PT Pulomas Gugat Gubernur Babel, Hakim Minta Ketua HNSI Babel Jadi Mediator Perdamaian

PANGKALPINANG, IT - Sidang gugatan perdata PT Pulomas Sentosa (penggugat) terhadap Gubernur Bangka Belitung (Babel) selaku pihak tergugat sampai saat ini terus bergulir di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Babel, (10/12/2021).

Dalam persidangan kedua kalinya, Kamis (9/12/2021) di gedung PTUN Babel sedikitnya 5 orang saksi fakta yang dihadirkan oleh pihak penggugat (PT Pulomas Sentosa).

Para saksi tersebut yakni seorang nelayan Sungailiat Tomi, Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka Sahidil, dan Johan Murod selaku ketua DPD HNSI Provinsi Babel, 

Selain itu saksi lainnya yang hadir ternasuk seorang mantan pegawai PT Pulomas Sentosa Novri termasuk Direktur Eksekutif Lembaga Kelautan & Perikanan Indonesia (LKPPI) Pusat, Ayub Faidiban.
Saat persidangan siang itu, tampak sejumlah anggota kepolisian asal Bukit Intan, Kota Pangkalpinang pun turut pula hadir di ruang sidang termasuk para pengunjung lainnya 

Sidang yang dipimpin oleh ketua hakim majelis PTUN Babel, Sofyan Iskandar SH dan dua anggota majelis hakim lainnya Alfonteri Sagala SH dan Rori Yonaldi SH.

Selain itu hadir pula para penasihat hukum dari pihak penggugat, Adistiya Sunggara SH & Partner dan pengacara negara (Pengacara Gubernur Babel) asal Kejaksaan.

Dalam agenda sidang kali ini majelis hakim pun menanyakan kepada para saksi seputar kondisi alur muara Air Kantung, Sungailiat, Kabupaten beberapa tahun lalu hingga kondisi terkini yang .dikerjakan oleh PT Pulomas Sentosa.

Seorang saksi fakta, Johan Murod pun sempat pula mendapat pertanyaan dari majelis hakim terkait perannya selaku ketua DPD HNSI Babel. 

Bahkan ketua majelis hakim pun (Sofyan Iskandar) pun mempertanyakan kenapa Johan Murod tak ada upaya melakukan penyelesaian persoalan antara PT Pulomas Sentosa dengan Gubernur Babel hingga persoalan alur muara kini mesti berujung kepada gugatan di PTUN Babel.

"Kenapa tidak melakukan upaya penyelesaian persoalan ini, terlebih saudara kan ketua DPD Himpunan Nelayan..ya coba selesaikan permasalahan antara dua belah pihak ini," kata Sofyan (ketua majelis hakim) di hadapan Johan Murod (saksi fakta) saat sidang berlangsung.

Pernyataan ketua majelis hakim ini pun mengingatkan Johan Murod agar sedapat mungkin dapat menyelesaikan gugatan PT Pulomas Sentosa dengan Gubernur Babel dengan cara berdamai.

"Dalam perkara gugatan ini nantinya ada yang pihak menang dan ada yang kalah. Jelas nantinya menimbulkan efek negatif terhadap kepentingan pihak yang kalah. Jadi coba upayakan penyelesaian tersebut secara baik-baik," kata ketua majelis hakim.

Mendengar pernyataan ketua majelis hakim saat itu, Johan Murod pun mengiyakan terkait pihak HNSI Provinsi Babel agar dapat mengupayakan jalan penyelesaian secara damai.

Sementara itu, saksi fakta lainnya ketua LKPI Pusat, Ayub Faidiban di hadapan majelis hakim saat sidang berlangsung dirinya mengaku jika kegiatan PT Pulomas Sentosa dalam melaksanakan pekerjaan pengerukan (pendalaman) alur muara Air Kantung, Sungailiat, Bangka dinilai sudah berjalan maksimal.

Tak cuma itu, bahkan dirinya pun memberikan apresiasi terhadap PT Pulomas Sentosa yang dianggapnya telah peduli terhadap nasib para nelayan di daerah setempat. Namun sebaliknya ia justru merasa bingung lantaran belakangan ini baru diketahuinya ada pihak lain (Primkopal Lanal Babel) yang melakukan pekerjaan pendalaman alur muara Air Kantung, Sungailiat.

"Setahu saya pihak mereka (Primkopal Lanal Babel -- red) kan tidak memiliki ijin untuk kegiatan itu. Lantas bagaimana hal ini bisa terjadi?," kata Ayub saat persidangan.

Usai mendengarkan keterangan para saksi fakta ini, ketua majelis hakim pun menutup persidangan sore itu dan mengagendakan sidang lanjutan pada pekan mendatang.

Sidang kali ini berlangsung dari siang hingga berakhir menjelang sore. Meski begitu, belasan nelayan dari berbagai lingkungan di Kecamatan Sungailiat saat itu terlihat hadir mendatangi gedung PTUN Babel kendati perwakilan nelayan ini hanya berada di halaman gedung PTUN Babel.

Seorang nelayan asal lingkungan Nelayan II Sungailiat, Imron (53) mengaku jika sampai saat ini kondisi alur muara Air Kantung Sungailiat makin mengalami pendangkalan sehingga kondisi ini pun dianggapnya sangatlah menghambatnya mencari ikan di laut ketika perahu miliknya melintasi alur muara setempat.

