Kinerja BPJS Dinilai Brengsek, MJ Karyawan Swasta : 'BPJS Ketenagakerjaan Mau Duit Para Pekerja Saja, Kartu Saya Tiga Lembar!'

TANGERANG, IT - "Brengseknya pelayanan BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) Jamsostek (Jaminan Sosoal Tenaga Kerja) Tangerang." Demikian di sampaikan MJ dengan tegas pada Awak Media, Kamis (21/07/2022), selaku pekerja pada sebuah perusahaan swasta yang bisa-bisanya mempunyai tiga kartu kepesertaan sekaligus. (22/07/2022).

Celakanya, pihak perusahaan yang telah membayarkan iuran kepesertaan yang bersangkutan secara rutin, justru terbagi ke dalam kartu kepesertaan yang lain, bukan yang terupdate dan valid sebagai kartu kepesertaan Jamsostek yang bersangkutan.

Keluhan ini disampaikan MJ pada Awak Media ,Kamis, 21 Juli 2022 setelah kesal dan gondok tidak mendapat pelayanan yang semestinya dari pihak Jamsostek Tangerang.

Selain itu MJ juga menyertakan tiga lembar kartu kepesertaannnya yang berganda tiga itu dengan memaparkan kronologis usahanya melakukan klarifikasi yang benar pada kepesertaannya sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan pada Awak Media.

Kronologis usaha mengklarifikasi kepesertaannya yang kisruh dan brengsek itu, bermula dari  masalah kepesertaan dirinya di BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) sejak sepekan sebelumnya hingga pada 14 Juni 2022 membuat laporan adanya kartu peserta lain dalam applikasi JMO miliknya. Sementara yang bersangkutan sendiri merasa tidak pernah memiliki nomor  Peserta tersebut, akibatnya dia tidak bisa melakukan  pengkinian data melalui call center  BPJS ketenagakerjaan melalui kanal telpon 175,

"Kemudian," ungkap MJ," Saya memperoleh laporan dari call center dengan no laporan PP22061409714613, tetapi nomor  Peserta BPJS Ketenagakerjaan milik saya masih dalam status Aktif."

Lalu 14 hari kemudian, dia melakukan konfirmasi kembali bahwa nomor peserta tersebut masih ada dalam applikasi JMO miliknya dan tetap tidak dapat melakukan pengikinian data Informasi dari call center.

Hingga keluhan dan umpatannya diungkapkan pada Awak Media, Rabu, 20 Juli 2022 terkait masalah yang dialaminya masih dalam proses verifikasi BPJS Pusat. Namun pada 18 Juli 2022, ia coba melakukan konfirmasi kembali melalui  applikasi JMO,  ternyata Kartu Peserta dirinya telah dinonaktifkan.

Sekitar pukul 18.10 pada hari yang sama, yang bersangkutan kembali  menelpon melalui call center BPJS Ketenagakerjaan 175. Dari call center BPJS Ketenagakerjaan itu menginformasikan bila kepesertaan dirinya telah dinonaktifkan sejak Maret 2022 dengan asumsi call center karena. a.atas permintaan Perusahaan, b. Adanya masalah pembayaran.

Atas dasar kedua asumsi lewat mesin call center itu yang bersangkutan telah memberikan bantahan. Bahwa kedua asumsi itu dianggap tidak berdasar karena pihak perusahaan tidak pernah mengintruksikan penonaktifan kepesertaan dirinya sebagai pekerja dari sebuah Perusahaan Swasta

"Dan perlu juga dicatat," tegas MJ,"Kebrengsekan BPJS Ketenagakerjaan yang mau duitnya para pekerja saja, kartu kepesertaan milik saya yang dilayani lewat mesin itu, berganda tiga lembar."

Karena ada juga Kartu lembar lainnya atas nama saya yang bekerja pada PT. Panca Plaza Indo Textil. "Lalu bagaimana dengan  kartu saya yang sama di perusahaan yang sama dengan setoran dana yang tercermin berai itu," terang MJ menahan kesal. 

