Ketua K3S Dan Kabid SMP Kab.Bekasi Dinilai Apatis Terhadap Kode Etik Guru, LPPN RI Tegaskan, Keduanya "Blokocot" Dan "Samberan Luwek"!

LPPN-RI, Daneil Apollo

KABUPATEN BEKASI, IT - Ketua K3S dan Kabid SMP  tidak menanggapi laporan terkait perilaku Kepala Sekolah SMPN 03 Tamsel beserta guru yang diduga melanggar kode etik dengan mengusir wartawan, LSM, dan orang tua murid, menuai kecaman dari LPPN RI, Daniele. Keduanya disebut "Blokochot" karena tidak responsif terhadap laporan dan permintaan konfirmasi.

 

LPPN RI mengecam keras Ketua K3S dan Kabid Pendidikan Kabupaten Bekasi karena tidak responsif terhadap laporan, konfirmasi, dan permintaan tanggapan media terkait perilaku Kepala Sekolah SMPN 03 Tambun Selatan dan guru yang langgar kode etik (Etika Pendidik)mengabaikan dan mengusir wartawan, LSM, dan orang tua murid saat dikonfirmasi terkait persoalan penerimaan siswa baru.

Hal tersebut berawal ketika Ketua K3S yang juga selaku Kepala Sekolah SMPN 01 Cikarang Pusat dimintakan tanggapan sekaligus mengkonfirmasi terkait persoalan tersebut melalui Whatsapp Message dan Whatsapp Call pada (7/9/2025). Namun tidak ada tanggapan, kendati awalnya siap memberikan tanggapan, selang 1-2 Minggu ditunggu tak ada respon. hingga saat ini.

Kemudian Tim Awak Media pun menghubungi Kabid Pendidikan SMP Kabupaten Bekasi, Yudi, S,Pd melalui Whatsapp Message maupun Wahatsapp Call meminta tanggapannya terkait persoalan itu dan lagi -lagi tak digubris, pada Selasa (23/9/2025).

Terkait akan tidak adanya itikad baik dari Ketua K3S Maupun Kabid Pendidikan SMP Kabupaten Bekasi untuk memberikan penjelasan dan keterangan serta seolah olah Apatis terhadap prilaku Kepsek dan para guru pendidik yang diduga melanggar Etika menimbulkan tanggapan, kecaman keras dan keritik tajam Garing Tim 7 Tingkat Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN RI), Daniel Apollo.

 

Tindakan Ketua K3S dan Kabid SMP

- Tidak menanggapi laporan terkait perilaku Kepala Sekolah SMPN 03 Tamsel dan guru
- Tidak memberikan konfirmasi atau tanggapan terkait permintaan informasi
- Dinilai tidak profesional dan tidak transparan dalam menjalankan tugasnya

Implikasi

- Dapat menghambat proses penyelesaian masalah dan pencarian kebenaran
- Dapat merusak citra institusi pendidikan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat
- Dapat melanggar kode etik dan peraturan yang berlaku dalam institusi pendidikan

Contoh Kasus Mirip

- Kabid PSMA Disdik Jabar Awan Suparwana yang enggan menanggapi surat konfirmasi dari wartawan terkait beberapa proyek di bidang pendidikan
- Banyak kepala sekolah di Kabupaten Bekasi yang tidak merespons permintaan konfirmasi terkait dana PIP

 

"Sebenarnya seluruh Penyelenggara Negara sudah harus paham tentang kebutuhan komunikasi dalam menerapkan Public Relations. Namun adanya dugaan terkait hal-hal yang disembunyikan dalam implementasinya itulah yang terkadang menjadi penyebab munculnya  kegaduhan dikarenakan tidak menginginkan transparansi diterapkan dalam regulai yang berjalan," tuturnya, pada Jum'at (26/9/2025).

"Ditambah lagi dengan adanya dugaan berbagai kepentingan yang turut andil dalam tatanan tersebut, sehingga memunculkan ungkapan "Ada Udang Dibalik Rempeyek". Hal tersebut bukan tanpa alasan bagi para sosial kontrol saat investigasi tentunya berungkapan "Ada Asap Pasti Ada Api","ungkapnya.

 

"Untuk itu kami dari Tim 7 Intelijen dan Investigasi LPPN RI menegaskan bahwa, Ketua K3S dan Kabid Pendidikan Kabupaten Bekasi karena tidak responsif terhadap laporan, konfirmasi, dan permintaan tanggapan media terkait perilaku Kepala Sekolah SMPN 03 Tambun Selatan dan guru yang mengusir wartawan, LSM, dan orang tua murid. Oknum keduanya masuk kategori "Blokocot" dan dapat disebut juga "Samberan Luwek" kata orang Bekasi, karena dinilai tidak profesional dan tidak memiliki kapasitas dalam implementasikan kinerjanya serta tidak transparan dalam menjalankan tugasnya," pungkas Dameil Apollo.