"Ya sampai sekarang kondisi alur muara itu masihlah dangkal sehingga saya dan para nelayan kesulitan saat hendak melaut," ungkap Imron saat ditemui tim media ini siang itu di lingkungan gedung PTUN Babel.

Hal serupa diungkapkan pula oleh nelayan lainnya asal Sungailiat, Anwar (57). Bahkan Anwar sendiri meyakini jika PT Pulomas Sentosa masih mampu menyelesaikan pekerjaan pendalaman alur muara Air Kantung, Sungailiat.

Bahkan baik Imron maupun Anwar termasuk nelayan lainnya atau perwakilan nelayan mendatangi gedung PTUN Babel sampai saat ini masih berharap agar PT Pulomas Sentosa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan kegiatan pengerukan alur muara setempat.

  
"Kami berharap Pulomas bisa bekerja lagi. Jadi alur muara bisa dilalui perahu atau kapal-kapal nelayan," ucap perwakilan nelayan ini serempak. 

(Rikky Fermana/Tim KBO Babel) IT

Para Tokoh Masyarakat Karimun Dan Kundur Minta Putra Asli Daerah Ditempatkan di Jajaran Direksi PT Timah Tbk

KARIMUN, IT - Keinginan Persatuan Karyawan Timah (PKT) Organisasi Serikat Pekerja salah satu perusahaan tambang PT Timah Tbk dalam memperjuangkan agar diberikan kesempatan mayoritas  kepada putra terbaik asli daerah  untuk menjawab tantangan dan mengatasi persoalan 'License To Operate' yang dihadapi oleh anak perusahaan PT Inalum agar Program Kerja Perusahaan dalam mengexploitasi pasir timah di wilayah IUP berjalan sesuai rencana dan mencapai target kerja yang optimal ,(10/12/2021). 

Baru-baru ini Ahmad Tarmizi Ketua Umum (Ketum) Persatuan Karyawan Timah (PKT) mewakili pengurus dan anggotanya memberikan pernyataan melalui tulisannya yang di muat di beberapa Media Online dan Cetak, Daerah maupun Nasional termasuk Media ini.

Ketua PKT ini menyampaikan aspirasi secara terbuka yang ditujukan kepada para pemegang saham perusahaan tambang PT Timah Tbk agar seyogyanya minta jajaran direksi di anak perusahaan PT Inalum  mayoritas diberikan kesempatan kepada  putra terbaik asli daerah.

Apa yang menjadi pandangan Ahmad Tarmizi Ketum PKT melalui tulisan di media mendapatkan apresiasi dan tanggapan yang positif dari tokoh masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung dan Riau.

"Pernyataan tersebut patut kita acungi jempol, sikap seperti inilah yang sebenarnya yang harus di tunjukkan oleh para karyawan di Perusahaan milik Publik dan Negara, agar sama-sama memberikan dampak yang bermanfaat kepada masyarakat setempat, dengan begitu harapan dan keinginan masyarakat pesisir dan nelayan di wilayah operasi PT TIMAH  Tbk dapat terakomodir dan direalisasikan sama-sama memberi keuntungan yang saling menopang antara dua kepentingan," ungkap mereka.

Menurut pandangan mereka,"Tentunya perusahaan dapat melaksanakan proses bisnisnya dan masyarakat pesisir serta nelayan juga tetap melakukan aktifitas dengan saling bersinergi, hal ini dikarenakan tampuk pimpinan PT TIMAH  ke depan berasal dari putra terbaik asli daerah kepulauan Bangka dan Kepulauan Riau lebih memahami untuk menjawab tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh anak perusahaan Inalum ini."kata mereka.

 
Pernyataan yang disampaikan oleh organisasi serikat pekerja PKT ini mendapat tanggapan dan apresiasi yang baik dari Zaizulfikar salah satu tokoh masyarakat Karimun yang juga anggota DPRD Karimun.

Zaizulfikar Anggota DRPD Kabupaten Karimun dapil IV (Tebing,Meral dan Meral Barat) dan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Karimun, dan diketahui dapil Tebing adalah wilayah IUP operasi PT TIMAH Tbk di Karimun Kepri.

Menurutnya,"Direksi PT TIMAH sudah selayaknya orang Kepri yang tau wilayah dan adat Resam, dan Resam adalah prinsip-prinsip adat yang di susun oleh penguasa melayu, budaya tempatan dan sekitarnya," ujar tokoh masyarakat Kepri yang akrab di sapa bang Boy, Kamis (09/12/2021). 

Hal senada juga disampaikan tokoh masyarakat Karimun lainnya, yaitu Datuk Azman Zainal Panglima Besar  Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Laskar Melayu Serumpun Provinsi Kepulauan Riau. Dan Azman Zainal di angkat menjadi  Panglima Besar  Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Laskar Melayu Serumpun Provinsi Kepulauan Riau, lantaran lantang dan kerasnya menyuarakan memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil dan kecintaan  terhadap masyarakat karimun. Terkait dengan aspirasi dari organisasi serikat PKT agar jajaran direksi PT Timah Tbk mayoritas putra terbaik asli daerah, Datuk Panglima Besar  Laskar Melayu Kepri sangat setuju dan mendukung atas pernyataan sikap dari Ketum PKT.

