 15 ayat (1) UU Pers, sangat jelas bahwa Dewan Pers bertugas mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers. Pengertian meningkatkan kehidupan pers dapat dilihat di bagian penjelasan UU Pers tersebut, yakni meningkatkan kualitas serta kuantitas pers,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Bagaimana mungkin meningkatkan kualitas pers, lanjut Lalengke, jika kondisi ekonomi pekerja pers tidak tersentuh dalam program kerja lembaga DP itu. Pers adalah domain orang-orang bebas, tidak terikat dengan siapa atau pihak manapun. Hanya dengan kebebasan atau independensi yang dimiliki seseorang, maka ia dapat menyuarakan kebenaran dan fakta yang didapatkannya dari lapangan secara berani, jujur, dan terbuka.

“Nah, agar kehidupan ekonomi wartawan tidak terkoneksi ke sesuatu pihak atau lembaga yang membuat mereka terkooptasi oleh kepentingan pihak atau lembaga tertentu itu, maka diperlukan suatu institusi yang akan mengayomi pers di segala bidang, termasuk kehidupan ekonominya. Itulah pentingnya Dewan Pers dibentuk,” jelas Lalengke.

Selanjutnya, perilaku dan kebijakan Dewan Pers selama ini justru kontradiktif dengan ketentuan perundangan di pasal 15 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 yang mewajibkan DP meningkatkan kuantitas pers di tanah air. “Yang dilakukan justru menghambat perkembangan dan pertambahan media-media dan organisasi pers. Tindakan DP itu jelas dan nyata melanggar UU Pers,” tegas lulusan pasca sarjana di bidang Applied Ethics dari Utrecht University (Belanda) dan Linkoping University (Swedia) ini.

Untuk itu, kata Lalengke lagi, kepada para pihak yang disurati oleh Dewan Pers terkait larangan memberikan THR kepada wartawan, agar mengabaikan surat edaran nomor: 01/DP/K/IV/2021 dimaksud. Menurutnya, surat itu merupakan bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan DP terhadap publik pers di tanah air. Lebih daripada itu, surat itu secara substansial merupakan bukti nyata pelanggaran DP terhadap pasal 15 ayat (1) UU Pers.

“Saya menghimbau kepada semua lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah agar mengabaikan surat edaran Dewan Pers itu. Janganlah Anda sebagai bagian dari pejabat publik, termasuk lembaga swasta yang pasti hidup dari publik, termasuk dari keringat para wartawan di lingkungan Anda, justru menjadi jongos Dewan Pers yang malpraktek itu. Bulan Suci Ramadhan seharusnya tidak dinodai oleh kebijakan diskriminatif nan penuh kesombongan seperti yang dilakukan Dewan Pers. Sebaliknya, kita semestinya memperbanyak amal dengan saling membantu, saling memberi, saling menolong, saling meringankan beban sesama manusia, sesama anak bangsa,” pesan Lalengke yang juga adalah Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko itu berharap.

Sebagaimana banyak beredar di media massa dan jaringan WhatsApp, Dewan Pers baru-baru ini mengirimkan surat edaran nomor: 01/DP/K/IV/2021, tertanggal 28 April 2021, perihal Imbauan Dewan Pers Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Surat tersebut ditujukan kepada:

1. Panglima TNI
2. Kapolri
3. Sekretaris Negara
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Komunikasi dan Informatika
6. Pimpinan BUMN/BUMD
7. Pimpinan Perusahaan
8. Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Indonesia
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se-Indonesia di- Indonesia

Secara singkat, surat itu menyatakan bahwa, “Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H yang akan jatuh pada 13 -14 Mei 2021 ini, Dewan Pers mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan Tunjangan Hari Raya (THR), permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan oleh yang mengatasnamakan media baik dari organisasi pers, perusahaan pers, maupun organisasi wartawan. Hal ini menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, ataupun media.”

Pada bagian lain di surat itu, disebutkan nama organisasi konstituen DP, yang dipersepsikan sebagai organisasi resmi yang diakui DP, sebagai berikut:
1. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
2. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
3. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)
4. Perusahaan Radio Siaran Swata Nasional Indonesia (PRSSNI)
5. Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)
6. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)
7. Serikat Perusahaan Pers (SPS)
8. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)
9. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
10. Pewarta Foto Indonesia (PFI)

Bagi publik, pemuatan nama-nama lembaga atau organisasi konstituen DP dalam surat edaran tahunannya ini secara tersirat sebagai pesan bahwa ‘jika ingin memberikan THR, berikanlah kepada mereka-mereka yang nama lembaganya ada di daftar tersebut. DP akan sangat berterima kasih atas bantuan THR yang Anda berikan kepada konstituen DP sehingga para konstituen kami itu akan merasa nyaman, lancar, dan bahagia dalam merayakan Idul Fitri 1442 H mendatang’.

“Selamat berlebaran para konstituen DP, semoga Anda semua berbahagia dengan THR-THR yang diberikan oleh instansi/lembaga atas rekomendasi DP,” ujar seorang jurnalis papan bawah yang tidak ingin disebutkan namanya seraya tersenyum sinis. 

(APL/Red) IT

Sumber : DPP PPWI

Kantor Redaksi Nuansa Metro dan Sekretariat DPC GANN Kab. Karawang "Diobrak Abrik" OTK

KARAWANG, IT- Dengan dalih mencari pelaku dugaan kasus penipuan, sekelompok orang yang diduga mengaku-ngaku sebagai petugas kepolisian dan mengaku dari salah satu Ormas ternama, 'mengobrak-abrik' kantor Redaksi Nuansa Metro dan Sekretariat DPC Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Kabupaten Karawang, pada Selasa (27/4/2021) malam, sekitar pukul 20.00 Wib.

Orang yang diduga mengaku sebagai aparat kepolisian dan salah satu Ormas ternama itu berjumlah lima orang, mendobrak pintu utama dan pintu garasi, hingga mengakibatkan kunci rusak dan tak bisa dipergunakan kembali. Ternyata bukan hanya sampai disitu, lemari tempat menyimpan arsip pun tak luput dari penggeledahannya.

 
Hal itu terungkap dari pernyataan ketua RW Perumahan Karang Indah, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, H. Joko dan salah satu Anaknya bernama Kiki,(28/04/2021).

 
"Awalnya saya kedatangan satpam perumahan, menginformasikan kepada saya ada Buser menunggu di rumah belakang bernomor F17, akan melakukan penangkapan dirumah itu. Namun satpam tidak secara detail mengatakan kepada saya ada apa- apanya" ucap H. Joko kepada nuansametro.com dan pengurus DPC GANN Karawang, Djajat Sudrajat.

 
Lebih lanjut H. Joko mengungkapkan, setelah dirinya tiba di kantor redaksi Nuansa Metro dan Sekretariat DPC GANN, disitu sudah ada lima orang menunggu kedatangannya.

 
"Sesampainya di kantor redaksi Nuansa Metro dan Sekretariat DPC GANN, saya tanyakan maksud ke lima orang tersebut hingga ingin mendobrak pintu kantor. Kata mereka didalam kantor itu ada orang yang sedang mereka cari. Mereka memperlihatkan alat GPS, bahwa orang yang mereka cari ada didalam kantor" ungkapnya.

