Satuan Koopsud I Siapkan Evakuasi Dan Penanganan Bagi Masyarakat Terdampak Gempa Bumi Cianjur

CIANJUR, IT - Posko kesehatan satuan jajaran Koopsud I yang terdiri dari Posko Kesehatan Lanud Ats di Desa Ciputri dan Posko Kesehatan Lanud Hsn di Desa Ciherang, selalu aktif dalam menyiapkan personel dan materiil untuk proses evakuasi dan penanganan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Cianjur. pada Senin, (28/11/2022).

Diantaranya, Posko dari Lanud Ats yang berlokasi di Desa Ciputri yang dipimpin oleh Danposko Mayor Tek Endang Ridwan dengan didukung 25 personel, sampai hari ini Senin, (28/11) yang telah menampung 300 orang di Posko Utama da  724 orang di sekitar posko dari masyarakat yang terkena dampak bencana alam gempa bumi Cianjur.

Selain itu posko kesehatan dari Lanud Hsn yang berlokasi di Desa Ciherang, yang dipimpin Danposko Letkol Adm Joko Kusbandono, M.Tr.SOU., dengan perbantuan 51 personel (gabungan personel Lanud Husein Sastranegara, RS Salamun, Lanud Sulaiman, Kopasgat) yang telah menampung masyarakat terdampak gempa bumi yang mengungsi di Posko tersebut 170 orang di posko utama dan 2.000 orang di sekitar posko.

Masing-masing posko aktif dan rutin dalam mendistribusikan Bansos dari donatur kepada masyarakat Desa Ciputri dan Desa Ciherang serta daerah sekelilingnya.

Selain itu, menggelar dapur lapangan dan membantu perawatan korban bencana alam, membantu pendataan bantuan sosial dari relawan bersama perangkat pemerintahan setempat, serta mengamankan proses dukungan logistik dengan metode Heli box dan melaksanakan patroli kesehatan lapangan dan pengobatan terhadap warga terdampak gempa bumi di berbagai lokasi seputar wilayah Desa Ciherang dan Desa Ciputri.

(Jojo) IT

Ciptakan Kamtibmas, Kasat Samapta Polrestabes Medan Terjun Langsung Pada Kegiatan Operasi Premanisne

MEDAN, IT - Dalam rangka menciptakan Kamtibmas yang senantiasa kondusif di Wilayah Hukum Polrestabes Medan, Kasat Samapta Polrestabes Medan langsung terjun ke Lapangan pada Rabu (23/11) siang guna melakukan Razia Premanisme dan Pelaku Pungli. (24/11/2022).

Kegiatan yang langsung dipimpin Kasat Samapta Polrestabes Medan Kompol Pardamean Hutahaean. bersama beberapa anggotanya melakukan penyisiran ke beberapa tempat yang biasa dijadikan tempat tongkrongan para premanisme dan pelaku pungli.

"Razia premanisme dan kejahatan jalanan ini merupakan tindak lanjut dari Intruksi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam upaya menekan kejahatan di jalanan," ungkap Pardamean . 

Lanjutnya, "Dalam kegiatan penertiban ini Sat Samapta Polrestabes Medan akan memberikan pembinaan bagi yang tertangkap oleh kami, dan diperiksa serta didata identitasnya, usai kami data identitasnya, kami juga memberikan susu coklat cair dalam kemasan kotak," jelasnya 

Dikatakan juga olehnya bahwa, "Giat razia ini akan terus dilakukan, dan apabila ada unsur tindak pidananya kami akan serahkan ke Sat Reskrim Polrestabes Medan, dan kedepannya kami akan melibatkan Tim Kesehatan Polrestabes Medan (Dokes) untuk Tes Urine, bagi yang Positive mengandung Narkoba (Amfetamin) akan kami serahkan ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna penyidikan selanjutnya, "papar Kasat. 

"Dan dalam kegiatan Ops Premanisme ini kami tidak hanya turun di jalanan, kami juga akan melakukan Patroli Dialogis di Kawasan - kawasan keramaian dan rawan tindak kejahatan".pungkasnya.

(Ucok) IT

Investasi Terbesar Selama 10 Tahun Terakhir, PLTA Kayan Cascade Bakal Jadi Legacy Jokowi Untuk Energi Bersih

BALI, IT - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa proyek PLTA Kayan Cascade, Kalimantan Utara adalah sebuah era baru dari proses produksi energi di Indonesia.