"Saya bersedia diajak berdialog dan memberikan pemikiran sebagai bentuk dukungan moral untuk kemajuan Kabupaten Karimun khususnya karyawan Timah yang memang 90 % nya adalah putra-putri asli dari kabupaten Karimun, jika perusahaan tidak pandai membaca dan menyerap aspirasi masyarakat setempat tentu dampak negatif sudah pasti berimbas kelangsungan  perusahaan melaksanakan kegiatan  di wilayah operasi exploitasi, jadi usulan tersebut kami sangat setuju sekali dan siap mendukung," ungkap Azman. 

Selain itu, tanggapan lainnya datang dari Zulkaryanto tokoh pemuda Tanjung Batu, dan Tanjung Batu merupakan kota kecamatan yang daerahnya di dalam wilayah operasi PT TIMAH Tbk di Kepulauan Riau.

"Saya mendukung sekali, dan memang sudah seharusnya putra asli daerah ditempat untuk menduduki posisi direksi, bukannya tempatan menjadi penonton didaerahnya sendiri rasenye tak nyambung saja orang lain/luar yang lebih  memahami kultur masyarakat setempat diberi jabatan direksi sehingga itulah banyak terjadi hal-hal yang menjadi hambatan bagi perusahaan atau hal tak diingini terjadi"ungkap tokoh pemuda Kepri ini yang akrab  disapa bang Yayak kepada jejaring media ini. 

Senada diungkapkan juga dari  Azmi tokoh Pemuda Kundur  Ketua Karang Taruna desa Gemuruh (Kundur Barat) desa yang mengapit Kantor PT TIMAH Tbk kundur di Wilayah operasi Kepri dan Riau.

"Bagus ni harus kita dukung, untuk kesejahteraan masyarkat gemuruh, jelas setuju, anak tempatan bise lebih mudah dapat kerje di Timah terutama khusus orang kampong kite, yang paling penting jangan sudah duduk lupe pulak dengan kite," ucapnya dengan logat daerah.

Lanjutnya, "Kami dukunglah kamipun mudah komunikas, hal sama juga di sampaikan Bang Dani tokoh Pemuda, tokoh nelayan pesisir Sawang yang juga pernah menjabat ketua beberapa LSM di kundur : Sangat-sangat mendukung dan setuju sekali direksi di Kantor pusat orang Bangka, jadi kite berharap pejabat timah di Kundur ini pun juga harusnya putra asli Kundur atau Kepri tapi kite juge tak boleh mengenyampingkan keahlian atau kompetensi karyawan, dan jujur saat ini kami sulit sekali komunikasi dengan karyawan-karyawan timah karne info yang kami terime bidang Humas sudah tak ade lagi, ke depan kami minta harusnya di bentuk bidang Humas supaya kami mudah untuk berkonsultasi dan komunikasi supaya timah mengetahui kehendak masyarakat setempat sehingga dapat bekerja dengan optimal dan masyarkat juga terakomodir," pungkasnya. 

(KBO Babel) IT

Kapolri Resmi Lantik 44 Eks KPK, Kapolri : 'Kita Perkuat Komitmen dan Kebijakan Pemerintah Antikorupsi!'

JAKARTA, IT - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik 44 orang eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di institusi Polri. Hal itu dilakukan bertepatan dengan momentum Hari Antikorupsi se-Dunia.

 
Dalam kesempatan tersebut, Sigit menekankan kepada 44 orang itu untuk ikut berperan aktif memperkuat komitmen Pemerintah Indonesia dalam rangka menciptakan budaya antikorupsi dengan tujuan untuk mendukung  pertumbuhan perekonomian Indonesia.

"Selamat bergabung. Kita perkuat komitmen dan kebijakan Pemerintah dalam rangka menciptakan iklim, budaya, ekosistem antikorupsi. Sehingga iklim investasi, APBN yang digunakan dan seluruh rangkaian kebijakan dalam rangka mendukung dan mengembalikan pertumbuhan perekonomian Indonesia betul-betul bisa terlaksana dengan baik," kata Sigit dalam amanatnya di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).

Mantan Kapolda Banten ini menyebut, kehadiran 44 orang tersebut juga memperkuat organisasi Polri yang terus berkomitmen dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 

Semangat itu, kata Sigit Juga sejalan dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar penegakan hukum. Melainkan, harus menyentuh pada hal yang bersifat fundamental untuk menyelesaikan akar permasalahan.

"Dan ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden pada saat pelaksanaan Hakordia tadi pagi, dimana beliau sampaikan pemberantasan korupsi tidak hanya masalah penegakan hukum. Namun harus lebih menyentuh pada hal yang bersifat fundamental menyelesaikan akar-akar permasalahan. Karena itu sangat penting diperkuat divisi pencegahan dalam pemberantasan korupsi," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki 44 orang itu, Sigit optimis bahwa, kedepannya akan semakin memperkuat institusi Polri dalam rangka pemberantasan praktik korupsi di Indonesia.

 
"Tentunya dengan kehadiran seluruh rekan-rekan dengan rekam jejak rekan-rekan yang saya tidak ragukan lagi, saya yakin rekan-rekan akan memperkuat organisasi Polri dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi," ucap Sigit.