Karena dua kartu kepesertaan miliknya pada perusahaan yang sama.Yang satu bernomor : 99K50117** dengan saldo Rp 598.376. Lalu kartu yang lain bernomor : 1102450** dengan saldo Rp 34.589.903,

"Pendek kata," lanjut MJ,"Kesesalan saya pun sampai pada pelayanan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Tangerang, pada 20 Juli 2022 datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cikokol Tangerang tetapi tidak mendapat pelayanan karena harus ke kantor Cabang BSD Tangerang Selatan," tandasnya.

"Jadi begitulah kualitas pelayanan BPJS Ketenagajerjaan yang gede-gede gaji mereka itu, dan pelayanan tidak manusiawi, sebab peserta dilayani oleh mesin.Sudah sengaja datang, tetapi tidak mendapat pelayanan yang patut dan layak," pungkas MJ.

Sejak berita tersebut diturunkan, Awak Media terus menghubungi pihak BPJS Cabang Tangerang melalui nomor (021) 5532709, BPJS Cikokol Tangerang (021) 5587403 serta pihak terkait lainnya guna mendapatkan penjelasan, namun belum mendapatkan jawaban.

(Jacob Ereste) Kontributor IT

Kasus Penahanan H Aspah Supriadi, Pihak keluarga, Ahli Waris Dan Saksi Kunci Akan Mengadu ke-Komisi 3 DPR RI

JAKARTA, IT - Keluarga H Aspah yang ditahan di Polda Metro Jaya terkait kasus pemalsuan Dokumen pembelian sebidang tanah di wilayah Semper, Jakarta Utara. Dengan membawa bukti bukti Dokumen serta hadir juga ahli waris Gintong Bin Bedang, dan di perkirakan akan hadir juga saksi kunci yang akan membeberkan prihal tanah tersebut.(20/07/2022).

Bung Rama yang sebagai juru bicara keluarga H Aspah mengatakan bahwa, “Pihak kita sudah menyerahkan kronologis tanah tersebut dan dari ahli waris Gintong Bin Bedang juga akan membeberkan siapa sebenarnya Sdr Waluyo,”ungkapnya pada Awak Media (19/07/2022).

“Saksi kunci juga akan menyampaikan, apa yang disuruh sdr Waluyo ke dia,” jelas Rama.
“Nanti akan kita buka semua. Pihak keluarga juga akan puas dan meminta bantuan ke DPR RI khususnya komisi 3 yang membidangi hukum,” sambungnya.

Istri H Aspah menambahkan bahwa,”Kami taat hukum pak,” tandasnya,”Semua langkah kita ikuti, tetapi kami juga berhak untuk mencari keadilan, apalagi suami saya sudah ditahan dengan laporan Waluyo.”

“Semoga ini akan menjadi terang benderang siapa sebenarnya yang memalsukan Dokumen Girik, dan siapa sebenarnya yang mafia tanah,”ucap keduanya berharap.

Perlu diketahui H Aspan Supriadi sudah memenangkan perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi. Sedangkan  Waluyo akan melakukan Kasasi di Makamah Agung.

“Kita juga sudah pernah melaporkan sdr Waluyo ke Polres Jakarta Utara. akan tetapi masih belum ada kelanjutan, kami juga memohon kepada bapak Presiden Joko Widodo dan Kapolri agar memberikan keadilan dan agar pihak penegak hukum netral dalam permasalahan ini,” pungkas Bung Rama selaku juru bicara keluarga H Aspah.

(SR/JL)  IT

Mengapa Divisi Pengamanan PT Timah Tbk Bungkam?, Saat Pasir Timah Dijarah Didepan Mata Oleh Ponton Ti Rajuk Dan Selam di Suka Damai

BANGKA SELATAN, IT - Penjarahan pasir timah kembali terjadi di wilayah konsensi IUP PT Timah Tbk oleh Ponton Isap Produksi (PIP) atau yang dengan kenal Ponton Ti apung Rajuk dan Ti Selam di Perairan Laut Suka Damai, Nelayan, Padang dan sekitar Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (Basel) kembali lagi terjadi. Senin (18/07/2022).

Terpantau oleh jejaring media ini sedikitnya ada ratusan ponton Ti apung rajuk dan Ti selam yang beraktifitas saat ini, bahkan beraktifitasnya ponton Ti apung rajuk dan Ti selam itu hanya berjarak belasan meter saja dari Kapal Isap Produksi (KIP) milik mitra PT Timah Tbk yang sedang beroperasi atau mengexploitasi pasir timah, tentunya keberadaan beberapa KIP milik mitranya yang beraktifitas di perairan laut tersebut dilengkapi perizinan atau sudah mengantongi SPK.

