Minggu, 07 Juli 2024

Peristiwa Hijrah Nabi Muhammad SAW Menjadi Momentum Sejarah Awal Penetapan Tahun Baru 1 Hijriah Bertepatan Dengan Tahun 622 Masehi


INDONESIA TOP - Hitungan jam, kita pun berjumpa dengan 1 Muharram 1446 H yang merupakan penanda pergantian tahun atau Tahun Baru Islam. Tepatnya saat ini, jatuh pada 7 Juli 2024.

Dalam sejarahnya, penetapan Tahun Baru Islam pada 1 Hijriyah ialah bertepatan dengan tahun 622 Masehi, yakni saat peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. 

Nah, mari kita kulik peristiwa bersejarah hijrahnya Rasulullah SAW sesuai yang tertuang dalam Kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam, sebuah karya fenomenal seorang ulama besar sekaligus sejarawan abad 3 Hijriyah yang menjadi referensi lengkap kehidupan Nabi Muhammad SAW.

Sebab Hijrah: Ingin Melindungi Para Sahabat
     
Dari Ibnu Ishaq, dikisahkan bahwa Rasulullah SAW bersedih dan berempati melihat penderitaan yang dialami sahabat-sahabatnya, sedang beliau dalam keadaan segar bugar karena kedudukan beliau di sisi Allah SWT dan di sisi pamannya, Abu Thalib. Rasulullah SAW bersedih karena tidak mampu melindungi mereka terhadap penderitaan yang dialami, maka beliau bersabda kepada mereka: 'Bagaimana kalau kalian berangkat ke negeri Habasyah, karena rajanya tidak mengizinkan seorang pun didzalimi di dalamnya, dan negeri tersebut adalah negeri yang benar, hingga Allah memberi jalan keluar bagi penderitaan yang kalian alami?' 

Atas saran tersebut, kaum Muslimin sahabat-sahabat Rasulullah SAW berangkat ke Habasyah dan mendekatkan kepada Allah dengan membawa agama mereka. Itulah hijrah pertama yang terjadi dalam Islam, yaitu ke Habasyah, yang kini dikenal sebagai Ethiopia, sebuah negara merdeka tertua yang terletak di daratan benua Afrika. 

Sedangkan Raja Habasyah saat itu adalah Ashhaman An-Najasyi, seorang raja yang adil dan tidak ada seorang pun yang teraniaya selama kepemimpinannya. Peristiwa itu terjadi tepat pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian.

Hijrah Ke Tanah Yang Berkah, Penanda Awal Mula Tahun Baru

Hijrahnya Rasulullah ke tanah berkah atau Yastrib (Madinah), menjadi penanda awal mula penetapan tahun baru Hijriyah atau yang kita kenal tahun baru Islam. 

Hijrah tersebut pun mengingatkan kita pada peristiwa Baiat Aqabah, dimana yang pertama terjadi pada tahun kenabian ke-12 atau pada 621 M, dan yang kedua pada 622 M. Baiat Aqabah atau Perjanjian Aqabah 1 merupakan kesepakatan penting yang meneguhkan komitmen mematuhi prinsip-prinsip Islam dan menjaga persatuan serta keharmonisan di Yastrib (Madinah).

Setelah Baiat Aqabah, orang-orang Quraisy seolah-olah sedang berjalan di tepi jurang karena kota Yatsrib atau Madinah yang sudah dikuasai Islam, merupakan jalur penting kafilah Quraisy. Sedangkan, dideklarasikannya Baiat Aqabah bukan hanya ditujukan sebagai permusuhan dengan orang-orang Quraisy, tetapi juga pengumuman dimulainya proses migrasi manusia yakni lewat hijrahnya kaum Muslimin, baik secara jamaah atau individu dari Mekah ke Madinah.

Kaum Quraisy pun bereaksi keras dengan mencegah kepergian kaum Muslimin, diantaranya dengan memisahkan antara suami dan istri serta anak-anaknya. Sehingga demi bisa hijrah, seorang Muslim rela meninggalkan keluarganya, dengan terus berdoa semoga Allah SWT dapat menyatukan mereka kembali. Ada pula yang menebus dirinya dengan harta dan ditinggalkan begitu saja untuk diambil orang-orang Quraisy lalu pergi menuju Madinah. Adapun Umar berhijrah ke Madinah dengan menghunuskan pedang di tengah hari, seraya menantang orang-orang kafir dan berkata: "Barang siapa yang ingin (tega) seorang ibu kehilangan anaknya, maka jumpailah aku.”