Sigit menekankan, saat ini, Indonesia sedang menghadapi posisi sulit lantaran harus mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Oleh karenanya, Ia menegaskan kepada 44 orang itu untuk bersama-sama mengawal penggunaan APBN agar tepat sasaran dan mengurangi risiko terjadinya kebocoran. 

Lebih dalam, Sigit juga meminta kepada mereka untuk sama-sama menciptakan iklim investasi dengan tujuan memberikan kepastian bagi para investor dari dalam maupun luar negeri.

 
"Di Indonesia kita tahu indeks persepsi korupsi Indonesia menurun dari peringkat 85 menjadi 102. Ini menjadi tantangan kita semua, khususnya Polri untuk  perbaiki indeks persepsi korupsi ini.  Kami yakin dengan bergabungnya rekan-rekan, bahwa indeks persepsi korupsi akan bisa kita perbaiki," tutur Sigit.

Karenanya, Sigit menyampaikan dibutuhkan peran dari 44 orang tersebut untuk melakukan perubahan mindset, memberikan pendampingan, melakukan upaya pencegahan, penangkalan dan bila diperlukan ikut membantu melakukan kerjasama hubungan internasional dalam rangka melaksanakan tracing recovery asset.

 
"Saat ini kita sedang lakukan perubahan terhadap Dittipidkor Bareskrim Polri yang akan kita jadikan Kortas (Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Sehingga didalamnya berdiri divisi-divisi lengkap mulai dari pencegahan, kerjasama sampai dengan penindakan," ujar Sigit.

Disisi lain, Sigit memaparkan bahwa, perekrutan 44 eks pegawai KPK ini telah dilakukan secara cermat dan berhati-hati dengan memerhatikan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga ke depan, tidak akan menimbulkan permasalahan hukum.

"Polri," dipastikan Sigit, "Telah menyelesaikan proses pengangkatan khusus menjadi pegawai ASN di lingkungan Polri sesuai dengan prosedur dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan," tandasnya.

Bahkan terkait perekrutan ini, Sigit memastikan, Polri telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan berbagai instansi terkait yaitu Kemensetneg RI, Kemenpan-RB RI, Kemenkum HAM RI, MK, MA, BKN, dan para ahli di bidang administrasi dan tata negara.

"Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dalam proses pengangkatan ini sebagai wujud semangat antikorupsi," tutup Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

(*) IT

Tim DVI Mabes Polri Kembali Identifikasi 7 (Tujuh) Jenazah Korban Semeru di RSUD dr.Haryoto, Lumajang

LUMAJANG, IT - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri, Rabu siang (8/12/2021) kembali menyampaikan 7 hasil identifikasi Jenazah korban bencana alam Awan Panas Guguran (APG) Gunung Semeru, di RSUD dr. Haryoto Lumajang. 

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyampaikan, hari ini telah menerima 3 jenazah dan 1 body part.

 
"Kami sampaikan kemarin malam tim DVI telah menerima 1 body part dan hari ini tim DVI Polri telah menerima 3 jenazah sehingga sampai hari ini ada 34 jenazah yang telah diterima oleh tim DVI, untuk selanjutnya akan dilakukan proses identifikasi," tandasnya.

Sebelumnya Kombes Pol Ahmad Ramadhan juga menyampaikan sudah 10 jenazah yang teridentifikasi. Untuk hari ini tim DVI Polri telah berhasil  melakukan proses identifikasi dan hasilnya adalah 7 jenazah  dapat teridentifikasi.

 
"7 jenazah ini rinciannya adalah 3 jenazah perempuan dan 4 jenazah laki-laki, kemudian kami sampaikan secara keseluruhan sampai hari ini sudah 17 jenazah, dari 34 dengan rincian 33 jenazah dan satu body part," tambahnya. 

"Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media, bahwa proses ini dapat terbantu lebih cepat berkat pihak keluarga yang menyerahkan data-data ataupun ciri-ciri, atau menunjukkan ciri-ciri yang lebih pas untuk korban. Seperti tahi lalat, tato, atau ciri-ciri khusus dari bagian-bagian jenazah yang telah disampaikan kepada tim," paparnya Kabag Penum Mabes Polri.

Sementara, Kabid Dokkes Polda Jatim Kombes Pol Erwin Zainul Hakim kembali mengumumkan data jenazah yang berhasil teridentifikasi, diantaranya. 
11. Mani, usia 60 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat desa Curah kobokan. 
12. Zakira Talita Salsabila, usia 4 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat desa Curah Kobokan. 
13. Ani Tri Hartini, usia 23 tahun, Jenis kelamin perempuan, alamat Curah Kobokan. 
14. Dwi Santoso, usia 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Sumberejo. 
15. Mustofa, usia 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Kebonagung, Sumberwuluh, Candipuro. 
16. Budi Cahyono, usia 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Wono Cepoko Ayu. 
17. Didik Aprianto, usia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Sriti Pronojiwo.

"Mudah-mudahan ke depan melalui data-data yang lebih berkualitas, baik informasi antemortem, kita berharap identitas daripada seluruh korban segera bisa diungkap," ucap Kabid Dokkes Polda Jatim. 