Diduga dengan ijin ketua RW dan disaksikan oleh anaknya, kelima orang tersebut mendobrak pintu depan kantor, Padahal pintu itu didalam nya di sekat oleh potongan besi, namun mungkin karena kerasnya dobrakan, akhirnya pintu itu terbuka.

Setelah pintu terbuka, orang yang dicari tidak diketemukan, saking penasarannya menurut H. Joko, ke lima orang tersebut kembali merusak dengan cara menendang pintu garasi yang berbahan kayu hingga terbuka dan merusak kuncinya.

 
Namun, kembali orang yang dicari tidak ada juga, lalu kelima orang tersebut, mengambil tangga alumunium untuk mencari orang yang dimaksud diatas plapon. Kembali orang yang di cari ke lima orang tersebut tidak ada.

Tidak hanya disitu, kelima orang itu mengobrak-abrik kesetiap ruangan dan kamar, termasuk membuka-buka lemari Arsip redaksi dan arsip DPC GANN Karawang.

"Akhirnya, memang tidak ada orang didalam kantor tersebut. Saya juga heran dan curiga terhada ke lima orang tersebut, masa yang mengaku aparat sikapnya seperti itu. Lalu saya tanya ke salah satu orang itu, sebenarnya mereka dari mana. Lalu yang bernama DN mengaku, bahwa dirinya dari salah satu Ormas ternama dan berasal dari Bandung" kata Kiki anaknya ketua RW haji Joko.

Kiki pun menuturkan, bahwa kelima orang tersebut mengendarai kendaraan mobil jenis Minibus Ertiga bernopol Wilayah D.

 
"Kalau gak salah mereka berlima memakai mobil jenis Minibus Suzuki Ertiga, kalau gak salah juga berwarna merah maroon. Namun saya tidak ingat no polisi nya berapa, yang saya ingat plat D. Soalnya waktu itu sudah malam juga sih Pak" tutur Kiki.

Ditempat terpisah Pemimpin Redaksi nuansametro.com Endang Nupo yang diwawancarai terkait adanya dugaan tindakan melawan hukum mengatakan, bahwa tindakan ke lima orang tersebut jelas telah melakukan tindakan melawan hukum.

 
"Walaupun mereka ada ijin dari ketua RW untuk melakukan penggeledahan Dikantor kami. Seharusnya mereka minta ijin dulu kepada pemilik kantor (rumah). Rumah ini jelas berpenghuni, bukan rumah kosong. Ini jelas tindakan melawan hukum. Mereka memasuki pekarangan dan rumah milik orang lain tanpa ijin dari pemilik. Hal itu jelas ada pasal nya dalam KUHPidana. Apalgi mereka bukan petugas kepolisian yang sedang bertugas melakukan penyelidikan suatu kasus" tegas Endang Nupo.

Menurut Endang Nupo, setelah menanyakan hal itu kepada ketua RW H. Joko, bahwa H Joko juga sempat menanyakan surat tugas dan surat penggeledahan bahkan surat penangkapan kepada ke lima orang tersebut, namun mereka tidak bisa memperlihatkan itu semua. 

"Menurut H. Joko, mereka cuma berkata hanya suruhan seseorang, bahkan terkait GPS yang menunjukkan ada orang didalam kantor redaksi Nuansa Metro dan Sekretariat DPC GANN Karawang juga dikendalikan dari orang yang menyuruh nya. Inikan jelas aneh dan mencurigakan kami. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka kami akan melaporkan kejadian ini kepihak kepolisian" pungkasnya.

(-) IT

Sambut Ramadhan ke-17, PT. Kapuas Prima Coal Tbk Gelar Buka Puasa Bersama di Halaman Masjid Cut Muthia, Jakarta

JAKARTA, IT - Perusahaan yang bergerak di sektor Tambang Biji Besi, Gelana Zing atau Timbal Simelter di Kabupaten Kobar dan Lamandau , Kalteng PT. Kapuas Prima Coal Tbk, (www.kapuasprima.co.id),  berbagi kasih dan berbuka bersama pada bulan Ramadan hari ke- 17/tahun /1442 Hijriah atau Kamis, (29/April/ 2021).

Disampaikan Humas PT. KPC, Hendra Pratama, berbagi kasih ini merupakan kegiatan solidaritas PT. KPC untuk saudara-saudara Muslim yang menjalankan ibadah puasa dan segera akan merayakan Idul Fitri.

 
"Kegiatan ini kembali kami selenggarakan untuk yang ke enam kalinya  pada bulan Ramadhan ini," ungkap Hendra, Kamis petang melalui aplikasi pesan singkat.

Adapun  lanjut Hendra, lokasi berbagi kasih ini di halaman Masjid Cut Muthia dan di depan Aula A.H. Nasution, Jalan Cut Muthia nomor 1 Menteng Jakarta Pusat.

"Acara ini didukung oleh Rumah Makan Abang Suhai Soto Kuin asli Kalimantan Selatan kegiatan ini dihadiri sekitar 500 orang," ujar Hendra.

Hendra berharap, dengan adanya berbagi kasih dari PT. KPC masyarakat penerima lebih merasa ringan beban ekonomi di masa pendami Covid -19. Kegiatan ini juga mengikuti Prokes Covid -19.

Salah seorang penerima warga setempat Ari Budi Santoso mengucapkan terimakasih kepada pihah PT. KPC yang telah berbagi untuk masyarakat yang saat ini sangat membutuhkan hal hal seperti yang dilakukan PT. KPC.

 
"Secara pribadi saya ucapkan terima kasih kepada PT. KPC yang telah peduli kepada masyarakat di sini," kata Ari  ditemui sesaat setelah acara usai. 

(**) IT

Pemerintah RI Resmi Tetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Sebagai Organisasi Teroris

JAKARTA, IT - Pemerintah RI telah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua masuk sebagai Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), (29/4/2021).

Penetapan KKB masuk Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dalam jumpa persnya, Kamis (29/4/2021).

“Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan massif dikategorikan sebagai teroris," ujar Mahfud 

Oleh karena itu, pemerintah meminta TNI dan Polri untuk menindak KKB Papua yang semakin meresahkan. "Pemerintah sudah meminta kepada Polri TNI, BIN, dan aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas dan terukur,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikannya bahwa pandangan dan sikap pemerintah tersebut, karena tindakan kekerasan di Papua dalam beberapa hari terakhir ini semakin meresahkan.

"Banyak tokoh adat Papua datang ke Menko Polhukam dan pimpinan daerah di sana menyatakan dukungan pemerintah melakukan tindakan diperlukan guna menangani tindak kekerasan yang muncul di Papua," pungkas Mahfud.

(Brt) IT

Kota Depok Digegerkan Dengan Kemunculan "Babi Ngepet" Dibulan Suci Ramadhan

DEPOK, IT - Peristiwa fenomenal terjadi di saat umat muslim di seluruh dunia menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan terkait adanya penemuan dan penangkapan yang di indikasikan sebagai"Babi Ngepet" di wilayah Kelurahan  Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, pada Selasa 27 April 2021 pukul 09.00 Wib.