Menurutnya, PLTA Kayan Cascade adalah bukti jika Indonesia mampu berkegiatan produktif yang sejalan dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan. "Ini adalah sejarah dan jawaban masa depan," ujarnya usai memberikan sambutan dalam acara The Signing  Ceremony of Principles Agreement for Project Cooperation Related  to Energy Transition between PLN and Sumitomo Corporation yang digelar di sela-sela perhelatan G20 di Hotel  Intercontinental Sanur Denpasar, Minggu (13/11).

Hadir dalam acara tersebut, Kepala KSP Moeldoko, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Presiden Direktur  Sumitomo Corporation  Masayuki Hyodo, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kenji Kanasugi, dan Kepala Perwakilan Sumitomo di Indonesia Eko Hadipermana. Adapun dari PT Kayan Hydro Energy (KHE)  hadir Direktur Utama Andrew Suryali.

Sebagai informasi, PLTA Kayan Cascade berkapasitas 9.000 Megawatt dengan nilai investasi total 17,8 miliar dollar AS. Fasilitas terbaru ini nantinya bakal mengakselerasi niatan pemerintah Indonesia dalam Paris Agreement dan CPOP26 terkait ekonomi hijau.

"Desember nanti kita groundbreaking," tegasnya. Lebih lanjut, Moeldoko juga menyampaikan jika PLTA Kayan Cascade adalah salah satu bagian penting dari pemerintahan Presiden Jokowi. Pasalnya, fasilitas infrastruktur ini adalah proyek investasi terbesar di hampir 10 tahun belakangan. "Ini akan menjadi legacy dari pemerintahan Pak Jokowi," tutup dia.

PLTA Kayan Cascade berkapasitas 9000 Megawatt dengan nilai investasi total 17,8 miliar dollar AS ini juga merupakan bentuk nyata dari dukungan terhadap komitmen pemerintah Indonesia dalam Paris Agreement dan CPOP26 terkait ekonomi hijau.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam mempercepat transisi energi. Selain mematok target bauran energi dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025, Presiden Joko Widodo juga menegaskan komitmen Indonesia dalam pemenuhan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. 

Proyek PLTA Kayan Cascade ini sudah berjalan sejak 2011. Konstruksi bendungan pertama akan dimulai pada awal 2023 dan diperkirakan selesai pada tahun 2027.

Listrik yang dihasilkan oleh proyek PLTA ini akan menyuplai kawasan industri hijau yang dikembangkan PT. Indonesia Strategis Industri (ISI) dan kebutuhan listrik di Pulau Kalimantan pada umumnya. 

Dengan terbangunnya PLTA Kayan Cascade maka daya tarik kawasan industri hijau ini akan semakin kuat bagi seluruh kalangan industri yang peduli pada pengurangan emisi karbon.

Selain itu, dalam rangka mendukung program percepatan transisi energi dan peningkatan energi terbarukan di dalam bauran energi nasional, melalui inisitif PLN, KHE dan Sumitomo Corp berkomitmen membantu percepatan pengurangan emisi karbon sesuai komitmen Pemerintah Indonesia di dalam Paris Agreement dan COP26.  

(***) IT

Pegawai Honorer Dituduh Gelapkan Uang Pajak, Kuasa Hukum : Kami Akan Laporkan Kepala UPT Samsat Makassar 1 ke Polda Sulsel

MAKASSAR, IT - Adanya pemberitaan di sejumlah Media Online beberapa pekan lalu, yang mengatakan bahwa pegawai honorer dipecat kasusnya berat, hal Itu dibantahkan langsung oleh Auliayah saat di jumpai Awak Media di salah satu warung kopi, pada 02 November 2022 sekitar pukul 16:00 wita.(3/11/2022).

Auliayah menyampaikan kepada beberapa Awak Media bahwa persoalan yang menimpa dirinya terkait penggelapan uang pajak kendaraan,”Wajib pajak yang menyetor ke saya sekitar seratusan juta rupiah itu tidak benar adanya,"ungkap Auliayah.