(Joggie) IT

Kondisi Tetap Aman Dan Terkendali, Wamendagri Bima Apresiasi Sistem Darurat Satu Atap di Kota Manado

MENADO, IT – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi keberadaan sistem darurat satu atap di Kota Manado. Menurutnya, sistem tersebut berkontribusi besar dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Hal itu terbukti pasca-unjuk rasa beberapa waktu lalu, kondisi Kota Manado tetap aman dan terkendali berkat komunikasi yang baik dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Selain itu, koordinasi, komunikasi, dan mitigasi Forkopimda juga dinilainya berjalan sangat apik.

“Saya di sini melihat ada hal yang berbeda dengan tempat lain, yaitu sistem komunikasinya, ada 112 yang disiapkan oleh pemerintah, dan nomor itu menampung aduan macam-macam. Bisa tentang bencana alam, banjir, atau ada potensi tawuran, ada kenakalan, dan hal-hal lain,” katanya saat mengecek pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di Kelurahan Komo Luar, Kota Manado, Sulawesi Utara, Selasa (23/9/2025) malam.

Bersama Wali Kota Manado Andrei Angouw, Bima mengunjungi tiga titik pos keamanan lingkungan (kamling), yakni Pos Lingkungan III, Pos Lingkungan II, dan Pos Lingkungan I. Dalam kunjungan tersebut, sistem darurat satu atap terlihat telah dijalankan dengan baik.

“Semua warga, sepertinya, paling tidak tadi kami datang ke berapa tiga titik Pos Kamling, itu sudah terbiasa menggunakan 112. Bahkan saya cek langsung di command center-nya Pak Wali tadi, saya telepon langsung, aktif. Jadi ini bagus sekali sistem 112 ini,” ujarnya.

Bima menambahkan, dalam rangkaian kunjungannya ke berbagai daerah di Indonesia, sistem darurat satu atap yang diterapkan di Manado memberinya pengalaman yang berbeda.

“Kesannya sistemnya bagus, baik, dan warganya juga responsif dan kompak,” ujarnya.

Selanjutnya, Bima mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Manado untuk terus memperkuat integrasi layanan agar respons dapat berlangsung lebih cepat. Ia juga mengapresiasi adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menargetkan kehadiran petugas maksimal dalam 10 menit di lokasi. Menurutnya, praktik tersebut dapat dijadikan contoh bagi daerah lain.

“Pak Mendagri, Pak Tito mendorong agar emergency system satu atap itu dibangun di setiap daerah. Nah, ini sudah ada modalnya ya, itu 112. Tinggal nanti lebih diperbanyak lagi CCTV-nya, jaringannya, kecepatannya, dan juga mungkin sistem satu atapnya. Tapi modalnya sudah luar biasa,” ungkapnya.

Bima mengungkapkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah membagi tugas kepada jajaran di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan para kepala daerah menindaklanjuti arahan mengenai pengaktifan kembali Siskamling di wilayah masing-masing.

(Doni Meyer) IT

Pembekalan Calon Kepala Kantor OJK, Mendagri Sebut, Pentingnya Keseimbangan APBD Dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah

JAKARTA, IT – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus memperkuat peran sektor swasta dalam mendorong pembangunan daerah.(18/9/2025).

Dalam paparannya, Mendagri menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. 

"Porsi belanja negara yang dikelola di tingkat daerah cukup besar sehingga memerlukan pengawasan cermat agar penggunaannya tepat sasaran dan sesuai aturan," ujar Mendagri dalam penyampaiannya pada acara Program Pembekalan Calon Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Angkatan 2 Tahun 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (17/9/2025) malam.

“Nah yang mengawasi pendapatan [dan] belanjanya adalah dari Kemendagri,” sambungnya.

Ia menuturkan, setiap daerah mulai menyusun APBD untuk tahun berikutnya pada bulan September hingga November.

"APBD merupakan asumsi berupa target pendapatan dan belanja, dengan sumber utama pendapatan berasal dari tiga pos, yaitu dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi daerah, serta sumber lain seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun hibah," tuturnya.

Mendagri menegaskan pentingnya menjaga agar pendapatan lebih besar dibandingkan belanja.

"Dengan begitu, Daerah dapat memiliki ruang fiskal yang sehat untuk menabung atau menjalankan program pembangunan," tegasnya.

