12,5 Tahun Memimpin Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Ketua MPR RI Apresiasi Kiprah Mohammad Khoush Heikal Azad

JAKARTA, IT - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kiprah Duta Besar Republik Islam Iran untuk Republik Indonesia, H.E. Mr. Mohammad Khoush Heikal Azad, yang telah 12,5 tahun memimpin Kedutaan Besar (Kedubes) Iran di Jakarta. Dibawah kepemimpinannya, Kedubes Iran sangat aktif dalam memajukan hubungan bilateral dengan Indonesia. Bamsoet berharap, duta besar penggantinya juga bisa tetap aktif menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholders di Indonesia, baik dari sisi eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga masyarakat sipil melalui people to people contact.

"Berkat peran Mr. Mohammad Khoush Heikal Azad, Parlemen Iran yang dipimpin Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Majelis Permusyawaratan Islam Republik Islam Iran Dr. Abolfazl Amoei, turut mendukung gagasan MPR RI dalam membentuk Forum MPR Dunia yang dideklarasikan di Bandung pada 26 November 2022. Dukungan tersebut semakin mempererat kerjasama Indonesia dan Iran yang telah terjalin di berbagai forum dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerjasama Islam, Gerakan Non-Blok, Developing-8, Indian Ocean Rim Association, PUIC, hingga IPU," ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Republik Islam Iran untuk Republik Indonesia, H.E. Mr. Mohammad Khoush Heikal Azad yang pamitan karena akan lepas tugas, di Kediaman Resmi Ketua MPR RI di Jakarta, Selasa (7/2/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Indonesia dan Iran telah membangun hubungan diplomatik sejak tahun 1950. Hubungan yang baik antar Indonesia dan Iran bahkan tercatat telah dimulai sejak 1000 tahun lalu oleh Kerajaan Persia dan kerajaan-kerajaan kuno Indonesia. Kini sebagai sesama negara berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia dan Iran perlu senantiasa menunjukkan kepada dunia internasional wajah Islam yang moderat, mendorong toleransi dan menjunjung tinggi penghormatan kepada kebebasan serta hak-hak politik, sosial, dan budaya.

"Indonesia dan Iran juga konsisten membantu perjuangan rakyat Palestina di berbagai forum internasional yang kini semakin diperkuat melalui Forum MPR Dunia. Masalah Palestina tetap menjadi isu sentral hingga tercapainya kemerdekaan dan hak penentuan nasib sendiri untuk rakyat Palestina serta berdirinya Negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibukotanya sesuai kerangka hukum internasional," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Indonesia dan Iran juga perlu meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan, iptek, ekonomi perdagangan serta menciptakan kestabilan di Teluk Persia. Dengan penduduk lebih dari 85 juta orang, Iran merupakan pasar bagi produk Indonesia dan pintu masuk jalur distribusi produk-produk Indonesia ke negara-negara di kawasan Asia Tengah dan Kaukasus.

"Di sektor perdagangan, data statistik menunjukan per November 2022 total perdagangan tercatat mencapai USD 237.8 juta, meningkat 26 persen, serta surplus pada Indonesia mencapai USD 212,5 juta. Pencapaian ini tidak lepas dari peran Duta Besar Mr. Mohammad Khoush Heikal Azad. Begitupun dengan Pembahasan Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement yang telah memasuki tahap akhir, semoga bisa dilanjutkan dengan baik oleh duta besar yang menggantikan Mr. Mohammad Khoush Heikal Azad," pungkas Bamsoet. 

(*) IT

Polda Riau Dan Jajaran Kerahkan Seribu Personel Polantas Dalam Rangka Kegiatan Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2023

PEKANBARU, IT - Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2023 dimulai Selasa (7/2/2023), Polda Riau dan jajaran kerahkan seribu personel polisi lalu lintas (Polantas). Operasi Keselamatan ini berlangsung sekitar 2 pekan, hingga 20 Februari 2023 mendatang.

Operasi ini dibuka oleh Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal saat apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2023 di halaman Markas Polda Riau di Jalan Pattimura Kota Pekanbaru.

Seusai apel Irjen Iqbal juga menyempatkan untuk menyapa masyarakat sembari melaksanakan Ops Keselamatan di Jalan Pattimura.

“Mari wujudkan budaya tertib berlalu lintas, guna terciptanya Kamseltibcarlantas menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 ini,” kata Irjen Iqbal.

