Senin, 06 Juni 2022

Lahan Milik Pemkot Pangkalpinang Diobok-obok, Satpol PP Kota Pangkalpinang Dan APH Setempat Tak Bernyali Hadapi Penambang Liar


PANGKALPINANG, IT - Belum lama berselang Tim Naga Polres Pangkalpinang menangkap pelaku Penambang Ilegal yang kerap meresahkan masyarakat di lokasi Kolong Akit, Kelurahan Semabung, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, pada Rabu, (11/5/2022), Dengan penindakan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Polres Pangkalpinang, namun rupanya belum membuat jera para pelaku tambang lainnya untuk tidak beroperasi lagi di lokasi tersebut, padahal mereka mengetahui bahwa Kota Pangkalpinang merupakan daerah "Zero Tambang". (06/06/2022).

Buktinya, saat ini masih banyaknya tambang ilegal yang berada di kota Pangkalpinang bahkan terkesan menantang atau merasa tidak takut lagi dengan aparat penegak hukum (APH) atau pihak kepolisian, ya barang disinyalir ada oknum aparat yang ikut serta dibalik penambangan tersebut.

Terpantau oleh jejaring media ini, salah satu lokasi tambang yang ada di kota Pangkalpinang yang belum tersentuh aparat di kawasan Air Mawar, dan diketahui sebagian besar lahan tersebut milik Pemerintah Kota (Pemkot)  Pangkalpinang  merupakan fasilitas kantor Balai Benih Ikan milik dinas Perikanan Kota Pangkalpinang, meskipun sebagian lainnya ada lahan milik warga setempat.

Diketahui aktifitas penambangan ilegal ini sudah berlangsung lebih dari satu tahun, dan saat ini ada belasan ponton Ti apung yang masih beraktifitas belum ada penindakan tegas oleh Aparat Kepolisian dan Satpol PP. Kota Pangkalpinang, bahkan aktifitas penambangan hampir merusak fasilitas Balai Benih Ikan milik dinas Perikanan Kota Pangkalpinang.

Pantauan jejaring media ini di lokasi Minggu, (5/6/2022) terlihat lebih dari delapan ponton apung rajuk jenis tower/gearbox  sedang bekerja menyedot pasir timah tanpa ada rasa takut dan khawatir akan ditertibkan oleh aparat.

Mirisnya dari berbagai sumber dan informasi yang berhasil dihimpun dilapangann bahwa penambangan ilegal tersebut sudah sering kali ditertibkan namun seperti disinyalir ada oknum APH dan cukong timah yang melindungi para penambang tersebut, sehingga aparat Kepolisian maupun Pol.PP kota Pangkalpinang sepertinya tak berdaya untuk memberikan tindakan tegas kepada mereka.

"Mereka sudah berkoordinasi ke instansi terkait agar kegiatan penambangan mereka ini tetap aman , dan dari pembeli timahnya juga sudah koordinasi ke Aparat dan unsur terkait lainnya hingga tidak ada yang berani menertibkan tambang dilokasi ini',ungkap AA.

AA menambahkan selain oknum APH , ada juga orang-orang yang datang ke lokasi , di lokasi ada panitia kecil yang bertugas mengatur dan menjaga agar penambangan ilegal tersebut berlangsung aman, mereka yang datang akan berhadapan dengan panitia tersebut untuk kemudian diberikan sedikit uang dan pergi dari lokasi.

" Jika ada orang yang datang ke lokasi, siapapun itu pasti akan langsung berhadapan dengan panitia yang menjaga dan melindungi penambangan tersebut, hitungan menit yang orang yang datang tersebut diberikan sedikit uang dan langsung pergi,"ujarnya.

Selain itu, persis bersebelahan dengan lahan pemkot Pangkalpinang itu terlihat ada aktivitas penambangan lain,  ada 5 (lima) ponton yang berada di lokasi tersebut, informasi dari warga setempat ponton-ponton itu disebut beraktivitas di atas lahan milik Pengusaha Maskapai Sriwijaya Air alias lahan pribadi namun tetap saja tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Sebelumnya, modus penambangan ilegal tersebut adalah untuk membangun masjid, namun belakangan hari modus itu berubah menjadi kepentingan pribadi dari beberapa orang saja.