Sebaliknya, jika belanja lebih besar dari pendapatan, akan terjadi defisit yang berujung pada pinjaman atau penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

“Ngatur uang daerah ya sama dengan ngatur negara, sama sebetulnya ngatur rumah tangga, jangan sampai pendapatan, saya ulangi kalau bisa pendapatan lebih banyak daripada belanja,” jelas Mendagri.

Dalam kesempatan itu, Mendagri membagi kemampuan fiskal daerah menjadi tiga kategori.

Pertama, kapasitas kuat ketika PAD lebih besar dibandingkan perolehan dana transfer dari pemerintah pusat. 
Kedua, kapasitas sedang apabila PAD sebanding dengan transfer pusat. 
Ketiga, kapasitas lemah bila PAD jauh lebih kecil, sehingga sangat bergantung pada dana transfer pusat.

Menurutnya, besarnya PAD mencerminkan hidup atau tidaknya sektor swasta. Semakin tinggi PAD dari pajak dan retribusi daerah, semakin kuat pula peran swasta. Sebaliknya, PAD yang kecil menandakan sektor swasta kurang berkembang. 

“Jadi selalu saya menyampaikan pada daerah targetnya bagaimana menghidupkan swasta,” terangnya.

Selain itu, Mendagri juga menegaskan pentingnya kolaborasi Pemda dengan dunia usaha. Ia meminta kepala daerah melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di wilayah masing-masing untuk berdialog mengenai potensi daerah dan kebutuhan pelaku usaha.

“Tanyakan potensi wilayah kita ini apa. Terus untuk bisa menghidupkan daerah ini, kalian butuh apa dari saya sebagai pengambil kebijakan dan yang punya kewenangan. Kira-kira begitu,” tandasnya.

(Taufan) IT

Terima Kunjungan CIO Danantara, Mendagri Bahas Penguatan Bidang Pendidikan dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

JAKARTA, IT – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Patria Sjahrir di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (16/9/2025).

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai isu mulai dari penguatan sektor pendidikan hingga optimalisasi pengelolaan sampah berkelanjutan.

Mendagri menjelaskan bahwa, penguatan sektor pendidikan dapat dimungkinkan dengan meniru langkah yang dilakukan oleh Cina dan Singapura. Kedua negara tersebut diketahui telah memperkuat pendidikan generasi mudanya sejak jenjang SMP hingga perguruan tinggi. Para siswa didorong untuk terus berprestasi dan dipacu agar mampu meraih pendidikan terbaik di luar negeri.

“Disekolahkan anak dari fresh graduate SMA sampai S2. Kembali ribuan orang. Setelah itu terjadi express career development,” ujar Mendagri.

Lebih lanjut, keduanya juga membahas kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. 

Mendagri menegaskan, persoalan sampah merupakan isu krusial yang membutuhkan penanganan ekstra. 

"Kemendagri akan terus mendukung penanganan sampah secara komprehensif melalui inovasi teknologi berkelanjutan," tegas Tito.

Senada dengan itu, Pandu mengatakan, persoalan sampah memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah (Pemda). 

Di sejumlah daerah diketahui pernah terjadi bencana akibat sampah, salah satunya kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bali beberapa waktu lalu. 

"Agar tidak terjadi kasus serupa, penanganan melalui teknologi tepat guna dinilai perlu diterapkan," terangnya.

Pandu menambahkan, pengelolaan sampah melalui inovasi teknologi telah diterapkan di Cina. 

Diketahui, sampah dikelola menggunakan mesin insinerator yang mampu menekan emisi, bahkan menjadikannya sebagai sumber energi.

“Kemarin dibahas di Financial Times, Pak. Baru kemarin saya baca. Itu sampah yang dibakar sama kapasitasnya, sama yang dihasilkan setiap hari, udah gedean kapasitasnya sedikit,” ujar Pandu.

Oleh karena itu, Pandu berharap dukungan dari Mendagri untuk mendorong langkah serupa dijalankan di daerah. 

"Upaya tersebut sejalan dengan semangat yang terus digalakkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto," tutur CIO, BPI Dan antara, Pandu Patria Sjahrir.

Turut hadir mendampingi Mendagri pada pertemuan tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA.

(Irfan) IT

SMSI Tawarkan Roadmap Masyarakat Telematika Berbasis Siber Online Dalam Focus Group Discussion Bersama OPD Kabupaten Indramayu

INDRAMAYU, IT - Wakil Ketua Umum (Waketum) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Yono Hartono, menawarkan roadmap pengembangan masyarakat telematika berbasis siber online dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indramayu, di Aula Ki Tinggil Setda Indramayu, Sabtu, 13 September 2025.