Lanjutnya,”Perlu saya klarifikasi kepada rekan-rekan bahwa terkait uang senilai seratusan juta dari 18 wajib pajak yang datang kekantor mengadu itu bagi saya tidak pernah ada sebanyak itu. Pasalnya apa yang di beritakan oleh salah satu media online dimana Yarham Yasmin menyebutkan ada sebanyak 18 orang wajib pajak datang mengadu ke kantor, sehingga kerugian dari wajib pajak seratusan juta. Perlu rekan rekan media tau bahwa hingga saat ini nama nama ke 18 wajib pajak itu tidak disebutkan dan jumlah masing masing wajib pajak itu berapa masing-masing kerugiannya,"ungkap Auliayah.

Auliayah menambahkan bahwa,” Diwaktu awal bulan Agustus saya sudah dilarang masuk sama bapak kepala UPT Yarham yasmin, dan disitu pula kepala UPT Yarham mempermalukan saya pada waktu apel pagi.Padahal berkas banyak yang saya mau selesaikan,"imbuh Auliayah.

“Adapun yang di ucapkan Yarham pada apel pagi kalau AU masuk cegat dia,kalau Auliayah memaksa masuk *SERET* dia. Apakah pantas seorang Pimpinan berkata seperti itu di apel pagi?”tanya Auliayah,” Sedangkan saya ini seorang wanita, kalau pun saya bersalah seharusnya Pak Yarham selaku Kepala UPT memanggil saya, bukan dengan cara seperti ini,”tegas Auliayah,”Dimana seharusnya kepala UPT mengingatkan ke saya, setidaknya saya di Bina, ini malah saya di binasakan,"tandas Auliayah dengan nada kesal.

Auliayah menuturkan bahwa,” Di awal september nama saya sudah tergantikan dengan Siti Farhani Utami. Dimana saya  mendapatkan surat pemutusan hubungan kerja di Kantor Gubernur, tepatnya dibagian Satpol PP.. adapun surat saya yang dimana saya bisa melihat itu dari H.Darusman. Karena di kantor Bapenda tidak bisa diperlihatkan surat pemutusan kerja oleh Kasubag Ibu Nuraeni,” tuturnya.

Auliayah mengungkapkan bahwa,”Diawal Oktober pertemuan di Ruangan Sekretaris Bapenda Pak Yarham memperlihatkan SP 1 dan SP2 sementara saya tidak pernah menerima SP 2. Dan apa yang bapak Yarham sampaikan di berita kemarin  di salah satu media online dengan lantangnya berkata tidak pantas lagi menerima SP1 dan SP2....kan saya jadi bingung... kok Pak Yarham jadi gak konsisten dengan apa yang iya ucapkan dimedia Online tersebut,” ungkapnya.

Lanjutnya,”Jadi apa yang menjadi bahan pemberitaan terkait saya, baik di Media Online maupun di TV Swasta yang dimana kepala UPT Yarham mengatakan bahwa saya gelapkan uang dari wajib pajak saya, sampai nilainya seratusan juta rupiah dari 18 wajib pajak, saya bantah.. itu tidak benar adanya..kalaupun benar adanya, saya ini kan cuman bawahan dimana saya punya atasan, kalau dikatakan saya gelapkan uang... tolong juga atasan saya di periksa khususnya yang berada di dalam Ruang Fiskal,”terang Auliayah memastikan.

Sambungnya,”Bila perlu saya harapkan berita saya ini dapat dilihat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), ketika KPK turun jangan lupa sidak Ruang Fiskal, terutama bendaharanya karena sudah sangat nampak ketika kita masuk di Ruang Fiskal sudah ada tulisan di kaca bahwa tidak ada pembayaran, namun pada kenyataannya tidak seperti yang ada tulisan di kaca dan segera di periksa  buku  *PEMBUKUANNYA* 
(Buku masuk, buku keluar dan buku laporan Bulanannya 2019 s/d 2021) dan usut tuntas kemana saja aliran dana tersebut,"pungkas Auliayah.

Kuasa Hukum Auliayah menambahkan bahwa “Apa yang dituduhkan kepada klien kami itu tidak benar dan dalam waktu cepat kami akan laporkan kepala UPT Samsat Makassar 1 Yarham Yasmin ke Polda Sulsel terkait Pencemaran, Pelecehan, Pembohongan Publik serta UU ITE," tegas Kuasa Hukum.