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko juga menambahkan, dalam rangka upaya operasi kemanusiaan ini, Polda Jatim menambah kekuatan dengan menambah personil, 3 unit anjing pelacak atau K9 untuk membanti proses pencarian korban. 

"Polda Jatim menambah personil untuk mem-backup dan bekerja sama dengan teman-teman dari TNI, Basarnas maupun dari BNPB, antara lain adalah selain hari ini kami menambah 3 tim atau 3 unit K9, untuk mendukung Operasi pencarian yang ada di daerah Pronojiwo dan Candi Puro," kata Kabid Humas.

Lanjut Kombes Gatot mengatakan. Polda Jatim juga sudah menurunkan 14 alat berat untuk nanti bergabung dengan rekan-rekan dari BNPB untuk mendukung operasi dalam mengevakuasi korban maupun pembersihan lokasi yang terdampak.

"Sudah diturunkan juga tim backup dari Pus Inafis kemudian dari tim trauma healing baik dari Mabes maupun dari Polda Jatim, untuk ditempatkan di beberapa posko pengungsian," jelasnya. 

Tim DVI Mabes Polri juga mendapat bantuan berupa satu buah kontainer pendingin untuk menyimpan jenazah korban Semeru. 

Perlu di ketahui, saat ini tim DVI Polri juga telah membuka nomer Hotline untuk pengaduan masyarakat atau keluarga korban erupsi gunung Semeru dengan nomor ponsel atau WhatsApp, 085 33533 0033.

(*) IT

Rakernas II SMSI, Budiman Sudjatmiko Tawarkan SMSI Kerjasama Dengan Bukit Algoritma

JAKARTA, IT - Budiman Sudjatmiko selaku inisiator Bukit Algoritma menjadi pembicara tentang masa depan dan revolusi teknologi media di hadapan ratusan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang berlangsung di The Jayakarta Hotel, Jakarta, Rabu (8/12/2021). 

Dalam kesempatan ini, Budiman Sudjatmiko menawarkan SMSI untuk bisa bekerjasama dengan Bukit Algoritma yang sedang digagasnya. 

Menurut Budiman, perkembangan ke depan, media massa digital dalam bentuk tulisan akan mulai tergantikan oleh konsep media audio visual bahkan berbasis imajinasi.

 
Dikatakan Ketua Pelaksana Kiniku Bintang Raya KSO, bahwa visi bisnis di era transformasi digital kedepan ialah era revolusi digital dan bio fisik.

“Bukit Algoritma sudah menyiapkan untuk merespon era transformasi digital dan transformasi bio fisik itu. Di sana akan menjadi sebuah tempat mengembangkan seluruh imajinasi, inovasi dan kreativitas terutama anak-anak muda, scientist dan technolog, dan pebisnis, khususnya pebisnis scientist,” kata Budiman melalui paparannya.

Ketua Gerakan Inovator 4.0 Indonesia ini menjelaskan, ada banyak perubahan dalam kehidupan manusia sehari-harinya. Dari perubahan itu, harus tahu cara bagaimana meresponnya.

Menurutnya, ada 3 jenis teknologi yang akan memacu perubahan besar-besaran dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi, komunikasi, hunian, pertambangan, dan manufaktur.

Pertama ialah era transformasi digital. Disana ada 2 jenis rekayasa, yaitu rekayasa informasi dan persepsi, Kedua ialah era Internet of Things (IoT). Dan ketiga ialah era Internet of Everything.

 
“Di era IoT, jam tanganmu ialah doktermu. Di era IoT, khususnya brand computer interface, kaca matamu adalah universitasmu. Dan di era Internet of Everything, tubuhmu ialah rumah sakitmu. Era transformasi revolusi 4.0 akan mengubah segala fungsi yang sebelumnya tak terpikirkan oleh kita,” ungkap Budiman Sudjatmiko.

Perkembangan teknologi di tahun 2025 diprediksi bisa menghilangkan sebanyak 83 jenis pekerjaan, baik pekerjaan fisik, rutin, dan berbahaya. Pekerjaan itu akan diganti 95 juta jenis pekerjaan baru, yaitu pekerjaan imajinatif, pekerjan inovatif, dan pekerjaan kreatif.

“Jika pada tahun 2025 anak kita tidak imajinatif hanya kerjanya suruh menulis dan menerima telpon, maka tahun 2025 tak akan dapat kerjaan. Karena robot menulis lebih cepat dan tepat. Sampai tahun 2045 akan banyak perombakan sistem ekonomi, pendidikan dan budaya, kesehatan, berbangsa dan bernegara,” ujar Budiman.

Budiman juga membahas soal teknologi Metaverse, yaitu alam gaib digital. Meta sebagai bukti adanya alam lain secara digital. 

“Ke depan kita akan mampu hadir atau menghadirkan sosok kita sendiri dalam dimensi lain. Kita akan bisa berbicara dengan diri kita sendiri yang berusia lebih muda 25 tahun atau usia 70 tahun. Kita bisa berbicara dengan Ki Hajar Dewantara, semua karena teknologi," jelas Politisi PDIP ini. 

"Manusia ke depan punya dua sisi, ada sisi fisik dan sisi virtual dirinya. KPOP nanti bisa hadir di gedung pertunjukan di Seoul, tapi karena Covid, dia bikin pertunjukan tiga dimensi di ruang sini. Kita bisa nonton dan bisa merasakan seolah hadir disana," imbuhnya.