Keberadaan ponton ti apung tersebut tentu sangat menganggu kelancaran beroperasi KIP PT Timah dalam mengejar target produksinya, dan yang mengkuatirkan pihak KIP adalah keselamatan jiwa para pekerja/buruh tambang di ponton ti selam.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dilapangan dan dari  narasumber jejaring media ini, beraktifitasnya ponton ti apung dan ti selam yang tidak jauh atau sangat dekat  dengan KIP-KIP yang sedang  beroperasi di perairan laut Toboali, disinyalir ada koordinasi dan keterlibatan oknum Divisi Pengamanan PT Timah Tbk dan oknum APH setempat yang ikutserta mengkoordinir para pemilik ponton Ti apung dan Ti selam sebagai mitra binaan.

Selain itu, beraktifitas ponton apung jenis Ti selam dekat dengan beroperasinya KIP sangat membahayakan keselamatan jiwa atau nyawa pekerja/buruh tambang Ti selam.

Nah, kalau kecelakaan itu sampai terjadi dialami pekerja/buruh tambang Ti selam, lantas siapakah yang disalahkan? Tentu lagi-lagi pemilik KIP atau mitra PT Timah yang akan dikambinghitamkan? 
Lantas sejauh mana PT Timah melindungi mitra usaha agar bisa bekerja dengan tenang dan tidak direcoki yang bukan menjadi tanggungjawab mereka sebagai mitranya.

Tidaklah mungkin para penambang atau pemilik ponton Ti rajuk dan Ti selam akan beraktifitas tidak jauh atau berani mendekat di sekitar beroperasinya KIP-KIP PT Timah Tbk.

Apalagi diketahui ponton-ponton tersebut tanpa mengantongi perizinan/SPK dari PT. Timah berani beraktifitas, jika tidak dibekingi dan dikoordinasi yang rapi oleh oknum APH setempat bersama oknum internal di Divisi Pengamanan PT Timah Tbk itu sendiri.

Seyogya jika PIP atau ponton-ponton Ti apung tersebut melakukan penambang disekitar beroperasinya KIP-KIP milik PT Timah, dan tidak mengantongi SPK, sudah barang tentu Divisi Pengamanan PT Timah Tbk tidak akan tinggal diam atau  membiarkan penjarahan pasir timah itu terjadi didepan matanya, karena di setiap KIP sudah pasti perusahaan tambang negara ini  menugaskan personil divisi pengamanan untuk melakukan pengamanan, pengawasan dan pemantuan terhadap KIP mitranya melakukan exploitasi wilayah IUP nya.

Diketahui, penyerobotan secara masif ratusan ponton Ti rajuk dan Ti selam berani memasuki dan mendekati KIP-KIP yang sedang beraktifitas di perairan laut Suka Damai Toboali dan sekitarnya, tak lepas adanya informasi yang memberitahukan hasil produksi KIP saat ini sedang bagus/menghasilkan.

Tentunya informasi tersebut dari oknum internal PT Timah  yang menyampaikan kepada penambang/pemilik ponton Ti apung dan oknum-oknum APH yang mempunyai ponton-ponton Ti apung  binaan.

Bukan rahasia umum ratusan PIP atau ponton Ti apung maupun Ti selam disinyalir sebagian besar ponton binaan oknum-oknum  yang beraktifitas tidak jauh atau dekat beroperasinya KIP-KIP milik mitra PT Timah terungkap jelas tidak mengantongi izin/SPK.

Hal ini terungkap saat jejaring media ini  mengkonfirmasi Waskip PT Timah Wilayah Basel, Riza menegaskan bahwa beraktifitas ponton-ponton apung tersebut di sekitar KIP-KIP diyakininya tidak memiliki izin/SPK.

"Tidak mungkin PT Timah mengeluarkan SPK kepada mitra PIP nya di satu titik atau tempat yang sama dengan SPK KIP, dan itu belum pernah terjadi,"ungkapnya saat dihubungi melalui handphone, Senin (18/07/2022) malam.