(Red) IT

Kopasgat Gelar Kesiapan Akhir Penugasan Pengamanan Presidensi G20 di Bali Mendatang

BALI, IT - Dalam rangka kesiapan PAM KTT G-20 Tahun 2022 di Bali, prajurit Batalyon Komando 464 KOPASGAT menggelar Apel akhir Kesiapan di Lapangan Apel Dalam Yonko 464 yang dipimpin langsung oleh Komandan Batalyon Komando 464 KOPASGAT selaku Komandan Unsur Pam Subsatgas Pam Bandara Ngurah Rai Letkol Pas Puthut HM., M.Han.(3/11/2022). 

Konferensi Tingkat Tinggi(KTT) G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 Negara Utama dan Uni Eropa (UE), pertemuan puncak yang dihadiri oleh seluruh Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara.

Apel gelar akhir persiapan ini bertujuan untuk memeriksa secara detail dan meyakinkan kesiapan secara langsung baik personel maupun material dalam Pengamanan nantinya.

Dalam amanat singkatnya, Letkol Pas Puthut HM., M.Han menyampaikan bahwa,"Penugasan ini merupakan tugas mulia yang di amanahkan dan dipercayakan kepada kita semua, nama baik Bangsa Indonesia dipertaruhkan, oleh karena itu laksanakan tugas ini dengan sebaik mungkin, laksanakan tugas dengan profesional dan penuh tanggung jawab, fokus kepada tugas, Pahami Role of Engagement (ROE) kuasai medan sesuai Area Of Reaponsibility (AOR),"tandasnya.

Ia pun menekankan kepada para prajurit Batalyon Komando 464 KOPASGAT agar melakukan tindakan cepat manakala ada hal yang bersifat urgensi, 

"Lapor cepat seusai jalur komando, jaga super item control masing - masing, dan senantiasa siap siaga, serta jaga nama baik Satuan dan nama Korp Baret Jingga, selalu ingat dan pedomani dalam bertugas dimana pun tempatnya " TAK SEJENGKAL PUN TANAH DALAM PENUGASAN ITU AMAN ", " tegasnya. 

"Itulah yang akan membuat kita selalu waspada dalam melaksanakan tugas, semoga Allah swt senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan, keselamatan dan kesuksesan dari awal hingga akhir penugasan dalam Pengamanan Presidensi G20 nanti," pungkasnya.

(Ketut) IT

Tingkatkan Pelayanan Masyarakat RSUD Kabupaten Bekasi Berikan Wifi Gratis Untuk Masyarakat

KABUPATEN BEKASI, IT - Demi meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, RSUD Kabupaten Bekasi berupaya meningkatkan Optimalisasi Ekstra Prima dengan menggulirkan Program Inovasi terbaru di tahun ini bernama “Rumah Sapa” (Rumah Sakit Sayang Pasien), dengan memberikan Wifi secara cuma-cuma (gratis) untuk masyarakat di lingkungan RSUD Kabupaten Bekasi guna memenuhi kebutuhan dan memudahkan akses masyarakat di dalam berkomunikasi serta aktifitas lain yang berhubungan dengan pelayanan RSUD Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut di sampaikan oleh Plt Direktur RSUD Kabupaten Bekasi, Dr Arief Kurnia MARS dan Wakil Direktur RSUD Kabupaten Bekasi, Dr Lilah Mufliha MH kes melalui Kepala Bidang Rekam Medis dan Informasi RSUD, Yudi Permana, SKM saat di jumpai Awak Media di kantornya.(1/11/2022).

“Benar, baru di tahun ini kami menyiapkan Acces Point (Wifi) utamanya untuk pelayanan pasien di RSUD,” kata Yudi.

Ditanyakan Program tersebut dilakukan dalam rangka apa, Yudi mengatakan,” Ini masuk ke Program Rumah Sapa (RS sayang pasien-Red), sebagai Program Inovasinya RSUD,”ungkapnya.

“Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kami menargetkan memasang beberapa Acces Point itu di beberapa titik yang memungkinkan para pasien untuk dapat mengakses internet di RSUD, secara gratis,” imbuhnya.

Disinggung sejauh mana respons masyarakat terkait Program Inovasi bentukan RSUD tersebut, Yudi mengatakan,” Alhamdulillah pak..bagus,” terangnya seraya tersenyum.