Kemudian, kaum Muhajirin atau sahabat Rasulullah SAW yang berhasil hijrah meninggalkan Mekkah disambut sukacita oleh sahabat Anshar Madinah. Namun pada saat itu, Rasulullah SAW belum melakukan hijrah dan masih menetap di Kota Makkah sekalipun sahabat Abu Bakar terus meminta Rasulullah SAW segera berhijrah, namun beliau selalu berkata, "Janganlah tergesa-gesa, dan semoga Allah memberikanmu teman seperjalanan." Sedangkan Abu Bakar yang begitu setia, tidak berpikir untuk mencari teman perjalanan hijrah selain Rasulullah SAW.

Di lain sisi, kaum Quriasy semakin ingin melakukan aksi membunuh Rasulullah SAW sebelum Rasulullah SAW berhijrah dan semakin kuat tatkala berkumpul bersama para pengikutnya di Madinah. Mulailah persekongkolan dan itikad buruk, diantaranya mengutus pemuda dari tiap kabilah untuk bersama-sama melakukan upaya membunuh Rasulullah SAW.

Satu malam, ketika Rasulullah SAW mengetahui upaya kaum Quraisy untuk mengepung rumah dan berupaya membunuhnya, maka Rasulullah dengan cendekia-nya telah mengatur strategi. Saat itu, beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur menggantikannya di kasurnya. Sedangkan Rasulullah SAW segera pergi ke rumah Abu Bakar dan mengabarkannya bahwa Allah SWT telah mengizinkan untuk berhijrah. Lantas keduanya pun berangkat di waktu malam menuju Gua Tsur, sebuah gua yang terletak di atas gunung dan memiliki tanjakan yang sangat susah.

Kisah persembunyian Rasulullah SAW di dalam gua tsur ini kemudian menjadi sebuah salah satu petistiwa epik atau bersejarah. Salah satunya adalah ketika Allah SWT memberikan pertolongan melalui rumah laba-laba yang yang tidak rusak sedangkan jika ada manusia yang masuk dalam gua, seharusnya rumah laba-laba terputus.

Para pengejar yaitu para pemuda Quraisy, tidak yakin Rasulullah dan Abu Bakar berada dalam gua. Mereka berkata, "Kalau keduanya memasuki gua, sarang laba-laba ini pastinya putus dan burung merpati ini tentunya sudah terbang" (Dala'il an-Nubuwwah 2/381).

Pada akhirnya, Rasulullah pun berhasil meninggalkan kota Makkah dan bersabda sembari menatap kota Mekah dari kejauhan di atas ketinggian gunung: "Sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau adalah tanah yang paling disukai oleh Allah, dan paling dimuliakan di sisi Allah, dan tanah yang paling aku cinta. Kalau bukan karena pendudukmu mengusirku maka aku ndak akan meninggalkanmu." (HR. Tirmizi 3925 & Ibnu Majah 3108).

Perjalanan hijrah pun dilanjutkan dengan menempuh jalur yang tidak biasanya, yaitu melalui selatan Mekah ke arah Yaman lalu ke Tihamah di samping Laut, kemudian ke utara melewati jalanan kasar dan tandus yang belum pernah dilalui manusia dan jauh dari penglihatan manusia, hingga kemudian berhasil menuju Yastrib atau Madinah.

Tahun peristiwa hijrah Rasululllah tersebut itulah yang kemudian ditetapkan sebagai awal tahun baru Islam, tepatnya tahun 622 M. dan dari persitiwa tersebut, kita pun dapat mengambil hikmah atas perjuangan, pengorbanan, keberanian, kesabaran, dan ketangguhan yang dimiliki Rasulullah SAW dan telah diteladani oleh para sahabat. Namun hadiah atas rangkaian perjuangan pun bukanlah mimpi belaka, namun nyata adanya yaitu kedamaian mereka di tanah penuh berkah Madinah. 

Subhanallah, dan semoga kita semua dalam momentum tahun Hijriyah, meyakini bahwa setiap ikhtiar kita melakukan kebaikan, menndekatkan kita pada keberkahan hidup. Aamin.