Dalam paparannya, Yono Hartono menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku media, dan masyarakat untuk mewujudkan ekosistem digital yang sehat, inklusif, dan produktif. Roadmap ini diharapkan dapat menjadi panduan strategis dalam mendorong transformasi digital di tingkat daerah.

“Kami menawarkan konsep roadmap yang memadukan pemberdayaan masyarakat, literasi digital, serta penguatan infrastruktur telematika berbasis siber online. Ini penting agar Indramayu bisa lebih siap menghadapi era digital,” ujar Yono Hartono di hadapan peserta FGD.

Menurutnya, roadmap tersebut mencakup beberapa aspek kunci diantarantya Peningkatan literasi digital masyarakat untuk mengantisipasi hoaks dan penyalahgunaan teknologi, Pengembangan ekosistem media lokal berbasis siber yang profesional dan berintegritas, Penguatan infrastruktur teknologi informasi di tingkat Desa dan Kecamatan serta Kemitraan strategis antara OPD, media, dan masyarakat untuk mendukung program Pemerintah Daerah.

Menurutnya, potensi lokal di Kabupaten Indramayu yakni pertanian, lumbung padi nasional, perikanan, pesisir Pantai, enegri, PLTU, Migas dan potensi UMKM yang bisa dijual, menjadi modal potensi jika dikelola dengan baik mampu menyumbang 25 persen PDRB.

Sementara itu, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyambut baik kegiatan FGD yang diselenggarakan SMSI Indramayu melibatkan OPD dan mitra kerja SMSI di Kabupaten Indramayu.

Ia menegaskan, tema yang diangkat pada momentum FGD kali ini, menjadi satu komitmen besar jika Pembangunan daerah ada peran media yang sangat besar dalam mempublikasikan program program Pembangunan. Kendati dirinya tidak mau media dijadikan underbow apalagi buzzer Pemkab Indramayu dalam menyuguhkan informasi dan opini masyarakat.

“Jika kami salah silahkan kritik, ada dugaan persoalan hukum silahkan laporkan saja, karena kami juga tidak ingin menyandera profesionlisme jurnalistik,”tuturnya dihadapan peserta FGD.

Seperti diketahui, FGD kali ini dihadiri perwakilan OPD, akademisi, pelaku usaha, serta organisasi masyarakat sipil. Para peserta menyambut positif gagasan roadmap ini dan menilai konsep tersebut relevan dengan kebutuhan Indramayu menuju kabupaten yang lebih modern dan berbasis digital.

Dengan adanya roadmap ini, diharapkan Indramayu mampu mempercepat transformasi digital sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik dan pemberdayaan masyarakat melalui teknologi informasi.

Hadir sebagai pembiacara pada FGD tersebut, Akademisi dan Pemerhati Kebijakan Publik, Dr.Masduki Duryat, Wakil Ketua Umum SMSI Pusat, Yono Hartono dan Kabid Informasi dan Pelayanan Publik Diskominfo Indramayu, Dedy Suprayogi mewakili Bupati Indramayu.

(Red) IT

Kegiatan Asistensi Monitoring Dan Evaluasi Pasca-Aksi Unjuk Rasa, Irjen Kemendagri Pastikan Wilayah Solo Raya Kembali Kondusif

JAWA TENGAH, IT – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) S.M. Mahendra Jaya memastikan wilayah Solo Raya, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), kembali kondusif usai aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) di Solo Raya telah mengimplementasikan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian untuk menjaga dan menciptakan suasana yang kondusif di masyarakat.

"Saya kemari untuk melihat langsung situasi di lapangan dan memastikan kepala daerah sudah melaksanakan 11 arahan Bapak Mendagri. Apa yang dilaporkan oleh Inspektur Daerah sudah sesuai dengan kondisi dan fakta yang ada. Karenanya, saya datang kemari bersama Inspektur Wilayah," tegasnya dalam kegiatan Asistensi Monitoring dan Evaluasi Pasca-Aksi Unjuk Rasa di Wilayah Solo Raya yang berlangsung di Kantor Wali Kota Surakarta, Jateng, Kamis (11/9/2025).

Mahendra mengapresiasi kekompakan Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Solo Raya, sebagaimana tergambar dari kehadiran Forkopimda Plus dalam pertemuan tersebut.