Dijelaskan juga soal aset digital yang tidak kalah dengan aset fisik. Kepemilikan ruang 3 dimensi, dimana masing-masing punya avatar.

"Ada lagi yang kemaren lalu terjual Rp 9,34 miliar. Kapal mewah, kapal virtual, kapalnya gak ada secara fisik, tapi orang bisa mengunjungi dan memanfaatkan fasilitas di situ," ungkapnya lagi.

"Bisa pasang iklan di ruangan itu. Ketika banyak orang berkunjung ke ruangan itu, anda bisa pasang iklan, bisa jual ruangan. Makanya, kita harus merespon itu,” tegas Mantan Aktivis 98 itu. 

Bukit Algoritma akan menyediakan tempat dan menuju kepada teknologi tersebut, dengan didukung oleh koperasi sebagai jejaring untuk menjadi ekosistem yang membeli dan berinovasi kepada inovasi teknologi rekayasa persepsi, rekayasa biologi, dan rekayasa atomic. 

“Digital itu ada di tengah. Ada 3 dampak dan peluang, baik secara sosial, ekonomi, budaya, Pendidikan, dan lainnya. Ini akan melanda seluruh manusia di dunia ini,” pungkasnya.

Lebih jauh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, gerakan Inovator 4.0 disebutnya bisa menjadi solusi kongkret dalam menjawab tantangan zaman yang berubah sangat cepat dan makin dinamis.

Merespon sosialisasi dan ajakan kerjasama dari Budiman Sudjatmiko, Ketua Umum SMSI Firdaus, mengaku siap untuk menjembatani para anggota SMSI untuk bisa bekerjasama dengan Bukit Algoritma.

(*) IT

Anton Charliyan Apresiasi Penegasan Irwasum Polri Sentil Kasatwil Agar 'Angkat Telepon Wartawan!'

JAKARTA, IT – Mantan Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Purn. DR. Drs. H. Anton Charliyan, M.P.K.N., mendukung dan apresiasi penuh pernyataan dari Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Agung Budi Maryoto, yang menyentil para Kapolres dan jajarannya agar mengangkat telpon dari wartawan yang sedang mencari informasi mengenai sesuatu berita yang viral di wilayah hukumnya masing-masing, Senin (6/12/2021).

Menurut Anton, sebaiknya para Kapolda dan kapolres tidak lepas dari tanggung jawab dalam sebuah pemberitaan, apalagi terhadap pemberitaan yang menyangkut masalah Tugas Kepolisian, sehingga jangan sampai mengabaikan panggilan atau telpon dari wartawan yang ingin memperoleh sebuah informasi.

Maka dari itu, Irwasum Mabes Polri baru-baru ini menyampaikan, agar kepala satuan Wilayah (Kasatwil) Polri di daerah melayani setiap wartawan yg ingin menkonfirmasi berita yang tentunya sangat urgent makanya harus telepon langsung kasatwil bukan malah mengabaikannya.

Mengutip pernyataan dari Irwasum Mabes Polri tersebut, Anton menambahkan “Intinya Kepala Satwil, harus mau mengangkat telpon dari para wartawan, jangan sampai berita tersebut kalau tidak dikonfirmasi atau tidak di antisipasi malah jadi viral. Kalau viral yang baik ya tidak apa-apa, tapi kalau viral yang negatif akan menjadikan citra dan wibawa Institusi jatuh,” tuturnya.

Sebagai mantan Kapolda Jabar Anton Charliyan mengaku di era informasi ini pernyataan dari Irwasum Polri tersebut sangat relevan untuk mengingatkan kembali para Kasatwil , agar para Pimpinan Polri di tingkat manapun tidak alergi dengan wartawan, Apalagi saat ini sebagaimana kita ketahui bersama, abad Informasi, segala sesuatu banyak ditentukan oleh opini, dimana garda terdepan yang paling menentukan arah opini tersebut adalah Media, disamping Medsos yang lain seperti FB, IG, Twiter, WA Group dll.

Anton Charliyan yang juga menjadi Pimpinan Umum dan juga Pembina di berbagai media daerah maupun Nasional dan juga sebagai seorang Senior di Kepolisian Menghimbau agar para Kapolda dan Kapolres untuk pandai-pandai menjaga opini dan citra baik Polri, karena jika Kapolda dan Kapolres tidak pandai menjaga opini, dampaknya akan sangat fatal, untuk Institusi Polri ini.

Rating Polri saja sangat ditentukan oleh Opini tidak hanya semata-mata oleh kinerja yang Baik. Adapun Salah satu tujuan yang dimaksud oleh Irwasum : Kalau ditelpon oleh wartawan agar tidak alergi untuk mengangkat telpon tsb,” adalah sebagai antisipasi agar opini tersebut tidak berkembang menjadi opini liar sehingga dengan adanya jawaban langsung dari Kasatwil atau Kasatker, berarti ada satu keterangan yang berimbang sebagai counter opini yang kredible, sehingga apa yang disampaikan oleh Irwasum Polri merupakan sesuatu yang sangat baik untuk Polri sendiri, tentunya untuk mensukseskan Program PRESISI Kapolri.

