Wajib Diusut Secara Tuntas!, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Dan Mantan Kepala BP2MI Benny Rhamdani Terseret Kasus TPPO Kamboja

JAKARTA, INDONESIA TOP -- Kisah kelam perdagangan manusia Indonesia ke Kamboja di balik skandal judi online di Kamboja diduga kuat melibatkan nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, dari Partai Gerindra dan mantan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani. Ribuan TKA Indonesia terperangkap di Kamboja terkait praktek illegal judi online. Mereka disiksa, bahkan banyak yang meninggal dunia dan hilang diambil organ tubuhnya, (26/11/2025).

Terkait kasus tersebut, Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (Ketum PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama, mendesak Pemeritah Republik Indonesia untuk sesegera mungkin mengusut skandal kemanusiaan yang mengerikan ini. 

“Pemerintah Prabowo diminta untuk segera mengusut skandal yang banyak merugikan TKA Indonesia lewat praktek perdagangan manusia,” tegas Dr. Rahman Sabon Nama dalam pernyataan pers-nya hari ini, Selasa, 8 April 2025.

Sebagaimana diketahui bahwa baru-baru ini, Pemerintah Indonesia memulangkan sedikitnya 400 WNI yang berhasil menyelamatkan diri dari ‘kamp perjudian online” Kamboja ke tanah air. Lebih dari 20 orang diantaranya adalah warga Sulawesi Utara yang mengaku menjadi korban penipuan bermodus dipekerjakan di luar negeri oleh mantan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, para korban mengaku tergiur mengikuti program pengiriman tenaga kerja ke luar negeri atas rekomendasi Benny Rhamdani yang dikenal juga sebagai mantan senator DPD RI dari Sulwesi Utara. 

“Kami direkrut oleh team bentukan Pak Benny Rhamdani yang menjanjikan akan dipekerjakan di pabrik, perkebunan, dan beberapa industri otomotif di luar negeri. Untuk itu kami harus membayar biaya pemberangkatan antara 25 hingga 35 juta rupiah,” terang salah satu korban yang namanya disamarkan sebagai Budi.

Skandal Judi Kamboja Meledak, Nama Dasco Ikut Terseret

Sementara itu Sufmi Dasco Ahmad, kader maha penting Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, ikut menjadi sorotan publik setelah laporan investigasi yang diterbitkan oleh Tempo.co pada 6 April 2025 (berita serupa di situs lainnya telah di-404-kan alias take-downed – red). Laporan Tempo tersebut menyebutkan adanya dugaan keterlibatan politisi senior Gerindra ini dalam bisnis kasino di Kamboja, khususnya melalui perusahaan Golden Oasis Entertainment Ltd.

Laporan ini juga mengungkap bahwa Dasco pernah memiliki hubungan bisnis dengan operator kasino yang berbasis di wilayah Sihanoukville dan Poipet, dua kota di Kamboja yang dikenal sebagai pusat industri kasino dan perjudian online.

Perjudian online yang sering juga disebut-sebut sebagai Bisnis 303 melibatkan sejumlah kalangan elit negara, baik dari kalangan birokrat di Kementerian dan Lembaga maupun para politisi dan kalangan papan atas lainnya. Bahkan, dari sejumlah informasi yang beredar, bisnis ini dikendalikan oleh sekumpulan oknum petinggi baju coklat di Mabes Polri, pejabat Kemenkomdigi, dan Kemendagri.

Harapan Publik ke Presiden Prabowo Subianto

Korban judi online di dalam negeri juga tidak kalah banyak. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, baru-baru ini meminta agar Presiden Prabowo Subianto segera menuntaskan persoalan judi online.

“Kami butuh ketegasan, Pak Presiden. Terlalu banyak korban,” tulis Susi Pujiastuti yang diunggah di akun X-nya, yang langsung viral dan mendapat dukungan dari ribuan netizen, Senin, 7 April 2025.

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, ikut merespon fenomena judi online yang telah merenggut ribuan korban warga rakyat Indonesia. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu terutama menyoroti keterlibatan para petinggi negeri yang selama ini terlihat sebagai orang baik dan suci, namun ternyata mereka terindikasi berperangai buruk, bahkan menjadi pelaku tindak kriminal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHPidana.

“Jika keterlibatan oknum Wakil Ketua DPR RI dalam kasus judi online itu benar adanya, saya sungguh menyayangkannya dan meminta yang bersangkutan segera mengundurkan diri saja. Demikian juga Benny Rhamdani harus diproses hukum, dan pejabat negara lainnya yang terindikasi terlibat, segeralah mengundurkan diri dari jabatan anda, segera bertobat, sebelum negeri ini hancur akibat perangai buruk dan mental kriminal kalian,” kata Wilson Lalengke sembari menambahkan agar Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra segera memecat kadernya yang merugikan bangsa dan negara Indonesia. Rabu (26/11/2025).

“Jangan hanya omon-omon, buktikan dalam tindakan nyata. Seperti kata pepatah, kerbau dipegang talinya, manusia dipegang kata-katanya. Saat kata tidak sejalan dengan perbuatan, itu namanya pendusta,” pungkas tokoh pers nasional itu.

Penulis : Joko Tri

Editor   : Joggie Lambretta

Tunjukan Langkah Visioner Perkuat Ekosistem, SMSI: KH. Ma’ruf Amin Perkuat Arah Moral Dan Spiritual Organisasi Media Siber Indonesia!

JAKARTA, INDONESIA TOP — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) kembali menunjukkan langkah visionernya dalam memperkuat ekosistem media siber nasional. Melalui dukungan moral dari KH. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, SMSI menegaskan komitmennya untuk membangun media digital yang profesional, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam pertemuan silaturahmi Pengurus Pusat SMSI dengan KH. Ma’ruf Amin di kediaman beliau, Jakarta, Selasa (4/11/2025), sang ulama dan negarawan itu secara resmi menerima amanah sebagai Ketua Dewan Penasehat SMSI. Kehadirannya menambah kekuatan moral dan spiritual bagi organisasi yang menaungi ribuan media online di seluruh Indonesia tersebut.