Kastpol PP. Kota Pangkalpinang saat dihubungi redaksi melalui pesan aplikasi WhatsAppnya belum menjawab pertanyaan yang disampaikan awak media terkait apa yang akan dilakukan Pol.PP kota Pangkalpinang terhadap penambangan ilegal yang sudah merusak lahan dan fasilitas pemkot Pangkalpinang itu. 

(KBO-Babel) IT

 


Sabtu, 04 Juni 2022

Laksanakan Amanah AD-ART Organisasi, Pengurus Sekretariat KBO Babel Kunjungi Danrem 045 Garuda Jaya


PANGKAL PINANG, IT - Brigjen Tni Ujang Darwin Danrem 045/Gaya menyambut baik audiensi dengan suasana penuh keakraban, dan sekaligus silahturahmi pengurus sekretariat Kantor Berita Online Bangka Belitung (KBO Babel). Sejumlah Pengurus KBO Babel diterima langsung oleh Danrem 045/Gaya di ruangan kerjanya, Makorem 045 Garuda Jaya, Kawasan komplek perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (3/06/2022).

Kunjungan pengurus KBO Babel ini dalam rangka melaksanakan amanah anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi KBO Babel, salahsatunya membangun komunikasi dan jaringan ke semua stakeholder dan elemen-elemen lainnya dalam mendukung program nasional. Selain itu dalam AD/ART organisasi KBO Babel unsur pimpinan Forkompinda Babel merupakan Dewan Penasehat KBO Babel, seperti halnya jabatan seorang Danrem 045 Gaya bagian salah satu dari Dewan Penasehat organisasi KBO Babel yang saat ini beranggotakan 85 perusahaan media siber/online, cetak maupun elektronik.

Audiensi sekaligus silahturahmi pengurus KBO Babel dihadiri oleh Rikky Fermana selaku Penanggungjawab KBO Babel, Mayrest Kurniawan selaku Kepala Sekretariat KBO Babel, Endy Nomansyah selaku Wakil Sekretaris, serta Tim kreatif KBO Babel, dan didampingi Husien Ali Soengki (wartawan senior) mewakili Dewan Pembina KBO Babel.

"Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak Dandrem 045/Gaya yang sudah dapat menerima kami di sini, semoga dengan adanya kesempatan ini saya selaku mewakili Dewan Pembina KBO Babel, bisa menyampaikan langsung apa yang menjadi misi dan visi kami selain membangun komunikasi  dan sinergiritas  dengan TNI terkhusus kepada Korem 045/Gaya, dan juga sedikit masukan buat adik-adik kami pengurus KBO Babel agar bisa menjadi kantor media yang menaugi banyak perusahaan media harus mengedepankan sikap independen dan profesional dalam berorganisasi,  semoga dengan silahturahmi ini KBO Babel dengan Korem 045/Gaya bisa menjadi mitra yang solid untuk bersama memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini,"ungkap Husien wartawan senior di TVRI.

Danrem 045/Gaya Brigjen TNI Ujang Darwis dalam sambutnya mengucapkan  terimakasih sudah dikunjungi pengurus  KBO Babel merupakan resprentatif dari dari pewarta/wartawan tiga organisasi profesi pers yakni Himpunan Pewarta Indonesia (HPI), Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) dan Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Saya selaku Danrem sangat senang sekali atas kehadiran para rekan-rekan KBO, memang ini bukan pertemuan yang pertama, karena sebelumnya sudah pernah berjumpa juga sewaktu korem melakukan acara tempo hari dengan para jurnalis lainnya, dan saya berterimakasih  hari ini kita bisa lebih dekat dan menjaga silaturahmi yang  selama ini  sudah terjalin dengan baik,"ujar Danrem 045 Garuda Jaya.