Namun, saat di singgung ada ratusan ponton Ti apung dan Ti selam menyerobot ikut bekerja didekat beroperasinya KIP. Lantas tindakan apa yang akan diambilnya selaku Waskip PT Timah Wilayah Basel ?, Riza mengatakan pihaknya telah melaporkan semua permasalahan dan temuan yang ada kepada atasan terkait penambangan ilegal yang dilakukan ponton-ponton Ti apung beraktifitas didekat wilayah beroperasinya KIP.

Namun saat dikonfirmasikan  disinyalir ada oknum divisi pengamanan ikut 'bermain' dan melakukan pembiaran terjadinya penjarahan pasir timah di wilayah IUP perairan laut Suka Damai Toboali dan sekitarnya.

Justru dirinya menjawab singkat agar jejaringan media ini untuk mengkonfirmasi ke Divisi Pengamanan PT Timah wilayah Bangka Selatan.

Namun sayangnya saat berita ini dipublishkan Supriadi Divisi Pengamanan Wilayah Bangka Selatan saat dihubungi jejaring media ini tidak mengangkat meskipun terdengar nada aktif, begitu pula konfirmasi berupa pertanyaan yang disampaikan kepadanya, juga tidak dijawab meskipun terlihat cotreng warna biru menanda pesan sudah dibacanya.

Tokoh Pemuda Basel Minta Kapolda Segera Lakukan Penertiban

Persoalan penjarahan pasir timah di wilayah hukum Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini, terutama di perairan  laut Suka Damai Toboali dan sekitarnya oleh penambang PIP jenis Ti apung dan Ti selam.

Menjadi perhatian serius tokoh masyarakat/pemuda Bangka Selatan yang juga Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Kabupaten Bangka Selatan, Norman Adjis  meminta Kapolda Kep Polda Babel dan jajarannya segera melakukan  penertibkan tambang timah ilegal (TI) di wilayah perairan laut karena telah mengganggu aktivitas nelayan dan pencemaran lingkungan pantai.

"Aktivitas TI selam di perairan laut Toboali semakin marak. Untuk itu kami meminta Polda Babel segera mengambil tindakan tegas menindaknya lanjuti karena telah mengganggu nelayan dalam mencari ikan, dan keindahan objek wisata laut nek aji"katanya.

Meskipun masyarakat tahu telah dilakukan penertiban oleh pihak kepolisian namun kembali beraktifitas ratusan Ti apung di daerah itu dan  seolah kebal hukum, justru dirinya berharap Kapolda dan jajarannya tetap konsisten dan tidak melemah menindak penambangan ilegal di wilayah hukum Kabupaten Banga Selatan.

Norman Adjis, berharap kepada aparat penegak hukum tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan, sehingga harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian menjadi lebih baik sebagai pelindung, dan pengayom masyarakat.

 
"Akan menjadi preseden buruk bagi institusi kepolisian. Untuk itu kami meminta tindak tegas seluruh TI tanpa pandang bulu," ujarnya.

Ia menyebutkan contoh tindakan penertiban yang dilakukan aparat penegak hukum setempat baru-baru ini justru memberi kesan kepolisian melakukan tebang pilih terhadap para penambang.

"Seperti penertiban baru-baru ini tidak merata. Masyarakat akan menjadi tidak percaya dengan integritas kepolisian kalau penegakan hukum tebang pilih," pungkasnya.

(KBO Babel) IT

Nekat Mencuri di Desa Namoriam, Ms Warga Sembahe Kecamatan Sibolangit Terpaksa Tidur Dijeruji Besi Polsek Pancur Batu

PANCUR BATU, IT -  |Ms (25) warga Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang yang sehari hari mengaku berprofesi sebagai supir terpaksa ditangkap Unit Reskrim Polsek Pancur Batu, Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara.(18/07/2022).

Ms ditangkap berdasarkan laporan LP/B/221/VII/2022/SPKP/POLSEK PANCUR BATU/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATRA UTARA dengan pelapor AN GP, Ms ditangkap karena diduga kuat melakukan pencurian di rumah Geri Permana di Desa Namoriam, Kecamatan Pancur Batu, pada Selasa  12 Juli 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib.

Kapolsek Pancur Batu Kompol E.D Ginting,melalui Kanit Reskrim Polsek Pancur Batu Akp Amir Sitepu, pada senin 18 Juli 2022 Pukul 16.00 Wib menjelaskan bahwa, terduga pelaku Ms diamankan terkait kasus pencurian di rumah saudar Gp di Desa Namoriam.