“Media siber bukan hanya penyampai kabar, tetapi juga penjaga moral dan pembentuk karakter bangsa. SMSI memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kebenaran dan akhlak publik di tengah derasnya arus digital,” ujar KH. Ma’ruf Amin dengan nada tegas dan bersahaja.

Ketua Umum SMSI, Firdaus, menyebut langkah KH. Ma’ruf Amin sebagai bukti nyata bahwa SMSI berada di jalur yang benar menuju masa depan pers digital yang bermartabat. 

“Beliau memberikan arah visioner bagi kami — bagaimana media siber tidak hanya fokus pada kecepatan berita, tetapi juga kedalaman moral dan tanggung jawab sosial,” kata Firdaus.

Sementara itu, Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si., Wakil Ketua Dewan Penasehat SMSI, menilai KH. Ma’ruf Amin sebagai sosok yang mampu menyeimbangkan antara idealisme media dan nilai kebangsaan. 

“Beliau bukan hanya memberi nasihat, tetapi visi. Kehadirannya menjadi inspirasi agar SMSI terus berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai luhur bangsa,” ujarnya.

Dukungan senada disampaikan Ilona Juwita, Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Media Siber dan Digital. Ia menyebut bahwa SMSI kini memasuki fase baru, di mana teknologi dan etika berjalan beriringan. 

“Dengan arahan moral KH. Ma’ruf Amin, SMSI siap menjadi poros kekuatan media digital yang berdaya saing dan berkarakter,” ucapnya.

Silaturahmi yang dihadiri juga oleh H. Mohammad Dawam, SH.I., M.H., GS Ashok Kumar, RPS Aji Waskita, Dyah Kristiningsih, Yoga Rifai Hamzah, Hermanto, dan dr. Nishal Dillon, turut membahas rencana strategis SMSI dalam menyukseskan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten.

Pertemuan yang ditutup dengan doa bersama ini menjadi simbol kebersamaan antara insan pers dan tokoh bangsa dalam membangun ekosistem media digital Indonesia yang visioner, inklusif, dan berkeadaban.

(RED) IT

Songsong Hari Pers Nasional 2026, Dialog Nasional 'Media Sosial Baru VS UU ITE' Digelar Serikat Media Siber Indonesia di Jakarta

JAKARTA, IT — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Dialog Nasional bertajuk “Media Sosial Baru vs UU ITE” di Kantor Pusat SMSI, Jalan Veteran II, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Hari Pers Nasional (HPN) 2026, dengan menghadirkan para pakar hukum, praktisi media, dan pelaku konten digital untuk membahas tuntas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024.

Acara yang berlangsung secara hybrid ini dibuka oleh Ketua Umum SMSI, Firdaus, yang menekankan pentingnya pemahaman hukum di era media digital. 

“Teman-teman media baru jangan sampai terperosok dalam pasal UU ITE. Mari kita pahami bersama agar bisa terus berkarya secara bertanggung jawab,” ujarnya. Menurutnya, literasi hukum dan etika digital menjadi kunci agar kebebasan berekspresi tetap berjalan berdampingan dengan tanggung jawab sosial.

Dialog menghadirkan narasumber lintas bidang, antara lain Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. (Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan RI dan Dewan Pembina SMSI) yang diwakili oleh Anang Supriatna, Dahlan Dahi (Anggota Dewan Pers dan CEO Tribun Network), Prof. Dr. Henri Subiakto, S.H., M.Si. (Guru Besar Universitas Airlangga dan pakar komunikasi politik), serta Rudi S. Kamri (konten kreator dan CEO Kanal Anak Bangsa TV). 

Diskusi dipandu oleh Mohammad Nasir, Dewan Pakar SMSI sekaligus mantan wartawan senior Harian Kompas.

Mewakili Jamintel Kejaksaan RI, Anang Supriatna menjelaskan bahwa revisi UU ITE tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan menata ruang digital agar lebih sehat dan beretika. 

Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya penyebaran konten negatif, tetapi juga maraknya berita bohong dan ujaran kebencian melalui media sosial. 

“Berita hoaks dan ujaran kebencian bisa memicu konflik sosial dan merusak persatuan bangsa. Karena itu, literasi digital menjadi senjata utama bagi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi,” ujarnya. 

Anang menambahkan, penegakan hukum terhadap pelaku penyebar hoaks dilakukan secara selektif dan proporsional dengan memperhatikan konteks, motif, serta dampak sosial yang ditimbulkan.

Sementara itu, Dahlan Dahi mengingatkan pentingnya menjaga etika jurnalistik di tengah ledakan media baru. 

Menurutnya, siapa pun yang memproduksi berita, baik lewat portal maupun YouTube, wajib memegang prinsip verifikasi dan akurasi. 

“Jangan lupakan kode etik. Semua produk informasi publik harus berlandaskan tanggung jawab, bukan sekadar mengejar viral,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Henri Subiakto menjelaskan bahwa pasal-pasal dalam UU ITE yang direvisi menekankan unsur kesengajaan dalam penyebaran informasi yang menyerang kehormatan seseorang. 

Ia memaparkan bahwa Pasal 27 ayat (3) dan 27A merupakan pasal yang paling sering digunakan dalam kasus pencemaran nama baik di ruang digital. 

“Unsur ‘dengan sengaja’ kini menjadi dasar utama. Seseorang baru dapat dipidana jika terbukti memiliki niat jahat untuk menyerang kehormatan orang lain melalui media elektronik,” terangnya. 

Henri menambahkan bahwa revisi UU ITE tahun 2024 merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap nama baik dan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Adapun Rudi S. Kamri menilai UU ITE tidak perlu ditakuti oleh pelaku media maupun kreator konten selama memahami batas hukum dan memiliki niat baik dalam berkarya. 

“Kalau kita tidak menyebarkan fitnah dan menghormati fakta, UU ITE bukan ancaman. Justru ini menjadi pedoman agar ruang digital kita lebih sehat,” ucapnya.

Diskusi yang berlangsung dinamis ini diikuti oleh pengurus SMSI dari seluruh Indonesia, baik secara daring maupun luring. Para peserta aktif berdialog mengenai praktik jurnalisme digital, tanggung jawab hukum, hingga strategi menjaga kebebasan berekspresi di tengah berkembangnya platform media baru. 