(Lia Istifhama) IT

Jumat, 05 Juli 2024

Era Digital Ala Relawan Perisai Prabowo Gelar Diskusi Bertajuk 'Relawan Perisai Vs Ancaman Siber Menjaga Demokrasi Dan Keamanan Data'


JAKARTA, IT - Kebocoran data yang terjadi beberapa waktu lalu telah mengganggu kepercayaan khalayak terhadap keamanan data. Guna menyikapi hal itu, Relawan Perisai Prabowo menggelar diskusi dengan tajuk "Relawan Perisai Vs Ancaman Siber: Menjaga Demokrasi dan Keamanan Data yang bertempat di Kantor SMSI Pusat Jalan Veteran II Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (05/072024).

Dalam kesempatan tersebut, Jojon Novandri selaku Sekjend Relawan Perisai Prabowo mengatakan ndonesia kini dihadapkan pada berbagai jenis ancaman siber, termasuk serangan malware, phishing, dan disinformasi. Serangan-serangan ini tidak hanya mengancam keamanan data pribadi dan organisasi, tetapi juga berdampak signifikan terhadap stabilitas demokrasi.

"Ancaman siber ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan mengganggu proses demokrasi yang sehat," Ujarnya.

Jojon juga menambahkan generasi milenial, khususnya yang tergabung dalam Relawan Perisai Prabowo, memiliki peran penting dalam menjaga keamanan data. Mereka didorong untuk lebih kritis dan tanggap terhadap informasi yang diterima di media menghindari bahaya siber.
 
"Milenial adalah agen perubahan. Kami percaya mereka memiliki potensi besar untuk menjadi penjaga keamanan data di era digital," tambah pria yang akrab disapa Jojon itu.

Dalam kesempatan yang sama Firdaus selaku Ketua Umum SMSI menjelaskan bahwa ancaman kebocoran data telah menjadi perhatian serius pengusaha media online, hampir tiap hari anggota SMSI mendapat serangan siber hanya saja hal tersebut mampu ditanggulangi.

"Serangan siber adalah keniscayaan, tinggal pemerintah serius tidak menanggulanginya," terangnya.

Diakhir diskusi SMSI berharap kepada Relawan Perisai Prabowo untuk membentuk tim yang bekerja secara masif untuk menjadikan minimal 100.000 kader perisai yang tersebar mulai dari kecamatan hingga kabupaten/kota diseluruh Indonesia yang kemudian didik menjadi pasukan siber yang pada akhirnya dapat menangkal ancaman maupun serangan siber.

(*) IT

Rabu, 03 Juli 2024

BNN Kab.Bekasi Gelar Tes Urine Dilingkungan Kejari Sebanyak 102 Pegawai Diperiksa, Encep Supriyatin Jaya : Hasil Pelaksanaan Dinyatakan Negatif!


KABUPATEN BEKASI, IT - Dukung pencegahan dan pemberantasan narkoba, sebanyak 102 pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menjalani pemeriksaan tes urine yang digelar BNN Kabupaten Bekasi, Rabu (03/07/2024).

Penyelenggaraan tes urine di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi ini menindaklanjuti Surat Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor B-/M.2.4/Enz.2/07/2024 tanggal 1 Juli 2024 perihal pelaporan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN-P4GN).

"Kegiatan tes urine kemarin diikuti seluruh pegawai yang berjumlah 102 orang dengan hasil seluruh pegawai dinyatakan negatif," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Dwi Astuti Beniyati.

Ia mengatakan kegiatan pemeriksaan sampel urine ini menindaklanjuti Surat Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor B-/M.2.4/Enz.2/07/2024 tanggal 1 Juli 2024 perihal pelaporan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN-P4GN).

Dwi Astuti menegaskan kegiatan ini juga bertujuan untuk mencegah sekaligus mengantisipasi peredaran dan penggunaan narkoba di kalangan pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

"Jadi semua pegawai dites, seluruh jaksa, pegawai tata usaha, PPNPN, serta tenaga honorer juga ikut pemeriksaan urine ini," katanya.
Pihaknya juga terus melakukan dukungan serta koordinasi bersama Badan Narkotika Kabupaten Bekasi khususnya menyangkut rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dirinya berharap kegiatan tes urine bagi seluruh pegawai ini dapat dilaksanakan secara berkala hingga wilayah lingkup Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dapat dinyatakan bebas narkoba.