Mantan Kadiv Humas Polri itu mengimbau masyarakat agar bersama mendukung Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2023 dengan cara tertib dan mematuhi peraturan lalu lintas.

Begitu pula kepada petugas yang melaksanakan operasi. Agar bertindak humanis dan membuat masyarakat nyaman.

“Karena keselamatan masyarakat saat berlalu lintas adalah yang terutama,” ucap Irjen Iqbal.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Pol Dwi Nur Setiawan mengatakan bahwa saat pelaksanaan operasi anak buahnya akan mengedepankan aspek edukatif, persuasif, dan humanis.

"40 persen giat preemtif, 40 persen giat preventif, dan 20 persen lagi penegakan hukum dengan tilang ETLE, mobile, dan teguran," kata Dwi.

Ia merinci, total personel yang dikerahkan dalam operasi ini berjumlah 990 personel. Terdiri dari Polda Riau 120 personel dan Satlantas jajaran 870 personel.

Dwi memaparkan, ada 9 sasaran prioritas dalam operasi ini. Di antaranya, tidak menggunakan helm SNI, tidak menggunakan sabuk pengaman, melawan arus, kendaraan menggunakan knalpot brong.

Kemudian berkendara dengan bonceng lebih dari satu orang, berkendara melebihi batas kecepatan, berkendara dibawah umur, berkendara di bawah pengaruh alkohol, menggunakan handphone saat berkendara.

“Tujuan pelaksanaan operasi ini adalah untuk menurunkan, angka kecelakaan lalu lintas, menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, dan meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas,” pungkasnya.

(Nababan) IT

4 Padat Karya Desa Karang Rahayu TA 2022 Dikerjakan Th 2023, Kades Sembunyi - Sekdes Menghilang, Camat Tegaskan : Itu Tidak Dibenarkan!

KABUPATEN BEKASI, IT - Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi adakan 4 (empat) kegiatan padat karya yang berlokasi di berbagai titik yang ada di wilayah Desa Karang Rahayu, dimana titik pekerjaan akhir di Rt 001 pada (04/02/2023), sementara pekerjaan kegiatan yang di lakukan disinyalir menggunakan Anggaran Tahun 2022, sehingga kegiatan tersebut menjadi sorotan tajam Awak Media dan menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat setempat.(07/02/2023).

Sejumlah warga setempat saat di jumpai Awak Media mengatakan bahwa besok pada (4/2/2023) akan di adakan kegiatan Padat Karya dari Desa Karang Rahayu.

“Besok tanggal (4/2/2023) mau ada kegiatan Padat Karya Desa yang terakhir dari 3 (tiga) sebelumnya yang di adakan Desa, kegiatannya di lapangan bola, sekitar jam 9:00 WIB di Rt 001, tapi kok bisa, ya..kan anggarannya belum turun, tapi gak tau juga deh, coba di tinjau, informasinya sih pakai Angggaran Tahun 2022,” ungkap para warga setempat yang enggan di sebutkan namanya, pada Jum’at (3/2/2023).

Pada Sanbtu (4/2/2023) siang, Awak Media meninjau lokasi tersebut dan memang telah ada kegiatan penebangan pohon di sekitar areal Lapangan Sepak Bola, namun acara telah berlalu, lebih lanjut Awak Media menyambangi kediaman Kaur Umum Desa Karang Rahayu, Yaya.

Dalam keterangannya, Yaya membenarkan tentang adanya kegiatan Padat Karya dari Desa Karang Rahayu.” Ya betul itu pekerjaan Padat Karya dan tadi juga warga yang kerja ada saya hitung itu hampir 20 lebih, jadi sama aparat itu 10, jadi totalnya 32 personil, panjang jaraknya itu tadi 200 m, itu lokasinya di Rt 01, pertama dari selokan baru ke lapangan, kan masyarakat keluhannyakan di lapangan juga untuk sarana Olah Raga,” ujar KaurUmum Desa Karang Rahayu.

Mengenai yang hadir saat itu Kaur Umum mengatakan bahwa,”Saya, Rt, Dusun, Kaur yang lain tidak sebab Padat Karya itukan yang punya lokasi, kalau Kaur yang lain itukan beda lagi porsinya,”katanya.

Ditanyakan tentang kegiatan Padat Karya yang di kerjakan di tahun 2023, Kaur Umum menegaskan bahwa, sudah 4 (empat) kali di laksanakan.