“Dimana, Pada hari Selasa tanggal 12Juli 2022 sekitar Pukul 24.00Wib.Ms melakukan Pencurian di sebuah rumah di Desa Namo Riam dgn cara merusak jendela dan masuk kedalam rumah dan melakukan pencurian, Ms mengambil 1(Satu ) buah HP.Merek ViVo Y 12, Uang Tunai Rp.2.000.000, dan Satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa Plat dan Dokumen,”ucap Kanit Reskrim.

 
Dijelaskan Kanit, bahwa,"Setelah mendapatkan laporan resmi, Tim Reskrim Polsek Pancur Batu langsung melakukan penyelidikan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan berhasil mengetahui ciri ciri pelaku. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib, kami mendapatkan informasi bahwa tersangka sedang berada di sebuah warnet di depan lapangan bola Desa Tengah dan kemudian kami  melakukan penangkapan tersangka,"tandas Amir Sitepu.

“Saat kami lakukan introgasi, kepada tersangka, ia mengakui perbuatan nya telah melakukan pencurian di sebuah rumah di Desa Namoriam dan Hasil curian berupa HP telah dijual seharga Rp.800.000 kepada Seorang yang bernama Riski dan uang nya sudah habis untuk bermain judi. Untuk sepeda motor yang ia ambil, tersangka mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah di gadaikan ke daerah tuntugnan kepada seorang pria yang bernama Predo Ginting,”tutur Kanit Reskrim.

Lanjut Kanit menjelaskan,"Hasil dari menggadaikan sepeda motor ia dapatkan sebesar Rp 1.000.000 Rupiah, dan uang nya telah dia habiskan untuk bermain judi dan sedangkan uang korban sebesar Rp 2.000.000 Rupiah yang berada di jok sepeda motor Yamah Mio tersangka mengakui tidak ada melihatnya dan tidak mengetahuinya," jelasnya.

“Untuk Pelaku kami jerat dengan Pasal 363 KHUPidana dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara. Saat ini pelaku bersama barang bukti masi kami amankan di Polsek Pancur Batu sembari berkasnya dilimpahkan ke Jpu,”pungkas Akp Amir Sitepu,SH.

(Leo Depari) IT 

IMF Apresiasi Pertemuan Menteri Keuangan Dengan Gubernur Bank Sentral G20 ke-3 di Bali

BOGOR, IT - Dana Moneter Internasional (IMF) mengapresiasi penyelenggaraan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers & Central Bank Governors’ Meeting /FMCBG) Negara G20 ketiga di Nusa Dua, Bali, pada Jumat (15/7) lalu. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva saat diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, pada Minggu, 17 Juli 2022.

"Bu Kristalina sangat menghargai bahwa Indonesia telah sukses menjadi tuan rumah untuk G20 finance track menteri-menteri keuangan dan gubernur bank sentral yang ketiga di Bali pada situasi dunia yang sedang tidak mudah, makin menantang," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut.

Menurut Sri Mulyani, tantangan yang disampaikan tersebut antara lain adanya perang yang masih berjalan menimbulkan harga komoditas seperti pangan dan energi menjadi naik. Kenaikan harga di dua komoditas tersebut yang kemudian memacu inflasi di berbagai negara.

"Kenaikan harga komoditas seperti pangan dan energi dan ini menyebabkan inflasi di banyak negara meningkat secara tinggi, sehingga ini menjadi ancaman yang sangat nyata bagi banyak-banyak negara yang sekarang menghadapi krisis pangan dan krisis energi," imbuhnya.

Untuk itu, Sri menambahkan, peranan Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menjadi sangat penting. Hal tersebut karena dalam pertemuan dibahas mengenai bagaimana menyinkronkan kebijakan fiskal dan moneter. 

"Dalam menangani seperti krisis pangan, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan agar bisa menurunkan risiko dari perekonomian global yang sekarang ini meningkat sangat tinggi," lanjutnya.

Untuk G20 sendiri, berbagai hasil dari pembahasan dalam berbagai pertemuan akan menjadi bahan untuk nanti disampaikan pada KTT G20 November mendatang. Misalnya, untuk masalah kesehatan adanya pembentukan dana kesehatan multilateral untuk penanganan pandemi di masa depan, terutama dalam hal memperkuat kolaborasi antara keuangan dan kesehatan.

