Selasa, 04 Februari 2025

Berkat Laporan Warga, Polres Pelabuhan Makassar Berhasil Gagalkan Upaya Penyelundupan Alat Pemotong Padi Jenis 'Combine Harvester'


MAKASSAR, IT - Polres Pelabuhan Makassar Polda Sulsel mengamankan sebuah alat pemanen dan pemotong padi jenis Combine Harvester yang diduga akan dikirim secara ilegal ke Surabaya, pada Selasa (04/02/25).

Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Restu Wijayanto, mengungkapkan bahwa penemuan ini berkat informasi masyarakat.

"Berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya pengiriman alat pertanian tanpa dokumen resmi, yang kemudian di tindak lanjuti," ungkapnya.

Ia juga memaparkan terkait dengan "Kronologi Penangkapan" setelah menerima laporan dari masyarakat, "Aparat kepolisian segera melakukan pengecekan terhadap sebuah truk yang membawa mesin Combine Harvester ke Pelabuhan Makassar. Alat ini rencananya akan dimasukkan ke dalam kapal menuju Surabaya. Namun, saat diperiksa, tidak ditemukan dokumen resmi yang menyertainya," paparnya.

"Dari hasil penyelidikan awal, alat ini seharusnya diperuntukkan bagi kelompok tani di Sulawesi Tengah. Namun, karena tidak disertai dokumen yang sah, kami langsung mengamankan barang tersebut," sambung AKBP Restu Wijayanto.

Lebih lanjut, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan penyidik di Sulawesi Tengah serta Dinas Pertanian setempat untuk memastikan sumber dan keabsahan alat tersebut.  

Dugaan Keterlibatan Perantara dan Makelar

Saat ini, penyelidikan masih terus berlangsung, dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. 

"Namun," katanya," Kepolisian menduga adanya keterlibatan sejumlah perantara atau makelar yang menghubungkan kelompok tani penerima bantuan dengan calon pembeli di Jawa."

"Penyelidikan akan terus kami kembangkan. Sudah ada beberapa pihak yang diperiksa, terutama mereka yang diduga menjembatani transaksi ini," ujar Kapolres.

Berdasarkan temuan di lapangan, alat pemanen tersebut ditemukan dalam sebuah truk kontainer tertutup yang rencananya akan dikirim menggunakan kapal feri. 

"Modus yang digunakan adalah dengan memanfaatkan jasa ekspedisi untuk menyamarkan pengiriman alat tersebut," terangnya.

Tindak Lanjut Kasus

Polres Pelabuhan Makassar menegaskan bahwa pihaknya hanya berperan dalam mengamankan barang bukti. Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan oleh penyidik di Sulawesi Tengah, mengingat lokasi kejadian utama berada di wilayah tersebut.

"Kami hanya mengamankan barang yang diduga ilegal dan mendukung proses penyelidikan lebih lanjut. Semua indikasi tindak pidana akan ditangani oleh penyidik di Sulawesi Tengah," tutup AKBP Restu Wijayanto.

Kasus ini masih dalam tahap pengembangan, dan diharapkan dalam waktu dekat ada titik terang mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penjualan ilegal alat pertanian ini.

Diketahui, mesin pemanen ini termasuk dalam pengadaan yang dibiayai oleh APBD Sulawesi Tengah tahun 2024 dengan estimasi harga mencapai Rp450-500 juta per unit. Namun, dalam transaksi ilegal ini, alat tersebut diduga akan dijual dengan harga jauh lebih murah, yakni sekitar Rp250 juta.

(Upin) IT


Jumat, 31 Januari 2025

Masih Single Dan Ingin Memiliki KK Sendiri, Bagaimana Caranya ?, Ikuti Penjelasannya Disini


JAKARTA, IT - Bagi mereka yang memilih untuk hidup mandiri, memiliki identitas administratif terpisah sering kali menjadi kebutuhan. Salah satu dokumen penting yang dapat mencerminkan kemandirian ini adalah Kartu Keluarga (KK).(31/1/2025).

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa individu yang masih single, namun tinggal sendiri atau tetap di rumah orang tua, dapat memiliki KK sendiri dengan status sebagai kepala keluarga.
Menurut Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud kepala keluarga adalah :

a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c. Kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum, menjelaskan bahwa kepala keluarga tidak selalu identik dengan orang tua dalam sebuah keluarga.