Acara ditutup dengan ajakan bersama untuk memperkuat kolaborasi antara regulator, penegak hukum, dan pelaku media digital dalam menciptakan ekosistem informasi yang profesional, beretika, dan berpihak kepada kepentingan publik.

(*) IT

Ketua Umum LSM LPKN Ucapkan, "Selamat Ulang Tahun ke-74, Bapak Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, Presiden NKRI!"

INDONESIA TOP - "Selamat Ulang Tahun ke-74, Bapak Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, Presiden NKRI!", Dari Ketua Umum LSM LPKN (Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara), Irwan Awaluddin SH, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak.

Semoga usia yang terus bertambah membawa kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan bagi Bapak dalam memimpin negara ini.

Diketahui Prabowo Subianto Djojohadikusumo ​​(lahir 17 Oktober 1951) adalah seorang politikus, pengusaha, dan perwira militer Indonesia yang menjabat sebagai presiden Indonesia kedelapan dan saat ini sejak 2024.

Kami mengenang perjalanan karier Bapak yang cemerlang, dari menjadi seorang prajurit hingga mencapai puncak karier sebagai Menteri Pertahanan dan kini sebagai Presiden NKRI.

Berikut adalah beberapa pencapaian dan posisi jabatan Bapak:

- Karier Militer:

- Lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 1974
- Bertugas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan memimpin Komando Cadangan Strategis (Kostrad)

- Karier Politik:

- Mendirikan Partai Gerindra dan menjabat sebagai Ketua Umum
- Menjabat sebagai Menteri Pertahanan di bawah Presiden Joko Widodo (2019-2024)
- Menjabat sebagai Presiden Indonesia kedelapan (2024-sekarang).

- Pencapaian:

- Menerima berbagai penghargaan, termasuk Bintang Republik Indonesia Adipurna dan Bintang Mahaputera Adipurna
- Menjadi Presiden Federasi Pencak Silat Internasional (IPSF) dan Presiden Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI).

Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Bapak kepada bangsa dan negara. Semoga visi dan misi Bapak untuk Indonesia menjadi kenyataan.

Selamat ulang tahun, Pak Prabowo! "Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan bimbingan-Nya."

17 Oktober 2025

(Irwan Awaluddin SH) IT

Ketua Umum LSM LPKN

Kemendagri Gelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Dirjen Adwil Memotivasi Para Atlit Siap Tanding Pornas XVII: Insyaallah Menang!

JAKARTA, IT - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 di Plaza Gedung A Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Upacara dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA.

Peserta upacara berasal dari seluruh pegawai Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Baik inspektur maupun peserta upacara kompak mengenakan seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Upacara berlangsung khidmat dengan rangkaian kegiatan mulai dari mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, pembukaan UUD 1945, ikrar, hingga doa bersama.

Setelah upacara, Safrizal ZA selaku Ketua Dewan Pengurus Korpri Kemendagri melepas atlet kontingen Kemendagri yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Nasional (Pornas) XVII Korpri di Palembang, Sumatera Selatan, pada 5 hingga 11 Oktober 2025. Dalam arahannya, Safrizal memberikan motivasi kepada para atlet. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi semangat juang.

“Kami menaruh harapan besar kepada Saudara-Saudara untuk berjuang keras, memperjuangkan nama besar Kementerian Dalam Negeri. Jangan pernah takut pada lawan, jangan pula menganggap remeh lawan. Kerahkan semua tenagamu, kerahkan semua usahamu, insyaallah menang,” pesannya.

Ia menegaskan, meski kontingen Kemendagri tidak berjumlah banyak, mereka membawa nama besar kementerian. “Kamu membawa nama besar Kemendagri, perjuangkan nama besar itu dengan semangat bertanding yang menyala-nyala,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen Kemendagri yang telah mendukung keberangkatan para atlet. Ia menekankan komitmen pejabat Kemendagri beserta jajaran yang akan hadir langsung memberikan dukungan di arena pertandingan. “Sekali lagi, dengan mengharap rida Allah SWT, kobarkan semangatmu yang menyala-nyala. Selamat bertanding, harumkan nama Korpri Kementerian Dalam Negeri,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Pengurus Korpri Kemendagri Herny Ika Hutauruk, yang sekaligus Ketua Kontingen, menyampaikan bahwa Kemendagri mengirim 87 atlet dan 9 ofisial untuk bertanding pada 9 cabang olahraga dari 13 cabang yang dipertandingkan. Cabang olahraga yang diikuti yakni atletik lari 5 kilometer, bola basket, bola voli, bulu tangkis, catur, futsal, senam Korpri, tenis lapangan, dan tenis meja. Para atlet tersebut berasal dari berbagai unit kerja eselon I Kemendagri.

Ia menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang memberikan dukungan penuh terhadap keberangkatan para atlet, baik berupa fasilitas maupun motivasi. 

“Sehingga keberangkatan kontingen ini dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya,” tandasnya.

Turut hadir dalam upacara tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta pejabat pimpinan tinggi madya maupun pratama di lingkungan Kemendagri.

(Irfan) IT

Pembekalan Calon Kepala Kantor OJK, Mendagri Sebut, Pentingnya Keseimbangan APBD Dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah

JAKARTA, IT – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus memperkuat peran sektor swasta dalam mendorong pembangunan daerah.(18/9/2025).

Dalam paparannya, Mendagri menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. 

"Porsi belanja negara yang dikelola di tingkat daerah cukup besar sehingga memerlukan pengawasan cermat agar penggunaannya tepat sasaran dan sesuai aturan," ujar Mendagri dalam penyampaiannya pada acara Program Pembekalan Calon Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Angkatan 2 Tahun 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (17/9/2025) malam.

“Nah yang mengawasi pendapatan [dan] belanjanya adalah dari Kemendagri,” sambungnya.

Ia menuturkan, setiap daerah mulai menyusun APBD untuk tahun berikutnya pada bulan September hingga November.

"APBD merupakan asumsi berupa target pendapatan dan belanja, dengan sumber utama pendapatan berasal dari tiga pos, yaitu dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi daerah, serta sumber lain seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun hibah," tuturnya.

Mendagri menegaskan pentingnya menjaga agar pendapatan lebih besar dibandingkan belanja.

