Papan Proyek Ditulis Tangan Konsultan Dan Pengawas Bungkam, LPKN : Disperkimtan Kab.Bekasi 'Tak Profesional Dan Tak Miliki Integritas'

KABUPATEN BEKASI, IT - Pekerjaan pengecoran Peningkatan  Jalan Lingkungan (Jaling) di Dusun II, Depan Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi disinyalir melanggar aturan, Kabid Infrastruktur dan Pembangunan LSM LPKN angkat bicara, pada Kamis (06/06/2025).

Diketahui pekerjaan peningkatan jalan lingkungan di RT 001/Rw 003 tersebut di kerjakan oleh PT ARUPADATU BUMI MATAHARI bersumber dana APBD Kabupaten Bekasi  2025 dengan nilai kontrak Rp 211.405.500,-

Hal tersebut berdasarkan pantauan Tim Awak Media di lokasi, pasalnya selain papan nama pekerjaan yang ditulis tangan termasuk penggunaan Bigisting yang kurang memadai sehingga hasil pekerjaan tidak maksimal (Bergelombang).

Para pekerja saat ditanyakan kenapa memakai triplek tipis untuk Bekisting sehingga tidak lurus dan presisi?, "Padahal ini sudah pake yang delapan mili pak, mungkin kurang rapet," jawab Ma'ul.

Ditanyakan juga mengapa banyak yang bolong-bolong juga tripleknya?, mereka tidak menjawab.

Sementara Konsultan,saat di konfirmasi Awak Media di lokasi  mengatakan bahwa seharusnya hal tersebut di tanyakan ke tukang bukan ke dirinya, dikarenakan dirinya hanya sebagai Konsultan yang mengawasi pekerjaan.

"Seharusnya menanyakannya bukan ke saya tapi ke tukang...pak ini kenapa bukan pakai triplek..begitu," tegas Aziz.

Ditanyakan tentang pekerjaan tersebut menurut penilaian Konsultan?, Aziz bungkam tak menjawab.

Sementara Pengawas Distarkimtan, Eko justru bertanya ke Awak Media terkait pekerjaan tersebut.

"Sekarang menurut bapak bagaimana tentang pekerjaan itu, sedangkan kita bekerja sesuai RAB dan di RAB itu ada analisanya, kita mematuhi," kata Eko.

Terkait mengenai Papan Proyek yang ditulis tangan Konsultan dan Pengawas Distarkim Kabupaten Bekasi, No Komen!.

"Karena itu bukan produk kita, informasinya yang menulis itu bukan saya itu," terang Eko.

Ditanyakan terkait standarisasi aturan mengenai pemasangan Papan Proyek dalam setiap kegiatan apakah di perbolehkan di tulis tangan tanpa di cetak?

"Wah kalau itu saya kurang paham, ya..pokoknya dipasang Papannya, seharusnya menanyakan dengan yang nebusnya," tutur Eko.

Ditegaskan kembali , apakah Papan seperti itu layak dalam menyangkut Profesionalisme Distarkim Kabupaten Bekasi di dalam kinerjanya.

"Layak enggak layak yang pentingkan ada kegiatan disitu, orang bisa ngeliat, jadi enggak masalah mau ditulis atau tidak di tulis," ungkap Konsultan Aziz.

"Yang penting bisa pelaksanaan ada kegiatan," tambah Pengawas Distarkimtan, Eko.

Disperkimtan Kab.Bekasi "Tak Profesional Dan Tak Miliki Integritas"

Kabid Infrastruktur dan Pembangunan dari LSM LPKN (Lembaga Pemeriksa keuangan Negara) angkat bicara terkait pekerjaan Pengecoran Jalan Lingkungan (Jaling) tersebut.