"Siapa pun yang secara administrasi memimpin keluarga, termasuk individu yang hidup mandiri, dapat menjadi kepala keluarga dan memiliki KK sendiri," ujarnya, Kamis (30/1/2024).

Setiap kepala keluarga diwajibkan memiliki KK sebagai dokumen resmi yang mencatat data lengkap tentang anggota keluarga. KK bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga berfungsi sebagai dasar dalam berbagai kebutuhan, seperti pendaftaran sekolah, perbankan, hingga layanan kesehatan.

Menurut Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga dijelaskan bahwa setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Bagi masyarakat yang masih single, memiliki KK sendiri bukanlah hal yang mustahil. Dengan status kepala keluarga, data akan dicatat secara mandiri dalam sistem administrasi kependudukan. Ini berlaku meskipun tinggal di rumah orang tua atau berbagi alamat dengan orang lain.

Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil, Akhmad Sudirman Tavipiyono, menegaskan, "Masyarakat yang masih single, sudah memiliki KTP-el, baik tinggal sendiri maupun tinggal di rumah orang tua, berhak memiliki KK sendiri atau pisah KK. Ini memberikan fleksibilitas sekaligus pengakuan administratif bagi mereka yang memilih hidup secara mandiri."

Dalam sistem Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Indonesia, KK boleh hanya berisi satu orang. Artinya, seseorang yang hidup sendiri, baik karena memilih untuk tinggal terpisah dari keluarga inti atau baru memulai hidup mandiri, tetap dapat memiliki KK yang sah dengan status sebagai kepala keluarga.

Sesuai dengan Pasal 10 Ayat (4) Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, untuk mendapatkan KK mandiri atau pisah KK, penduduk harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el;
2. KK lama;
3. Formulir F-1.02 Pendaftaran Peristiwa Kependudukan.

Selain mempermudah pengurusan administrasi, KK mandiri juga menjadi bukti kemandirian seseorang dalam data kependudukan. Dokumen ini penting untuk berbagai keperluan, seperti membuat paspor, mengurus NPWP, atau mendaftar pekerjaan.

Selama ini banyak yang mengira bahwa satu rumah hanya boleh memiliki satu KK. Faktanya, dalam satu alamat rumah bisa terdapat lebih dari satu KK. Hal ini memungkinkan individu yang tinggal di rumah keluarga tetap memiliki identitas administratif yang terpisah.

Selain memudahkan urusan pribadi, KK yang lengkap juga membantu pemerintah dalam memastikan data kependudukan yang akurat. "Kami mendorong setiap penduduk untuk melengkapi dokumen kependudukan mereka, sehingga pelayanan publik bisa berjalan lebih baik,” tambah Handayani.

Dengan semakin mudahnya akses layanan Dukcapil, masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam mengurus dokumen kependudukan mereka. “KK bukan hanya untuk mereka yang sudah berkeluarga, tapi juga bisa diterbitkan untuk individu yang ingin mandiri secara administratif,” tutup Tavip. 

(Irfan) IT


Sumber : Dirjendukcapil

Rabu, 29 Januari 2025

Perayaan Hari Arak Bali Disambut Semangat , Koperasi Putra Desa Wisata : Arak Bali Menuju Produk Dunia, 'Dari Lokal Menuju Global"


BALI, IT - Perayaan Hari Arak Bali disambut semangat oleh koperasi Arak untuk menjadikan Arak Bali sebagai produk berkualitas Internasional. Koperasi pun dilibatkan.(29/01/2025).

Bali memang terkenal Kreatif. Para produsen arak lokal, Bali, 29 Januari 2025 dirayakan sebagai Hari Arak Bali. Momentum ini disambut baik oleh Koperasi Poetra Desa Wisata yang menjadi Koperasi Produsen Arak Bali.

I Wayan Sumerta, SE, MM, Ak., Ketua Koperasi Poetra Desa Wisata yang anggotanya adalah para produsen Arak Bali mengatakan bahwa momentum Hari Arak Bali ini mengusung tema "Arak Bali for the World” dengan sub tema "Dari Lokal Menuju Global".

Maklum, menurut data dari World Spirits Alliance (WSA), kata Wayan, industri minuman beralkohol secara global menyumbang USD 730 miliar terhadap PDB dunia dan menopang 36 juta pekerjaan.

"Ini potensi besar minuman fermentasi seperti Arak Bali. Dengan program hilirisasi Produk Pertanian, sebagai bahan baku Arak Bali. Anggota Koperasi diyakini mampu mendorong Arak Bali sebagai produk penunjang pariwisata Bali," kata I Wayan Sumerta kepada awak media, Rabu (29/1/2025) di Denpasar.