"Itu merupakan satu capaian yang bagus. Kita bicara tentang crypto currency dan regulasi mengenai digital coin ini menjadi salah satu yang bagus. Financial inclusion dan digital technology juga menjadi salah satu capaian yang sangat baik, kita bicara tentang global taxtation juga menjadi sangat impresif dalam situasi saat ini, juga mengenai sustainable finance serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, itu merupakan hasil-hasil yang dilakukan di G20," tandas Sri.

(Un/Nur) IT

Sumber : BPMI

Hindari Spekulasi-spekulasi, Polri Terus Perkuat Pembuktian Ilmiah Dalam Kasus Penembakan Brigadir J Oleh Bharada E

JAKARTA, IT - Polri terus memperkuat proses pembuktian ilmiah dalam mengusut kasus penembakan Brigadir J oleh Bharada E di rumah dinas Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo. Hal itu untuk menghindari spekulasi-spekulasi yang kebenarannya belum tentu bisa dipertanggung jawabkan. 

Terkait kasus ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus gabungan internal dan eksternal. Dalam hal ini, tim tersebut mengedepankan pendekatan Scientific Crime Investigation (SCI).

"Untuk menghindari spekulasi yang dianalogikan tanpa didukung oleh pembuktian ilmiah dan bukan orang yang expert di bidangnya justru akan memperkeruh keadaan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jakarta, Minggu 17 Juli 2022. 

Dedi pun memaparkan proses pembuktian ilmiah yang dilakukan oleh jajaran kepolisian. Dalam hal ini, pihak kedokteran forensik terus berupaya merampungkan hasil autopsi. Kemudian, laboratorium forensik tengah melakukan uji balistik dari proyektil, selongsong dan senjata api dalam peristiwa itu. 

"Di tempat kejadian perkara (TKP), pihak Inafis akan melakukan olah TKP untuk menemukan sidik jari DNA, mengukur jarak dan sudut tembakan, CCTV, Handphone dan lainnya," ujar Dedi.

Secara paralel, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri juga melakukan pemeriksan ke sejumlah saksi-saksi dan memberikan asistensi ke tim penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan. 

Dengan keseluruhan proses pembuktian ilmiah ini, kata Dedi, diharapkan fakta yang sebenarnya akan terungkap. Nantinya, Polri akan menyampaikan secara objektif dan transparan kepada masyarakat terkait dengan penanganan perkara ini. 

"Mohon bersabar dulu biar tim bekerja. Jadi nanti hasilnya akan sangat jelas dan komprehensif karena bukti yang bicara secara ilmiah dan ada kesesuaian dengan hasil pemeriksaan para saksi-saksi," tutup Dedi.

(Iksn) IT

JAM-Pidum Menyetujui Tiga Pengajuan Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan 'Restorative Justice'

JAKARTA, IT - Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana pada Jumat 15 Juli 2022 menyetujui 3 (tiga) Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ', (16/07/2022).

Ekspose dilakukan secara virtual yang dihadiri oleh JAM-Pidum Dr. Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani, S.H. M.H., Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang mengajukan permohonan restorative justice serta Kasubdit dan Kasi Wilayah di Direktorat T.P. Oharda.

Adapun 3 (tiga) berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah sebagai berikut:

Tersangka BENNY KARMIL SITEPU dari Kejaksaan Negeri Karo yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tersangka HARJONO TARIGAN dari Cabang Kejaksaan Negeri Karo di Tigabinanga yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Tersangka HENDRIK SUSILO SIMANJUNTAK dari Kejaksaan Negeri Pematangsiantar yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:

Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf; Tersangka belum pernah dihukum; Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana; Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya; Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi; Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;

Pertimbangan sosiologis; Masyarakat merespon positif.

Dalam kesempatan ini, JAM-Pidum menyampaikan bahwa Jaksa diharapkan dapat hadir dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dalam proses penegakan hukum.

“Kehadiran Jaksa dalam proses penegakan hukum sangat diharapkan karena Jaksa perlu memahami profil tersangka, profil korban, dan bagaimana membuat situasi harmonis dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar JAM-Pidum.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. 

( Red ) IT