"Dengan begitu, Daerah dapat memiliki ruang fiskal yang sehat untuk menabung atau menjalankan program pembangunan," tegasnya.

Sebaliknya, jika belanja lebih besar dari pendapatan, akan terjadi defisit yang berujung pada pinjaman atau penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

“Ngatur uang daerah ya sama dengan ngatur negara, sama sebetulnya ngatur rumah tangga, jangan sampai pendapatan, saya ulangi kalau bisa pendapatan lebih banyak daripada belanja,” jelas Mendagri.

Dalam kesempatan itu, Mendagri membagi kemampuan fiskal daerah menjadi tiga kategori.

Pertama, kapasitas kuat ketika PAD lebih besar dibandingkan perolehan dana transfer dari pemerintah pusat. 
Kedua, kapasitas sedang apabila PAD sebanding dengan transfer pusat. 
Ketiga, kapasitas lemah bila PAD jauh lebih kecil, sehingga sangat bergantung pada dana transfer pusat.

Menurutnya, besarnya PAD mencerminkan hidup atau tidaknya sektor swasta. Semakin tinggi PAD dari pajak dan retribusi daerah, semakin kuat pula peran swasta. Sebaliknya, PAD yang kecil menandakan sektor swasta kurang berkembang. 

“Jadi selalu saya menyampaikan pada daerah targetnya bagaimana menghidupkan swasta,” terangnya.

Selain itu, Mendagri juga menegaskan pentingnya kolaborasi Pemda dengan dunia usaha. Ia meminta kepala daerah melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di wilayah masing-masing untuk berdialog mengenai potensi daerah dan kebutuhan pelaku usaha.

“Tanyakan potensi wilayah kita ini apa. Terus untuk bisa menghidupkan daerah ini, kalian butuh apa dari saya sebagai pengambil kebijakan dan yang punya kewenangan. Kira-kira begitu,” tandasnya.

(Taufan) IT

Terima Kunjungan CIO Danantara, Mendagri Bahas Penguatan Bidang Pendidikan dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

JAKARTA, IT – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Patria Sjahrir di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (16/9/2025).

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai isu mulai dari penguatan sektor pendidikan hingga optimalisasi pengelolaan sampah berkelanjutan.

Mendagri menjelaskan bahwa, penguatan sektor pendidikan dapat dimungkinkan dengan meniru langkah yang dilakukan oleh Cina dan Singapura. Kedua negara tersebut diketahui telah memperkuat pendidikan generasi mudanya sejak jenjang SMP hingga perguruan tinggi. Para siswa didorong untuk terus berprestasi dan dipacu agar mampu meraih pendidikan terbaik di luar negeri.

“Disekolahkan anak dari fresh graduate SMA sampai S2. Kembali ribuan orang. Setelah itu terjadi express career development,” ujar Mendagri.

Lebih lanjut, keduanya juga membahas kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. 

Mendagri menegaskan, persoalan sampah merupakan isu krusial yang membutuhkan penanganan ekstra. 

"Kemendagri akan terus mendukung penanganan sampah secara komprehensif melalui inovasi teknologi berkelanjutan," tegas Tito.

Senada dengan itu, Pandu mengatakan, persoalan sampah memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah (Pemda). 

Di sejumlah daerah diketahui pernah terjadi bencana akibat sampah, salah satunya kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bali beberapa waktu lalu. 

"Agar tidak terjadi kasus serupa, penanganan melalui teknologi tepat guna dinilai perlu diterapkan," terangnya.

Pandu menambahkan, pengelolaan sampah melalui inovasi teknologi telah diterapkan di Cina. 

Diketahui, sampah dikelola menggunakan mesin insinerator yang mampu menekan emisi, bahkan menjadikannya sebagai sumber energi.

“Kemarin dibahas di Financial Times, Pak. Baru kemarin saya baca. Itu sampah yang dibakar sama kapasitasnya, sama yang dihasilkan setiap hari, udah gedean kapasitasnya sedikit,” ujar Pandu.

Oleh karena itu, Pandu berharap dukungan dari Mendagri untuk mendorong langkah serupa dijalankan di daerah. 

"Upaya tersebut sejalan dengan semangat yang terus digalakkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto," tutur CIO, BPI Dan antara, Pandu Patria Sjahrir.

Turut hadir mendampingi Mendagri pada pertemuan tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA.

(Irfan) IT

"Krisis Partai, Krisis Parlemen - Rakyat Meradang, DPR Berjoget" Oleh : Jeannie Latumahina

INDONESIA TOP - Setiap pemilu digelar, rakyat selalu diberi janji bahwa wajah baru di parlemen akan membawa harapan baru. Namun kenyataan yang berulang justru kekecewaan. Dari DPR hingga DPRD, publik disuguhi daftar panjang anggota dewan yang terjerat kasus korupsi, yang tak mampu berdiri tegak untuk membela kepentingan rakyat, atau yang sekedar hadir hanya sebagai perpanjangan tangan elite partai. 

Semua ini bukan sekadar kesalahan individu, melainkan persoalan sistemik. Dimana sebenarnya akar dari masalahnya ada pada Undang-Undang Partai Politik, yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi, tetapi yang ada justru menyuburkan oligarki.

Inilah UU No. 2 Tahun 2011 yang mengatur bahwa rekrutmen calon anggota legislatif harus dilakukan secara demokratis. Namun makna demokratis di sini tidak pernah benar-benar dijalankan. Karena sama sekali tidak ada standar kompetensi, integritas, atau mekanisme uji publik. Maka akibatnya, isi dari daftar calon legislatif jelas lebih ditentukan oleh kedekatan dengan elite dan kemampuan finansial.

Bukan karena visi, kapasitas, atau rekam jejak pengabdian. Dari pintu inilah kualitas mutu dari parlemen akhirnya runtuh serendah-rendahnya.
Ada pula kelemahan lain yang terletak pada proses kaderisasi. Memang ada kewajiban sistem kaderisasi dalam UU, tetapi lagi-lagi tanpa standar dan tanpa pengawasan, maka ini hanya menjadi syarat formalitas. 