"Standar bekisting untuk proyek meliputi desain yang memperhatikan metode pengecoran beton, laju pengecoran, dan beban konstruksi. Bekisting harus kokoh, mudah dipasang dan dibongkar, serta tidak bocor untuk memenuhi persyaratan permukaan. Bahan bekisting harus kuat, tahan air, dan sesuai dengan anggaran," ungkap Redi Anaro ST pada Awak Media, Kamis (06/06/2025) Sore di Kantornya.

Terkait Papan Proyek di tulis dengan tangan, apakah di perbolehkan ?

"Papan Proyek tidak dianjurkan ditulis tangan, terutama untuk proyek besar atau proyek yang melibatkan anggaran negara. Papan Proyek yang ditulis tangan dapat kurang profesional dan sulit dibaca, yang dapat menyebabkan miskomunikasi atau masalah lain," tegasnya.

Lanjutnya," Papan Proyek sebaiknya dibuat dengan menggunakan bahan yang lebih permanen dan mudah dibaca, seperti papan nama yang dicetak atau dibuat dengan bahan yang tahan terhadap cuaca. Selain itu, Papan Proyek juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait, yang biasanya meliputi ukuran minimal, informasi yang harus ditampilkan, dan bahan yang digunakan.Jika Anda memiliki proyek kecil atau proyek yang tidak melibatkan anggaran negara, Anda mungkin dapat menggunakan Papan Proyek yang ditulis tangan. Namun, jika proyek Anda lebih besar atau lebih formal, sebaiknya Anda membuat Papan Proyek yang lebih profesional dan memenuhi persyaratan yang berlaku," papar Kabid Infrastruktur dan Pembangunan LSM LPKN.

"Meskipun tulisan tangan mungkin bisa digunakan untuk papan pengumuman kecil atau untuk keperluan sementara, penggunaan papan proyek yang ditulis tangan secara umum tidak diperbolehkan dalam proyek konstruksi formal. Papan proyek harus profesional dan memenuhi standar yang ditetapkan...jadi menurut penilaian kami Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini "Disperkimtan Tidak Profesional" serta tidak memiliki Integritas dan Kapabilitas dalam melakukan pekerjaannya, sehingga terkesan tidak serius dalam bekerja," imbuhnya.

Terkait mengenai dasar hukum tentang Papan Proyek, dirinya juga mengemukakan bahwa.

"Secara umum, terkait pemasangan papan nama proyek, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi rujukan, antara lain yaitu:

1.    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (“Permen PU 29/2006”).

2.    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (“Permen PU 12/2014”).

Dalam praktiknya, aturan soal kewajiban pemasangan papan proyek ini dituangkan dalam keputusan gubernur. Sebagai contoh di DKI Jakarta yang tertuang dalam Pasal 9 Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 72 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Membangun di Propinsi DKI Jakarta (“Kepgub DKI Jakarta 72/2002”)," pungkas Kabid Infrastruktur dan Pembangunan dari LSM LPKN, Redi Anaro ST.

(Joggie) IT

Perkuat Peran Strategis, Peluncuran Buku 'Road to Rotterdam' Sebagai Salah Satu Special Mission Vehicle Kolaborasi LPEI Dan KBRI Den Haag

JAKARTA, IT – Indonesia Eximbank/Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai salah satu Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan terus memperkuat peran strategis dalam mendukung ekspor nasional, salah satunya dengan meluncurkan buku Road to Rotterdam. Peluncuran buku ini merupakan hasil kolaborasi LPEI bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag, Kerajaan Belanda yang dilakukan secara hybrid, bertempat di kantor pusat LPEI di Jakarta dan Indonesia House Amsterdam di Amsterdam pada Selasa (14/5/2025).

Road to Rotterdam disusun oleh tim Ekonom LPEI dan Fungsi Ekonomi KBRI Den Haag. Buku ini menyajikan analisis mendalam mengenai peluang, tantangan, serta karakteristik pasar Belanda. 