Sementara dalam kesempatan yang sama Pelaksana tugas Kepala Badan Narkotika Kabupaten Bekasi, Encep Supriyatin Jaya mengatakan bahwa  pemeriksaan tersebut guna mengetahui kandungan BZO, Cocain, Mat ampitamin, Emphetamin, THC, serta MOP pada sampel urine yang diperiksa.

"Dan hasil pelaksanaan tes urine, seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dinyatakan negatif," tandasnya. 

(*) IT

Senin, 01 Juli 2024

Acara Syukuran Dalam Rangka Hari Bhayangkara Ke-78 Dilaksanakan Polda Kalbar di UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma


KALIMANTAN BARAT, IT - Dansatbrimob Polda Kalbar, KBP M. Guntur memimpin pelaksanaan acara syukuran Hari Bhayangkara Ke-78 disalah satu panti rehabilitasi lanjut usia di Provinsi Kalbar. Senin (1/07/2024).

Acara syukuran yang digelar oleh Polda Kalbar di UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma yang beralamat di Jl. Adisucipto, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. 

Dalam penyampaiannya Dansatbrimob Polda Kalbar, mengatakan bahwa, "Kegiatan syukuran yang dilaksanakan oleh Polda Kalbar pada hari ini merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Polda Kalbar memperingati Hari Bhayangkara Ke-78 yang tepat jatuh pada hari ini," ucapnya.

Lanjutnya," Ditahun 2024 ini ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dimana acara syukuran Hari Bhayangkara ini dilksanakan ditengah-tengah masyarakat seperti contohnya adalah di UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Kabupaten Kubu Raya," sambung KBP M. Guntur.

Pada pelaksanaan acara syukuran pagi ini Dansatbrimob Polda Kalbar mengucapkan banyak terimakasih kepada masyarakat lansia penghuni UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma atas sambutan hangat yang mereka berikan kepada rombongan serta dirinya juga mengucapkan permohonan maaf dari Kapolda Kalbar Irjen Pol. Pipit Rismanto atas ketidak hadirannya dalam acara tersebut.

"Kami menyampaikan juga permohonan maaf bapak Kapolda karena tidak bisa hadir pada pelaksanaan acara syukuran di UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma dikarenakan beliau mempinpin pelaksanaan acara syukuran di slam area pemukiman kumuh Jl. Sultan Hamid II, Gg. Semut, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak," kata Dansatbrimob Polda Kalbar dalam pidatonya sesuai arahan Kapolda Kalbar Irjen Pol. Pipit Rismanto.

Dipelakaanaan acara syukuran ini melalui zoom Kapolda Kalbar mengucapkan terimakasih dan berharap kedepan acara ini akan terus berlanjut tidak hanya pada pelaksanaan Hari Bhayangkara saja dan memerintahkan kepada seluruh personel Polda Kalbar untuk totalitas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

"Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagaimana tugas personel Polri adalah memelihara kamtibmas, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat," ucap Kapolda Kalbar Irjen Pol. Pipit Rismanto dalam Zoom meeting.

(Tukidjo) IT

Sabtu, 29 Juni 2024

Upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat Pada 93 Personel Dipimpin Langsung Kapolrestabes Medan di Lapangan Apel Polrestabes Medan


SUMUT, IT - Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Teddy John Sahala Marbun, memimpin upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat 93 personel di Lapangan Apel Polrestabes Medan pada hari Sabtu (29/6/2024). 

Kegiatan upacara tersebut dihadiri oleh Wakapolrestabes Medan, Akbp Anhar Arlia Rangkuti, Ketua Bhayangkari Cabang Kota Besar Medan, Ny. Dr. Ulivia Teddy Marbun beserta pengurus, PJU Polrestabes Medan, Kapolsek Jajaran, personel PA/BA peserta upacara, dan personel tersprint.