Lihat begitu banyak partai tidak memiliki sekolah politik berkualitas yang berjenjang dan berkelanjutan. Padahal di negara maju, namanya lembaga pendidikan politik partai justru harus menjadi kawah candradimuka yang menyiapkan calon pemimpin bangsa. 

Namun di Indonesia, adanya malah gerombolan politisi instan yang muncul mendadak menjelang pemilu yang jauh malah lebih mudah naik, sementara kader internal yang telah ditempa bertahun-tahun sering terpinggirkan.

Demikian juga persoalan keuangan partai semakin dalam memperparah situasi. UU membuka ruang sumbangan individu hingga satu miliar rupiah per tahun, dan dari korporasi hingga tujuh setengah miliar. Dengan angka sebesar ini membuat partai menjadi sangat rentan dikuasai oleh pemodal besar. 

Walau memang ada kewajiban audit, membuat laporan keuangan partai jarang yang benar-benar terbuka bagi publik. Transparansi sekarang berhenti di meja birokrasi, bukan di ruang publik yang berhak tahu siapa sesungguhnya penyandang dana partai. Dari sinilah aroma kuat oligarki makin menyesakkan demokrasi kita.

Lebih lanjut lagi demokrasi pada internal partai juga lebih banyak berhenti pada retorika belaka. Dan ketika sengketa internal diserahkan ke mahkamah partai, tetapi malah lembaga ini hampir selalu dikendalikan elite. Hal yang sama mengenai regenerasi kepemimpinan pun tersumbat, karena keputusan strategis terpusat di lingkaran sempit.

Maka tidak jarang partai tampak lebih mirip seperti perusahaan keluarga ketimbang organisasi demokratis. Sanksi yang diatur dalam UU pun tidak punya daya gigit, sebatas pada teguran administratif, penghentian bantuan dana, tanpa instrumen tegas yang bisa memaksa partai untuk berubah.

Semua kelemahan itu kini meledak di ruang publik. Gelombang aksi massa yang merebak di berbagai kota adalah puncak segala kemarahan rakyat terhadap parlemen yang dianggap makin jauh dari aspirasi.

Ironinya, saat rakyat harus menerima kenyataan bahwa tarif pajak dinaikkan berkali lipat, sebaliknya para anggota parlemen justru mendapat kenaikan tunjangan. Pada saat rakyat sedang menjerit karena harga-harga melambung, mereka malah makin berpesta, berjoget ria di gedung parlemen, seakan tidak peduli pada luka sosial yang sedang mendidih. Potret ini dengan sangat telanjang telah menunjukkan betapa dalam jurang yang memisahkan wakil rakyat dengan rakyat yang mereka wakili.

Kasus demi kasus malah makin  mempertebal rasa muak itu. Anggota DPR yang tersandung gratifikasi proyek, anggota DPRD yang ditangkap karena suap APBD, hingga DPR pusat yang terburu-buru membahas RUU kontroversial tanpa mendengar suara rakyat. 

Ketahuilah semua ini menjadi bahan bakar kemarahan publik yang akhirnya meluap ke jalanan. Rakyat makin tidak lagi percaya bahwa parlemen, memang bekerja untuk mereka.

Pandangan kontras dengan negara lain sangat mencolok. Di Jerman, calon legislatif harus dipilih melalui mekanisme internal terbuka yang diawasi publik. Di Inggris, Electoral Commission mewajibkan seluruh donasi partai diumumkan secara detail dan melarang dana asing maupun anonim. 

Di Amerika Serikat, mekanisme primary election memungkinkan kepada publik untuk ikut menentukan calon, sehingga tidak bisa lagi ditentukan segelintir elite. Bandingkan dengan Indonesia, di mana rakyat hanya bisa memilih dari daftar nama dan foto yang sudah disodorkan pusat.

Revisi UU Partai Politik karena itu bukan lagi kebutuhan teknis, tetapi tuntutan demokrasi. Sehingga rekrutmen caleg harus transparan dengan uji publik dan tolok ukur integritas. Kaderisasi harus diwujudkan melalui sekolah politik resmi yang harus diawasi independen. Dana partai wajib transparan penuh dengan publikasi real-time, sementara sumbangan dari individu maupun korporasi perlu dibatasi ketat.

Demokrasi internal harus nyata, dengan pemilihan caleg melalui suara anggota partai di daerah, bukan hanya keputusan pusat. Dan yang paling penting, sanksi bagi partai yang melanggar harus tegas: mulai dari penghentian bantuan negara hingga diskualifikasi dari pemilu.

Inilah saatnya rakyat tidak hanya bisa marah, tetapi juga bertindak. Perubahan UU Partai Politik adalah keharusan, bukan pilihan. Masyarakat harus mendesak, mengawasi, dan memastikan DPR tidak lagi bermain-main dengan aturan yang menentukan masa depan demokrasi kita.

Jangan biarkan lagi undang-undang ini ditulis untuk kepentingan elite. Ia harus ditulis ulang untuk rakyat. Jika rakyat diam, partai akan terus menjadi milik segelintir orang. Tetapi jika rakyat bersuara lantang, mengawasi setiap proses, dan menuntut transparansi, maka jalan perubahan bisa terbuka.

Sejarah demokrasi di banyak negara menunjukkan bahwa perbaikan besar hanya lahir ketika rakyat memaksa. Indonesia pun tidak berbeda.

Gelombang aksi massa hari ini adalah tanda bahwa rakyat sudah tidak bisa lagi ditipu dengan retorika kosong. Maka jangan biarkan energi itu padam. 

Saatnya untuk mengubah kemarahan menjadi gerakan yang mengawal perubahan UU Partai Politik hingga tuntas. Hanya dengan cara itu, kita bisa berharap lahir parlemen yang benar-benar menjadi suara rakyat, bukan sekadar boneka oligarki.

Kamis, 4 September 2025

(JEANNIE LATUMAHINA)

  Ketum RPA INDONESIA

Kemenko Polkam Gelar Forum Koordinasi Keamanan Siber di Bali, Tekankan Pentingnya Kedaulatan Digital Dalam Hadapi Ancaman Siber

BALI, IT - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI menggelar Forum Koordinasi Peningkatan Kapasitas SDM Keamanan Siber. Forum yang berlangsung di Intercontinental Bali Resort, Rabu (27/8), ini bertujuan memperkuat pertahanan digital nasional dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.(28/8/2025).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Desk Keamanan Siber dan Pelindungan Data (KSPD) Kemenko Polkam ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, pengadilan, dan instansi strategis lainnya.