“Ini sangat luar biasa dan di luar ekspektasi saya. Hal ini yang menjadikan kondisi wilayah di Solo Raya menjadi sangat kondusif, selain adanya peran para tokoh masyarakat, segenap elemen masyarakat, dan warga,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mahendra menekankan bahwa keamanan wilayah merupakan salah satu faktor kunci untuk merealisasikan program-program pembangunan yang sudah ditetapkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Keamanan dan ekonomi ibarat mata uang yang memiliki dua sisi sangat terkait. Ekonomi tidak berjalan dengan baik jika tidak aman, sebaliknya jika situasi aman maka ekonomi akan berjalan baik, tumbuh, dan masyarakat akan semakin sejahtera,” tekannya.

Lebih lanjut, Mahendra menyampaikan Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, wilayah yang terbagi dalam tiga zona waktu, serta potensi sumber daya alam yang melimpah.

"Hal ini membuat banyak pakar memprediksi Indonesia akan menjadi negara kuat dengan ekonomi maju," jelasnya. 

Namun, ia mengingatkan bahwa hal tersebut sulit tercapai apabila situasi dalam negeri tidak aman.

"Karena itu," kata dia,"Kekompakan Forkopimda serta peran aktif warga adalah kunci untuk menciptakan situasi yang aman. Hal ini juga selalu ditekankan Mendagri dalam berbagai kesempatan."

Sebagai informasi, dalam pertemuan tersebut hadir Danrem 074/Warastratama, Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto, pimpinan Forkopimda Plus se-Solo Raya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surakarta, Sekda Kabupaten Karanganyar, Sekda Kabupaten Sukoharjo, Inspektur Kota Surakarta, serta pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemda se-Solo Raya.

(Kuswanto) IT

Wamendagri Dorong Pemkot Bandung Lakukan Inovasi Pendanaan Akibat Minim Biaya, Bima: Untuk Dapat Tingkatkan PAD Dari Sumber Alternatif

BANDUNG, IT – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk melakukan inovasi pendanaan alternatif. Hal ini disampaikan Bima dalam Rapat Paparan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Dana Transfer Daerah Kota Bandung. Acara yang dihadiri oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan tersebut digelar di Balai Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Selasa (9/9/2025).

Bima menjelaskan, pemerintah pusat saat ini tengah melakukan pemetaan terkait dana Transfer ke Daerah (TKD) agar pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap berjalan dengan baik. 

Ia juga menegaskan pentingnya pemerintah daerah mencari sumber pembiayaan alternatif guna mendukung berbagai kebutuhan, termasuk program prioritas nasional maupun pembangunan.

“Saya mendorong pemerintah Bandung terus melanjutkan inovasi yang ada untuk meningkatkan PAD dari sumber-sumber alternatif, sebagai contoh bagi daerah-daerah yang lain,” katanya.

Bima menjelaskan, pendanaan alternatif tersebut dapat berupa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penerbitan sukuk atau obligasi, pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR), serta skema lain yang sesuai. Termasuk juga pemanfaatan aset daerah secara lebih optimal. 

“Pemanfaatan aset tadi yang Pak Wali sampaikan, gitu ya. Nah, sejauh mana Kota Bandung ke arah sana,” imbuhnya.

Selain membahas pendanaan, kunjungan Wamendagri Bima ke Kota Bandung juga dimanfaatkan untuk meninjau pelaksanaan program-program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

Menurutnya, pelaksanaan program tersebut perlu dipastikan berjalan baik di lapangan.

“Saya ingin mendapatkan masukan sebetulnya, Pak Wali, dari Bapak-Ibu, kondisi di lapangan,” ucapnya.

Dalam hal ini, Bima mencontohkan program Kopdeskel yang dinilainya sangat potensial jika dikawal bersama. 

Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengurus koperasi, seraya menyoroti sistem pengelolaan koperasi di Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung, yang dianggap berhasil dan bisa dijadikan rujukan.

“Salah satu yang bagus sistemnya adalah Cileunyi Wetan sebetulnya itu, di Kabupaten Bandung. Saya berkali-kali ke situ, Pak Menko [Bidang Pangan] sudah ke situ, beberapa menteri juga sudah ke situ. Itu sistem yang sudah jalan,” terangnya.

Terkait program MBG, ia juga meminta pemerintah daerah menyiapkan lokasi dan sarana pendukung agar pelaksanaannya lebih cepat dan tepat sasaran.

Bima menuturkan, kunjungan ke Balai Kota dilakukan setelah pada malam sebelumnya ia turut serta dalam kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) bersama Wali Kota Bandung di sejumlah Rukun Warga (RW) di Kecamatan Gedebage. 

Menurut Wamendagri, kegiatan tersebut merupakan wujud kebersamaan dalam mendukung program pemerintah guna menjaga kondusivitas di masyarakat.

(Asep) IT