Lakukan Sidak ke Gerai UMKM Banjarnegara, Komisi II DPRD Minta Kadin Tingkatkan Kualitas Produk

BANJAR NEGARA, IT - Komisi II DPRD Banjarnegara, melakukan aksi inspeksi mendadak terkait gerai UMKM Banjarnegara yang dikelola Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Banjarnegara, Senin (6/6/2022).

Ketua komisi II DPRD Banjarnegara, Rachmamudin mengatakan, gerai UMKM sebagai pusat oleh-oleh dan display tentu mendukung peningkatan usaha di Banjarnegara. Untuk itu, dia juga meminta Gerai UMKM Kadin tidak hanya menjual produk. Namun, katanya, juga melakukan pembinaan dan membantu UMKM Banjarnegara sampai memiliki sertifikat halal.

" Ini sangat baik, karena selama ini masalah UMKM adalah pemasaran. Adanya gerai yang ini cukup membantu UMKM dalam pemasaran. Kami juga berharap, Kadin ikut berperan aktif dalam peningkatan ekonomi di Banjarnegara,” katanya.

Sementara itu, Ketua Kadin Banjarnegara, Akhmad Fajar Mukhtarom mengatakan sebelumnya Kadin juga melakukan pendampingan para pelaku usaha UMKM. Pendampingan mulai dari pendampingan produk, kemasan, hingga foto produk, sebelum m asuk pada digital marketing. Pendampingan juga termasuk memfasilitasi pelaku usaha di Banjarnegara, untuk mendapatkan izin PIRT.

Ke depan kita juga menjalin komunikasi dengan pasar global. Sehingga, produk UMKM Banjarnegara bisa menembus pasar internasional,” katanya.

( Moh, Rudolf / AWI ) IT

Deni Indrayana Mengajak Pers, LSM Dan Tokoh Masyarakat Untuk Melawan Para Mafia Hukum Koruptif Atau Oligarki

JAKARTA, IT - Pakar Hukum Prof. Denny Indrayana, mengajak berkolaborasi secara strategis dengan LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pers untuk melawan mafia hukum yang koruptif.

Menurutnya, saat berhadapan dengan oligarki yang koruptif, menegakan keadilan adalah hal yang sangat sulit, karena mereka sudah memasang jaringan di aparat penegak hukum.

"Ada kasus yang sangat aneh dan sudah telanjang (terbuka), bagaimana KPK memproses kasus korupsi suap-menyuap terkait pajak. Penerimanya itu sudah jelas menerima uang, tapi perusahaan maupun nama yang disebutkan sebagai penyuap jangankan jadi tersangka, saksi saja tidak. ini kan luar biasa ada kasus suap menyuap. Penerima suapnya dihukum,  sedangkan pemberi suapnya tidak sama sekali tersentuh hukum," jelas Denny saat webinar bersama pers pada Senin, 6 Juni 2022.

Kasus tersebut terindikasi bahwa jaringan sang oligarki koruptif ini sudah sangat luas dan menjalar kemana-mana, jika terus berlanjut dan tidak dilaksanakan sistem hukum di Indonesia akan rusak.

Melawan oligarki bukanlah suatu hal yang mudah, pasalnya mereka memiliki akses untuk mempengaruhi aparat penegak hukum atau para pengambil keputusan yang berpengaruh dalam sistem kepemerintahan.

"Saya tidak mengatakan ini mudah. Biasanya bukan hanya mereka mengkontaminasi aparat penegak hukum, dia juga mengkontaminasi pengambil keputusan dan para elit termasuk mendukung partai untuk mendapatkan perlindungan birokrasi pemerintahan. Hal ini tentu tidak sulit melihat oligarki koruptif berkepentingan untuk memenangkan pemilihan umum dan daerah," kata mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Para oligarki memiliki benteng pertahanan yang sangat kokoh dengan berlindung di belakang para birokrasi di pemerintahan yang memiliki kebijakan dalam mengambil keputusan.

"Kita tidak bisa melakukannya dengan formal saja, kita harus melakukan pendekatan secara sosial kepada publik, meskipun tidak mudah harus juga berkolaborasi secara strategis dengan LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pers," ucapnya.