Dalam sambutannya, Marsda TNI Eko D. Indarto, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, menekankan bahwa literasi keamanan siber harus menjadi budaya bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Data dan informasi kini adalah aset strategis. Perkembangan teknologi digital membawa manfaat besar, tetapi juga risiko seperti serangan siber dan kebocoran data. Karena itu, penguatan kapasitas SDM di bidang ini mutlak diperlukan,” ujar Eko.

Eko menambahkan, Bali dipilih sebagai tuan rumah karena posisinya yang strategis sebagai pusat konektivitas global dan pariwisata, sekaligus memiliki ekosistem keamanan siber yang berkembang dengan adanya Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di tingkat daerah.

Ancaman Siber Menyasar Sektor Kritis

Dr. Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), memaparkan bahwa lanskap ancaman siber di Indonesia berkembang sangat cepat.

“Ancaman seperti malware, ransomware, dan Advanced Persistent Threat (APT) semakin menyasar sektor-sektor kritis pemerintahan dan layanan publik,” jelas Sulistyo.

Untuk menanggulanginya, BSSN mendorong pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan Security Operation Center (SOC) di seluruh daerah, serta percepatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor.

Sekretaris Gov-CSIRT BSSN menambahkan pentingnya peningkatan kesadaran publik. Menurutnya, masih ada kesalahpahaman bahwa keamanan siber semata tanggung jawab tim IT. Saat ini, Gov-CSIRT BSSN menaungi 352 TTIS yang tersebar di instansi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Melalui forum ini, Kemenko Polkam berharap tercipta sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan siber nasional dan mendukung kedaulatan digital Indonesia.

(Wayan) IT

Ketua Dewan Pembina SMSI Prof Harris Arthur Sebut, Progam Sekolah Rakyat Adalah Solusi Tepat Atasi Kemiskinan Dan Putus Sekolah

JAKARTA, IT - Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Dr Harris Arthur Hedar, SH, MH memberi apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang konkret mewujudkan pendirian sekolah rakyat di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta itu, program tersebut dirancang untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem dan putus sekolah dengan pendekatan yang holistik. Karena dampak yang dihasilkan bukan saja untuk siswa, tetapi juga keluarga dan masyarakat.

“Pendekatan yang holistik itu memiliki tujuan inti, yaitu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Karena keluarga miskin dengan anak putus sekolah, sangat mungkin akan menghasilkan generasi miskin berikutnya. Disinilah nilai strategis dari program ini,” tukasnya, Rabu (27/8/2025).

Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ini menilai, pendidikan model asrama untuk anak-anak miskin dan putus sekolah bukan hanya menjamin akses pendidikan, tetapi juga peningkatan taraf hidup anak-anak, melalui fasilitas akomodasi dan nutrisi yang layak.

“Tentu terjadi peningkatan kualitas hidup, karena selain pendidikan akademik, sekolah dengan model asrama selain menjamin akomodasi dan nutrisi, juga membina karakter, sehingga outputnya adalah individu yang lebih sehat, terampil, dan berdaya saing,” tandasnya.

Oleh karena itu ia berharap, bangsa ini memandang dengan jernih dan obyektif, bahwa apa yang dicanangkan dan diwujudkan Presiden Prabowo bermuara kepada satu tujuan, yaitu membangun ketahanan nasional. Dan itu modal utama untuk Indonesia bangkit.

“Salah satu ketahanan nasional kan kualitas sumber daya manusia. Ini yang dicapai melalui pendirian sekolah rakyat dan program makan bergizi gratis bagi siswa dan ibu hamil. Selain ketahanan energi dan pangan serta pertanahan keamanan yang menjadi concern presiden,” urai Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI).

Dirinya yakin, jika program ini terus berjalan dan berkembang sampai ke Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), maka peta jalan Indonesia maju semakin optimis akan dapat dicapai.

 

 

(*) IT

Pelaksanaan Munas IKAL Lemhanas Ditunda, Jan Maringka : Agum Gumelar Tetap Pimpinan IKAL Lemhanas Sampai Munas Yang Sah

JAKARTA, IT - Marsekal Madya TNI (Purnawirawan) Daryatmo menyatakan, Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas ditunda berdasarkan hasil konsultasi pimpinan sementara Munas ke-5 IKAL dan Ketua Umum IKAL Lemhanas, periode 2020-2025 Agum Gumelar dengan para kandidat.

Para kandidat Ketua Umum, periode 2025-2030 terdiri atas Purnomo Yusgiantoro (PY) dan Dudung Abdurachman (DAR), Togar Sianipar dan Mustafa Abubakar.

"Belum terpilih Ketua Umum baru yang definitif. Penundaan diperlukan untuk menjaga persatuan serta marwah IKAL Lemhannas, yang dikenal sebagai organisasi bergengsi," kata Daryatmo saat dihubungi di Jakarta, Senin (25/8/2025).

Daryatmo yang dipercayakan sebagai pemimpin sementara Munas ke-5 IKAL Lemhanas menyatakan, sejumlah agenda penting belum ditetapkan, di antaranya tata tertib (Tatib), pemilihan ketua umum, dan penetapan ketua umum.

"Itu semua ini belum ada titik temu, sebab dari sidang pertama sudah terjadi debat yang berakhir deadlock dan sidang saya skors. Sebelumnya, kami sudah berkonsultasi dengan Pak Agum Gumelar dan perwakilan para kandidat," jelas Daryatmo.

Alumni Akademi Angkatan Udara TNI tahun 1978 itu mengungkapkan penundaan Munas ke-5 IKAL Lemhanas adalah keputusan paling bijak untuk menenangkan semua pihak. Apalagi suasana Munas kurang kondusif dan berlangsung hingga larut malam.

"Terus terang, paripurna satu belum rampung dan sama sekali belum ada titik temu. Kami selaku pemimpin sidang setelah konsultasi menawarkan kepada peserta paripurna untuk menunda dan itu disetujui oleh para peserta," kata dia.