Sementara lokasi penemuan dan penangkapan terindikasi "Babi Ngepet" tersebut, tepatnya di perkebunan milik. Suratiyo, di bilangan Kampung. Bedahan RT 02/04 Kel. Bedahan Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

Terindikasi "Babi Ngepet", berhasil ditangkap oleh warga Kelurahan Bedahan,para penangkap diantaranya adalah, Ust. Adam Ibrahim (44), Heri Sunarya (36), Muhammad Rizki (16), Farhan (16) dan Iwan Kurniawan (40).

Dalam keterangan mereka pada petugas dan Awak Media, hal tersebut berawal pada sekitar bulan Maret 2021, "Warga sekitar lingkungan RW.04 banyak yang kehilangan uang, sementara kejadiannya setiap pada malam Selasa dan malam Sabtu,"ungkapnya.

"Sebulan lalu warga melihat babi dan di tangkap selalu hilang,"imbuh mereka.

Lebih lanjut mereka menjelaskan, bahwa, "Kemudian Tokoh masyarakat sekitar melakukan pertemuan dan berupaya untuk menangkap dengan cara Wirid,"jelas mereka.

Ketika ditanyakan cara mereka menangkap "Babi Ngepet" tersebut, mereka mengatakan,"Saat melakukan penengkapan "Babi Ngepet",kami lakukan dengan bertelanjang bulat,"ungkap mereka.

Kemudian Ust. Adam Ibrahim (44) menguraikan kronologis penangkapan "Babi Ngepet"di hadapan masyarakat dengan memaparkan, bahwa, 

"Pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 22.30 wib, warga mempersiapkan diri dan pada jam 24.00 wib terlihat ada 3 orang menggunakan motor matic satu orang turun menggunakan jubah menuju ke kebun milik Pak Suratiyo dengan berjalan kaki tapi tidak menapakkan kaki di tanah seoerti naik sepatu roda.... kemudian orang berjubah tersebut duduk dan setelah di tunggu selama 1,5 jam... orang tersebut berubah menjadi Babi hutan, warna hitam , menggunakan kalung ( Seraya di pertunjukan oleh Bpk. Hamdani / mantan Ketua RW.04-Red ) dan memakai ikat kepala warna merah, setelah menjadi orang tersebut berlari kesana kemari karena dikepung,...lalu babi berhasil di tangkap dengan menggunakan Sorban berwarna Hijau oleh sdr. Heri dan Iwan , nah..setelah di tangkap kemudian di tabur garam Kasar dan di sabet dengan sapu lidi berjumlah 7 batang... kemudian di kandangin di lokasi kebun Bpk. Suratiyo," paparnya menerangkan Kronologis peristiwa penangkapan terindikasi "Babi Ngepet tersebut.

Sementara kondisi "Babi Ngepet" tersebut saat di tangkap berjenis Babi Hutan berwarna hitam,dengan ukuran sebesar anjing dewasa, dan memakai kalung kayu berwarna hitam berbentuk tasbeh serta memakai ikat dikepala berwarna merah ( saat ini babi tersebut mengecil ).

Selanjutnya di ketahui bahwa sampai usai penangkapan "Babi Ngepet" masih dalam kondisi hidup namun dari hasil kesepakatan tokoh masyarakat sekitar, bahwa mereka berencana untuk mematikan "Babi Ngepet" tersebut, menginggat semakin lama semakin banyak warga yang berkerumun untuk menyaksikan keberadaan "Babi Ngepet itu, serta guna mencegah terrjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

(Tfk) IT

Polemik Daging Belgia, Ketum JWI : Jika Orientasi Visi Kebangsaan, BUMN Bersinergi Dengan Rakyat Bukan Dengan Asing!

JAKARTA, IT-“Bangun Kemandirian Ketersediaan Daging, Jika Orientasi Visi Keindonesiaan, Visi Kebangsaan, Maka BUMN Bersinergi Dengan Rakyat Bukan Dengan Asing, Bukan Beli Peternakan Belgia. Itu visi bisnis, Saya tidak tau itu visi bisnis pribadi Pak Erick Tohir atau visi bisnis BUMN silahkan di konfirmasi” Tandas  Qusyairi Sumbermanggis, Ketua Umum Jaringan Wirausaha Indonesia, menjawab konfirmasi awak media, terkait pernyataan di beberapa mediaonline, di Jakarta, Kamis (21/04/2021).

“Jika di katakan rencana Menteri BUMN membeli peternakan di Belgia adalah suatu solusi bagi bangsa Indonesia, agar kedepannya kita tidak butuh import daging lagi karena kita sudah memiliki Peternakan sapi yang bisa memenuhi kebutuhan daging untuk rakyat Indonesia, itu tidak benar, bagaimana tidak butuh import, masuknya sapi dari belgia ke Indonesia apa kalau bukan impor, memang ada pengecualian?”, Ungkap Qusyairi Sumbermanggis dengan nada bertanya, Minggu (25/04/2021).

 
“Jika rencara Beli Peternakan Belgia teralisasi maka Pertama seluruh kebutuhan daging akan di cukupi oleh sapi-sapi dari peternakan dari belgia, yang di distribusikan keseluruh peternak pengemukan sapi di seluruh Indonesia. Sedangkan sapi-sapi lokal akan tergusur dan pada masanya  Indonesia tidak akan lagi punya Sapi Bali, Sapi Madura dan sejenis sapi lokal lainya".

Lebih lanjut Qusyairi mengatakan,“Kedua Secara ekonomi Belgia sangat di untungkan dengan masuknya investasi pembelian peternakan sapi, berapa lapangan kerja tersedia untuk Belgia?, Berapa pendapatan pajak pertahun untuk Belgia?, berapa pendapatan bea ekspor untuk Belgia? Ketiga Belgia yang hanya belasan juta pendudukanya tidak perlu lagi ciptakan pasar baru produk sapi pedaging, sedangkan bagi Indonesia dengan penduduk 265 juta jiwa sebaliknya. Bagaimana jika suatu saat penjualan sapi ke Indonesia di hentikan?, sedangkan sapi-sapi dari Belgia itu sudah di seteril, sudah di (KB) Keluarga Berencana, sudah tidak bisa di kembang biakkan”, Katanya.

Dalam uraiannya Qusyairi mengatakan, bahwa "Maka untuk mengatasi kelangkaan ketersediaan daging jangka panjang, di butuhkan visi kebangsaan, visi keindonesiaan. Setiap tahun permasalahan yang di hadapi selalu sama, kelangkaan daging menjelang idul fitri, harga produk pertanian jatuh disaat musim panen, pupuk langka di musim tanam dan seterusnya. Di butuhkan kebijaksanaan para pemangku kebijakan, dibutuhkan duduk bersama kementrian pertanian, kementrian perdagangan, Bulog, kementrian Koperasi dan UKM, dan kementrian BUMN untuk bersinergi dengan rakyat dalam rangka mengatasi permasalahan yang setiap tahun itu-itu saja dalam rangka menuju keadilan ekonomi, mandiri dan bermartabat”, Urai, Qusyairi Sumbermanggis yang juga salah satu pendiri Pesantren Masyarakat Wirausaha Indonesia di Kabupaten Bekasi menambahkan.