Dalama arahan nya, Kapolrestabes Medan memaparkan bahwa,"Pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan upacara laporan kenaikan pangkat TMT 01 Juli 2024 di Lapangan Apel Polrestabes Medan. Kenaikan Pangkat di lingkungan Polri adalah Proses yang lazim dilakukan, yang mana sebagai wujud keteladanan dan reward serta kenaikan pangkat anggota Polri ini merupakan wujud perhatian serta penghargaan dari institusi Polri terhadap anggota yang berdedikasi baik, bukan merupakan keharusan namun merupakan hasil penilaian dan prestasi serta Kinerja Personil itu sendiri yang telah dengan sungguh-sungguh mengabdikan dirinya kepada institusi Polri," papar Kombes Pol Dr.Teddy John Sahala Marbun. 

Lanjutnya," Adapun Personil Polrestabes Medan yang mendapat promosi kenaikan Pangkat pada kesempatan ini sebanyak 93 personil, dengan perincian sebagai berikut : Iptu ke Akp  1 Personil , Ipda ke Iptu : 1 Personil ,Aipda ke Aiptu : 51 Personil, Bripka ke Aipda : 21 Personil ,Brigpol ke Bripka : 3 Personil ,Briptu ke Brigpol : 13 Personil dan Bripda ke Briptu : 3 Personil,"urainya.

Kapolrestabes Medan juga mengatakan kepada personil yang naik pangkat bahwa," Kenaikan pangkat ini adalah wujud penghargaan yang diberikan Negara kepada seluruh Personel, yang mana semakin tinggi pangkat yang diraih, maka semakin besar tanggungjawab yang harus dijalankan. Oleh sebab itu kita dituntut untuk mampu berkreasi dan berinovasi serta bekerja cerdas guna meningkatkan prestasi.," demikian dikatakan Kombes Pol Dr.Teddy John Sahala Marbun.

Lebih lanjut Ia juga mengungkapkan bahwa," Pangkat dan Jabatan, bukan, sekedar Penghargaan atau prngakuan, melainkan juga amanah. Amanah adalah sederetan tanggungjawab yang harus dilaksanakan, baik kepada diri sendiri, kepadamasyarakat, serta yang paling utama adalah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa," ungkapnya.

Kapolrestabes Medan juga menghimbau kepada personil Polrestabes Medan bahwa tugas dan tanggung jawab semakin tinggi dan mendesak saat ini adalah kemampuan kita dalam menampilkan, serta menularkan sifat keteladanan dan integritas yang tinggi, dilingkungan tugas Kedinasan maupun dilingkungan kehidupan Sosial dengan masyarakat.
 
"Didalam pelaksanaan tugas, jadikan kenaikan pangkat yang saudara peroleh untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan diwujudkan dalam bekerja dengan penuh keihklasan dan semangat Pengabdian," pungkasnya.

Upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat ini berlangsung dalam keadaan kondusif dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada personel yang naik pangkat.

(Ucok) IT

Senin, 24 Juni 2024

Dewan Kehormatan PWI Desak Ketum PWI Hendry CH Bangun Segera Tuntaskan Pelaksanaan Sanksi Kasus Dana Sponsorship UKW BUMN


JAKARTA, IT – Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) meminta Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun menuntaskan pelaksanaan sanksi dan rekomendasi DK berkenaan dugaan penyalahgunaan dana sponsorship Forum Humas BUMN untuk penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI.(24/6/2024).

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Sasongko Tedjo mengemukakan hal itu, Senin (24/6/2024). Dia menyampaikan hal itu bersama Wakil Ketua Uni Lubis, Sekretaris Nurcholis MA Basyari, Anggota Asro Kamal Rokan, Akhmad Munir, Diapari Sibatangkayu Harahap, Fathurrahman, dan Helmi Burman.

Sasongko menjelaskan DK PWI sebelumnya telah menjatuhkan sanksi Peringatan Keras empat orang Pengurus Harian, yakni Ketua Umum, Sekretaris Jenderal Sayid Iskandarsyah, Wakil Bendahara Umum (Wabendum) M Ihsan, dan Direktur UMKM Syarif Hidayatullah. DK juga meminta mereka mengembalikan uang senilai Rp1.771.200.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ke kas Organisasi (PWI Pusat) selambat-lambatnya pada 31 Mei 2024 (30 hari kerja).

Menurut Sasongko, Organisasi telah menerima pengembalian uang senilai Rp1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta rupiah). Senilai Rp691,2 juta sisanya masih dalam proses pengembalian secara bertahap dan yang belum dikembalikan diperhitungkan sebagai piutang Organisasi. Pengembalian uang  tersebut untuk dipertanggungjawabkan penggunaannya.