Peluncuran buku ini sekaligus menjadi bagian dari respon strategis terhadap dinamika perekonomian global yang penuh ketidakpastian, dimana Belanda memiliki peran sebagai mitra dagang strategis Indonesia.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda H.E. Mayerfas yang hadir secara daring menyebutkan bahwa sekitar 80% ekspor Indonesia ke Eropa masuk melalui Pelabuhan Rotterdam, pelabuhan terbesar di Eropa dan salah satu yang tersibuk di dunia.

“Kolaborasi antara LPEI dan KBRI Den Haag dalam penyusunan buku ini diharapkan dapat menjadi referensi praktis dan memperkuat dukungan bagi eksportir untuk lebih berani melangkah ke pasar global, khususnya melalui Belanda sebagai gerbang Eropa,” kata Mayerfas,

Sementara Senior Economist LPEI, dalam keterangannya memaparkan bahwa, "Belanda merupakan mitra dagang yang potensial bagi Indonesia. Selain memiliki profil risiko pasar yang rendah, permintaan terhadap produk unggulan seperti Minyak Hewani/Nabati, Alas Kaki, Mesin dan Perlengkapan Elektrik, serta Produk Kimia terus meningkat. Eksportir Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan volume ekspor, mengisi celah pasar yang ada, serta mengambil bagian dalam rantai pasok global yang terhubung melalui Belanda. Untuk itu, para pelaku usaha khususnya UMKM didorong untuk memenuhi standar dan sertifikasi internasional agar produk dapat diterima di Belanda," papar Donda Sarah Hutabarat.

Disisi lain, Ketua Umum Indonesia Diaspora SME Export Empowerement & Development, menyoroti pentingnya pemenuhan regulasi pangan dan strategi adaptasi selera konsumen Eropa.

“Peluang untuk pelaku UMKM cukup besar untuk masuk ke pasar Belanda, namun produk harus memenuhi standar dan sertifikasi serta regulasi yang berlaku di Eropa,” ungkap Ira Damayanti pada Media, Kamis (16/05/2025) saat diminta tanggapannya.

“Untuk memahami selera konsumen dan produk agar diterima, kita harus mengenalkan produk kita terlebih dahulu ke pasar Belanda dimana terdapat banyak diaspora Indonesia. Belanda dikenal sebagai pintu gerbang masuknya produk Indonesia ke Eropa, dengan banyaknya diaspora Indonesia yang bermukim di Belanda, tentu menjadi peluang besar bagi produk kita untuk menembus pasar Eropa secara lebih luas. Namun, kita juga harus menyiapkan diri dengan standarisasi dan sertifikasi yang sesuai,” imbuhnya.

 

(feb/al) IT

Serap Aspirasi Berbagai Elemen Masyarakat Terkait Isu-Isu Strategis, Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional Kunjungi Pusat Persatuan Islam

JAWA BARAT, IT— Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melakukan kunjungan ke kantor Pusat Persatuan Islam (Persis), di Bandung pada Rabu (14/5/2025).

Pertemuan dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Persis, KH. Dr. Jeje Zaenudin, M.Ag., ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam memperkuat ketahanan nasional. 

Dalam suasana penuh kekeluargaan, kedua pihak menjajaki peluang kerja sama dan kontribusi nyata dalam menjaga kedaulatan serta memperkuat persatuan bangsa.

Dalam dialog tersebut, Wamenhan menyampaikan bahwa," Kementerian Pertahanan membuka kesempatan luas bagi generasi muda Persis untuk turut serta dalam berbagai program strategis, seperti Komponen Cadangan, pendidikan di Universitas Pertahanan (Unhan), serta jenjang pendidikan menengah di SMA Taruna Nusantara," ujar Donny Ermawan Taufanto.

"Partisipasi aktif dalam program-program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan bangsa Indonesia," imbuhnya.

Wamenhan juga menegaskan bahwa, komitmen DPN untuk menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari Persis, khususnya terkait isu-isu strategis kebangsaan dan kedaulatan NKRI.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PP Persis menyatakan apresiasi dan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional. 