  
Ketua Umum Jaringan Wirausaha Indonesiapun memaparkan, bahwa,“Saya selaku Ketua Umum Jaringan Wirausaha Indonesia  membangun “Konsep Pertanian Berkelanjutan, adalah sinergi anggota Jaringan Wirausaha Indonesia, membangun Pertanian berkelanjutan satu juta hektar seluruh Indonesia, Jaringan Wirausaha Indonesia bersinergi bersama petani di daerah-daerah seluruh Indonesia, setiap satu hektar lahan pertanian, petani mengelola 5 sampai dengan 10 ekor kambing atau satu sapi, dan setiap 5 hektar dengan satu sumur bor, untuk lahan tadah hujan atau lahan yang tidak mendapatkan pengairan, produk pertanian akan di sesuaikan dengan kondisi lahan pertanian, bisa jagung, padi, bawang putih, bawang merah, kedelai dan lain-lain”,Paparnya.

“Khusus Pengelolaan Ternak dengan system bagi hasil antara petani dengan bagi 70 petani, Pengurus Kelompok Tani 6 Persen, Pengurus Tingkat Kecamatan 6 Persen, Kabupaten 5 Persen, Tingkat Propinsi 5 Persen dan Tingkat Pusat 3 persen, sisanya 3 Persen plus pokok akan di kembalikan kepada  pemerintah atau investor secara bertahap syukur-syukur investasi tersebut berupa hibah yang terus di gulirkan pada petani lain”,Imbuhnya.

"Dana akan di kelola oleh Recapital Wirausaha Indonesia, jasa keuangan dan investasi di bawah naungan Jaringan Wirausaha Indonesia yang berbadan hukum koperasi. Dan telah Saya disiapkan aplikasi khusus wirausahaindonesia.com direktori Produk, Layanan dan Bisnis Indonesia”. Sebagai pusat pemasaran Produk, Layanan dan Bisnis wirausaha di seluruh Indonesia," Pungkas Qusyairi Sumbermanggis yang juga Ketua NU Nanting Sumbermanggis Periode 2000-2005 mengakhiri uraianya. 

(Tim/Red) IT

Sikat Habis Gerakan Separatis dan Teroris di Papua, Bamsoet: Saya Siap Bertanggung Jawab!

JAKARTA, IT - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan kepentingan dalam negeri dan rakyat adalah yang utama. Karenanya jangan sampai ada ruang toleransi bagi tumbuh suburnya gerakan separatis dan teroris di bumi Indonesia. Termasuk bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, yang oleh Badan Intelijen Negara, kini dilabeli sebagai kelompok separatis dan teroris.

"Memangnya para separatis dan teroris itu pakai teori Hak Asasi Manusia saat membunuh rakyat dan aparat yang bertugas? Sikat habis, tumpas dan ratakan para separatis dan teroris yang tidak berprikemanusiaan itu. Sebagai pimpinan MPR RI, demi melindungi rakyat dan negara, saya siap menjadi orang yang bertanggungjawab dihadapan hukum internasional atau hukum manapun. Terpenting, para separatis dan teroris bisa musnah dari bumi Indonesia," tegas Bamsoet dalam merespon pernyataan Amnesty Internasional Indonesia, di Jakarta, Selasa (27/4/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dari aspek pertahanan keamanan nasional dan hukum, sangat jelas bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua bukanlah kelompok kriminal bersenjata biasa. Melainkan termasuk gerakan yang memiliki motivasi politik untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Mereka jelas tidak punya right to self determination (hak menentukan nasib sendiri). Karena ketika Papua telah menjadi bagian integral NKRI berdasarkan New York Agreement 1962, maka hak menentukan nasib sendiri serta merta batal demi hukum," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, sangat tepat jika gerakan KKB dinilai sebagai gerakan pemberontakan melawan pemerintah yang sah (makar) dengan cara-cara teror. Sehingga penetapan keadaan darurat militer, baik secara hukum nasional maupun internasional, sudah sah dan bisa segera diberlakukan.

"Tidak boleh lagi ada toleransi terhadap para separatis dan teroris untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa. Kerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki negara. Kalau perlu turunkan kekuatan 4 Matra terbaik yang kita miliki selain Densus 88 dan Brimob Polri. Yakni Gultor Kopassus, Raiders, Bravo dan Denjaka. Kasih waktu satu bulan, mereka pasti bisa menumpas habis para separatis dan teroris di Papua hingga ke akarnya," pungkas Bamsoet. 

(Tnr) IT

Terkait Tindak Pidana Terorisme,Tim Densus 88/AT Bekuk Pengacara Habib Riziq Shihab, Munarman, SH

TANGGERANG, IT -  Tim Densus 88/AT menangkap Pengacara Habib Riziq Shihab, Munarman, SH di Perumahan Modern Hills, Cinangka - Pamulang, Tangerang Selatan, sekitar pukul 15:00 WIB. Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, bermufaakat jahat untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dan menyembunyikan informasi tentang Tindak Pidana Terorisme, Selasa (27/04).

Kapolsek Tanah Abang AKBP Singgih Hermawan membenarkan penangkapan tersebut. 

"Ya benar (ditangkap)," ucap Singgih saat dikonfirmasi.

"Polisi juga tengah melakukan penggeledahan di Petamburan," ungkapnya pada Awak Media.

Penangkapan Terkait Bai'at Disejumlah Tempat

Senada akan hal itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi Awak Media membenarkan terjadinya peristiwa penangkapan Pengacara Habib Riziq Shihab, Munarman, SH dengan mengatakan bahwa pihaknya bakal menelusuri lebih lanjut keterkaitan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman dengan aksi dan jaringan bom Makassar, Sulawesi Selatan. 

"Nanti kita telusuri. Tentunya kalau itu terkait dengan yang di Makassar, nanti bisa jelas dimana," tutur Ahmad kepada wartawan, Selasa (27/4).

Diketahui, pada 28 Maret lalu terjadi bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar yang dilakukan jaringan Jamaah Asharut Daulah (JAD).

Ia menjelaskan,"Penangkapan Munarman terkait kegiatan baiat jaringan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) di Makassar dan baiat lain di UIN Jakarta dan Medan," jelasnya.

Namun Ahmad belum mendapat informasi lebih lanjut mengenai jaringan teroris yang berafilisasi dengan kegiatan baiat di Jakarta maupun di Medan.

"Ada tiga hal (kegiatan baiat) tersebut. Nanti lebih detailnya bisa ke Kabid Humas Polda Metro Jaya," lanjut dia.

Sebelumnya, Munarman diringkus Densus 88 Antiteror di Perumahan Modern Hills, Cinangka-Pamulang, Tangerang Selatan sekitar pukul 15.00 WIB.

Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Penangkapan Munarman merupakan hasil pengembangan yang dilakukan oleh Densus 88 dari serangkaian penangkapan teroris di beberapa wilayah belakangan ini.

Munarman disebut kooperatif dan tidak melakukan perlawanan selama penangkapan oleh pihak kepolisian.

Sementara selanjutnya dari keterangan yang didapat saat dikonfirmasi Awak Media, pada Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan bahwa, Munarman ditangkap terkait tindak pidana terorisme.

"Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme," tandasnya.

Benda Mencurigakan

Sebelumnya Munarman sempat muncul saat ada temuan benda mencurigakan bertuliskan 'FPI Munarman' ditemukan di warung yang berlokasi daerah Limo, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (4/4) malam.

Benda mencurigakan itu disebut merupakan sebuah kaleng yang dibungkus menggunakan kertas. Saat penemuan, tim gegana langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan pengecekan.

Sementara itu, Munarman menegaskan bahwa dirinya tak punya kaitan dengan benda mencurigakan bertuliskan 'FPI.

(Is) IT

Aksi Kelompok di Papua Termasuk Terorisme dan Separatisme, Ahli Hukum : Jangan Disebut Kelompok Kriminal

JAKARTA, IT- DR Kapitra Ampera SH MH (Ahli Hukum Tata Negara) menyatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Papua merupakan gerakan Terorisme dan Separatisme, (27/04/2021).

Karena itu Kapitra minta agar aksi tersebut jangan lagi disebut kelompok kriminal maupun kelompok kriminal bersenjata.

"Tindakan sekelompok orang Papua itu adalah aksi terorisme dan separatisme yang harus segera ditumpas oleh aparat," kata Kapitra.

Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 27 April 2021 Kapitra juga meminta Pemerintah mengubah status aksi sekelompok orang di Papua menjadi kelompok teroris dan separatis.

Dengan demikian aksi tersebut bisa ditindak dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dia meminta Pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) segera mengambil sikap tegas mengubah status di Papua itu menjadi kelompok teroris dan separatis.

"Selama ini aksi di Papua telah mengancam keamanan masyarakat dan menciptakan rasa takut bagi warga sipil dengan tindakan teror yang dilakukan. Itu kan aksi teroris," kata Kapitra.

Serangan KKB banyak menimbulkan korban jiwa. Terbaru, Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha meninggal dunia akibat ditembak oleh KKB, di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, "Banyak lagi tindakan teror lainnya, seperti ancaman kekerasan dan penggunaan senjata api yang menimbulkan efek ketakutan secara luas di masyarakat," katanya.

Kapitra mendesak pemerintah pusat bersama TNI-Polri segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi aksi kekerasan dan baku tembak yang sering terjadi antara aparat TNI-Polri di Papua.

Menurut dia, Pemerintah perlu memetakan lokasi dan mengidentifikasi strategi agar TNI dan Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dapat melawan aksi kekerasan yang dilakukan teroris dan separatis.

"Tidak ada KKB di Papua, yang ada adalah teroris dan separatis. Kegiatan separatisnya adalah melakukan pemborontakan bersenjata ingin melepaskan diri dari wilayah sah dan  pemerintah yang sah," ungkap Kapitra selaku ahli dalam bidang Hukum Tata Negara..

"Untuk itu pemerintah pusat harus tegas ini waktunya untuk menghentikan teroris separatis dengan menumpas dan menghancurkannya," tandasnya.

Kapitra juga menyebutkan kondisi ini sudah terlalu  dibiarkan sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat yang belum ditemukan jawabannya secara tegas.

(JL) IT

Solusi Pengusaha Manufaktur Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19 (Oleh : Dorry Sonata)

BEKASI, IT - Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia dan dunia, banyak memukul sendi – sendi kehidupan, tak terkecuali bidang manufaktur. Banyak perusahaan yang gulung tikar dan merumahkan sebagian karyawannya.

Melalui wawancara di daerah Bekasi, Ir. Dorry Sonata,M.Eng.Sc.,MM.,ACMC.,CHRP., CHt., yang merupakan praktisi dan professional Coach mengatakan kepada awak media " Pengusaha Manufaktur harus lebih jeli melihat peluang usaha, jangan menyalahkan keadaan, dan lebih mengutamakan Internal Factor dari pada External Factor (Inside Out)."

Dorry Sonata, pria kelahiran Jakarta, 51 tahun silam, dikenal sudah malang melintang di dunia manufaktur, menamatkan Pendidikan formal di Universitas Trisakti,Jakarta jurusan Tehnik Mesin , kemudian melanjutkan S-2 di The University Of New South Wales, Sydney, Australia, School Of Mechanical and Manufacturing. Marketing Management di IPWIJA-Jakarta. Dan kemudian mengikuti Internasional Development Executive-Essilor World Wide di Singapore Management University, Nanyang Technological University-Singapore serta Essec Business School-Paris,Perancis. 

Dorry Sonata juga mempunyai sertifikasi Internasional di bidang Coach dan Group Coaching dari Meta Coach Foundation (MCF)-USA dan Sertifikasi Internasional NLP (Neuro Linguistic Program)-USA.

Karena juga saat ini mendalami dunia Human Resources Dorry telah menyelesaikan sertifikasi CHRP dari Universitas Atmajaya Jakarta.

Debut karir Dorry Sonata berawal di perusahaan Multi Nasional besar seperti Firmenich,  British American Tobbaco, Amcor Asia Indopack Pratama, Essilor,Allianz, dan Panarub Group-Adidas, berkarir mulai dari Yunior level sampai pada posisi Top Management Level.
Di akhir sesi wawancara, Dorry berharap semoga kedaaan perekonomian cepat segera pulih, dan karyawan yang terkena dampak PHK dapat segera kembali bekerja.

Untuk informasi lebih lanjut untuk jasa pelayanan perusahaan manufaktur dapat menghubungi Markom (Marketing Communication ) 085781018377.

(The Rock) IT

Kabinda Papua Gugur Ditembak KKB Papua, Bamsoet Minta TNI Polri Turunkan 4 Matra Terbaik Untuk Tumpas KKB

JAKARTA, IT - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta aparat TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) turunkan kekuatan penuh yang dimiliki untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa.

 
"Saya turut berduka cita atas meninggalnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha akibat ditembak oleh KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Beliau gugur dalam kontak senjata dengan KKB akibat terkena tembakan dibagian kepala. Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa. Tumpas habis dulu. Urusan HAM kita bicarakan kemudian. Kalau perlu turunkan kekuatan 4 Matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri. Gultor Kopassus, Raiders, Bravo dan Denjaka. Kasih waktu satu bulan untuk menumpas mereka,” tegas Bamsoet di Jakarta, Senin (26/4/21).

Ketua DPR RI ke-20 yang juga Warga Kehormatan BIN ini menuturkan, tindakan KKB di Kabupaten Puncak Papua dalam beberapa waktu belakangan ini sudah sangat meresahkan. Pada tanggal 8 April 2021 lalu, KKB di Kabupaten Puncak telah menembak mati seorang guru bernama Oktavianus Rayo. KKB juga membakar tiga sekolah di Kabupaten Puncak.