Sebagai salah satu Dewan Penasehat KBO Babel tak lupa menitipkan pesan agar pewarta/wartawan dinaungan organisasi ini agar bisa memilah dalam menyajikan berita yang mengedepankan sikap profesional, selain berimbang agar suasana kamtibmas terus terjaga konduksif.

"Apa yang dilakukan KBO Babel sudah baik dalam membantu tugas TNI menjaga konduksifitas kamtibmas selama ini dan patut kami apresiasi kerjasama dan komunikasi"ujar Danrem. 

Diakhir audiensi KBO Babel dengan Danrem 045/Gaya didampingi Kapenrem 045/Gaya Mayor Subkhan ditutup dengan pemberian plakat cinderamata dari KBO Babel kepada  Dandrem 045/Gaya dan begitu juga dengan Dandrem 045/Gaya  memberikan plakat cinderamata kepada Kantor Berita online Bangka Belitung (KBO Babel) sebagai kenang-kenangan. 

Dengan ramahnya Danrem 045/Gaya mengajak poto bersama dengan dirinya, bahkan satu persatu pengurus KBO Babel diajak poto bersama oleh Brijen TNI Ujang Darwis pria kelahiran Palembang 

(*) IT

Kamis, 02 Juni 2022

Sekda Provinsi Kep Babel, Naziarto Segera Panggil Dan Tegur Ervawi Kadis Pendidikan Babel Terkait Persoalan Spanduk



PANGKAL PINANG, IT - Seyogyanya seorang penjabat sekelas kepala dinas dapat memberi contoh yang baik bagi publik baik dalam tindakan dan bersikap, selain peka terhadap perkembangan sosial politik yang menjadi perhatian publik, (02/06/2022).

Namun sangat disayangkan sikap yang ditunjukkan Ervawi kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat  menunjukkan sikap yang peka dan bijak terhadap persoalan menjadi perhatian publik, bahkan terkesan menunjukkan sikap tidak hormat atau tidak menghargai keberadaan pimpinannya yang saat ini di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Kep Babel) tidak lagi dipimipin oleh seorang Gubernur dan Wakil Gubernur sejak tanggal 12 Mei 2022.

Publik mengetahui pimpinan tertinggi di Pemprov Kep Babel saat ini seorang Penjabat (Pj) Gubernur Kep Babel, dan didampingi oleh seorang Sekretaris Daerah dalam membantu tugas-tugas Pj. Gubernur yang diamanatkan oleh Presiden melalui Mentri Dalam Negeri. 

Lantas sikap seperti apa yang dinilai tidak peka atau dilakukan oleh penjabat ASN setingkat kepala dinas/badan di Dinas Pendidikan Pemprov Kep Babel? 

Pasalnya, foto mantan Gubernur dan Wakil gubernur Kep Babel Erzaldi Rosman dan Abdul Fattah dalam spanduk/banner masih terpajang di dinding depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kep Babel belum juga dicopot atau dibersihkan. 

Meskipun hal ini dianggap tidak penting, namun sangat penting bagi publik/masyarakat untuk menilai sejauh mana sikap seorang kepala dinas itu memberi contoh pendidikan sosial politik dan memahami implementasi sebuah aturan seorang ASN yang profesional dan menghormati kepimpinan selaku atasannya. 

Meskinya tidaklah  harus menunggu pimpinan setingkat diatasnya yang menegur atau hal yang kecil menjadi polemik sosial politik, sikap yang ditunjuk oleh seorang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep Babel tidak mau membersihkan/mencopot spanduk tersebut terkesan bentuk sikap arogansi atau contoh yang tidak baik bagi seseorang aparat sipil negara (ASN) dilingkungan Pemprov Kep Babel. 

Sehingga wajar saja publik pun menilai proses rekrutmen penjabat untuk kepala Dinas/Badan di Pemprov Kep Babel syarat dengan prilaku nuasa KKN sebelum Ridwan Djamaluddin dilantik sebagai Pj. Gubernur Kepulauan Babel.