“Persis mendukung secara penuh NKRI dan siap berkontribusi dengan DPN,” ujar Ketua Umum PP Persis, KH. Dr. Jeje Zaenudin, M.Ag.

(Dudi) IT

Aliansi Ormas Bekasi Gelar Aksi Demo Pembelaan, Tuntut Pelaku Pelecehan Terhadap Bupati Dan Wakil Bupati Bekasi Segera Ditangkap!

KABUPATEN BEKASI , IT - Ketua Aliansi Ormas Bekasi dan para ketua ormas di Kabupaten Bekasi menyatakan aksi damai simpatik yang digelar Rabu, 07 Mei 2025 di Kantor Pemkab Bekasi untuk mendesak polisi menangkap pelaku penghinaan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.

Hal ini, sebagai langkah lanjutan atas laporam pengaduan tim Pusbakum Aliansi Ormas Bekasi ke Polres Metro Bekasi, Sabtu, 03 Mei 2025 lalu.

"Kami tidak terima dengan adanya penghinaan terhadap pemimpin Kabupaten Bekasi, fotonya diedit, kedua matanya dicoret seolah-olah tersangka, kriminal, teroris, ini biadab!" teriak Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi, HM Zaenal Abidin.

Dia menilai, dalam persoalan ini Bupati Bekasi bisa saja secara pribadi melaporkan penghinaan terhadap dirinya. Namun ada hal lebih penting, yaitu melayani masyarakat.

"Hari ini kami menyampaikan dukungan moral kepada Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, dan kami minta 1x24 jam pelaku, pembuat, pengedar dan dalam di balik pelecehan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Bekasi ditangkap," ungkap HM Zaenal Abidin.

Dalam aksi tersebut para ketua ormas menyampaikan orasi dan tuntutan masing-masing. Terlihat ada sebanyak 48 ormas dan LSM yang melakukan aksi tersebut, termasuk atas nama warga Kabupaten Bekasi.

Secara bergiliran para ketua ormas menyampaikan orasi dan tuntutan. Mereka diantaranya ketua Gabungan Masyarakat Indonesia Riden Bahrudin, Ketua Gibas Kabupaten Bekasi Johan, ketua umum Garda Bekasi Samsudin dan seluruh ketua ormas serta LSM hingga para lawyer yang tergabung Pusat Bantuan Hukum Aliansi Ormas Bekasi, Kisworo dan Suranto.

"Kami minta pelaku pelecehan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Bekasi untuk ditangkap hari ini juga, jika tidak maka kami yang akan menangkap pelakunya," tegas Ketua Warga Bumiputera Indonesia, H. Apud Saefudin.

"Saya mengajak semua warga Kabupaten Bekasi bersama sama mendukung kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi yang pro rakyat," ungkap Ketua Umum Garda Bekasi, Samsudin.

"Tangkap dan penjarakan penghina Bupati Bekasi dan Wakil Bupati Bekasi, segera!," teriak Ketua GMI, Riden Bahrudin.

Ada yang menarik dalam aksi damai simpatik yang dikomandoi Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi HM Zaenal Abidin. Di sela-sela aksi, Srikandi Aliansi Ormas Bekasi melakukan bersih-bersih sampah botol air mineral, bungkus jue dan roti yang berserakan depan komplek Kantor Pemkab Bekasi.

Usai melakukan aksi dan menyampaikan tuntutan, para perwakilan massa aksi melakukan audiensi dengan Kapolres Metro Bekasi diwakili Wakasat Reskrim Kompol Widodo dan unit Krimsus. 

(***) IT

Proyek Pemagaran SDN 02 Dikecam Publik, Kepsek Kecewa : Pemborong Tidak Profesional Dan Tidak Kooperatif, Pekerjaan Saya Jadi Terganggu!