 
Tidak hanya itu, dI tanggal 9 April 2021, seorang guru SMP bernama Yonathan Randen kembali ditembak mati KKB di Kabupaten Puncak. Disusul tewasnya seorang pengemudi ojek bernama Udin akibat ditembak di area Pasar Ilaga Kabupaten Puncak oleh KKB pada tanggal 14 April 2021. Tanggal 15 April KKB menembak mati seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak bernama Ali Mom.

"Aparat TNI, Polri serta intelijen harus terus melakukan pengejaran dan menindak tegas terhadap KKB tersebut tanpa ragu dengan kekuatan penuh yang kita miliki. Kita tidak boleh membiarkan kelompok separatis terus melakukan tindakan yang mengakibatkan korban jiwa," tandas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga meminta TNI, Polri serta BIN untuk memperkuat dan meningkatkan pengamanan di wilayah konflik di Papua. Selain, mengkaji secara tepat langkah efektif dalam menumpas KKB di Papua.

 
"Korban yang terus berjatuhan akibat konflik yang tidak berkesudahan ini harus segera diselesaikan. Salah satunya dengan langkah tegas TNI, Polri dan BIN untuk meningkatkan keamanan dan kewaspadaan di wilayah konflik. Polri dan TNI bisa menggencarkan patroli gabungan di seputaran wilayah Papua, khususnya di objek vital maupun lingkungan penduduk untuk memberikan rasa aman sekaligus mempersempit ruang gerak KKB," pungkas Bamsoet. 

(Tnr) IT

Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua, Gugur Ditembak Mati Teroris (KKB) Papua

PAPUA, IT - Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Putu IGP Dani Nugraha Karya, dikabarkan gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Dambet Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu (25/4/2021).

 
Kabar gugurnya Kabinda Papua ini dibenarkan oleh Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen Ignatius Yogo Triyono. “Iya betul, gugur," ujar Pangdam.

Disampaikan Pangdam, penembakan terhadap Kabinda itu terjadi sekitar pukul 15.50 WIT, dan pelaku penembakan dilakukan oleh kelompok Lekagak Telengen. “Dari laporan yang saya terima pelaku penembakan terhadap korban berasal dari kelompok Lekagak Telengen,”ucapnya.

Disampaikannya lebih lanjut, bahwa jenazah saat sekarang berada di Beoga dan akan dievakuasi ke Timika, untuk selanjutnya pada Senin (26/4) akan diterbangkan ke Jakarta. "Jenazah masih di Beoga, ini masih kami monitor terus, rencana besok dievakuasi," pungkasnya.

Dengan kejadian ini, menambah jumlah korban atas aksi brutal bersenjata yang dilakukan KKB di Kabupaten Puncak, yang mana aksi-aksi ini mendapat kecaman keras dari berbagai tokoh dan masyarakat serta menilai bahwa perbuatan KKB ini bukan lagi kriminal bersenjata biasa, namun sama dengan perbuatan teroris. 

Usulan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris, sebelumnya pernah diusung Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (22/3) bulan lalu.

Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan pendapatnya bahwa kelompok kriminal bersenjata dan organisasi separatis di Papua seharusnya dapat dipidana dengan pasal-pasal tindak pidana terorisme. Ia beralasan perbuatan kelompok tersebut telah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan menebar ketakutan di tengah masyarakat. 

“Aksi yang nyata dari mereka, yaitu menyerang anggota TNI/Polri dan masyarakat sipil di sana (Papua)," kata Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Pol Boy Rafli Amar saat itu.

Sedangkan Pengamat Sosial Politik, Universitas Pasundan Bandung (UNPAS), Dr. Tugiman, S.H., M.Si, mengungkapkan bahwa aksi sadis, brutal dan teror kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau separatis Papua bisa dijerat Pidana Terorisme.

 
Pengamat Sosial Politik, Universitas Pasundan Bandung (UNPAS), Dr. Tugiman, S.H., M.Si, mengungkapkan bahwa aksi sadis, brutal dan teror kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau separatis Papua bisa dijerat Pidana Terorisme.

 
Dikatakan Tugiman, KKB selama ini telah melakukan aksi-aksi teror yang sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme.

“Tindak kekerasan yang dilakukan oleh KKB telah menimbulkan korban jiwa yang meluas, merusak pasilitas publik, mengancam keamanan dan keselamatan warga, membuat suasana mencekam dan mencemaskan serta mengancam stabilitas keamanan nasional," kata Tugiman pada Jumat (23/4/2021) di Yogyakarta.

(Brt) IT

Menko PMK dan Menteri Sosial Kunjungi Keluarga KRI Nanggala-402 Guna Berikan Dukungan Moril

JAKARTA, IT- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P. dan Menteri Sosial Tri Rismaharini mengunjungi keluarga KRI Nanggala-402 dan memberikan dukungan moril atas musibah yang dialami saat latihan penembakan torpedo pada Kamis 23 April 2021 yang lalu. Dukungan moril  dan rasa empati ini ditunjukkan saat memberikan bantuan dari Presiden RI Ir. Joko Widodo untuk keluarga ABK  KRI Nanggala-402 bertempat di Gedung Panti Tjahaja Armada (PTA) Markas Komando Armada II Surabaya, Minggu (25/4).

Kedatangan rombongan tamu Menko PMK dan Mensos  yang didampingi  Ketum Dharma Pertiwi Ny. Nanny Hadi Tjahjanto dan  Ketum Jalasenastri Ny. Vero Yudo Margono diterima di ruang Lounge Mojopahit oleh Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M.,  Gubernur AAL Laksda TNI Tunggul Suropati, S.E., M.Tr.(Han)., Kadiskual Laksma TNI Poedji Santoso, CHRMP., Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Dafit Santosa dan  Kadispsial Laksma TNI Dr. Wiwin Handayani, M.Si.Psikolog. Pada kesempatan ini Menko PMK dan Mensos mendapat penjelasan perihal KRI Nanggala-402 dari Gubernur AAL. Seusai menerima paparan dilanjutkan doa bersama mendoakan KRI Nanggala dan ABKnya 

Penyerahan Bantuan Sosial (Bansos) dari  Presiden RI sebagai bentuk rasa peduli dan empati serta memberikan penguatan dan dukungan moril kepada keluarga ABK Nanggala-402 terhadap terjadinya musibah KRI Nanggala-402 yang dihadiri 15 perwakilan keluarga dan 6 orang putra-putri ABK dan non ABK yang berdomisili di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur. 

Dalam keterangan persnya Menko PMK dan Menteri Sosial berharap agar seluruh keluarga tabah dalam menghadapi musibah ini. Kedua pejabat Negara ini akan mengunjungi keluarga lainnya yg berada di luar kota Surabaya untuk memberikan penguatan dan dukungan moril seperti yang diinstruksikan Presiden RI. Mereka juga akan membantu kelancaran serta kemudahan bagi anak-anak ABK dan keluarga dalam memperoleh pendidikan,  maupun pekerjaan,  seperti contohnya beasiswa.