"Meskipun pak Sekda sudah memberikan contoh, tapi tidak berlaku bagi kadis Pendidikan Babel,  pahamlah dia masih keluarganya kepala BKD Babel, dan Sekda pun kalah pengaruhnya," ungkap seorang ASN Pemprov Kep Babel yang meminta kepada jejaring media ini untuk merahasiakan identitasnya, Kamis (2/06/2022). 

Terpantau oleh jejaring media ini foto mantan Gubernur dan wakil gubernur dalam spanduk di dinding depan kantor Dinas Pendidikan Kep Babel masih terpajang dan belum dilepaskan/dicopot oleh jajaran Dinas Pendidikan Kep Babel. 

Jejaring media ini mengkonfirmasi langsung kepada kepala Dinas Pendidikan Kep Babel  Ervawi melalui pesan WA (whatsAppnya) untuk meminta tanggapan, namun sayangnya saat berita ini di publis tidak menjawab konfirmasi yang disampaikan jurnalis jejaring media ini.

Sementara itu, Sekda Prov Kep Babel saat dikonfirmasi terkait sikap Ervawi Kepala Dinas Pendidikan Kep Babel terkesan tidak mengindahkan atau tidak menghargai himbuan permasalahan ini menjadi perhatian masyarakat/publik mengatakan akan segera memanggil dan memberikan teguran.

"Akan dipanggil ybs. Dan ditegor secara lisan dan tertulis, terimakasih informasinya," jawab Naziarto melalui pesan WhatsAppnya.

(KBO-BABEL) IT

300 Pohon Mangrove Program Polri Peduli Penghijauan TH 2020 Dirusak Para Tambang Liar di Pantai Perepat Mati



PANGKALPINANG, IT -  Aksi nekad para penambang di wilayah kota Pangkalpinang akhir-akhir ini sudah semakin berani dan sangat meresahkan, baru saja pihak krimsus Polda Babel pagi tadi melakukan penertiban di lokasi belakang perumahan Citraland Air Itam. 

Tampaknya tak membuat ngeri dan takut bagi para koordinator tambang dan para pelaku tambang yang beroperasi di wilayah pesisir sepadan pantai Perepat Mati Air itam, Rabu (1/6/2022).

Pantauan Jejaring media ini dilapangan sore hari tampak belasan unit ponton apung yang melakukan penambangan timah ilegal menggunakan ponton TI apung dan Ti Tungau di kawasan sepadan pantai Perepat Mati Air Itam, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dilapangan  bahwa para penambang di sepadan pesisir pantai Perepat Mati tersebut adalah sebagian warga Air Itam, dan untuk hasil tambang ilegal itu sebagian besar dibeli oleh anak buah bos AT .

" Yang nambang adalah warga sekitar, dan timahnya dibeli oleh anak buahnya bos AT, ada koordinasi juga ke wartawan dan oknum anggota ," ujar DN kepada jejaring media ini.

DN juga mengatakan bahwa penambang ada menyetorkan hasil dari tambang tersebut kepada oknum wartawan dan oknum APH, namun saat ditanya siapa oknum wartawan dan oknum anggota tersebut DN memilih diam dan tak menjawab pertanyaan wartawan.

"Kalau oknum wartawan dan oknum anggotanya silahkan cari tau sendiri Pak," jawabnya singkat.

Penyelusuran jejaring media ini, bahwa lokasi beraktifitas tambang timah ilegal jenis Ti apung dan Ti Tungau di sepadan pantai Perepat Mati tersebut, diketahui adalah lokasi sepadan pesisir pantai tersebut  di tahun 2020 lalu pernah ditanami 300 bibit pohon mangrove/bakau oleh Polres Pangkalpinang, saat itu Kapolresnya adalah AKBP Iman Risdiono.