Denny yang juga menjadi bagian dari Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan Melawan Oligarki (dalam kasus Jurkani), sangat sulit ketika memberikan release kepada media di Kalimantan Selatan untuk diberitakan. Tentu dirinya paham betul tantangan yang ada di Kalimantan Selatan itu bagaimana.

"Tentu salah satunya ada resiko yang dihadapi teman-teman pers saat memuat berita yang kami sampaikan. Tidak mudah, selain dibutuhkan kecerdasan, kepiawaian, ketelitian, keberanian juga sangat dibutuhkan untuk melawan," ujarnya.

Dirinya berharap, agar masyarakat, LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Pers bisa bersatu membangun kekuatan bersama agar dapat menuntaskan Mafia Hukum yang ada di Kalimantan Selatan dan Indonesia. 

(*) IT

Lahan Milik Pemkot Pangkalpinang Diobok-obok, Satpol PP Kota Pangkalpinang Dan APH Setempat Tak Bernyali Hadapi Penambang Liar

PANGKALPINANG, IT - Belum lama berselang Tim Naga Polres Pangkalpinang menangkap pelaku Penambang Ilegal yang kerap meresahkan masyarakat di lokasi Kolong Akit, Kelurahan Semabung, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, pada Rabu, (11/5/2022), Dengan penindakan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Polres Pangkalpinang, namun rupanya belum membuat jera para pelaku tambang lainnya untuk tidak beroperasi lagi di lokasi tersebut, padahal mereka mengetahui bahwa Kota Pangkalpinang merupakan daerah "Zero Tambang". (06/06/2022).

Buktinya, saat ini masih banyaknya tambang ilegal yang berada di kota Pangkalpinang bahkan terkesan menantang atau merasa tidak takut lagi dengan aparat penegak hukum (APH) atau pihak kepolisian, ya barang disinyalir ada oknum aparat yang ikut serta dibalik penambangan tersebut.

Terpantau oleh jejaring media ini, salah satu lokasi tambang yang ada di kota Pangkalpinang yang belum tersentuh aparat di kawasan Air Mawar, dan diketahui sebagian besar lahan tersebut milik Pemerintah Kota (Pemkot)  Pangkalpinang  merupakan fasilitas kantor Balai Benih Ikan milik dinas Perikanan Kota Pangkalpinang, meskipun sebagian lainnya ada lahan milik warga setempat.

Diketahui aktifitas penambangan ilegal ini sudah berlangsung lebih dari satu tahun, dan saat ini ada belasan ponton Ti apung yang masih beraktifitas belum ada penindakan tegas oleh Aparat Kepolisian dan Satpol PP. Kota Pangkalpinang, bahkan aktifitas penambangan hampir merusak fasilitas Balai Benih Ikan milik dinas Perikanan Kota Pangkalpinang.

Pantauan jejaring media ini di lokasi Minggu, (5/6/2022) terlihat lebih dari delapan ponton apung rajuk jenis tower/gearbox  sedang bekerja menyedot pasir timah tanpa ada rasa takut dan khawatir akan ditertibkan oleh aparat.

Mirisnya dari berbagai sumber dan informasi yang berhasil dihimpun dilapangann bahwa penambangan ilegal tersebut sudah sering kali ditertibkan namun seperti disinyalir ada oknum APH dan cukong timah yang melindungi para penambang tersebut, sehingga aparat Kepolisian maupun Pol.PP kota Pangkalpinang sepertinya tak berdaya untuk memberikan tindakan tegas kepada mereka.

"Mereka sudah berkoordinasi ke instansi terkait agar kegiatan penambangan mereka ini tetap aman , dan dari pembeli timahnya juga sudah koordinasi ke Aparat dan unsur terkait lainnya hingga tidak ada yang berani menertibkan tambang dilokasi ini',ungkap AA.

AA menambahkan selain oknum APH , ada juga orang-orang yang datang ke lokasi , di lokasi ada panitia kecil yang bertugas mengatur dan menjaga agar penambangan ilegal tersebut berlangsung aman, mereka yang datang akan berhadapan dengan panitia tersebut untuk kemudian diberikan sedikit uang dan pergi dari lokasi.

" Jika ada orang yang datang ke lokasi, siapapun itu pasti akan langsung berhadapan dengan panitia yang menjaga dan melindungi penambangan tersebut, hitungan menit yang orang yang datang tersebut diberikan sedikit uang dan langsung pergi,"ujarnya.