“DK PWI juga mengapresiasi langkah M Ihsan yang pada 31 Mei 2024 memilih berhenti/mundur dari posisinya sebagai Wabendum dalam kepengurusan PWI Pusat 2023-2028. Yang bersangkutan menyatakan pengunduran dirinya itu sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etik untuk menghormati dan menaati keputusan Dewan Kehormatan,” ungkap Sasongko.

Menurut mantan Pemred Suara Merdeka itu, M Ihsan menyadari ada dugaan kelalaian administrasi yang dilakukannya terkait pencairan keuangan. Hal itu karena dia hanya menjalankan kegiatan organisasi, dilandasi asumsi bahwa jika Ketum dan Sekjen sudah memerintahkan, maka keputusan harus dijalankan.

Skorsing Satu Tahun
 
Lebih jauh, Sasongko memaparkan DK PWI telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara sebagai anggota PWI selama satu tahun kepada Sayid Iskandarsyah. Sanksi skorsing itu berlaku per 7 Juni 2024.

“Dewan Kehormatan menjatuhkan sanksi tersebut karena menilai yang bersangkutan terus melakukan langkah atau tindakan yang tidak menunjukkan ketaatan terhadap keputusan Dewan Kehormatan sebelumnya,” jelas Sasongko.

Sesuai dengan PD-PRT, keputusan DK bersifat final dan kewenangan pelaksanaan/eksekusinya berada di ranah Pengurus Harian (Ketua Umum). Sasongko menegaskan semua keputusan DK dalam kasus tersebut diambil secara mufakat berdasarkan penilaian bulat seluruh anggota DK.
 
Karena itu, Wakil Ketua DK Uni Lubis mendesak Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun untuk segera menuntaskan pelaksanaan semua keputusan DK, termasuk pemberhentian sementara Sayid.
 
“Kami minta keputusan tersebut harus sudah dilaksanakan paling lambat pada Kamis, 27 Juni 2024 ini,” kata Uni, yang juga Pemimpin Redaksi IDN Times dan mantan anggota Dewan Pers.

Sementara itu, anggota DK Asro Kamal Rokan mengingatkan konsekuensi dari sanksi skorsing itu ialah Sayid kehilangan haknya sebagai anggota PWI.

“Konsekuensinya, dia gugur sebagai pengurus PWI dan tidak boleh lagi bertindak mewakili PWI. Termasuk, tidak boleh lagi menandatangani surat-surat atau dokumen PWI dan meresmikan, baik membuka maupun menutup, acara-acara PWI,” kata Asro yang mantan Pemred Lembaga Kantor Berita Antara.
 
Sebelumnya, Dewan Penasihat PWI melayangkan surat kepada Ketua Umum PWI. Surat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Penasihat Ilham Bintang dan Wina Armada itu pada intinya meminta Pengurus Harian menghormati dan menaati keputusan DK. 

Dalam surat nomor 02/5/N-DP/2024 tertanggal 24 Mei 2024 itu, Dewan Penasihat menegaskan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI, hanya Dewan Kehormatan yang berwenang menyatakan apakah seorang anggota PWI melanggar atau tidak melanggar aturan tersebut. 

(*) IT


Sumber : Ketua DK PWI Sasongko Tedjo, Wakil Ketua DK PWI Uni Lubis, Sekretaris DK PWI Nurcholis MA Basyari

Senin, 10 Juni 2024

Ketua LBH Herman Hofi Law Turut Campur Tanggapi Gonjang-Ganjing Kepengurusan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa Kalbar


KALBAR, IT - "Terkait gonjang ganjing kepengurusan Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) yang berkedudukan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat  menarik untuk dicermati mengingat persoalan yayasan merupakan persoalan publik dan masuk dalam ranah hukum publik," ucap Dr Herman Hofi Munawar kepada Awak Media, pada Senin (10 Juni 2024).

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalbar Dr. Herman Hofi Munawar mengatakan Masa bakti kepengurusan yayasan selama 5 tahun setelah itu dapat dipilih kembali. Organ dalam yayasan terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus.