Maklum, kata Wayan sapaan akrabnya, pasar minuman beralkohol di Bali sangat besar. Untuk menguasai atau dominan di pasar Bali saja sudah luar biasa.

"Dari pada memperbesar produk impor, padahal keragaman rasa dan kualitas Arak Bali bisa diuji, " ujar Wayang.

Menurutnya, Perayaan Hari Arak kali ini merupakan yang ke-tiga kalinya, dimana acara ini diselenggarakan di GWK. Selain itu juga diselenggarakan kegiatan Bali Signature Drink Edition di Level21 Mall Denpasar dengan sub tema "Memuliakan Kekayaan Budaya dan Alam Bali."

"Kegiatan promosi ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah (Pemda Bali). Dimana Pemda pun mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Distilasi Khas Bali," kata Wayan,

Hal ini lanjut Wayan, merupakan langkah awal untuk memberikan perlindungan legalitas usaha Arak Bali. Kerennya, Peraturan Gubernur ini juga mengakomodasi peran dan partisipasi Koperasi.

Pasal 7 point 4, Peraturan Gubernur yang dimaksud menjelaskan fungsi Koperasi dalam mendukung petani/pengerajin Arak Bali dalam: perlindungan aspek hukum, pemasaran, pembinaan, permodalan, inovasi, dan kerjasama.

"Saya berharap pada Koperasi Arak ke depan bisa membentuk Rumah Produksi Bersama (RPB). RPB oleh Koperasi dapat diberikan Ijin Usaha Industri (IUI). Ini juga menyambut hilirisasi produk anggota Koperasi yang merupakan program Kementerian Koperasi," tandas Wayan.

Kata dia, selain sebagai program yang mendukung hilirisasi produk rakyat. RPG Arak Bali bisa menggenjot produk dalam negeri, di tengah serbuan produk impor minuman beralkohol.

"Program hilirisasi Arak Bali ini sesuai dengan Asta Cita Program Presiden RI. Dimana ingin memperkuat UMKM dan Koperasi di Indonesia, khususnya di Bali," pungkas Wayan. 


(Budiman) IT


Rabu, 15 Januari 2025

Botram SMPN 04 Tamsel, Sosialisasi Narkoba BNK Bekasi : Awas!, Siswa Terkontaminasi Narkoba Dapat Mencoreng Reputasi Guru Dan Sekolah


KABUPATEN BEKASI, IT - Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bekasi turut serta dalam memberikan edukasi dengan mensosialisasikan akan bahaya Narkoba termasuk bagaimana cara memahami, mengenali dan dampak yang dirasakan serta penangulangannya  kepada para pelajar, para guru dan Orang Tua Siswa yang hadir di Sekolah SMPN 04 Jatimulya Tambun Selatan, pada Rabu (15/1/2925).

Bidang Pencegahan BNK Kabupaten Bekasi dalam penyampaiannya memaparkan bahwa," Botram Sekolah merupakan giat pelayanan terhadap sekolah atas beberapa kebutuhan para pelajar dalam kegiatan belajar termasuk mengatasi terhadap berbagai persoalan yang di hadapi sekolah. salah satunya adalah mengedukasi terkait dengan pemahaman akan bahayanya narkoba serta pengenalan jenis-jenis narkoba berikut dampak dan cara penangulangannya," papar Susilo Budianto.

Menurutnya yang juga sebagai narasumber dalam giat tersebut menyampaikan bahwa sehebat apapun Sekolah bilamana ada diantara anak didiknya yang terkontaminasi Narkoba maka akan mencoreng nama baik sekolah maupun para guru bahkan Kepala Sekolahnya.

"Ini sangat krusial, sebab bila anak didik terkontaminasi Narkoba sudah tentu akan dapat merusak dan mencoreng nama baik para pendidiknya termasuk Kepala Sekolah siswa yang terkontaminasi dan bahkan reputasi Sekolah tersebut akan menurun," ungkap Bidang Pencegahan BNK Kabupaten Bekasi.

Terkait dengan dampak yang di timbulkan dari siswa yang terkontaminasi Narkoba di tegaskannya bahwa akan sulit disembuhkan.

"Perlu diketahui bahwa, bilamana orang yang sudh terkontaminasi  Narkoba tidak akan sembuh, yang ada hanya pulih dan tidak normal kembali," tegasnya.