KABUPATEN BEKASI, IT - Pekerjaan proyek pemagaran SDN 02 Satria Jaya yang diduga langgar aturan ditambah tanpa pengawasan Dinas terkait dan Konsultan serta di protes Ketua Rt 03 yang berujung menuai kecaman keras dari Kepala Sekolah SDN 02 Satria Jaya, pada Kamis (01/05/2025) melalui Whatsapp Message.

Dalam keterangannya Kepala sekolah mengatakan bahwa, " Silahkan hub.pemborong saya sudah menyampaikan hal diatas ke pemborong untuk memasang papan RAB tapi tidak digubris, kata Rosmitoh dalam tulisan Whatsapp Message. 01/05/2025).

Ditanyakan dengan tidak menggubris penyampaian Ibu agar patuhi aturan, Menurut Ibu Pemborong seperti itu bagaimana?
" Tidak profesional dan tidak cooperatif," tegasnya.

Ditanyakan apakah dari Pengawas Dinas maupun Konsultan ada datang ke Sekolah untuk meninjau pekerjaan?

"Ada bahkan kepala uptd ciptakarya dan staff juga hadir beberapa x ke sekolah, saya selalu berkomunikasi dengan dinas terkait dan direspon positif, tetapi dengan pemborong sulit berkomunikasi tidak responshif sering tlp wa saya diabaikan," bebernya.

Lebih lanjut Ia juga mengutarakan bahwa, "Seharusnya hal-hal seperti ini saya tidak terlibat ,karena saya sebagai pihak penerima, bahkan ada beberapa orang yang meminta uang ke sekolah, masalah ini sudah saya sampaikan ke pemborong, " ungkap Rosmitoh.

Ditanyakan dengan seringnya datang dari Dinas maupun Konsultan ke sekolah, mengapa mereka tidak memeriksa pekerjaan yang tidak menggunakan safety dan tidak ada papan proyek di pasang, sebab itu melanggar aturan, bagaimana menurut Ibu kinerja para Pengawas Dinas dan Konsultan tersebut.

"Idealnya harus ada pemantauan dan pengawasan secara masif ,dengan case seperti ini jujur saya merasa terganggu karena saya jadi terlibat hal-hal yang seharusnya bukan ranah saya..pekerjaan saya jadi terganggu saya juga merasa khawatir tentang keselamatan anak² dan guru di sekolah ketika pengerjaan pagar/ gerbang masuk banyak kayu² dan bahan material yang menganggu aktifitas dan keselamatan warga sekolah," tandasnya.

"Setelah idul fitri proses KBM mulai berjalan tetapi pihak pemborong tidak menginformasikan kelanjutannya kapan, akhirnya saya terus-menerus telepon pemborong dan direspon. mungkin jika tidak saya telepon entah sampai kapan selesainya," terang Kepsek SDN 02 Satria Jaya.

Ditanyakan apakah para pekerja bangunan tersebut semuanya menginap di sekolah, Bu?

"Ya saya fasilitasi di ruang perpus, saya berikan juga fasilitas sekolah /pinjamkan ( dengan pengawasan penjaga sekolah) seperti magicom, kompor gas, dispenser dan kipas angin dengan tujuan memberikan kenyamanan para tukang agar ada feedback ke sekolah kerjanya benar..saya kecewa sekali diperlakukan seperti ini," paparnya.

Sudah berapa lama mereka menginap?, Ibu tidak tanyakan mereka sudah lapor Rt maupun Rw setempat?

"Sebelum lebaran hampir 2 minggu setelah lebaran  dari tanggal 13 sampai sekarang..terkait perizinan ke rt atau rw harusnya mereka bukan saya yg ngurus," ujarnya dalam keterangan Whatsapp Message.

Pernah sekali atau lebih, Ibu bertemu langsung dan berkomunikasi dengan Pemborong atau pelaksana pekerjaan, sejak awal sampai saat ini? dan siapa namanya?

"Sudah 3 x bertemu kalau tidak salah pelaksana namanya RAMA orang Gabus," kata Rosmitoh.