"Dalam yayasan pembina memiliki kedudukan tertinggi dapat mengangkat dan memberhentikan organ yayasan dan melakukan perubahan AD/ART.  namun pembina tidak boleh turut campur dalam pengelolaan dan pengurusan yayasan. Hal ini dipertegas  dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 6 Thn 2001 tentang Yayasan," katanya (10/6/2024).

"Jika masa kepengurusan berakhir  maka  pembina melakukan rapat  untuk melakukan perubahan kepengurusan dan perubahan AD/ART. Rapat pembina dinyatakan sah jika d dihadiri paling sedikit 2/3  dari jumlah anggota Pembina hadir. dan 2/3  yang hadir menyetujui perubahan itu.Hal ini di atur  dalam Pasal 17 Ayat (2) UU Yayasan," sambungnya.
 
Persoalannya pada Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Mempawah, Pembina berjumlah 3 orang dan 2 orang diantara nya telah meninggal dunia, hanya ada 1 orang Pembina. 

"Mengingat pembina hanya  ada 1 orang maka tidak mungkin memenuhi ketentuan  pasal 28 UU Yayasan. Dengan demikian  1 (satu) orang Pembina tidak sah melakukan tindakan-tindakan pengehentian pengurus maupun pengangkatan pengurus  dan melakukan perubahan AD/ART. 
Jika masa kepengurusan Yayasan telah berakhir, sementara Pembina hanya ada 1 (satu) orang tidak bisa melaksanakan amanah Pasal  28 (1) UU. No.6 Th. 2001," tuturnya.

Dr. Herman Hofi Munawar mengatakan bahwa, YPKOT hanya memiliki  1 orang pembina maka  dapat dimaknai telah terjadi kekosongan Pembina atau tidak lagi memiliki Pembina, maka paling lambat dalam waktu 30 hari sejak tanggal kekosongan, pengurus dan pengawas wajib mengadakan rapat gabungan guna mengangkat  pembina.   

"Apabila rapat gabungan pengurus dan pengawas  telah menetapkan anggota Pembina yang akan menggantikan anggota-anggota Pembina yang telah meninggal dunia, maka susunan anggota Pembina yang baru  segera  diberitahukan kepada Menkumham," katanya.
 
Setelah sejumlah pembina telah terbentuk dan telah disampaikan pada Kemenkumham maka Pembina akan bermusyawarah menentukan pengurus dan pengawas Yayasan. 

"Jika pengurus dan pengawas terlebih dahulu dibentuk  dan sekanjut baru pembina, maka semua putusan itu batal demi hukum," tegasnya.

Lanjutnya," Perlu di pahami bahwa yayasan itu sudah menjadi milik publik. Yayasan bukan lagi milik para pendiri, pengawas maupun pengurus. Kata “memiliki” bukan berarti merujuk pada suatu hak milik, akan tetapi merujuk pada hubungan hukum atau kepentingan yang langsung melekat oleh publik/masyarakat," terang Ketua LBH “Herman Hofi Law”itu.

"Meskipun pembina memiliki kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat pengurus dan pengawas, bukan berarti keputusan pembina itu mutlak sebagai keputusan yang final. Keputusan tersebut, dapat dibatalkan/dianulir atas permohonan pihak yang berkepentingan/masyarakat atau kejaksaan, dalam hal mewakili kepentingan umum kepada pengadilan dengan alasan pemberhentian tersebut tidak sesuai dengan UU dan AD yayasan dan  dimaknai  perbuatan melawan hukum," ujarnya menambahkan

"Dari uraian di atas," sambungnya,"Menunjukkan bahwa keberadaan organ yayasan, baik pembina, pengurus dan pengawas, tidak ada yang memiliki kedudukan/posisi yang lebih tinggi. Melainkan, masing-masing dari tiap organ yayasan memiliki tugas dan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam UU Yayasan dan AD Yayasan," pungkas 
Herman Hofi.

(Murjono) IT

Sumber : Dr Herman Hofi Munawar


POSTINGAN TER-UPDATE

Peristiwa Hijrah Nabi Muhammad SAW Menjadi Momentum Sejarah Awal Penetapan Tahun Baru 1 Hijriah Bertepatan Dengan Tahun 622 Masehi

INDONESIA TOP - Hitungan jam, kita pun berjumpa dengan 1 Muharram 1446 H yang merupakan penanda pergantian tahun atau Tahun Baru Islam. Tepa...

Postingan Populer


Pilihan Pembaca