Bidang Pencegahan BNK Kabupaten Bekasi menghimbau kepada para Pelajar SMPN 04 Jatimulya Tambun Selatan agar jangan sekali-kali mendekati Narkoba

"Maka diharapkan dengan adanya pemahaman akan bahaya Narkoba para Pelajar SMPN 04 Jatimulya Tambun Selatan dapat terhindar dari Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba," tandasnya.

Diakhir penyampaian Bidang Pencegahan BNK Kabupaten Bekasi terhubung dengan kehadiran Wakil Bupati Bekasi terpilih periode 2025 - 2030 dr. Asep Surya Atmaja dalam kegiatan tersebut. 

"Semoga dengan kehadirannya, untuk kedepan giat Botram Sekolah semakin meningkat dan lebih baik lagi,"ungkap Susilo Budianto.

Kegiatan tersebut di hadiri Para Murid, Para Guru dan Kepala Sekolah, Ketua dan para Komite Sekolah serta sejumlah Pejabat termasuk ketua KORMI Kabupaten Bekasi yang juga sebagai Wakil Bupati Bekasi terpilih periode 2025 - 2030 dr. Asep Surya Atmaja. 

(Erick) IT


Senin, 13 Januari 2025

Selvi Gibran Rakabuming Raka Lantik Tri Tito Karnavian Sebagai Ketua Harian Dekranas Periode 2024-2029 di Gedung II Istana Wakil Presiden


JAKARTA, IT – Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Ibu Selvi Gibran Rakabuming melantik para pengurus Dekranas masa bakti 2024-2029. Dalam kesempatan itu, Ibu Wakil Presiden (Wapres) Selvi Gibran Rakabuming melantik Tri Tito Karnavian sebagai Ketua Harian Dekranas. Pelantikan berlangsung di Gedung II Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Dalam sambutannya, Ibu Selvi menyampaikan arahan kepada seluruh pengurus Dekranas untuk mengawal misi pemeritahan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia Maju, salah satunya melalui kriya dan wastra nusantara. Pada masa bakti lima tahun ke depan, para pengurus Dekranas akan memayungi dan membina para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Tanah Air untuk terus berkembang dan berdaya saing.

Sektor UMKM telah lama menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen menjadikan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi. Tidak hanya di jajaran para menteri, komitmen ini pun dilaksanakan oleh Solidaritas Perempuan Untuk Indonesia (SERUNI) Kabinet Merah Putih. Organisasi yang beranggotakan para pendamping menteri maupun kepala lembaga negara ini turut mendukung dan berperan dalam menyukseskan program Kabinet Merah Putih.

“Mari kita satukan langkah bersama dan memperkuat kolaborasi dan sinergi kita. Tentunya untuk membantu mewujudkan cita-cita besar Bapak Presiden Prabowo, untuk membawa Indonesia menjadi negara maju sesuai Asta Cita yang telah beliau canangkan,” tutur Ibu Selvi.

Di bawah kepemimpinannya, Ibu Selvi menyampaikan, Dekranas dapat menjangkau lebih luas lagi perajin Indonesia, hingga pulau terluar. Dengan demikian, kemajuan UMKM dapat dirasakan tidak hanya di kota-kota besar.

“Semoga di daerah, apalagi yang daerah-daerah terpencil yang kemarin belum sempat atau tidak kita kunjungi, atau masih belum kita sentuh, ini nanti menjadi prioritas untuk program-program ke depannya Dekranas. Di daerah-daerah yang belum kita kunjungi, belum kita sentuh itu nanti menjadi prioritas yang akan kita genjot bersama untuk UMKM-nya sehingga UMKM-UMKM kecil ini bisa sama-sama naik kelas,” imbuh Ibu Selvi.

Dirinya berharap, nantinya para pengurus Dekranas Pusat dapat berkoordinasi dengan setiap Ketua Dekranas di provinsi maupun kabupaten/kota. 

“Sehingga dari kota itu maupun di provinsi, mereka bisa menggerakkan perajin-perajin kecil yang ada di setiap daerah mereka,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Ibu Selvi juga menekankan bahwa selain di dalam negeri, produk UMKM Indonesia juga banyak diminati di mancanegara. Karena itu, ia mendorong terciptanya ide-ide kreatif yang dapat memperluas pasar produk UMKM Indonesia di luar negeri.