“Ditahun 2023 sudah 4 (Empat) kali di laksanakan Rt Wiwin, Rt Kodir sama Rt Karti, ini anggarannya masuk 2022,” ungkapnya.

“Kita memang kejar waktu juga, pak, kemarenkan pemberdayaan apa itu di akhir tahun dan ini sisa di tahun 2023,” imbuhnya.

Ditanyakan tentang berapa anggaran yang di gelontorkan dari setiap kegiatan Padat Karya per titiknya, Kaur Umum mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui tentang itu dan Dia hanya melakukan sesuai perintah dam Instruksi dari Kepala Desa Karang Rahayu.

“Engga tau anggarannya berapa, kalau saya kan cuma data orang berapa gitu nanti laporan ke Bu Kades, kalau masalah anggaran saya tidak tahu,” jelasnya.

“Tadi juga Ketua BPD hadir, Pak Cepy, jadi intinya ini anggaran 2022 di kerjakan di 2023 dan kalau saya hanya menjalankan perintah dari Bu Kades Ino Hermawati dan di saksikan oleh Ketua BPD Chepy Sahrul Shidiq, mengenai nominal anggarannya saya tidak tahu,” tandas Kaur Umum Desa Karang Rahayu, Yaya.

Kades Karang Rahayu, Ino Hermawati saat di dikonfirmasi Awak Media melalui WA mengarahkan Awak Media agar menghubungi Sekdes Karang Rahayu untuk mendapatkan penjelasan, namun di akhir pembicarakan Kades memenuhi janji untuk bertemu dengan Awak Media pada Senin (6/2/2023) di Kantor Desa.

Camat Tegaskan, Tidak Dibenarkan

Pada Senin (6/2/2023), Awak Media menjumpai Camat Karang Bahagia, Karnadi untuk meminta penjelasan tentang kegiatan Padat Karya yang di kerjakan oleh Desa Karang Rahayu.

“Jadi begini bang, kan sudah saya sampaikan bahwa saya sudah melakukan pembinaan dan evaluasi dan saya sudah buatkan pakta Integritas dan saya tidak mengintervensi kegiatan-kegiatan apa yang mereka lakukan, karena kegiatan mereka sudah tertuang dalam APBDesnya, jika ada perubahan buat APBDes untuk ada perubahan APBDes, kan gitu,” kata Camat Karnadi.

Lanjutnya,” Adapun pelaksanaan tadi itu mereka, tanya kepada mereka dan ini sebagai masukan bagi saya sebagai bahan untuk evaluasi kan gitu udah,” imbuhnya.

Diminta tanggapannyaterkait kegiatan Anggaran Tahun 2022 apakah di perbolehkan di kerjakan pada Tahun Anggaran 2023, Camat menegaskan bahwa hal tersebut tidak di perbolehkan.

“Itumah bukan suatu pertanyaan, abang juga sudah tau, ketika pambelanjaan secara harfiahkan..begitukan, kan saya sikonnyakan pembinaan, evaluasi saya menyampaikan..tolong jangan di ulangkan seperti ini lagi..kan gitu,”terang Karnadi.

“Jadi intinyakan pekerjaan seperti itu tidak di benarkan, artinya kan abang juga tau..engga perlu nanya lagi kalau begitu, kalau fungsi sayakan seperti itu Pembinaan, Evaluasi, ketika ada laporan dari temen-temen Media itu akan saya inikan..kontrol, bukan saya kontrol setelah itu mah engga..ya kan, setiap saya rapat minggon, saya undang mereka (Para Kades-Red), kan gitu..ketika ada masukan kita sampein..kan gitu bang,”tutur Camat mengungkapkan.

“Pembinaan sudah di berikan, Tap Indikasi sudah saya buat tinggal bagaimana orang perorangnya,”pungkas Camat Karang Bahagia, Karnadi.

Menghilang Tanpa Jejak

Sesuai janji pada Senin (6/2/2023), Awak Media menyambangi Kantor Desa Karang Rahayu guna mendapatkan keterangan jelas dan langsung dari Kepala Desa Karang Rahayu, Ino Herawati terkait pengerjaan Proyek Padat Karya TA 2022 di kerjakan pada TA 2023.