"Ini bagian dari program Polri Peduli Penghijauan. Ada 300 pohon mangrove yang kami tanam , " kata Kapolres Pangkalpinang, AKBP Iman Risdiono Septana seperti dilansir oleh sejumlah media online saat itu.

Sementara itu, AKBP Iman Risdion saat dikonfirmasi melalui pesan aplikasi WA (whatsApp), mantan Kapolres Pangkalpinang membenarkan bahwa lokasi tersebut tempat penanaman 300 pohon mangrove atau bakau program Polri peduli penghijauan.
 
Jejaring media ini meninformasikan sekaligus  mengkonfirmasi kepada Kapolres Kota Pangkalpinang AKBP Dwi Budi Murtiono terkait beraktifikasnya penambangan timah ilegal Ti apung dan Ti Tungau mengakibatkan rusaknya ratusan pohon mangrowe yang telah ditanam oleh pihak Polres Kota Pangkalpinang tahun 2020.
  
Entah tahu atau tidak adanya aktifitasnya penambangan timah ilegal dikawasan sepadan pantai Perepat Mati Air Itam tempat ditanamnya ratusan bibit pohon, AKBP Dwi Budi Murtiono hanya menjawab dengan kiriman sticker seseorang berdiri dengan membungkukkan badan dengan tertulis kata terima kasih.

Sekedar informasi, bukan rahasia umum lagi beraktifitas penambangan timah ilegal wilayah kota Pangkalpinang, jika masyarakat atau para penambang berani menambang secara ilegal tanpa rasa takut melawan aturan hukum, tentunya ada peran para cukong timah atau disebut kolektor timah yang berani membeli atau menampung hasil produksi pasir timah dari para penambangan Ti apung, dan disinyalir ada dana koordinasi yang mengalir ke oknum aparat penegak hukum (APH) setempat yang memberi jaminan keamanan dan kelancaran dalam menambang pasir timah. 

(KBO-BABEL) IT

Rabu, 01 Juni 2022

Sidak Minyak Goreng Gabungan TNI - Polri Dan Forkopimda di Wilayah Kabupaten Ciamis


CIAMIS, IT - Personel gabungan TNI-Polri dan Instansi Pemerintah Terkait melaksanakan pengecekan harga minyak goreng di wilayah Kabupaten Ciamis. Pengecekan dilakukan di tingkat distributor dan agen hingga kios pedagang di Pasar Ciamis, pada Selasa siang (31/5/2022).

Pengecekan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0613/Ciamis Letkol Inf Wahyu Alfiyan Arisandi, bersama Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudhangkoro, dan melibatkan sejumlah personel Kodim 0613/Ciamis, Polres Ciamis, Dinas KUKMP dan Satpol PP Kabupaten Ciamis. 

Pengecekan dimulai dari Distributor CV. Tohaga Padasuka, dan Agen Banjar 2. Tidak hanya distributor dan agen, pengecekan juga dilakukan ketingkat pedagang yang berada di kios Pasar Manis Ciamis.

Pada kesempatan tersebut, Komandan Kodim 0613/Ciamis Letkol Inf Wahyu Alfiyan Arisandi, mengatakan bahwa,

"Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan harga minyak goreng curah di wilayah Kabupaten Ciamis tidak jauh dari harga yang telah ditentukan Pemerintah. Yaitu diharga Rp.14.000 per kilogram," katanya.

Lanjutnya,"Harga ditingkat distributor dan agen hingga pedagang eceran tidak jauh signifikat dari harga eceran tertinggi. Yaitu Rp.14.000 di tingkat distributor dan eceran diharga Rp.15.500 per kilogram," ungkap Dandim 0613/Ciamis didampingi oleh Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudhangkoro bersama pegawai Dinas KUKMP Kabupaten Ciamis.

Letkol Inf Wahyu Alfiyan Arisandi menuturkan bahwa,"Harga minyak goreng di wilayah Kabupaten Ciamis disebabkan beberapa faktor operasional. Seperti tambahan biaya transportasi angkut dari luar ke Ciamis dan biaya buruh bungkus untuk disuplai ke tingkat eceran," tuturnya.