Selain itu, persis bersebelahan dengan lahan pemkot Pangkalpinang itu terlihat ada aktivitas penambangan lain,  ada 5 (lima) ponton yang berada di lokasi tersebut, informasi dari warga setempat ponton-ponton itu disebut beraktivitas di atas lahan milik Pengusaha Maskapai Sriwijaya Air alias lahan pribadi namun tetap saja tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Sebelumnya, modus penambangan ilegal tersebut adalah untuk membangun masjid, namun belakangan hari modus itu berubah menjadi kepentingan pribadi dari beberapa orang saja.

Kastpol PP. Kota Pangkalpinang saat dihubungi redaksi melalui pesan aplikasi WhatsAppnya belum menjawab pertanyaan yang disampaikan awak media terkait apa yang akan dilakukan Pol.PP kota Pangkalpinang terhadap penambangan ilegal yang sudah merusak lahan dan fasilitas pemkot Pangkalpinang itu. 

(KBO-Babel) IT

 

Laksanakan Amanah AD-ART Organisasi, Pengurus Sekretariat KBO Babel Kunjungi Danrem 045 Garuda Jaya

PANGKAL PINANG, IT - Brigjen Tni Ujang Darwin Danrem 045/Gaya menyambut baik audiensi dengan suasana penuh keakraban, dan sekaligus silahturahmi pengurus sekretariat Kantor Berita Online Bangka Belitung (KBO Babel). Sejumlah Pengurus KBO Babel diterima langsung oleh Danrem 045/Gaya di ruangan kerjanya, Makorem 045 Garuda Jaya, Kawasan komplek perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (3/06/2022).

Kunjungan pengurus KBO Babel ini dalam rangka melaksanakan amanah anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi KBO Babel, salahsatunya membangun komunikasi dan jaringan ke semua stakeholder dan elemen-elemen lainnya dalam mendukung program nasional. Selain itu dalam AD/ART organisasi KBO Babel unsur pimpinan Forkompinda Babel merupakan Dewan Penasehat KBO Babel, seperti halnya jabatan seorang Danrem 045 Gaya bagian salah satu dari Dewan Penasehat organisasi KBO Babel yang saat ini beranggotakan 85 perusahaan media siber/online, cetak maupun elektronik.

Audiensi sekaligus silahturahmi pengurus KBO Babel dihadiri oleh Rikky Fermana selaku Penanggungjawab KBO Babel, Mayrest Kurniawan selaku Kepala Sekretariat KBO Babel, Endy Nomansyah selaku Wakil Sekretaris, serta Tim kreatif KBO Babel, dan didampingi Husien Ali Soengki (wartawan senior) mewakili Dewan Pembina KBO Babel.

"Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak Dandrem 045/Gaya yang sudah dapat menerima kami di sini, semoga dengan adanya kesempatan ini saya selaku mewakili Dewan Pembina KBO Babel, bisa menyampaikan langsung apa yang menjadi misi dan visi kami selain membangun komunikasi  dan sinergiritas  dengan TNI terkhusus kepada Korem 045/Gaya, dan juga sedikit masukan buat adik-adik kami pengurus KBO Babel agar bisa menjadi kantor media yang menaugi banyak perusahaan media harus mengedepankan sikap independen dan profesional dalam berorganisasi,  semoga dengan silahturahmi ini KBO Babel dengan Korem 045/Gaya bisa menjadi mitra yang solid untuk bersama memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini,"ungkap Husien wartawan senior di TVRI.

Danrem 045/Gaya Brigjen TNI Ujang Darwis dalam sambutnya mengucapkan  terimakasih sudah dikunjungi pengurus  KBO Babel merupakan resprentatif dari dari pewarta/wartawan tiga organisasi profesi pers yakni Himpunan Pewarta Indonesia (HPI), Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) dan Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Saya selaku Danrem sangat senang sekali atas kehadiran para rekan-rekan KBO, memang ini bukan pertemuan yang pertama, karena sebelumnya sudah pernah berjumpa juga sewaktu korem melakukan acara tempo hari dengan para jurnalis lainnya, dan saya berterimakasih  hari ini kita bisa lebih dekat dan menjaga silaturahmi yang  selama ini  sudah terjalin dengan baik,"ujar Danrem 045 Garuda Jaya.