Anton juga mengungkapkan jika program Kapolri dan Wakapolri terkait Program “Visit Media”, bahwa salah satu yang harus dikunjungi oleh Kasatwil sekarang itu, adalah Media bukan ormas-ormas rusuh, kenapa..? Karena memang saat ini media sudah menjadi The 4st ( four st ) power in the State (kekuatan ke empat dalam Negara), selain Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif.

Sehingga kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Kapolri, Wakapolri dan Irwasum Polri, menyangkut Visit Media dan Kasatwil / Kasatker harus angkat telpon wartawan, merupakan sebuah kebijakan Polri yang luar biasa dan sangat tepat,” artinya institusi Polri sadar betul akan kekuatan media saat ini dan mengindikasikan bahwa salah satu komunitas yang harus dirangkul dan dijadikan mitra utama untuk membangun opini positif Polri adalah Media.

“Bahkan kadang – kadang ya, maaf saja kalau kita mau jujur, jika seandainya ada satu Institusi yang kerjanya kurang Maximal, tapi mampu menciptakan suatu opini atau berita yg Wah dan bagus, hasilnya malah bisa jadi Luar biasa. Apalagi jika Polri sbg satu Institusi yg Sudah bekerja dengan baik, ya sudah pasti beritanya juga akan lebih baik dan lebih Wah lagi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, “Sebetulnya banyak sekali hal-hal yang sudah dikerjakan dengan baik oleh Polri, tapi belum semua dapat terangkat di media, akan tetapi hanya satu kejelekan yang dilakukan oleh oknum Polisi dapat menjadi berita viral di masyarakat yang langsung menjatuhkan Institusi. Padahal kerja keras Polri yang luar biasa selama ini, baik mengenai Pelayanan yang non stop 24 jam tanpa mengenal hari libur, Tugas-tugas kemanusiaan dalam menolong dan melayani masyarakat di jalanan, harus selalu siap datang ke TKP jam berapa pun juga dalam kondisi apapun juga, tidak peduli hujan, banjir ,bahkan gunung meletuspun harus selalu siap, harus senantiasa sabar ketika ada masyarakat yang memaki-maki, senantiasa sabar juga dalam menghadapi Unras2 yang anarkis, Berjibaku melawan Teroris dan lain-lain. Nah kerja keras seperti ini dianggap biasa-biasa saja oleh masyarakat padahal memerlukan dedikasi dan pengorbanan extra dari seluruh anggota, yang kemudian hancur hanya gara-gara satu kesalahan Oknum yang berbuat tercela. Makanya dengan adanya kemitraan dan kerjasama dengan Media mudah-mudahan dapat mengangkat dengan maximal perjuangan anggota polri dilapangan yg sudah bekerja keras dan berdarah-darah, serta bisa membuka mata masyarakat akan tugas Polisi yang sangat luar biasa tersebut,” paparnya.

Anton yang kini hanya seorang Purnawirawan Pati Polri ini menegaskan, walaupun dirinya sudah Purna tapi tugas dan kewajibannya sebagai Bhayangkara tidak pernah Purna, dirinya ingin tetap berjuang, walaupun hanya dibelakang layar dengan cara yang lain. Ia menegaskan bahwa masyarakat harus tau, sesungguhnya masih banyak Polisi yang lebih baik daripada oknum yang merusak dan bermasalah.

” Div Humas Polri harus mampu menggali dan mengangkatnya kehadapan Publik dan salah satu cara terbaik adalah yakni dengan bekerja sama dan bermitra dengan Media yang sudah ada, karena Polri tidak punya media yang kuat untuk mempublikasikan kinerja dan program-program unggulannya sehingga harmonisasi antara Polri dengan media setiap saat harus terus semakin ditingkatkan dan hal ini harus terwujud mulai dari daerah sampai pusat, jika perlu bisa diikat dengan semacam MoU dengan media-media yang khusus sebagai Mitra Polri secara berkala dan berjenjang sebagai salah satu penguatan kinerja Div humas Polri. Untuk itu Div Humas Polri agar segera Tanggap dalam menjabarkan statment-statemen yang sudah disampaikan para Pejabat Teras Polri tersebut demi kebaikkan kita bersama untuk menjaga Kondusifitas Bangsa dan Negara,” jelasnya.

Anton yang juga pernah jadi Kapoda Sulselbar menyampaikan ketika ditanya reporter bagaimana jika ada Kapolda atau Kapolres yang tetap tidak mau mengangkat telpon dari wartawan ??? Hal tersebut menurutnya mengesankan seperti ada apa-apanya.

“Pandangan awak media seakan-akan ada indikasi sesuatu yang di sembunyikan oleh Kasatwil yang tidak ingin diketahui oleh publik, akan tetapi sekalipun juga misalnya ada suatu kekeliruan, sebaiknya tetap di jawab dengan mengedepankan fakta-fakta dan data yang bisa diterima publik, jangan malah dihindari, sehingga jangan sampai menjadi opini liar yang negatif, yang akan merusak citra Polri di masyarakat yang akhirnya jadi noda hitam bagi Institusi, hanya gara-gara para Kapolda dan Kapolres yg terkesan menutup diri tidak bisa memberikan jawaban yang pas. Karena jika ada berita jelek/negatif untuk Polri, biasanya sangat susah untuk dibendung alias full viral,” terangnya.