"Harga ditingkat eceran tertinggi tidak terlalu signifikan. Perbedaan itu dikarenakan ada biaya transportasi dan buruh bungkus yang merupakan biaya operasional," sambung Dandim.

Wahyu menambahkan bahwa, untuk ketersediaan minyak goreng di wilayah Kabupaten Ciamis cukup aman. 

"Distribusi minyak goreng untuk wilayah Kabupaten Ciamis lancar dan membuat ketersediaan cukup aman," imbuh Letkol Inf Wahyu Alfiyan Arisandi .

Pada kesempatan tersebut turut hadir sejumlah pejabat Kodim dan Polres dalam pengecekan tersebut. Mereka diantaranya Wakapolres Ciamis Kompol Apri Rahman, Kabag Ops Kompol Nia Kurnia, Danramil 1301/Ciamis Mayor Inf M. Kodir, Kasi Propam AKP Rahmad Fanani, dan Pasi Intel Kodim 0613/Ciamis serta Plt. Kasat Lantas Polres Ciamis.

(Lili) IT

Selasa, 31 Mei 2022

Gakkum KLHK Tahan V Alias A Tersangka Perusak Hutan Konservasi Tahura Bukit Mangkol Bangka


JAKARTA, IT - Penyidik Gakkum KLHK telah menetapkan V alias A (36) sebagai tersangka perambahan kawasan hutan di Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Mangkol, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Senin (30/05/2022). 

V atau FB alias A (36 th) merupakan pengusaha penyewaan dan memiliki bengkel alat berat, yang bertempat tinggal di Jalan  Parit Tunghin, RT.012, RW. 002, Desa Terak, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan dirinya ditahan oleh penyidik KLHK dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIA Salemba, Jakarta.
 
Hasil penyelidikan bahwa V atau FB alias A diduga telah melakukan tindak pidana perambahan dan melakukan pengurukan lahan dikawasan hutan konservasi Tahura Bukit Mangkol dengan menggunakan 2 (dua) alat berat ekscavator dan 1 (satu) unit bulldozer seluas ± 2.23 Hektar. 

FB alias A juga diduga telah merusak lingkungan dan memutus anak sungai sehingga merubah bentang alam alami sungai di Tahura Bukit Mangkol.  
 
Menurut Yazid Nurhuda, Direktur Penegakan Hukum Pidana Gakkum-KLHK, perusakan lingkungan dan perambahan kawasan konservasi Tahura Bukit Mangkol oleh V alias A merupakan kejahatan serius yang menjadi perhatian KLHK, mengingat pentingnya ekosistem Tahura Bukit Mangkol bagi masyarakat Bangka. 

" Tahura Bukit Mangkol telah ditetapkan sebagai Kawasan Tahura melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.575/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2016 tentang Penetapan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol, di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 6.009,51 Hektar,"jelas Yazid. 
 
Ditegaskannya, penindakan yang dilakukan oleh Gakkum KLHK ini harus menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak lainnya yang melakukan kegiatan perusakan lingkungan dan kawasan hutan di Bangka Belitung, khususnya di Tahura Bukit Mangkol.

Direktur Penegakan Hukum Pidana Gakkum-KLHK, Yazid Nurhuda menambahkan bahwa saat ini ada beberapa pelaku lainnya yang sedang didalami oleh penyidik KLHK terkait dengan dugaan perusakan lingkungan dan penambangan illegal di Bangka Belitung termasuk di Tahura Bukit Mangkol.  
 
Tak main-main ditegaakannya, ancaman hukuman terhadap V atau FB alias A sangat berat mencapai 10 tahun pidana penjara dan denda pidana mencapai Rp. 5 milyar rupiah.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang Undang RI Nomor 41 Tahun  1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.  
 
"Kami sedang mendalami dan menyiapkan pidana berlapis terhadap V alias A yaitu termasuk pengenaan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat  3 Tahun dan paling lama 10 Tahun dan denda pidana paling sedikit Rp. 3 Milyar dan paling banyak Rp. 10 Milyar,"ungkap Yazid. 
 
Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya pengaduan yang ditujukan kepada Dinas LHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait aktivitas illegal yang diduga masuk ke dalam Kawasan Tahura. Menindaklanjuti hal tersebut, Petugas Pengamanan Hutan (Pamhut) Dinas LH Kabupaten Bangka Tengah  selaku pengelola Tahura Bukit Mangkol melakukan patroli rutin di wilayah Kecamatan Simpang Katis dan menemukan adanya 1 unit buldozer di dalam Tahura dan 2 ekscavator terparkir didekat pondok yang berada di APL yang berbatasan langsung dengan Tahura. 

Setelah didalami oleh penyidik Gakkum KLHK, kegiatan yang dilakukan oleh V alias A berada dikawasan hutan Tahura Bukit Mangkol.
 
Penegakan hukum terkait aktivitas illegal di Pulau Bangka khususnya di kawasan hutan Tahura Bukit Mangkol telah menjadi perhatian dari KLHK. 

Sebelumnya, terpidana Masdar alias Jojon yang melakukan kegiatan pertambangan timah illegal di Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, sudah di vonis bersalah oleh Hakim di Pengadilan Negeri Koba. Ia di vonis dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda pidana Rp. 1,5 miliar subsider 3 bulan penjara.

Kasus perusakan hutan lainnya adalah perusakan Kawasan hutan lindung di Lubuk Besar dimana terpidana Azeman bin H. Maharam dihukum pidana penjara 4 tahun 6 bulan dan denda pidana Rp. 3 milyar.
 
"Ada beberapa kasus lainnya yang sedang dan telah kami tangani," ujar Yazid.
 
Kendati, mengingat penindakan yang dilakukan belum menimbulkan efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan, perambahan hutan serta pertambangan timah illegal Bangka Belitung, untuk itu tersangka V atau FB alias A harus dihukum maksimal dan seberat-beratnya, baik pidana penjara maupun denda pidana, agar ada efek jera dan menjadi pembelajaran bagi yang lainnya, tegas Yazid Nurhuda. V alias A harus dihukum maksimal karena dia telah merusak kawasan hutan konservasi, sumber air dan pengendali banjir bagi kota Pangkalpinang dan sekitarnya. 

Perusakan Kawasan Tahura Bukit Mangkol seperti yang dilakukan oleh V alias A akan semakin memparah dan menambah penderitaan masyarakat Pangkalpinang sekitarnya.
 
Penindakan dan penertiban terhadap aktivitas illegal dikawasan hutan baik perkebunan maupun pertambangan serta perusakan lingkungan di Pulau Bangka memerlukan dukungan serta peran aktif dari Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat sekitar.
 
"KLHK terus berkomitmen melakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Saat ini Gakkum KLHK setidaknya telah melakukan 1.801 operasi pemulihan keamanan Kawasan hutan dan lingkungan, dimana sebanyak 1.199 kasus kejahatan lingkungan dan kehutanan telah dibawa kepengadilan." pungkas Yazid. 

(Rikky/Ril) IT

Silaturahmi Kebangsaan Dan Halal Bi Halal ICMI, Bamsoet Tegaskan PPHN Diperlukan Sebagai Arah Pencapaian Tujuan Negara



JAKARTA, IT - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Bambang Soesatyo menegaskan ICMI bukanlah sembarang organisasi masyarakat. ICMI adalah kumpulan cendekiawan Muslim yang memegang teguh nilai ke-islaman dan sekaligus sebagai cendekiawan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. ICMI merupakan tempat berkumpulnya orang-orang hebat. 