Sebagai salah satu Dewan Penasehat KBO Babel tak lupa menitipkan pesan agar pewarta/wartawan dinaungan organisasi ini agar bisa memilah dalam menyajikan berita yang mengedepankan sikap profesional, selain berimbang agar suasana kamtibmas terus terjaga konduksif.

"Apa yang dilakukan KBO Babel sudah baik dalam membantu tugas TNI menjaga konduksifitas kamtibmas selama ini dan patut kami apresiasi kerjasama dan komunikasi"ujar Danrem. 

Diakhir audiensi KBO Babel dengan Danrem 045/Gaya didampingi Kapenrem 045/Gaya Mayor Subkhan ditutup dengan pemberian plakat cinderamata dari KBO Babel kepada  Dandrem 045/Gaya dan begitu juga dengan Dandrem 045/Gaya  memberikan plakat cinderamata kepada Kantor Berita online Bangka Belitung (KBO Babel) sebagai kenang-kenangan. 

Dengan ramahnya Danrem 045/Gaya mengajak poto bersama dengan dirinya, bahkan satu persatu pengurus KBO Babel diajak poto bersama oleh Brijen TNI Ujang Darwis pria kelahiran Palembang 

(*) IT

Sekda Provinsi Kep Babel, Naziarto Segera Panggil Dan Tegur Ervawi Kadis Pendidikan Babel Terkait Persoalan Spanduk

PANGKAL PINANG, IT - Seyogyanya seorang penjabat sekelas kepala dinas dapat memberi contoh yang baik bagi publik baik dalam tindakan dan bersikap, selain peka terhadap perkembangan sosial politik yang menjadi perhatian publik, (02/06/2022).

Namun sangat disayangkan sikap yang ditunjukkan Ervawi kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat  menunjukkan sikap yang peka dan bijak terhadap persoalan menjadi perhatian publik, bahkan terkesan menunjukkan sikap tidak hormat atau tidak menghargai keberadaan pimpinannya yang saat ini di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Kep Babel) tidak lagi dipimipin oleh seorang Gubernur dan Wakil Gubernur sejak tanggal 12 Mei 2022.

Publik mengetahui pimpinan tertinggi di Pemprov Kep Babel saat ini seorang Penjabat (Pj) Gubernur Kep Babel, dan didampingi oleh seorang Sekretaris Daerah dalam membantu tugas-tugas Pj. Gubernur yang diamanatkan oleh Presiden melalui Mentri Dalam Negeri. 

Lantas sikap seperti apa yang dinilai tidak peka atau dilakukan oleh penjabat ASN setingkat kepala dinas/badan di Dinas Pendidikan Pemprov Kep Babel? 

Pasalnya, foto mantan Gubernur dan Wakil gubernur Kep Babel Erzaldi Rosman dan Abdul Fattah dalam spanduk/banner masih terpajang di dinding depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kep Babel belum juga dicopot atau dibersihkan. 

Meskipun hal ini dianggap tidak penting, namun sangat penting bagi publik/masyarakat untuk menilai sejauh mana sikap seorang kepala dinas itu memberi contoh pendidikan sosial politik dan memahami implementasi sebuah aturan seorang ASN yang profesional dan menghormati kepimpinan selaku atasannya. 

Meskinya tidaklah  harus menunggu pimpinan setingkat diatasnya yang menegur atau hal yang kecil menjadi polemik sosial politik, sikap yang ditunjuk oleh seorang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep Babel tidak mau membersihkan/mencopot spanduk tersebut terkesan bentuk sikap arogansi atau contoh yang tidak baik bagi seseorang aparat sipil negara (ASN) dilingkungan Pemprov Kep Babel. 

Sehingga wajar saja publik pun menilai proses rekrutmen penjabat untuk kepala Dinas/Badan di Pemprov Kep Babel syarat dengan prilaku nuasa KKN sebelum Ridwan Djamaluddin dilantik sebagai Pj. Gubernur Kepulauan Babel.

"Meskipun pak Sekda sudah memberikan contoh, tapi tidak berlaku bagi kadis Pendidikan Babel,  pahamlah dia masih keluarganya kepala BKD Babel, dan Sekda pun kalah pengaruhnya," ungkap seorang ASN Pemprov Kep Babel yang meminta kepada jejaring media ini untuk merahasiakan identitasnya, Kamis (2/06/2022). 