Ketika ditanyakan Terkait diadakannya program pemberian Wifi gratis untuk masyarakat, apa harapan dan himbauan dari RSUD terhadap masyarakat yang telah menggunakan dan memanfaatkan pemberian Wifi gratis dari RSUD?.

“Harapan kami pasien utamanya dapat mengakses internet untuk  kepentingan pelayanan juga, contohnya untuk memudahkan pasien melakukan pendaftaran online, mendapatkan hasil pemeriksaan bahkan bisa mengakses rekam medis yang memang dimiliki pasien sendiri,” paparnya.

Dalam kaitan tersebut, Kepala Bidang Rekam Medis dan Informasi RSUD Kabupaten Bekasi menyampaikan Informasi dan Himbauan kepada masyarakat tentang “Program Rumah Sapa” Inovasi bentukan RSUD Kabupaten Bekasi.

” Silahkan masyarakat atau pasien yang berkunjung ke RSUD dapat mempergunakan fasilitas internet gratis di RSUD dengan catatan di lakukan dengan bijak dan mengutamakan untuk kepentingan pelayanan,” pungkas Kepala Bidang Rekam Medis dan Informasi RSUD, Yudi Permana, SKM.

Program Wifi Gratis RSUD Menuai Tanggapan Positif Para Pasien

Anselmus Juan

Sementara disisi lain tanggapan positif datang dari para pasien salah satunya, Anselmus Juan, pasien yang mengalami kecelakaan dan sedang menjalani rawat inap di RSUD Kabupaten Bekasi.

“Sangat terbantu dengan adanya Wifi di RSUD ini,” katanya.

Ditanyakan, apa yang menyebabkan merasa terbantu dengan adanya pemberian Wifi secara gratis dari RSUD Kabupaten Bekasi ini, Juan Menjawab,”Untuk keperluan-keperluan mendadak seperti  kalau saya mau menghubungi keluarga misalnya ada berkas apa yang belum terbawa atau lainnya dan juga lebih gampang..maksudnya engga ada tersendat-sendat gitu..engga ada,” ungkapnya.

“Harapannya ..ya cuman lebih ke protek keamanannya dari situs-situs lainnya aja sih, tapi intinya ini sudah sangat bagus,” tandas Anselmus Juan warga Perumahan Puri Cendana Tambun seraya mengangkat dua jempol untuk RSUD Kabupaten Bekasi.

(Iwan Joggie) IT

SMSI Kecewa, 19 Pasal RKUHP Yang Diusulkan Hanya 2 Diakomodir Pemerintah

JAKARTA, IT - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan 2000 pengusaha pers online, merasa kecewa  karena pemerintah hanya mengakomodir dua pasal dari 19 pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diusulkan Dewan Pers dan para konstituennya.

Kekecewaan itu disampaikan oleh Makali Kumar SH ( Ketua bidang hukum, Arbitrase dan Legislasi SMSI Pusat, Sabtu 29 Oktober 2022.
Pers bersama konstituennya, termasuk Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar rapat, Rabu siang (26/10/2022) di lantai 7 Gedung Dewan Pers, Jakarta. Rapat digelar,  menindaklanjuti adanya tanggapan resmi Pemerintah atas berbagai masukan terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) versi Juli 2022 yang disampaikan Dewan Pers.

Rapat dipimpin, Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli (Ketua Komisi Hukum dan Perundang - undangan) bersama  Hendrayana SH (Tenaga Ahli Hukum Dewan Pers).

Dari perwakilan konstituen Dewan Pers yang hadir, diantaranya Makali Kumar SH dari SMSI, Maulana Muhammad (ATVLI), Ramdi Suraja (PRSSNI), Wahyu Priyogo (IJTI), Adi Prasetya (AMSI), Nelsen dan E Depari (JMSI). Hadir juga Erick dari Pokja hukum Dewan Pers.

Mengawali rapat, Hendrayana selaku moderator,  menyampaikan kepada peserta yang hadir, bahwa pemerintah telah memberikan tanggapan atas usulan reformulasi RKUHP yang disampaikan Dewan pers. Dari 19 pasal yang diusulkan, hanya dua pasal yang terakomodir, itupun salah satu pasal yang diakomodir, masuknya di penjelasan, bukan dibatang tubuh.