Namun sayangnya sang Kades tidak memenuhi janjinya, sementara Sekdes pun yang telah lebih awal bertemu dengan Awak Media dan meminta Awak Media untuk menunggu kedatangan Kades kekantor Desa pun “hilang lenyap tanpa bekas” seolah “Menghilang Tanpa Jejak” seperti pepatah mengatakan “Hilang Lenyap Bak Ditelan Bumi”. Kendati hal tersebut telah di lakukan Kaur Umum, Yaya yang bersedia menemani Awak Media untuk menunggu sang Kades hadir di kantornya sendiri.

Kaur Umum menghubungi Kades Ino Herawati melalui Whatsapp terkait janji dengan Awak Media untuk memberikan keterangan terkait kegiatan Padat Karya tersebut. Dan meminta agar Sekdes yang memberikan penjelasan tentang hal itu. Namun di cari kesana-sini tak ditemukan oleh Kaur Umum batang hidung sang Sekdes.

“Hat dah nih sekdes kemana bae, lha tadi barusan ada..uda ngilang lagi bae, lah ini perintah Kades” ujar Yaya menggerutu seraya garuk-garuk kepala.”Hat dah”.

Anehnya lagi Sekdes Karang Rahayu yang sebelumnya menghilang, ketika di hubungi Kaur Umum, Yaya melalui Whatsapp dalam sekejap sudah berada di Kantor Kecamatan. Sebagaimana di ketahui bersama bahwa Kantor Sekertaris Desa Karang Rahayu berada di Desa Karang Rahayu.

Hingga siang menjelang sore Keduanya baik Kades maupun Sekdes Karang Rahayu tidak terlihat batang hidung di kantornya sendiri. Apakah Kades dan Sekdes Karang Rahayu memiliki kantor Desa lainnya atau berkantor di Kecamatan, hal tersebut masih dalam penelusuran Awak Media.

Sejak berita ini diturunkan Awak Media terus menghubungi keduanya, guna mendapatkan keterangan jelas tentang kegiatan Padat Karya TA 2022 di kerjakan pada TA 2023.

(Joggie) IT

 

Soal Pencalonan Prabowo Presiden 2024, Muzani Tegaskan, Kekuasaan Itu Dimaksudkan Untuk Membela Rakyat Kecil Dan Terpinggirkan

LAMPUNG, IT - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membuka acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Gerindra Lampung pada Senin (30/1/2023). Rakerda ini dihadiri lebih dari 2 ribu kader Gerindra mulai dari ranting, PAC, DPC, dan relawan serta simpatisan Partai Gerindra se Provinsi Lampung.

Siaran pers Partai Gerindra yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyebutkan, dalam kesempatan itu,  Muzani menyampaikan, Provinsi Lampung harus jadi basis suara Prabowo dan Gerindra di Pemilu 2024.

Namun, kata Muzani, semangat perjuangan untuk memenangkan Prabowo Presiden Gerindra Menang tidak hanya berhenti sampai di situ. Partai Gerindra harus setia berjuang untuk kebaikan dan kepentingan rakyat.

"Perjuangan kita tidak akan pernah surut karena apa yang kita perjuangkan adalah kebaikan. Karena kami meyakni memperjuangkan kebaikan tidak boleh merasa lelah apalagi merasa kalah. Karena kekuasaan yang kita perjuangkan dengan menjadikan Prabowo Presiden Gerindra Menang sejak awal kita niatkan untuk membela rakyat miskin, orang-orang lemah dan terpinggirkan," kata Muzani.

Menurut Muzani, untuk memperbaiki nasib rakyat miskin dan orang-orang terpinggirkan hanya bisa dibela oleh kekuasaan. Salah satu wujud nyata Partai Gerindra untuk membela rakyat yaitu dengan meminta pemerintah untuk mengkaji kembali rencana kenaikan ongkos naik haji (ONH) Rp 69 juta.

"Sebagai bentuk kesungguhan dari Partai Gerindra ingin terus bersama rakyat dalam usia 15 tahun kami ingin memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat. Baru-baru ini misalnya Kementerian Agama menyampaikan kenaikan biaya ongkos naik haji (ONH) menjadi Rp 69 juta untuk calon jemaah haji reguler. Menurut kami jumlah kenaikan ONH ini, kenaikan biaya haji ini terlalu berat. Terlalu berat untuk rakyat," ujar Muzani.