Usai menyerahkan bantuan di PTA selanjutnya kedua Menteri menuju salah satu keluarga ABK yang berdomisili di Kebraon kemudian ke Gresik dan Sidoarjo.

(Brt) IT 

Sumber : Dinas Penerangan Angkatan Laut

Kerahkan Kekuatan Terbaik, Kapolri : Personel Berisi, Tim DVI, Brimob, Polair, Polres, Tim Trauma Healing

JAKARTA , IT- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa sampai saat ini, Korps Bhayangkara terus mengerahkan kekuatan terbaik yang dipunyai untuk membantu evakuasi dari kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali. 

Sigit menyebut bahwa, pihaknya mendirikan dua posko untuk membantu TNI Angkatan Laut (AL) dalam proses evakuasi Nanggala 402. Hal itu sebagai salah satu bentuk sinergitas TNI-Polri dalam peristiwa tersebut. 

"Ada 2 posko SAR Polri yang didirikan, pertama di Celukan Bawang Kabupaten Buleleng dan kedua Pelabuhan Banyuwangi," kata Sigit dalam siaran pers, Jakarta, Minggu (25/4/2021).

Sigit mengungkapkan, sebanyak 331 personel kepolisian dengan rincian 265 jajaran Polda Jawa Timur dan 66 prajurit dari Polda Bali. Adapun para personel yang dikerahkan itu nantinya bakal menjalankan tugasnya sebagaimana terkait upaya evakuasi.

"Personel tersebut berisi, tim DVI, Brimob, Polair, Polres, tim Trauma Healing," ujar Sigit.

Disisi lain, eks Kabareskrim itu mengungkap bahwa, dua awak KRI Nanggala itu ternyata masih bagian dari keluarga besar Polri. Yakni, Letkol Laut (P) Heri Octavian adalah putra dari seorang Purnawirawan Kompol Imron Haki.

Kemudian, Letda Rhesa Tri Utomo S.Tr (Han) adalah adik sepupu dari AKP Maria SN Manafe yang beralamat di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebab itu, Polri bakal memberikan bantuan kepada mereka.

"Polri akan memberikan dikungan baik moril atau materil kepada leluarga awak kapal selam Nanggala 402," ucap Sigit.

Tak lupa, eks Kapolda Banten ini menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala tersebut.

 
"Keluaga besar Polri dan saya selalu pimpinan Polri menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya para prajurit terbaik KRI Nanggala 402," tutup Sigit. 

(Doni) IT

Kapal Selam KRI Nanggala 402 Ditemukan di Kedalaman 850 Meter, KSAL: Bukan ledakan, Ini Lebih Pada Keretakan

JAKARTA, IT – Kapal selam KRI Nanggala 402 ditemukan di kedalaman 850 meter di bawah laut. Kasal Laksamana TNI Yudo Margono memastikan kapal selam KRI Nanggala 402 tidak meledak. Insiden yang terjadi di perairan utara Bali lebih pada keretakan.

“Apakah ledakan atau keretakan? Bukan ledakan. Kalau ledakan pasti sudah hancur. Juga ada suara yang akan terdengar sonar. Ini lebih pada keretakan,” kata KSAL dalam konferensi pers, Sabtu (24/4/2021).

Yudo menuturkan, dalam insiden ini diyakini terjadi keretakan pada KRI Nanggala sehingga jatuh pada pada kedalaman. Karena retakan itu barang-barang pada kapal selam buatan Jerman ini keluar dari kapal dan muncul di permukaan.

Kasal mengatakan, operasi pencarian akan terus dilakukan. KRI Nanggala saat ini berada pada kedalaman 850 meter.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian ini. Dia kembali meminta doa masyarakat agar penyelamatan para prajurit on board KRI Nanggala dapat ditemukan. 

(aci) IT

Pererat Kerja sama, Presiden Jokowi Gelar Pertemuan Bilateral Dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Sen

JAKARTA, IT - Selepas ASEAN Leaders' Meeting pada Sabtu, 24 April 2021, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Sen. Pertemuan tersebut digelar di Multipurpose Room, Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, yang memberikan keterangan terkait pertemuan bilateral tersebut mengatakan bahwa kedua pemimpin negara bertukar pikiran mengenai bagaimana upaya untuk meningkatkan kerja sama bilateral antara kedua negara. Terdapat empat isu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut.

"Pertama, mengenai kerja sama kesehatan. Bapak Presiden menegaskan pentingnya dukungan vaksin multilateral demi kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara. Presiden juga mengajak Kamboja untuk memperkuat kerja sama di bidang farmasi, obat-obatan, dan peralatan kesehatan," ujarnya.

Peluncuran joint venture Dynamic Argon, Co., Ltd. yang merupakan hasil kerja sama antara salah satu perusahaan farmasi di Indonesia dengan mitranya di Kamboja pada tahun 2019 lalu merupakan awal yang baik bagi kerja sama kesehatan antara kedua negara. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta dukungan PM Hun Sen untuk perluasan investasi BUMN dan swasta Indonesia di bidang farmasi dan peralatan kesehatan di Kamboja.

Sementara isu kedua yang dibicarakan keduanya ialah kerja sama ekonomi untuk pemulihan ekonomi. Presiden Joko Widodo, dalam pertemuan tersebut, mendorong upaya peningkatan volume perdagangan kedua negara antara lain dengan adanya jalur pengiriman langsung antara kedua negara di mana Pelindo II sudah menjajaki rencana tersebut.

"Terkait investasi, Presiden Republik Indonesia meminta dukungan agar perusahaan BUMN dan swasta Indonesia dapat menjadi mitra pembangunan dan investasi utama di Kamboja antara lain untuk sistem perkeretaapian dan pemenuhan kebutuhan gerbong kereta, pembangunan pembangkit listrik apung, kebutuhan kapal tunda (tugboat), dan proyek infrastruktur di Kamboja oleh BUMN konstruksi di Indonesia," imbuh Retno.

Lebih jauh, kedua pemimpin negara juga membicarakan kerja sama pertahanan di mana Presiden Joko Widodo berpandangan bahwa kerja sama di bidang ini masih perlu ditingkatkan. Beberapa di antaranya melalui perluasan kerja sama Army-to-Army talk serta mendorong peningkatan pendidikan dan latihan bersama personel militer kedua negara.

Terakhir, Presiden menyampaikan perlunya sinergi antara Indonesia, Kamboja, dan Thailand di mana pada tahun 2022 mendatang tiga negara Asia Tenggara tersebut akan menjadi ketua di sejumlah organisasi. Indonesia menjadi Ketua G-20, Kamboja menjadi Ketua ASEAN, dan Thailand menjadi Ketua APEC.

"Presiden Republik Indonesia menyampaikan harapan agar terdapat koordinasi dan sinergi antara ketiga negara yang semuanya adalah negara anggota ASEAN baik dari segi waktu penyelenggaraan maupun substansinya," tandasnya.

Mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

(Irf) IT

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Kapolri Tegaskan Akan Berikan Yang Terbaik Dalam Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala 402 Yang Hilang

BALI, IT- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri akan memberikan yang terbaik dalam upaya pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan Bali. Saat ini, kata Sigit, Polri telah menurunkan beberapa peralatan dan kapal guna mendukung upaya pencarian.