"Dari Cipta karya pa Rais dan bu tri mereka kooperatif dan saya merasa terbantu, konsultannya pa Ayat kalau tidak salah, " imbuhnya.

Ditegaskan, tapi mereka tidak menjalankan Tupoksinya dengan baik, kan bu?

"Menjalankan tapi belum maksimal," pungkas Kepala Sekolah SDN 02, Rosmitoh Spd. menutup Whatsapp Messagenya.

(Joggie) IT

Terindikasi Kuat Tidak Transparan Kelola Anggaran GNPPI Gugat Desa Tambun, Kepala Desa Sarjawinata 'Mangkir' Dari Persidangan

BANDUNG, IT - Sidang gugatan sengketa  publik yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah. Garda Nasional Pelopor Pembangunan Indonesia (DPW. GNPPI) Jawa Barat, Rhagil Asmara Satyanegoro tidak direspon dengan baik oleh Pemdes Tambun dalam hal ini Kades Tambun Sarjawinata alias Ja'ut tidak hadir alias Mangkir dari persidangan yang digelar di Komisi Informasi Jawa Barat di Jalan.Turangga  Nomor. 25 Bandung pada  Kamis.(24/04/2025.

Adapun Agenda Sidang Pemeriksaan Awal  sengketa informasi publik dengan register 2667/K-B1/PSI/KI-JBR/XI/2024 antara Dewan Pimpinan Wilayah. Garda Nasional Pelopor Pembangunan Indonesia (DPW.GNPPI)  Jawa Barat selaku Pemohon terhadap Pemerintah Desa Tambun .Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi selaku Termohon.

Sidang yang di pimpinan oleh Ketua Majelis Komisioner. Husni Fahmi Mubarok Yang didampingi oleh 2 (dua) anggota Majelis.diantaranya. Erwin Kustiman serta Nuni Nurbayani dan Panitera. Agus Supriyanto tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut di karenakan pihak tergugat tidak memenuhi panggilan sidang.

Ketua Majelis Komisioner memanggil para pihak Pemohon dan Termohon, namun sangat disayangkan Pihak Termohon Pemerintah Desa Tambun atau Kepala Desa Tambun, Sarjawinata alias Ja'ut tidak hadir alias "Mangkir" dalam persidangan.

Menanggapi hal tersebut Ketua GNPPI Jawa Barat  mengungkapkan bahwa "Sangat disayang kan tidak hadirnya Pimpinan Desa dalam persidangan, karena hal ini sangat penting, bahwa keterbukaan informasi publik diselenggarakan dalam rangka mewujudkan informasi publik yang partisipasi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, " ungkap Rhagil Asmara Satyanegoro usai sidang di gelar (24/04/2025).

Lebih lanjut Ia juga menuturkan bahwa, "Untuk menjamin  pemenuhan hak masyarakat Desa dalam memperoleh akses Informasi Publik Desa, perlu dilakukan pengelolaan layanan informasi publik Desa. Agar publik bisa tahu sampai sejauh mana keterbukaan informasi publik di  Desa Tambun dalam mengelola management pemerintahan, " tuturnya.

Dirinya juga menekankan bahwa," Karena sumber pembiayaan tersebut Dananya diserap dari pajak rakyat, maka kami uji disini apakah Pemerintahan Desa Tambun  juga menjalankan Undangan-Undang  nomor. 14 Tahun 2008 tentang KIP atau tidak, sebab di zaman keterbukaan informasi ini, tidak bisa ditutup-tutupi dan masyarakat dan bahkan publik sekarang sudah pada pintar dan mengerti," terangnya.

GNPPI Siap Uji Pembelaan Kades Tambun Dalam Persidangan

Terkait sidang selanjutnya pihak GNPPI selalu siap siaga menunggu kehadiran pihak Desa Tambun (Kades -Red) di persidangan Komisi Informasi Jawa Barat untuk memberikan penjelasan rinci dan berkala tentang penggunaan ADD maupun DD selama di bawah kepemimpinan Kepala Desa, Sarjawinata alias Ja'ut.