"Rakyat yang sekarang membayar ONH umumnya orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan. Mereka adalah orang-orang kecil, seperti pedagang bakso, tukang ojek, guru honorer yang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk ditabungkan dalam ONH. Jadi, kalau ONH naik menjadi 69 juta rasanya masih terlalu tinggi. Itu sebabnya Fraksi Gerindra di Komisi VIII meminta untuk berunding lagi dengan pemerintah guna membicarakan masalah ini. Sehingga masyarakat yang sudah menabung ONH tidak mengurungkan niatnya untuk berhaji," tambah Wakil Ketua MPR itu.

Muzani mengatakan, partai politik adalah wadah menempa bagi calon-calon pemimpin mendatang. Untuk itu, Partai Gerindra akan terus belajar dari partai politik lainnya yang telah lebih dulu berkuasa. Belajar untuk bagaimana melayani rakyat sebaik-baiknya dan bagaimana mengelola kekuasaan yang dimaksudkan untuk kepentingan rakyat.

"Karena itu dalam usia 15 tahun Partai Gerindra, kami akan terus belajar menjadi partai politik yang baik dalam melayani rakyat. Berusaha menjadi partai politik yang bisa mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Kami ingin belajar dari partai politik yang sebelumnya sudah berkuasa. Kami ingin belajar dari PDIP, PKB, Gokar, PAN, NasDem, Demokrat, PPP, dan PKS. Kami merasa bahwa pembelaan terhadap orang-orang lemah harus serius. Dan Pak Prabowo mentekadkan diri bahwa jabatan presiden yang nantinya akan diraih itu dimaksudkan sebagai alat perjuangan untuk orang-orang kecil," tutur Ketua Fraksi Gerindra DPR itu.

Muzani menambahkan, mudah-mudahan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Lampung bisa menerima Partai Gerindra dengan tangan terbuka. Jangan pernah menganggap Gerindra sebagai rival abadi.

"Karena sesungguhnya membangun Lampung, membangun Indonesia tidak mungkin bisa dilakukan dengan hanya satu kekuatan partai politik. Melainkan harus bersama-sama sehingga Indonesia bisa menjadi bangsa yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita terdahulu," tutup Muzani.

Acara Rakerda ini turut dihadiri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Wagub Lampung Chusnunia Chalim, Ketua DPD Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua Gerindra Aceh M Fadullah, Ketua Gerindra Jambi Sutan Adil Hendra, Ketua Gerindra Sumsel Kartika Sandra Dewi, Ketua Gerindra Batam Iman Sutiawan, dan Ketua Gerindra Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan.

 

(Batra) IT

7 Unit Motor Darling Disdukcapil Kab.Bekasi Disinyalir 'Hilang Bak Ditelan Bumi', Carwinda : 'Kita Semua Pengen Tahun Depan Semua Online!'

KABUPATEN BEKASI, IT - Disdukcapil Kabupaten Bekasi berinovasi dengan mengeluarkan Program Jemput Bola dalam rangka memberikan  pelayanan pada masyarakat secara optimal dalam bentuk "Darling Disdukcapil" (Kendaraan Keliling Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Program yang di gulirkan pada TA 2020 tersebut bertujuan untuk dapat melayani masyarakat sampai tingkat pedesaan dengan mempersiapkan3 (tiga) unit kendaraan mobil dan 7 (tujuh) unit kendaraan bermotor untuk alat operasional kegiatan, (27/01/2023).

 

Namun sangat disayangkan, untuk pelayanan warga saat ini hanya terlihat 3 (tiga) Unit kendaraan mobil yang tersedia sementara  7 (tujuh) Unit kendaraan motor sudah tidak terlihat lagi keberadaannya, seperti pepatah mengatakan "Seolah Hilang Lenyap Bak Ditelan Bumi", sedangkan beberapa nara sumber ada yang mengatakan "Hilang Tanpa Pesan"dan ada juga menyebut"Hilang Tanpa Permisi"

 

Hal tersebut diungkapkan Irwan Kunta, Staff Analisa Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bekasi saat di jumpai Awak Media di kantornya pada (25/1/2023) dengan mengatakan bahwa Kendaraan Keliling atau Darling Disdukcapil yang seyogyanya dapat melayani masyarakat sampai ketingkat paling bawah (Desa-Red), dengan jumlah 3 (Tiga) Unit Kendaraan Mobil dan 7 (tujuh) Unit Kendaraan Motor, saat ini hanya ada sisa 3 (Tiga) Unit Kendaraan Mobil sementara 7 (tujuh) Unit Kendaraan Motor yang biasa digunakan untuk operasional sudah tidak difungsikan dan sudah tidak ada lagi.