“Ke depannya periode lima tahun ini kita bisa terus membawa UMKM kita pameran-pameran di luar negeri. Itu kenapa ada bidang yang khusus untuk standarisasi hubungan dengan luar negeri itu karena saya ingin ke depannya UMKM Indonesia bisa dibawa, dikenalkan ke banyak negara lagi,” urainya.

Menutup sambutannya, Ibu Selvi mengimbau seluruh pengurus Dekranas masa bakti 2024-2029 untuk langsung aktif bekerja dan menyusun program-program yang akan dilaksanakan.

“Kita inovasikan lagi ide-ide yang baru lagi dengan semangat yang baru. Semoga program-programnya bisa terlaksana dan semakin menyentuh ke UMKM kita. Yang tentunya harus ada yang mengenai pengembangan kapasitas SDM itu juga sangat perlu, pendampingan seperti yang sudah saya sampaikan, peningkatan literasi digital, serta perluasan akses pasar, dan juga pembiayaan ini yang juga perlu. Dan untuk itu, akhir kata saya berharap seluruh pengurus Dekranas Pusat ini bisa untuk langsung aktif bekerja,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Rabu (11/12/2024), telah dilakukan serah terima jabatan dari Ketua Umum Dekranas masa bakti 2019-2024 Ibu Wury Ma’ruf Amin kepada Ibu Selvi Gibran Rakabuming di Rumah Kriya Nasional, Jalan Andara Raya Nomor 1000, Jakarta. Pada kesempatan ini, Ibu Wury Ma’ruf Amin meyakini, di bawah kepemimpinan Ibu Selvi Gibran Rakabuming, Dekranas akan meneruskan kiprahnya dalam memajukan industri kriya nusantara.

"Semoga Dekranas terus maju, dan kita semua selalu diberikan kemampuan mengembangkan kerajinan Indonesia," tutup Istri Wapres ke-13 tersebut.

(Irfan) IT

Jumat, 10 Januari 2025

Program Makan Bergizi Gratis, Wamendagri Desak Pemkot Cilegon Libatkan UMKM, Bima Arya : Jadi Awasi Semua, Harus Ada Dampak!


JAKARTA, IT – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengimbau Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon agar melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini terutama dalam memenuhi kebutuhan dapur MBG agar dapat berdampak terhadap perekonomian daerah setempat.

Bima menegaskan, hal ini penting mengingat target program MBG tak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah. Adapun harga setiap porsi MBG disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

“Itu [dampak terhadap perekonomian daerah] yang sangat penting. Jadi tolong diawasi juga semua, program ini harus ada dampaknya bagi Cilegon, bagi kesejahteraan Cilegon, ekonomi Cilegon,” ujarnya di hadapan awak media usai memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama Wali Kota Cilegon Helldy Agustian di Aula Sekda II, Kompleks Kantor Wali Kota Cilegon, Banten, Jumat (10/1/2025).

Lebih lanjut, Bima meminta Pemkot Cilegon melalui dinas terkait mempelajari secara detail model kerja sama pelaksanaan MBG. Dia menyebutkan beragamnya model kerja sama di berbagai daerah, seperti bermitra dengan swasta dan yayasan.

“Ada yang mungkin bisa didanai oleh APBD, ada yang sepenuhnya dikelola oleh pusat. Jadi tolong dipelajari itu,” jelasnya.

Bima menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan berbagai program prioritas, termasuk MBG. Program lainnya yang tak kalah penting yaitu membangun kedaulatan pangan. Program yang disusun pemerintah pusat, kata Bima, harus diselaraskan oleh pemerintah daerah (Pemda).

“Harus nyambung dengan apa yang dikerjakan oleh teman-teman di daerah, termasuk Cilegon,” terangnya.

Dirinya menilai, selama lima tahun terakhir, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian telah melaksanakan tugas dengan baik. Kemendagri mengapresiasi berbagai capaian Kota Cilegon selama masa kepemimpinan Helldy Agustian. Bima berharap, ke depan Wali Kota Cilegon terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 bisa bekerja sama dengan Kabinet Merah Putih untuk bersinergi membangu Kota Cilegon lebih baik.

(Irfan) IT

Senin, 06 Januari 2025

Ditjen Dukcapil Kemendagri Rilis DKB Semester 1 Tahun 2024, Tercatat 128.381.663 Jiwa Penduduk Indonesia Berstatus 'Belum Menikah'


JAKARTA, IT - Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I tahun 2024 yang dirilis oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memberikan gambaran menarik mengenai status perkawinan penduduk Indonesia. Dari total 282.477.584 jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 128.381.663 jiwa tercatat berstatus belum kawin, atau yang biasa disebut belum menikah. Angka ini setara dengan 45 persen dari total populasi, mencerminkan tren sosial yang berubah di kalangan masyarakat, terutama di generasi muda.

Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum, menyampaikan bahwa data ini bukan hanya angka statistik, tetapi merupakan representasi penting dari dinamika sosial yang terjadi di Indonesia saat ini. "Perubahan pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda, membuat banyak dari mereka memilih menunda pernikahan untuk fokus pada pendidikan, karier, dan pengembangan diri," jelas Handayani, dikutip pada Senin (6/1/2025).

Selain angka lebih dari 128 juta penduduk yang belum menikah, data tersebut juga mencatat bahwa 136.097.369 jiwa telah menikah, 5.049.369 jiwa berstatus cerai hidup, dan 12.949.183 jiwa cerai mati. Jumlah ini menunjukkan bagaimana status perkawinan penduduk Indonesia terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan sosial dan budaya.

Handayani menambahkan bahwa data kependudukan yang dihasilkan oleh Ditjen Dukcapil sangat penting untuk perencanaan kebijakan pemerintah. 

"Dengan basis data yang akurat, pemerintah bisa merancang program-program yang relevan, baik dalam sektor pendidikan, ekonomi, maupun kesejahteraan sosial," ujarnya.

Data kependudukan menjadi landasan bagi berbagai program nasional, mulai dari perencanaan keluarga hingga kebijakan pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Handayani, banyaknya jumlah penduduk yang belum menikah ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak negara lain juga melihat tren yang serupa, di mana pernikahan tidak lagi menjadi prioritas utama pada usia muda. Generasi saat ini cenderung lebih menekankan pada kemandirian, pendidikan, dan karier sebelum memutuskan untuk menikah.

Dari sudut pandang sosial, tingginya angka penduduk yang belum menikah juga dapat diartikan sebagai peluang besar bagi pengembangan potensi sumber daya manusia. Penduduk usia produktif yang belum menikah ini sering kali fokus pada pengembangan keterampilan dan peningkatan pendidikan. "Ini adalah aset besar bagi bangsa. Mereka adalah angkatan kerja yang bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi," tambah Handayani.

Selain itu, Handayani menekankan pentingnya memastikan bahwa pencatatan status perkawinan di Indonesia selalu diperbarui dan akurat.

“Administrasi kependudukan yang baik adalah fondasi untuk layanan publik yang berkualitas. Setiap individu perlu memastikan bahwa data pribadinya terdaftar dan valid, termasuk status perkawinan,” katanya.

Dukcapil juga terus mendorong masyarakat untuk melakukan pembaruan data kependudukan secara rutin. 

“Kami terus berupaya memberikan kemudahan dalam layanan pencatatan sipil, baik secara langsung maupun melalui layanan digital. Masyarakat bisa memperbarui status perkawinan, alamat, dan data lain melalui sistem yang kami sediakan,” terang Handayani.

Dalam konteks pembangunan nasional, data kependudukan yang akurat menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan strategis.

"Pemerintah memerlukan data yang up-to-date untuk merancang program yang tepat sasaran. Data ini akan mendukung perencanaan, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga perumahan bagi generasi muda yang belum menikah," tegas Handayani.

Dengan lebih dari 128 juta penduduk yang belum menikah, Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi. Generasi muda yang mandiri, terdidik, dan inovatif menjadi kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. 

“Kami berharap, dengan adanya data ini, kita semua bisa lebih memahami kondisi sosial masyarakat Indonesia dan bersama-sama merancang kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Handayani.

Data ini bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi cerminan dari perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Bagi pemerintah, hal ini adalah tantangan sekaligus peluang besar untuk memastikan bahwa setiap penduduk, baik yang sudah menikah maupun belum, mendapatkan akses yang sama terhadap layanan publik yang berkualitas. 

(Irfan) IT


POSTINGAN TER-UPDATE

Berkat Laporan Warga, Polres Pelabuhan Makassar Berhasil Gagalkan Upaya Penyelundupan Alat Pemotong Padi Jenis 'Combine Harvester'

MAKASSAR, IT - Polres Pelabuhan Makassar Polda Sulsel mengamankan sebuah alat pemanen dan pemotong padi jenis Combine Harvester yang diduga ...

Postingan Populer


NASIONAL


DAERAH