"Kita akan uji sejauh mana Keterbukaan Informasi Publik yang akan di uraikan Desa Tambun dibawah kepemimpinan Kades Sarjawinata dalam sidang terkait penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), kita lihat penjelasannya seperti apa ?, dan rinciannya bagaimana serta bagaimana pelaporannya, apakah sudah sesuai dengan realita di lapangan dan aturan yang sudah di tetapkan atau mungkin ada hal lain yang lebih mengejutkan kita semua," pungkas Ketua GNPPI Jawa Barat, Rhagil Asmara Satyanegoro.

(Tukidjo) IT

Sumber : GNPPI Jawa Barat

Anggota DPRD Jabar Hj Siti Qomariah Gelar Sosialisasi Perda No.5 Th 2023 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja di Aula Desa Satriajaya

KABUPATEN BEKASI,  IT - Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang "Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" Digelar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil IX Kabupaten Bekasi dari Partai Nasional Demokrat, Hj  Siti Qomariah Sip di Aula Kantor Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Kamis (17/04/2025) pagi.

Acara yang dihadiri oleh Anggota DPRD Jawa Barat, Hj Siti Qomariah beserta Tim, Sekdes Satria Jaya, Jamaluddin mewakili Kades Asta Rajan (Berhalangan hadir) beserta  perangkat, Ketua BPD beserta anggota, Tim BPJS Ketenagakerjaan, Bhabinsa, Bimaspol, Kadus 1,2,3, para Ketua RW dan RT se Desa Satria Jaya, para tokoh masyarakat dan simpatisan.

Dalam penyampaiannya Sekdes Satria Jaya mengutarakan tentang pihak Desa bersama warga Desa Satria Jaya yang merasa terhormat akan kehadiran anggota DPRD Jawa Barat dengan membawa misi penting untuk kesejahteraan masyarakat Desa Satria Jaya.

" Kami sebagai Pemerintah Desa mewakili Desa Satria Jaya sangat terhormat bahwasannya Ibu Dewan dapat berkunjung ke Desa Satria Jaya. Ditambah dalam kunjungan tersebut membawa hal penting dan berguna untuk masyarakat Desa Satria Jaya," ujar Sekdes Jamaluddin.

Sementara anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam penyampaian pidatonya mengemukakan terkait sosialisasi tentang Perda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang "Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan".

" Kami hadir disini dalam rangka penyebarluaskan Perda Nomor 5 Tahun 2023 mengenai optimalisasi perlindungan ketenagakerjaan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan dan disini sudah tidak ada lagi merah, kuning, hijau...hari ini saya hadir disini sebagai perwakilan rakyat," tegas Siti Qomariah disambut sorak sorai para hadirin.

" Saya hadir membawa amanat yang penting untuk kesejahteraan masyarakat," sambungnya.

Dirinya juga menekankan bahwa tidak akan meninggalkan para konstiturennya yang telah mendukungnya menjadi anggota DPRD Jawa Barat di Dapil IX dan berkomitmen untuk terus berkontribusi  untuk masyarakat di Kabupaten Bekasi.

"Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya.Tidak mungkin saya begitu jadi Dewan tidak mungkin orang lain atau orang jauh yang menikmati. Saya ini sekarang bagai jembatan karena saya punya anggaran dan saya punya kewenangan untuk mengusul, contoh kalau tidak ada Dewan yang bergerak untuk mendorong..lama tidak usulannya?," papar Anggota Dewan dari Partai Nasdem.

" Maka saya hadir ke Desa-desa untuk memantau usulan dan bila memungkinkan konfirmasi langsung sama saya. Sebab tanpa dukungan masyarakat tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri," pungkasnya.