Anton berharap dengan adanya penegasan dari Irwasum dan Wakapolri tersebut jangan sampai ada lagi cerita. ” Media tidak diterima oleh Kasatwil, kalo hal itu terjadi silahkan saja awak media laporkan kepada Irwasum, Wakapolri dan Propam ,” tutupnya.

(Revandi Antoni/ KBO Babel) IT                                              

Disinyalir Sarat Kejanggalan, Lelang Proyek Pembangunan Basement Gedung Rektorat UBB Dibidik Kejati

BANGKA, IT - Proyek pembangunan gedung Rektorat Universitas Bangka Belitung (UBB) disinyallr sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal tersebut terindikasi diduga justru  dari awal proses lelang hingga akhir pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, (06/12/2021).

Informasi yang berhasil dihimpun tim jejaring media ini di lapangan serta narasumber dipercaya menyebutkan jika dalam pelaksanaan tender paket pekerjaan proyek senilai Rp 2.285.618.895,32 atau senilai Rp 2,2 Milyar lebih ini diduga sarat kejanggalan.

Hal itu antara lain diketahui, jika sumber daya manusia (SDM) pengadaan barang/jasa tidak berkedudukan di UKBU-UKBU sebagaimana dimaksud berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, SDM pengadaan barang/jasa yang ditunjuk dberdasarkan kedekatan dengan oknum Pokja Pemilihan yang berkedudukan di UKPBJ tetapi di Dinas yang tidak memiliki tupoksi pengadaan barang/jasa.

Selain itu informasi lain pun menyebutkan terkait proses pelaksanaan tender paket proyek Basement Gedung Rektorat UBB ini pun jika 7 dari 8 peserta yang memasukan penawaran gugur dengan alasan yang sama yaitu tidak melampirkan surat dukungan dari distributor aluminium profile sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan.

Hal ini sebagaimana artinya diduga telah terjadi penambahan persyaratan yang diskriminatif dan tidak objektif dengan maksud dan tujuan untuk memenangkan salah satu perusahaan yang memang 'dijagokan' (CV Prisma Jaya) oleh oknum terkait.

Indikasi lainnya pun yakni soal penetapan CV Prisma Jaya dengan harga penawaran yang hanya selisih Rp 5.000.000,00,- dari nilai HPS sehingga mengindikasikan adanya dugaan pengaturan harga serta mengindikasikan adanya kebocoran nilai satuan pada paket pekerjaan tersebut. 
.
Hal ini pun diduga tak menutup kemungkinan dokumen penawaran dibuat oleh oknum Pokja itu sendiri dengan sedemikian rupa. Bahkan indikasi lain pun diketahui jika Pokja Pemilihan/PPK menetapkan persyaratan teknis surat dukungan dari distributor alumunium profile yang termasuk di dalam pekerjaan minor adalah persyaratan yang diskriminatif dan tidak objektif terbukti dengan digugurkannya semua peserta pada paket pekerjaan itu dengan persyaratan yang dimaksud.

Bahkan, diduga pekerjaan minor yang terpasang di proyek Basement Gedung Rektorat UBB tidak sesuai dengan spesifikasi teknis penawaran.

Pokja Pemilihan/PPK diketahui langsung maupun tidak langsung terindikasi mengendalikan atau menjalankan badan usaha peserta, serta terindikasi adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan atau terjadi pengaturan bersama sehingga hal ini disinyalir kental mengandung unsur KKN antara peserta, Pokja Pemilihan, UKPBJ dan atau pihak lain yang terlibat dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta.

Terkait pelaksanaan lelang proyek pembangunan Basement Gedung Rektorat UBB diduga bermasalah  menurut keterangan nara sumber jejaring media ini pun menyebutkan pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (Kejati Babel) sempat memanggil pihak-pihak terkait guna dimintai keterangan.

Sayangnya PPK Proyek Pembangunan Basement Gesung Rektorat UBB, Yudi belum berhasil dimintai keterangan terkait pelaksanaan lelang proyek tersebut yang diduga sarat akan KKN, bahkan tim media ini sempat mendatangi gedung Rektorat UBB yang terletak di lingkungan Desa Balun Ijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Senin (6/12/2021) siang guna mencoba menemui Yudi temasuk Humas Rektorat UBB, Agus saat itu sayangnya tak berada di tempat.

Pantauan tim jejaring media ini di lokasi gedung Rektorat UBB, Senin (6/12/2021) siang.  Gedung tersebut dibangun di kawasan kampus setempat atau tepatnya di bagian paling depan atau tak jauh dari pos Sekuriti pintu masuk kampus. Gedung Rektorat ini dibangun berlantai dua. Bagian lantai bawah gedung Rektorat ini disebut Basement.

"Kalau ruangan yang dibawah itu Basement Rektorat UBB. Itu digunakan untuk para pegawai Rektorat UBB," kata seorang petugas Sekuriti saat ditemui di halaman luar depan gedung Rektorat UBB siang itu.

Sejauh ini pun tim jejaring media ini masih berupaya mencoba mengkonfirmasi ke intansi Kejati Babel termasuk pihak perusahaan (CV Prisma Jaya) dan pihak-pihak terkait guna dikonfirmasi terkait hal serupa hingga berita ini pun akhirnya diterbitkan. 

(Tim KBO Babel) IT