 

"Ada 7 (Tujuh) Unit Motor di jamannya Alisyahbana atau Hudaya saya agak lupa pastinya tapi kemudian saat Pak Carwinda menjabat sebagai Plt, Tujuh kendaraan motor itu "Hilang Tanpa Pesan", entah kemana saya juga kurang faham dan kenapa progrm bagus ini dihentikan, saya juga kurang faham," ungkapnya.

 

Irwan juga sangat menyayangkan terkait kendaraan yang seharusnya di manfaatkan untuk operasional namun di gunakan untuk kepentingan pribadi.

"Hanya ada di ketahui berdasarkan informasi bahwa kendaraan motor itu di gunakan oleh orang yang bukan pada tupoksinya, jadi di gunakan individu-individu begitu," kata Irwan Kunta.

Ia juga merasa kecewa dengan di hentikannya Program Darling Motor Dukcapil, dimana hal tersebut adalah hasil dari perjuangannya bersama rekan yang lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dengan menyentuh pada akar rumput dan tepat sasaran.

"Saya sebenarnya kecewa juga, sebab program tersebut adalah hasil perjuangan kita-kita yang berharap dapat memberikan pelayanan sampai akar rumput, ya engga bedanya misalkan seperti para pejuang di Timor-timor yang tiba-tiba di hentikan karena adanya kebijakan lain, tentu para pejuangnya di lapangan merasa kecewa," terang Staff Analisa Dukcapil.

Disinggung berapa kendaraan Mobil Maupun Motor yang idealnya untuk operasional memberikan pelayanan kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Bekasi secara maksimal.

"Kendaraan mobil keliling yang Stand by per Kecamatan, jadi sekitar 23 Unit mobil dengan kru 3 (Tiga) orang/Unit kendaraan di tambah dengan 7 (Tujuh) motor yang "Hilang Tanpa Prana"untuk operasional ke Desa-desa, nah itu baru berhasil pelayanan, jadi tidak perlu lagi masyarakat berkunjung ke Dinas arena mau ngapain ke Dinas, jauh-jauh datang kesini (Disdukcapil-Red), kasihankan masyarakat," paparnya.

"Kalau dulu saya ngomong sama orang Dewan, maunya Dewan ini per Dapil itu punya mobil, nah dulu itu mereka mengupayakan mobil, nah dulu itu kitanya yang tidak sanggup," tandas Irwan Kunta, Staff Analisa Disdukcapil.

 

Yang Dilakukan Motor Itu Apa?

Sementara Kepala Plt Kadisdukcapil Carwinda saat dikonfirmasi Awak Media terkait mengenai keberadaan 7 (Tujuh) motor Darling Disdukcapol Kabupaten Bekasi yang disinyalir "Lenyao Tanpa Prana" dikantornya mengatakan bahwa, "Membantu siapa, kan sudah membantu masyarakat. dan yang dilakukan oleh motor itu apa,?" kata Carwinda seraya bertanya. Kamis (26/1/2023).

 

Lanjutnya,"Kendaraan itu sekarang ada di kita, jadi gini sekarang kendaraan itu sudah tidak di gunakan lagi, dulu itukan yang saya denger itu..jadi itu bisa melayani juga, sekarang Kecamatan itu namanya Unit Pelayanan Minduk, kita semua pengen dan besok kita akan tutup rencananya sebab kita sekarang kaitan adanya aspek digital, jadi sebab kita pengen sudah memulaikan ada beberapa Kecamatan yang kita jadikan Pilot Project untuk pelayanan, pelayanankan tidak bisa Off Line harus Online, kalau sampean dateng misalkan  situ, itu di Onlinekan dulu, tidak bisa berhubungan dengan operator langsung melayani," tuturnya.

"Kita semua pengen tahun depan semua Online, engga ada yang engga Online, kalau seumpamanya masyarakat datang ke Kecamatan dia datang langsung..itu ada petugas operator yang mengonlinekan itu, jadi Idealnya nanti orang sambil tidur sudah bisa dapet KTP, dia menggunakan Online, jadi engga ada hubungannya dengan 7 (Tujuh) Unit motor itu," pungkasnya.