"Menyadur dengan memodifikasi kata-kata yang pernah diucapkan Bung Hatta, maka ungkapannya kurang lebih akan seperti ini, ICMI harus menjadi 'garam' bagi bangsa kita, tidak harus menjadi 'gincu'. ICMI tidak terlihat tetapi terasa, itulah garam. ICMI tidak harus menjadi gincu, kelihatan mencolok tetapi tidak terasa apa-apa. Karenanya, selain sebagai wadah pemersatu, ICMI juga harus mampu menjadi tempat menyelesaikan berbagai persoalan bangsa seperti peningkatan sumber daya manusia, hingga peningkatan ekonomi masyarakat. Berbagai persoalan tersebut apabila dipecahkan oleh orang-orang hebat, hasilnya pun pasti hebat," ujar Bamsoet dalam Pidato Kebangsaan di acara Silaturahmi Kebangsaan dan Halal Bi Halal ICMI, di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (30/5/22).

Turut hadir secara taping virtual Wakil Presiden KH Maruf Amin. Hadir pula Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Hidayat Nur Wahid, serta Founder ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian. Sementara Pengurus Pusat ICMI yang hadir antara lain, Ketua Dewan Penasihat Jimly Asshiddqie, Ketua Umum Prof. Arif Satria, Sekjen Andi Yuliani Paris, dan para pengurus pusat ICMI lainnya.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, di kalangan umat Islam Indonesia dikenal kalimat hubul wathon minal iman, mencintai tanah air adalah bagian dari keimanan. Al-wathon bisa dimaknai tanah air tempat kita hidup, tetapi juga bisa dimaknai sebagai sekumpulan masyarakat yang mempunyai cita-cita bersama, mempunyai komitmen dan konsensus untuk hidup bersama sebagai sebuah kesatuan bangsa.

"Mencintai Al-wathon atau mencintai tanah air berkonsekuensi kepada kewajiban untuk menjaga, merawat dan memakmurkan. Karenanya, kalimat hubul wathon minal iman menyemangati dan menjadi pengikat, menjadi pesan keagamaan yang sangat mendalam bagi umat Islam untuk berkontribusi bagi bangsa, untuk mewujudkan cita-cita yang ingin kita capai bersama, yaitu baldatun, thoyyibatun, wa robbun ghoffur. Artinya, menjadi bangsa yang baik, bangsa yang mulia, bangsa yang berperadaban, bangsa unggul tetapi tetap rendah hati. Bangsa yang rendah hati, adalah bangsa yang selalu menjalin silaturahmi, merawat persatuan bangsa dengan cara memelihara kerukunan sesama warga bangsa," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, sebagai upaya memecahkan berbagai persoalan bangsa serta Menuju Indonesia Emas tahun 2045, MPR RI melalui Badan Pengkajian telah menyelesaikan rumusan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), yang dalam waktu dekat akan diserahkan kepada Pimpinan MPR untuk kemudian diteruskan kepada para Ketua Umum Partai Politik untuk dikaji dan dipelajar lebih lanjut.

"Gagasan menghadirkan PPHN tidak lain sebagai upaya untuk memberi arah pencapaian tujuan negara yang mempertemukan nilai-nilai luhur Pancasila dalam wujud nilai-nilai fundamental dasar dan ideologi negara dengan aturan dasar yang diatur dalam konstitusi. PPHN bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan dominasi antara Eksekutif dan Legislatif sebagaimana sering diperdebatkan para ahli. Tidak pula dimaksudkan sebagai upaya parlemen membatasi otoritas pemerintah dalam ruang Presidensial. Melainkan justru sebagai upaya untuk memperkuat konsensus nasional kita dalam mematangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat di alam demokrasi," pungkas Bamsoet. 

(*) IT


POSTINGAN TER-UPDATE

Aliansi Ormas Bekasi Gelar Aksi Demo Pembelaan, Tuntut Pelaku Pelecehan Terhadap Bupati Dan Wakil Bupati Bekasi Segera Ditangkap!

KABUPATEN BEKASI , IT - Ketua Aliansi Ormas Bekasi dan para ketua ormas di Kabupaten Bekasi menyatakan aksi damai simpatik yang digelar Rabu...

Postingan Populer


NASIONAL


DAERAH