Terpantau oleh jejaring media ini foto mantan Gubernur dan wakil gubernur dalam spanduk di dinding depan kantor Dinas Pendidikan Kep Babel masih terpajang dan belum dilepaskan/dicopot oleh jajaran Dinas Pendidikan Kep Babel. 

Jejaring media ini mengkonfirmasi langsung kepada kepala Dinas Pendidikan Kep Babel  Ervawi melalui pesan WA (whatsAppnya) untuk meminta tanggapan, namun sayangnya saat berita ini di publis tidak menjawab konfirmasi yang disampaikan jurnalis jejaring media ini.

Sementara itu, Sekda Prov Kep Babel saat dikonfirmasi terkait sikap Ervawi Kepala Dinas Pendidikan Kep Babel terkesan tidak mengindahkan atau tidak menghargai himbuan permasalahan ini menjadi perhatian masyarakat/publik mengatakan akan segera memanggil dan memberikan teguran.

"Akan dipanggil ybs. Dan ditegor secara lisan dan tertulis, terimakasih informasinya," jawab Naziarto melalui pesan WhatsAppnya.

(KBO-BABEL) IT

300 Pohon Mangrove Program Polri Peduli Penghijauan TH 2020 Dirusak Para Tambang Liar di Pantai Perepat Mati

PANGKALPINANG, IT -  Aksi nekad para penambang di wilayah kota Pangkalpinang akhir-akhir ini sudah semakin berani dan sangat meresahkan, baru saja pihak krimsus Polda Babel pagi tadi melakukan penertiban di lokasi belakang perumahan Citraland Air Itam. 

Tampaknya tak membuat ngeri dan takut bagi para koordinator tambang dan para pelaku tambang yang beroperasi di wilayah pesisir sepadan pantai Perepat Mati Air itam, Rabu (1/6/2022).

Pantauan Jejaring media ini dilapangan sore hari tampak belasan unit ponton apung yang melakukan penambangan timah ilegal menggunakan ponton TI apung dan Ti Tungau di kawasan sepadan pantai Perepat Mati Air Itam, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dilapangan  bahwa para penambang di sepadan pesisir pantai Perepat Mati tersebut adalah sebagian warga Air Itam, dan untuk hasil tambang ilegal itu sebagian besar dibeli oleh anak buah bos AT .

" Yang nambang adalah warga sekitar, dan timahnya dibeli oleh anak buahnya bos AT, ada koordinasi juga ke wartawan dan oknum anggota ," ujar DN kepada jejaring media ini.

DN juga mengatakan bahwa penambang ada menyetorkan hasil dari tambang tersebut kepada oknum wartawan dan oknum APH, namun saat ditanya siapa oknum wartawan dan oknum anggota tersebut DN memilih diam dan tak menjawab pertanyaan wartawan.

"Kalau oknum wartawan dan oknum anggotanya silahkan cari tau sendiri Pak," jawabnya singkat.

Penyelusuran jejaring media ini, bahwa lokasi beraktifitas tambang timah ilegal jenis Ti apung dan Ti Tungau di sepadan pantai Perepat Mati tersebut, diketahui adalah lokasi sepadan pesisir pantai tersebut  di tahun 2020 lalu pernah ditanami 300 bibit pohon mangrove/bakau oleh Polres Pangkalpinang, saat itu Kapolresnya adalah AKBP Iman Risdiono.

"Ini bagian dari program Polri Peduli Penghijauan. Ada 300 pohon mangrove yang kami tanam , " kata Kapolres Pangkalpinang, AKBP Iman Risdiono Septana seperti dilansir oleh sejumlah media online saat itu.

Sementara itu, AKBP Iman Risdion saat dikonfirmasi melalui pesan aplikasi WA (whatsApp), mantan Kapolres Pangkalpinang membenarkan bahwa lokasi tersebut tempat penanaman 300 pohon mangrove atau bakau program Polri peduli penghijauan.

 
Jejaring media ini meninformasikan sekaligus  mengkonfirmasi kepada Kapolres Kota Pangkalpinang AKBP Dwi Budi Murtiono terkait beraktifikasnya penambangan timah ilegal Ti apung dan Ti Tungau mengakibatkan rusaknya ratusan pohon mangrowe yang telah ditanam oleh pihak Polres Kota Pangkalpinang tahun 2020.
  