 

Carwidapun berdalih dengan menegaskan bahwa kendaraan tersebut sekarang di gunakan oleh orang Disdukcapil , kendati telah disinggung tentang informasi yang di himpun oleh Awak Media mengenai adanya dugaan para Individu-individu yang justru menggunakan kendaraan tersebut, dimana para pengguna kendaraan tersebut adalah bukan yang memiliki kapasitas untuk itu.

(JLambretta/Surya) IT

Biaya Perjalanan Haji Naik, Relawan Al Maun Menolak Urusan Ibadah Haji Umat Islam Dikomersilkan Hanya Untuk Mendapatkan Keuntungan

 

JAKARTA, IT - Relawan Jokowi dari Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Relawan Al Maun) secara tegas menolak rencana penaikan harga biaya haji oleh Pemerintah. Selain itu Relawan Al Maun berharap kedepannya Urusan Ibadah haji jangan dikomersilkan.

Polemik kenaikan ini mencuat, ketika biaya perjalanan ibadah haji diusulkan naik 73%, dari tahun sebelumnya sekitar Rp39,8 juta menjadi Rp69,8 juta per jemaah.

"Kami Relawan Al Maun menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan biaya perjalan dan akomodasi haji. Jangan sampai terkesan urusan ibadah haji dikomersialkan dan hanya sekedar mencari keuntungan," tegas M. Rafik Perkasa Alamsyah Ketua Umum Relawan Jokowi Aliandi Masyarakat untuk Nawacita (Relawan Al Maun), Kamis (26/01/2023) di Jakarta

Menurut Rafik sapaan akrabnya, umat Islam indonesia bisa mengusulkan ke pertemuan negara Islam dunia, membuat Lembaga Islam Internasional yang mensupport seluruh negara Islam untuk berangkat haji. Dimana visi misi kedepan-nya bagaimana umat muslim bisa mendapatkan biaya ibadah nya murah.

"Seharusnya Pemerintah melalui Lembaga Islam Internasional mengusulkan biaya ibadah haji bagi umat Islam bisa terjangkau dan murah. Bahkan bisa gratis bagi seorang yang berprestasi dan berjasa di bidang keagamaan bisa dapat umroh gratis," tukas Rafik yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Pemuda-Pemudi Minang Indonesia (IPPMI) ini

Kata pria asal Padang Sumatera Barat ini, ibadah haji merupakan rukun Islam yang hukumnya wajib dengan prasyarat bagi memiliki kemampuan fisik dan materi atau istitha'ah. Hal ini berbeda dari empat rukun Islam lainnya.

"Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Sekitar 5 juta umat Islam antri untuk berangkat ke Tanah Suci. Indonesia memiliki kuota sebanyak 200 ribu per tahun dan waktu tunggu pun mencapai puluhan tahun," jelas Rafik.

Karena itu waktu yang lama tidak membuat calon jemaah haji mengurungkan niatnya. Para calon jamaah haji rela menyimpan uang berupa setoran awal berpuluh tahun pula lamanya.

"Indonesia dalam ibadah haji tidak pernah sepi peminat. Jumlah dana abadi haji pun mencapai Rp166,01 triliun, yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah ini yang harusnya dikelola untuk mengurangi biaya yang direncanakan naik," kata Rafik.

Menurut Rafik, polemik mencuat ketika biaya perjalanan ibadah haji diusulkan naik 73% oleh Pemerintah. Padahal tahun sebelumnya sekitar Rp39,8 juta dan akan naik menjadi Rp69,8 juta per jemaah.

Walaupun disebabkan, kenaikan komponen biaya dan komposisinya. Penaikan biaya operasional haji ini sebenarnya sudah dilakukan pihak Arab Saudi sejak tahun lalu.

Selain itu rencana penaikan mendadak ini juga disebabkan, biaya masyair atau biaya paket pelayanan angkutan bus di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Termasuk juga faktor kurs rupiah, inflasi, dan risiko dan adanya selisih estimasi BPIH tahun ini dan tahun kemarin tidak terlalu jauh.