Disebutkan, apapun manuver atau sidang lanjutan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengaku sebagai peserta Munas ke-5 IKAL Lemhanas setelah terjadi penundaan adalah ilegal.

"Itu saya pastikan tidak ada dan pak Agum adalah masih Ketua Umum IKAL Lemhanas," kata dia.

Sumber Masalah Munas IKAL Lemhanas

Salah satu peserta Munas Dr. Jan Maringka dari IKAL 53 menyatakan, setelah Munas resmi dibuka oleh Gubernur Lemhannas, acara dipimpin langsung oleh Marsdya (Purn) Daryatmo yang juga Sekjen IKAL. Dimana sidang berlangsung alot hingga malam hari dan berkutat hanya di tata tertib, karena ada upaya untuk memasukan IKABNAS (Alumni Taplai) dari status peninjau langsung, untuk menjadi peserta dengan 10 hak suara.

Kata Jan Maringka, padahal selama ini diketahui keanggotaan IKAL dengan hak suara terdiri dari Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Angkatan saja. Adapun hasil seleksi dari Panitia Seleksi Bakal Calon Ketua Umum dukungan terhadap PY 46 suara, DAR 35 suara, MAB 1 suara.

"Nah saat itulah IKABNAS (Alumni Taplai) yang seharusnya hadir sebagai peninjau dengan hak bicara, meminta 10 hak suara yang akan diberikan kepada DAR," terang Jan Maringka.

Sehingga para peserta munas menyatakan, untuk ini perlu dilakukan perubahan AD/ART organisasi terlebih dahulu. Dimana untuk mengakomodir kehendak pengusul ini dan tetap berpegang kepada AD/ART yang berlaku saat ini.

"Jika ada perubahan baru, akan berlaku pada Munas yang akan datang. 
Agenda Munas terhenti belum sampai pada pembentukan formatur, untuk pembahasan AD ART, Laporan Pertanggung Jawaban dan Pemilihan Ketua Umum dan Rekomendasi, karena tidak ada titik temu," ungkap Jan Maringka.

Kemudian kata Ketua Umum Presidium Persatuan Nusantara Indonesia (PNI) ini, akhirnya disepakati Munas IKAL Lemhanas ditutup dan ditunda untuk waktu yang akan ditentukan lebih lanjut. Tentunya Agum Gumelar selaku Ketua Umum IKAL Lemhanas masih memimpin sampai diselenggarakannya Munas, pada waktu yang ditentukan DPP IKAL Periode 2020-2025 ini.

"Munas akhirnya ditutup dan ditunda, hingga waktu yang akan ditentukan oleh Pimpinan Pusat IKAL Lemhanas Periode 2020-2025. Pak Agum Gumelar tetap sebagai pemegang tampuk pimpinan sampai Munas dilaksanakan," pungkas Jan Maringka lagi.

(Red/Irfan) IT

Pemerintah Terbitkan Aturan Baru Tentang Royalti Lagu, Waka DPR RI Sufmi Dasco: Keresahan Pemilik Kafe Dan Restoran Akan Berakhir

JAKARTA, IT - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan rencana pemerintah menerbitkan aturan baru, yang bakal menyudahi polemik tentang royalti pemutaran lagu. Dirinya mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), akan segera menerbitkan aturan tersebut.(20/8/2025).

Aturan ini digadang-gadang menjadi solusi final untuk mengakhiri polemik berkepanjangan yang telah meresahkan pelaku usaha, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tapi di lain sisi, kata Dasco sapaan akrabnya, aturan baru ini turut memastikan hak para pencipta lagu tetap terlindungi.

Dasco mengatakan, kehadiran regulasi baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menghentikan ketakutan para pemilik kafe, restoran, dan gerai komersial lainnya untuk memutar karya musik anak bangsa.

“Pengumuman penyelesaian mengenai royalti ini akan segera disampaikan dalam waktu dekat. Tunggu pengumuman sehari dua hari ini,” ujar Dasco dalam siaran pers, pada Rabu (19/8/2025).

Polemik royalti musik memanas dalam beberapa bulan terakhir. Itu setelah sejumlah pelaku usaha menyuarakan kebingungan dan kekhawatiran atas mekanisme penagihan yang dianggap tidak transparan.

Puncaknya adalah ketika kasus hukum menjerat salah satu waralaba besar karena dianggap lalai dalam pembayaran royalti, yang kemudian menimbulkan efek domino ketakutan di kalangan pengusaha.

Banyak dari mereka yang akhirnya memilih untuk tidak memutar lagu-lagu Indonesia sama sekali demi menghindari potensi sengketa.

 

Menanggapi keresahan ini, Dasco yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, secara khusus mengimbau agar para pelaku UMKM tidak perlu lagi merasa was-was. Ia menjamin aturan yang akan terbit akan lebih adil dan wajar.

“Diputar saja, nanti tunggu pengumuman sehari dua hari ini, putar saja. Ada peraturan menteri yang dibuat dan menurut saya itu hal yang masih wajar, tapi sembari menunggu itu (pengumuman) jangan takut untuk memutar,” tegas Dasco.

Menurutnya, langkah ini diambil setelah DPR dan Kemenkumham melakukan pembahasan intensif untuk menindaklanjuti gejolak di masyarakat. DPR, kata Dasco, memandang bahwa praktik penagihan royalti yang berjalan selama ini telah melampaui batas kewajaran dan terkadang menyimpang dari tujuan utama hak cipta itu sendiri.

“Sebenarnya kan royalti hak cipta itu bukan untuk kepentingan selain daripada penciptanya gitu. Cuma penerapannya kemarin-kemarin itu, kalau menurut saya, di luar kewajaran,” ucap Dasco.

Pemerintah pun merespons cepat. Beberapa waktu sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas telah berjanji akan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) baru. Permenkum baru itu secara khusus mengatur transparansi pungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), maupun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Supratman juga menegaskan, royalti bukanlah pajak dan negara tidak mengambil bagian sedikit pun, karena seluruhnya merupakan hak para pencipta dan musisi. Aturan baru dalam bentuk peraturan menteri ini bersifat solusi jangka pendek untuk meredam polemik.