Sesi Interaksi

Acara di lanjutkan dengan pemaparan tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan terkait guna manfaat asuransi ketenaga kerjaan yang diterapkan di masyarakat umum.

Dalam sesi interaksi salah satu tokoh masyarakat setempat mempertanyakan terkait penerapan program tersebut. Dimana di ketahui banyak masyarakat Kabupaten Bekasi yang tidak bekerja (Pengangguran) dan bekerja serabutan namun di bebankan dengan pembayaran premi yang mengikat.

"Bagaimana cara menanggulanginya sebab di tempat kami banyak yang pengangguran berat,  kerja saya hanya di bidang jasa, kadang jasa itu dapet duit kadang kaga..hanya pelayanan ..makanya gimana saya ini yang sudah 53 tahun bisa mendapatkan BPJS. Makanya masyarakat kita ini menanyakan bagaimana caranya untuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan ini sedangkan kerjaan saja kadang ada kadang kaga dan uang juga kadang ada kadang bokek," urai H Marsan Sanjaya.

BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa hal tersebut akan masuk dalam BPJS bukan penerima upah.

Persoalan Atasi Klaim Asuransi

Terkait mengenai proses klaim asuransi kematian yang terkadang mengalami banyak kendala dan hambatan dalam pencairan. Dewan Siti Qomariah telah mempersiapkan berbagai kiat khusus guna mengatasi persoalan tersebut.

"Memang secara langsung Dewan tidak terlibat di dalamnya namun tahu. Makanya disini saya branded, nah disini nanti saya berperan..ya minimal nanti saya tegorlah sambil mengingatkan..barangkali nanti ada tumpang tindih dan sebagainya, kalau mengenai saling mengklaim itu sudah pasti dikarenakan banyaknya BPJS-BPJS lainnya,," terang Anggota DPRD Dapil IX usai acara berlangsung.

Lanjutnya, "Memang harus ada kordinator pada setiap wilayah. Kita kemana kan harus tahu ada siapa disitu dan ini kita melibatkan Desa. Mangkanya di sini nih dan di Desa-desa lainnya kita melibatkan Sekdes," jelas Hj Siti Qomariah.

Desak Bupati Segera Atasi Pengangguran

Terkait Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang "Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" mendapat respon kontradiksi dari Sekdes Satria Jaya.

"Terkait program BPJS sudah di sampaikan oleh nara sumber dengan jelas dan gamblang, cuma pertanyaannya itukan bagi yang bekerja lalu bagaimana dengan yang nganggur," tandas Sekdes setelah acara selesai.

Dirinya juga berharap Bupati Bekasi terpilih Ade Kuswara Kunang agar bekerja optimal dengan segera mengupayakan solusi mengatasi pengangguran yang akut di Kabupaten Bekasi yang di pimpinnya.

"Di Desa Satria Jaya ini banyak yang nganggur, tolong bapak Bupati yang terhormat ini Desa Satria Jaya warganya banyak yang nganggur...setiap tahun selalu berganti lulusan sedangkan yang lulus dua tahun yang lalu saja masih menganggur...tolong di prioritaskan," tegas Sekdes Satria Jaya.

Menurut Sekdes prioritas utama adalah pekerjaan terlebih dahulu di raih baru kemudian BPJS Ketenagakerjaan. Terkait marak pengangguran di Kabupaten Bekasi yang kian bertambah. Sekdes meminta Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang agar segera memprioritaskan program mengatasi pengangguran di Kabupaten Bekasi.

"Kalau seandainya ada BPJS Tenagakerja tapi nganggur..siapa yang mau daftar.?..siapa yang mau bayar?..nah tolonglah ini Pak Bupati yang terhormat...bpk Ade Kunang tolong di Tambun Utara, Desa Satria Jaya khususnya banyak pengangguran dan umumnya Kabupaten Bekasi untuk segera di prioritaskan," pungkas Sekdes Satria Jaya, Jamaluddin.

(Joggie) IT