"Tahun ini diproyeksikan Rp98,8 juta, sehingga hanya berbeda Rp1,1 juta jika dibandingkan dengan tahun lalu yang dipatok Rp97,79 juta per jemaah. Terus kenapa kenapa biaya yang harus dibayarkan jemaah melambung? Karena, tahun lalu, kekurangan BPIH itu ditutup dengan dana talangan yang diperoleh dari nilai manfaat pengelolaan dana abadi haji," jelas Rafik.

Oleh karena itu kedepan, nilai manfaat menanggung 59% dari BPIH, sedangkan jemaah hanya menanggung 41%. Yang dibayarkan jemaah tidak sampai separuh dari biaya haji sesunggguhnya.

"Jika dipaksakan persentase talangan tetap besar, akumulasi nilai manfaat akan tergerus. Jelas tidak adil bagi calon jemaah tunggu. Apalagi mereka sudah memberikan kontribusi puluhan tahun dengan tabungan yang disimpan selama puluhan tahun," ungkap Rafik.

Jika komposisi tanggungan nilai manfaat menjadi 30%, berarti biaya haji yang harus dibayarkan jemaah naik menjadi 70%. Akhirnya banyak protes menyasar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang dianggap kurang cakap untuk meningkatkan nilai manfaat.

"Saat ini nilai manfaat dana haji pada akhir 2022 mencapai Rp10,08 triliun dan turun 4% ketimbang tahun sebelumnya yang sebesar Rp10,5 triliun. Untuk itulah Pemerintah tidak ada alasan untuk menaikkan dana haji dan beban ditekankan ke jamaah haji," pungkas Rafik.

(Gus Din) IT

Gelar Gerakan Hidup Sehat Dengan Berbagi Makanan Sehat Untuk Warga Jabar, Nyumarno : Didedikasikan Untuk HUT Ibu Megawati Soekarnoputri

KABUPATEN BEKASI, IT - Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi PDI Perjuangan, Nyumarno SM menggelar acara Gerakan Hidup Sehat dengan berbagi makanan sehat untuk warga Jabar di Kantor Masyarakat Peduli Kesehatan (MPK), Jl Citarik, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, pada (23/01/2023).

Dalam penyampaiannya Nyumarno mengatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah atas nama pribadi dan PDI Perjuangan serta amanat dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof. Dr (HC) Megawati Soekarno Putri dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat  berikut menyambut HUT  Megawati yang ke 76 tahun.

Dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Kab.Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Nyumarno di dampingi Istrinya mensosialisasikan Gerakan Hidup Sehat dalam berbagi makanan sehat untuk warga Jawa barat.

"Saya mengajak untuk gerakan hidup sehat berbagi makanan di Gawa Barat, acara hari ini adalah salah satu acara rangkaian acara HUT PDI Perjuangan yang ke 50 tahun, namun yang tidak kalah penting, hari ini 23 Januari 2023, kami bersama masyarakat Jawa Barat, kami dedikasikan untuk memperingati dirgahayu Ibu Megawati Soekarno Putri yang ke 76 Tahun, " ungkapnya.

"Jadi salam untuk seluruh masyarakat dari Ibu Megawati Soekarno Putri," imbuhnya menegaskan.

Lanjutnya, " Jadi hari ini istri saya masak, masak untuk meneladani Ibu Megawati Soekarno Putri, diawali pembukaan tadi makan Bakso yang di lanjutkan dengan makan nasi jagung dan nasi telang," ucap Nyumarno.

Sementara itu, Suryani, istri Nyumarno memaparkan, menu makanan pengganti nasi yang telah dibuatnya untuk dibagi-bagikan kepada yang hadir di acara Gerakan Hidup Sehat Berbagi Makanan Sehat Untuk Warga Jabar.

 "Yang saya buat dan dibagikan ke masyarakat pada agenda Gerakan Hidup Sehat hari ini. Menunya adalah Nasi Jagung, Sup Telur Puyuh, Puding Susu Bunga Telang, dan ada tambahan Bakso.", Jelasnya. 

"Ya saya dampingin suami saya, karena saya tahu kebetulan Ibu Megawati suka memasak, saya orangnya juga suka memasak. Jadi sekalian saja saya menyalurkan hobi, dan turut serta membagikannya pada Ibu-Ibu Hamil, Balita, dan anak yatim piatu hari ini", imbuhnya. 

Acara berjalan lancar dan di hadiri oleh sejumlah para Ibu hamil dari berbagai Desa di Kabupaten Bekasi serta seluruh anggota dan simpatisan dari Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno SM.

(Joggie) IT