"Ini yang kita sayangkan, karena hanya dua pasal yang diakomodir dari 19 pasal yang mendapat tanggapan Pemerintah atas usulan Dewan Pers. Ini harus kita sikapi, sebelum RKUHP ditetapkan yang isunya pada akhir Desember 2022," ujar Hendrayana.

Selanjutnya,  Bivitri Susanti, S.H., LL.M,  ahli hukum tata negara yang ikut dalam rapat melalui zoom meeting, memaparkan tanggapan pemerintah atas usulan Dewan Pers terkait RKUHP. Dari 19 Pasal yang diusulkan untuk dilakukan reformulasi sesuai aspirasi Pers,. ternyata hanya 2 pasal yang diakomodir. 

Dari pasal yang diakomodir itu, hanya satu pasal yang masuk di batang tubuh, sedangkan satu pasal lagi, hanya masuk di penjelasan.
Seperti pada pasal 303, dimana usulan dewan pers untuk menambahkan ayat ke 3 tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan yang dilakukan dengan sarana teknologi informasi.

Tanggapan pihak pemerintah, usulan tersebut sudah terakomodir di penjelasan dari pasal  302 RKHUP yang sebelumnya disadur dan dikembangkan dari penjelasan pasal 5 UU PNPS No 1/1965.

"Saya mencermati, masih adanya beberapa pasal RKUHP yang diusulkan Dewan Pers itu, disikapi dengan perbedaan persepsi oleh Pemerintah. Sehingga reformulasi yang diajukan, banyak yang tidak diakomodir. Jadi Dewan Pers bersama konstituen dan kalangan Pers mesti terus berjuang di DPR sebelum ditetapkan," jelas Bivitri.
19 Pasal RKUHP yang diusulkan Dewan Pers dan mendapat tanggapan  Pemerintah itu,  pasal 188 ayat (2) dan (6), pasal 218, 219, 240, 242, 246, 247, 248, 263, 280, 302, 303, 304, 351, 437, 440 dan  443.

Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli yang memimpin rapat, akhirnya menerima masukan dan saran dan peserta rapat, khususnya dari perwakilan-perwakilan konstituen untuk menjadi kesepakatan bersama. Dimana Dewan Pers bersama konstituen dan elemen pers, untuk terus berjuang supaya usulan reformulasi RKUHP bisa diakomodir semua. Supaya kebebasan dan kemerdekaan  pers terus terjaga.

"Kita akan terus berjuang di DPR, supaya saat RKUHP ditetapkan, reformulasi yang diusulkan Dewan Pers terakomodir. Kita juga akan kuatkan diskusi publik, dan komunikasi dengan pimpinan Partai, fraksi maupun komisi III di DPR," jelasnya.

Arif Zulkifli optimis kalangan DPR akan mengakomodir usulan reformulasi RKUHP dari Dewan Pers. Karena saat bertemu dan menyampaikan aspirasi secara tertulis, pihak fraksi-fraksi di DPR menyatakan tidak ada kepentingan politik terkait RKUHP tersebut.
Arif Zulkifli kembali menegaskan, bahwa Dewan Pers sama sekali tidak menolak pembaharuan KUHP. Dewan pers  mempersoalkan pasal-pasal yang berpotensi menghalangi kemerdekaan pers.

"Reformulasi pasal-pasal yang diusulkan Dewan Pers ini sudah kami diskusikan dengan konstituen Dewan Pers, jaksa, hakim, dan para pakar hukum, dan lainnya,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan SMSI yang hadir dalam rapat tersebut, yakni Makali Kumar SH mengatakan pihak SMSI terus menolak pasal-pasal RKUHP yang akan menghalangi kemerdekaan dan kebebasan Pers.

Sebanyak 2000 media online yang merupakan anggota SMSI akan bersama-sama Dewan Pers dan kalangan pers lainnya, terus berjuang sampai berhasil.

"Sebelum penetapan RKUHP yang kabarnya akhir Desember 2022, SMSI terus suport perjuangan Dewan Pers lakukan reformulasi pasal-pasal yang berpotensi menghalangi kemerdekaan pers. Kami akan ikut bangun diskusi publik, biar masyarakat luas mengetagui dan untuk menanggapi sebelum ditetapkan," tegas Makali yang juga Direktur Media Online Kreator Jabar.

(***) IT