Untuk solusi permanen, DPR RI juga tengah mempersiapkan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Dasco menambahkan bahwa salah satu fokus utama dalam revisi tersebut adalah untuk menata ulang secara komprehensif sistem royalti lagu di Indonesia.

“Kemarin Kementerian Hukum sudah menertibkan struktur dan komposisi LMKN dan aturannya menunggu UU Hak Cipta direvisi,” pungkas Dasco.

(Budi) IT

Mendagri Tito Karnavian Menegaskan, Karena Langsung Dikerjakan Pemerintah Pusat Anggaran Pemda Harus Berdampak Bagi Masyarakat

JAKARTA, IT – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap anggaran yang dialokasikan untuk daerah dapat tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat. Ia menyebutkan, selain dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda) juga akan didukung oleh berbagai program yang tersebar di kementerian maupun lembaga.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam Konferensi Pers tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) & Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Ia mengatakan, alokasi anggaran khususnya TKD diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi fiskal masing-masing daerah. Pasalnya, saat ini masih ada daerah yang kondisi fiskalnya sangat bergantung pada TKD, sehingga perlu mendapat perhatian. Daerah dengan kondisi fiskal demikian memiliki angka pendapatan asli daerah (PAD) yang rendah.

"Nah, ini yang perlu dilakukan, datanya kita sharing antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Keuangan ketika melakukan alokasi anggaran ke setiap daerah. Kita memperhatikan betul kemampuan fiskal daerah itu," jelas Mendagri.

Mendagri mengatakan, hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam alokasi anggaran adalah memastikan roda pemerintahan di daerah tetap berjalan. Hal ini seperti pelaksanaan urusan  pemenuhan  Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh daerah, termasuk belanja operasional dan pegawai. Meskipun pemerintah pusat juga memiliki berbagai program yang menyasar daerah, yang di antaranya menyangkut pelaksanaan SPM.

"Tadi kita lihat sebagian besar perlindungan sosial juga sudah di-cover oleh pemerintah pusat. Pendidikan juga tadi banyak di-cover oleh pemerintah pusat. Anggaran kesehatan juga banyak di-cover oleh Kementerian Kesehatan," ujarnya.

Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait yang memiliki program di daerah. Dengan demikian, meskipun terdapat pengalihan anggaran ke pemerintah pusat, roda pemerintahan di daerah tetap berjalan dan dampaknya tetap dirasakan oleh masyarakat. 

"Karena langsung dikerjakan oleh pemerintah pusat," jelasnya.

Sebagai informasi, forum tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto; Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman; Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, serta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

(Irfan) IT

Perkuat Peran Strategis, Peluncuran Buku 'Road to Rotterdam' Sebagai Salah Satu Special Mission Vehicle Kolaborasi LPEI Dan KBRI Den Haag

JAKARTA, IT – Indonesia Eximbank/Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai salah satu Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan terus memperkuat peran strategis dalam mendukung ekspor nasional, salah satunya dengan meluncurkan buku Road to Rotterdam. Peluncuran buku ini merupakan hasil kolaborasi LPEI bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag, Kerajaan Belanda yang dilakukan secara hybrid, bertempat di kantor pusat LPEI di Jakarta dan Indonesia House Amsterdam di Amsterdam pada Selasa (14/5/2025).

Road to Rotterdam disusun oleh tim Ekonom LPEI dan Fungsi Ekonomi KBRI Den Haag. Buku ini menyajikan analisis mendalam mengenai peluang, tantangan, serta karakteristik pasar Belanda. 

Peluncuran buku ini sekaligus menjadi bagian dari respon strategis terhadap dinamika perekonomian global yang penuh ketidakpastian, dimana Belanda memiliki peran sebagai mitra dagang strategis Indonesia.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda H.E. Mayerfas yang hadir secara daring menyebutkan bahwa sekitar 80% ekspor Indonesia ke Eropa masuk melalui Pelabuhan Rotterdam, pelabuhan terbesar di Eropa dan salah satu yang tersibuk di dunia.

“Kolaborasi antara LPEI dan KBRI Den Haag dalam penyusunan buku ini diharapkan dapat menjadi referensi praktis dan memperkuat dukungan bagi eksportir untuk lebih berani melangkah ke pasar global, khususnya melalui Belanda sebagai gerbang Eropa,” kata Mayerfas,

Sementara Senior Economist LPEI, dalam keterangannya memaparkan bahwa, "Belanda merupakan mitra dagang yang potensial bagi Indonesia. Selain memiliki profil risiko pasar yang rendah, permintaan terhadap produk unggulan seperti Minyak Hewani/Nabati, Alas Kaki, Mesin dan Perlengkapan Elektrik, serta Produk Kimia terus meningkat. Eksportir Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan volume ekspor, mengisi celah pasar yang ada, serta mengambil bagian dalam rantai pasok global yang terhubung melalui Belanda. Untuk itu, para pelaku usaha khususnya UMKM didorong untuk memenuhi standar dan sertifikasi internasional agar produk dapat diterima di Belanda," papar Donda Sarah Hutabarat.

Disisi lain, Ketua Umum Indonesia Diaspora SME Export Empowerement & Development, menyoroti pentingnya pemenuhan regulasi pangan dan strategi adaptasi selera konsumen Eropa.

“Peluang untuk pelaku UMKM cukup besar untuk masuk ke pasar Belanda, namun produk harus memenuhi standar dan sertifikasi serta regulasi yang berlaku di Eropa,” ungkap Ira Damayanti pada Media, Kamis (16/05/2025) saat diminta tanggapannya.

“Untuk memahami selera konsumen dan produk agar diterima, kita harus mengenalkan produk kita terlebih dahulu ke pasar Belanda dimana terdapat banyak diaspora Indonesia. Belanda dikenal sebagai pintu gerbang masuknya produk Indonesia ke Eropa, dengan banyaknya diaspora Indonesia yang bermukim di Belanda, tentu menjadi peluang besar bagi produk kita untuk menembus pasar Eropa secara lebih luas. Namun, kita juga harus menyiapkan diri dengan standarisasi dan sertifikasi yang sesuai,” imbuhnya.

 

(feb/al) IT