Entah tahu atau tidak adanya aktifitasnya penambangan timah ilegal dikawasan sepadan pantai Perepat Mati Air Itam tempat ditanamnya ratusan bibit pohon, AKBP Dwi Budi Murtiono hanya menjawab dengan kiriman sticker seseorang berdiri dengan membungkukkan badan dengan tertulis kata terima kasih.

Sekedar informasi, bukan rahasia umum lagi beraktifitas penambangan timah ilegal wilayah kota Pangkalpinang, jika masyarakat atau para penambang berani menambang secara ilegal tanpa rasa takut melawan aturan hukum, tentunya ada peran para cukong timah atau disebut kolektor timah yang berani membeli atau menampung hasil produksi pasir timah dari para penambangan Ti apung, dan disinyalir ada dana koordinasi yang mengalir ke oknum aparat penegak hukum (APH) setempat yang memberi jaminan keamanan dan kelancaran dalam menambang pasir timah. 

(KBO-BABEL) IT

Sidak Minyak Goreng Gabungan TNI - Polri Dan Forkopimda di Wilayah Kabupaten Ciamis

CIAMIS, IT - Personel gabungan TNI-Polri dan Instansi Pemerintah Terkait melaksanakan pengecekan harga minyak goreng di wilayah Kabupaten Ciamis. Pengecekan dilakukan di tingkat distributor dan agen hingga kios pedagang di Pasar Ciamis, pada Selasa siang (31/5/2022).

Pengecekan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0613/Ciamis Letkol Inf Wahyu Alfiyan Arisandi, bersama Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudhangkoro, dan melibatkan sejumlah personel Kodim 0613/Ciamis, Polres Ciamis, Dinas KUKMP dan Satpol PP Kabupaten Ciamis. 

Pengecekan dimulai dari Distributor CV. Tohaga Padasuka, dan Agen Banjar 2. Tidak hanya distributor dan agen, pengecekan juga dilakukan ketingkat pedagang yang berada di kios Pasar Manis Ciamis.

Pada kesempatan tersebut, Komandan Kodim 0613/Ciamis Letkol Inf Wahyu Alfiyan Arisandi, mengatakan bahwa,

"Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan harga minyak goreng curah di wilayah Kabupaten Ciamis tidak jauh dari harga yang telah ditentukan Pemerintah. Yaitu diharga Rp.14.000 per kilogram," katanya.

Lanjutnya,"Harga ditingkat distributor dan agen hingga pedagang eceran tidak jauh signifikat dari harga eceran tertinggi. Yaitu Rp.14.000 di tingkat distributor dan eceran diharga Rp.15.500 per kilogram," ungkap Dandim 0613/Ciamis didampingi oleh Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudhangkoro bersama pegawai Dinas KUKMP Kabupaten Ciamis.

Letkol Inf Wahyu Alfiyan Arisandi menuturkan bahwa,"Harga minyak goreng di wilayah Kabupaten Ciamis disebabkan beberapa faktor operasional. Seperti tambahan biaya transportasi angkut dari luar ke Ciamis dan biaya buruh bungkus untuk disuplai ke tingkat eceran," tuturnya.

"Harga ditingkat eceran tertinggi tidak terlalu signifikan. Perbedaan itu dikarenakan ada biaya transportasi dan buruh bungkus yang merupakan biaya operasional," sambung Dandim.

Wahyu menambahkan bahwa, untuk ketersediaan minyak goreng di wilayah Kabupaten Ciamis cukup aman. 

"Distribusi minyak goreng untuk wilayah Kabupaten Ciamis lancar dan membuat ketersediaan cukup aman," imbuh Letkol Inf Wahyu Alfiyan Arisandi .

Pada kesempatan tersebut turut hadir sejumlah pejabat Kodim dan Polres dalam pengecekan tersebut. Mereka diantaranya Wakapolres Ciamis Kompol Apri Rahman, Kabag Ops Kompol Nia Kurnia, Danramil 1301/Ciamis Mayor Inf M. Kodir, Kasi Propam AKP Rahmad Fanani, dan Pasi Intel Kodim 0613/Ciamis serta Plt. Kasat Lantas Polres Ciamis.

(Lili) IT