"Seluruh kegiatan memberikan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Kami telah menurunkan 4 kapal guna mensupport pencarian kegiatan kemanusiaan," kata Sigit di Bali, Sabtu (24/4/2021).

Dalam upaya pencarian KRI Nanggala, Kapolri menyampaikan akan terus mendampingi. Ia pun menyampaikan keprihatinan insiden hilangnya KRI Nanggala.

"Kami keluarga besar Polri mengucapkan keprihatinan yang sangat mendalam terkait insiden ini," katanya.

Mantan Kabareskrim ini pun menuturkan 4 kapal milik polairud yang diturunkan yakni KP Gelatik-5016, KP Enggang-4016, KP Barata-8004 dan KP Balam-4017. Keempat kapal itu dilengkapi dengan robot pencarian yakni ROV atau drone bawah laut.

"Dalam kesempatan ini kami selalu berusaha untuk terus melakukan apa yang bisa kami lakukan, dengan segala upaya yang ada kami akan menurunkan 4 unit kapal, kapal gelatik, barata, balam, dan enggang, yang tentunya kami turunkan untuk membantu dalam rangka pencarian," ucapnya.

Tak hanya menurunkan kapal, drone dan peralatan pendukung pencarian KRI Nanggala, Sigit menuturkan pihaknya juga siap menyiapkan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) jika nantinya diperlukan.

Seperti diketahui, kapal selam Nanggala 402 pembawa 53 awak kapal sejak hilang kontak hingga kini belum juga ditemukan. Sejumlah instansi termasuk beberapa negara turut membantu proses pencarian namun belum membuahkan hasil.

(Doni) IT

Wilson Lalengke : Dewan Pers Harus Ikuti Aturan, Lembaga Berwenang Uji dan Keluarkan Sertifikat Kompetensi Adalah BNSP

JAKARTA, IT - Kontroversi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) produk Dewan Pers yang selama ini diagung-agungkan, baik oleh pemegang Sertifikat UKW, organisasi pers underbow Dewan Pers, maupun oleh segelintir Pemerintah Daerah, tiba-tiba menyeruak ruang publik usai pelaksanaan Pelatihan dan Uji Sertifikasi Assessor Kompetensi Khusus Wartawan yang dilaksanakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia,(23/04/2021). 

Pernyataan telak Komisioner BNSP, Henny S. Widyaningsih, terkait UKW Dewan Pers yang tidak berlisensi BNSP dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, akhirnya membuka mata publik.

“Dewan Pers boleh melaksanakan sertifikasi kompetensi tapi harus lewat LSP yang berlisensi BNSP. Jadi bukan Dewan Pers yang mensertifikasi wartawan, tapi oleh LSP yang diberikan lisensi untuk mensertifikasi dari BNSP,” tegas Henny [1].

Tidak tanggung-tanggung, Ketua Dewan Pers yang bergelar professor doktor, Muhammad Nuh, langsung turun tangan. Rupanya Nuh tidak tahan melihat keberhasilan para wartawan yang selama ini berada di luar Dewan Pers berhasil membuat gebrakan untuk meluruskan pelaksanaan sistem uji sertifikasi kompetensi ke jalurnya yang benar. Nuh, dengan tidak malu-malu, melakukan percakapan pribadi dengan pihak BNSP, mempertanyakan tentang pernyataan Komisioner BNSP, Henny S. Widyaningsih, itu.

Berdasarkan chatting pribadi tersebut, dibuatlah release pemberitaan oleh Dewan Pers bahwa BNSP membantah melarang Dewan Pers melakukan uji kompetensi [2]. Sebuah pola pemberitaan berdasarkan chatting pribadi, tanpa meminta izin kepada pihak lawan chatting (BNSP – Red) seperti ini boleh-boleh saja. 

Namun, sebagai sebuah lembaga yang selama ini dijunjung tinggi oleh segelintir organisasi pers underbow lembaga itu, tentulah karya jurnalistik (press release – red) Dewan Pers semacam ini amat disesalkan karena terkesan sebagai hasil karya calon peserta ukw kelas rendah.

Bukan itu saja, Dewan Pers kemudian melalui Wakil Ketuanya, Hendry Ch Bangun, secara demonstratif langsung mengeluarkan release terbaru tentang rencana lembaga tersebut untuk melakukan UKW bagi 1.700 wartawan di 34 provinsi seluruh Indonesia. “Pada 2021 ini ditambah menjadi 34 provinsi dengan target 1.700 peserta,” kata Henry sebagaimana dikutip dari lembaran 3 halaman press release Dewan Pers, tertanggal 20 April 2021.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menyatakan bahwa hal tersebut biasa saja, tidak perlu direspon berlebihan. “Sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa Dewan pers itu ibarat kambing bandot yang sedang birahi [3]. Nah, sekarang semakin tegang birahinya karena dicolek oleh BNSP, dia panik, akhirnya jadi kalap. Hajar sana-sini membabi-buta, hahaha…” ujar Lalengke santai, Rabu, 21 April 2021.

Pengurus Dewan Pers, menurut alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, seharusnya taat azas, taat hukum, taat tata tertib berbangsa dan bernegara. Bukan berlaku seenaknya dalam membuat kebijakan dan peraturan di bidang pers. Negara ini punya tata tertib yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundangan. UU itu dibuat untuk dipatuhi oleh setiap warga negara, tidak peduli Anda bergelar professor, orang kaya, punya jabatan, dan lain sebagainya.

“Dewan Pers harus mengikuti aturan perundangan yang mengatur tentang sertifikasi profesi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaga yang diberi kewenangan melakukan uji kompetensi dan mengeluarkan sertifikat kompetensi atas nama negara adalah BNSP,” jelas alumni Program Persahabatan Indonesia – Jepang Abad-21 itu.

Untuk itu, tokoh pers nasional yang telah melatih ribuan anggota TNI, Polri, guru, dosen, PNS/ASN, mahasiswa, wartawan, LSM, ormas dan lain-lain di bidang jurnalistik ini, menghimbau kepada seluruh elemen pers dan masyarakat di tanah air, marilah bersama-sama membenahi kerancuan-kerancuan yang diciptakan oleh Dewan Pers bersama beberapa gelintir underbow-nya itu selama ini. “Kepada semua rekan wartawan, pewarta warga, dan setiap orang yang ingin menggeluti dunia kewartawanan, silahkan mengikuti pola pendidikan, pelatihan, dan uji sertifikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang ditetapkan negara, yakni melalui LSP yang dilisensi oleh BNSP. 

Dengan demikian, negara bisa dan harus bertanggung jawab atas sertifikat kompetensi aka profesi yang Anda dapatkan. Sertifikat dari BNSP itu menggunakan logo Garuda Pancasila dan dicetak bermeterai (seal) khusus di Perum Peruri. Bukan seperti sertifikat uka-uka Dewan Pers berlogo bunga kamboja yang dibuat di Senen itu yaa,” pungkas Lalengke sambil berkelakar. 

(APL/Red) IT