PKH Disabilitas Dinsos Kab.Bekasi Tak Jelas, Desa Satria Jaya : 'Kenapa Begitu Lamban Respon Pemkab Bekasi Pada Disabilitas?'

KABUPATEN BEKASI, IT - Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Harapan yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indone­sia telah melaksanakan PKH.Program Perlindungan  Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga harapan, terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KH didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan  pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi,perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun.

Bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga

1. Reguler          : Rp.     550.000,- / keluarga / tahun
2. PKH AKSES  : Rp. 1.000.000,- / keluarga / tahun

B. Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH

1. Ibu hamil                  : Rp. 2.400.000,-
2. Anak usia dini          : Rp. 2.400.000,-
3. SD                            : Rp.    900.000,-
4. SMP                         : Rp. 1.500.000,-
5. SMA                         : Rp. 2.000.000,-
6. Disabilitas berat       : Rp. 2.400.000,-
7. Lanjut usia               : Rp. 2.400.000,-

Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga.

Namun apa jadinya bila didalam kepengurusan pendaftaran dari para KPM di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi terkesan lamban dan bertele-tele serta tidak responsif sehingga menimbulkan berbagai macam kekecewaan, protes, sumpah serapah serta dugaan miring bernada sumbang terhadap kinerja para pemangku jabatan di Dinas Sosial Kabupaten Bekasi khususnya dan Kementerian Sosial umumnya yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial.

Hal tersebut di dapati Awak Media pada para penderita Disabilitas di Desa Satria Jaya Kabupaten Bekasi, dimana para Orang Tua penderita Disabilitas berat mengeluhkan terkait pendaftaran yang selain lamban juga bertele-tele serta tak kunjung terdaftar, dari banyaknya para orang tua yang mendaftarkan salah satunya yakni Ibu Kurnia warga Peum Graha Prima dimana dalam kurun waktu satu tahun empat bulan sejak didaftarkan hingga sampai saat inipun tak terrealisasi sebagai KPM.

"Saya sudah mendaftarkan anak saya yang Disabilitas untuk mendapatkan bantuan PKH Disabilitas melalui Kantor Desa Satria Jaya dari Tanggal 23 juni 2020 sampai saat ini tidak ada jawaban, sudah kurang lebih satu tahun empat bulanlah kalau dihitung sampai sekarang, jadi engga jelas Pemerintah ini ada apa tidak bantuan itu, kalau dari Desa bilang ada tapi sampai sekarang..Tongseng,"ucapnya seraya menunjukan jari angka nol.

"Kalau memang ada tapi tidak disampaikan apalagi situasi pandemi Civid-19 ini, itu harus ditindak, apalagi Presiden Jokowi bilang mau menindak Oknum yang menyalahgunakan uang negara untuk rakyat, Presiden Jokowi harus buktikan dong, sekarang Mensosnya Ibu Risma lagi yang terkenal setreng sama bawahannya, tapi mana buktinya, di Desa Satria Jaya banyak para penderita Disabilitas tapi sampai saat ini ditambah situasi sekarang PPKM tidak ada bantuan baik dari Pemkab Bekasi, Provinsi apalagi Pusat...gak jelas," tandasnya menggerutu.

Kades Satria Jaya saat di hubungi Awak Media pada (29/10/2021) pagi mengatakan memang tidak ada bantuan PKH untuk Disabilitas kendati ia telah menandatangani surat pengajuan untuk itu. terkait akan hal itu Kades Satria Jaya Astra Razan mengarahkan Awak Media untuk mendapatkan keterangan dari Abdul Hamid Haris selaku Kasi Pelayanan yang juga menangani dan mengetahui jelas masalah tersebut.

Kasi Pelayanan Desa Satria Jaya, Abdul Hamid Haris

Dalam wawancara Awak Media dengan Kasi Pelayanan Desa Satria Jaya, Abdul Hamid Haris terkait permasalahan pendaftaran PKH Disabilitas (29/10/2021) siang di ruang kerjanya mengatakan.

"Jadi Pemerintahan Desa ini bekerja sesuai dengan aturan, kita sebagai pelayan masyarakat ..untuk pelayanan-pelayanan kita selalu menyiapkan data-data atau surat pengantar ke yang bersangkutan mau untuk di bawa ke Kecamatan, mau dibawa untuk ke Kabupaten...nah terkait masalah Julius Caesar memang data di kami itu dari tahun 2020 sudah masuk, mengajukan bantuan untuk Disabilitas anak yaitu disekitaran tanggal 23 Juni tahun 2020 berarti sudah setahun empat bulan, jadi kami memberikan surat itu.. merekomendasikan kepada yang bersangkutan untuk dibantu..dibawa ke Kecamatan lalu ke Kabupaten..Desa hanya mengeluarkan surat itu, memang mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah penderita Disabilitas," ungkap Abdul Hamid Haris.
 
Disinggung tentang lama proses yang memakan waktu satu tahun lebih dan tak kunjung terrealisasi serta tak ada jawaban sampai saat ini, Kasi pelayanan Desa Satria Jaya mengemukakan.

"Nah itu yang menjadi banyak kendala di kita, lagi-lagi kita ini sebagai pelayan masyarakat, apabila ada warga yang berurusan dengan yang lebih tinggi (Pejabat-Red) Kecamatan atau di Pemda yang susah di respon tetep Desa-desa juga yang di salahin yang akan di kejar, jadi terkait lama atau tidaknya kami sih hanya bertugas menyampaikan saja, bukan kami yang memutuskan disana, jadi kewenangannya bukan di Desa, jadi ketentuan untuk cepat atau lambatnya bukan di Desa, tapi Desa selalu melayani apabila ada masyarakat yang minta bantuan," tandasnya.

Lebih lanjut Abdul Hamid Haris menjelaskan," Kita juga bingung nih..kenapa sampai begitu lambannya respon dari Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk kasus Disabilitas ini, berarti di Dinas Sosial ini kita bingung juga kenapa surat ini lama diresponnya, entah kendala dimana saya juga tidak tahu..nanti silahkan langsung ditanyakan ke yang lebih tinggi lagi,"jelasnya.

Desa Satria Jaya berharap Pemkab Bekasi dapat bekerja secara optimal dengan cepat dan tepat agar dapat melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bekasi yang lebih diutamakan dengan baik dan memuaskan sehingga tidak menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja para ASN di lingkungan Pemkab Bekasi.

"Kalau dikita, semua berharap setiap usulan masyarakat, kebutuhan masyarakat yang sudah kita.. kewenangan Desa sudah kita keluarkan itu mudah-mudahan direspon lebih cepat, tidak seperti menunggu tahunan begini, jadi baru cuma satu usulan saja untuk Disabilitas saja bisa sampai satu tahun tidak direspon, jadi nanti bagaimana usulan-usulan kita yang selanjutnya untuk masyarakat kalau tidak di respon... bagaimana ini.. pemerintahan tidak bisa berjalan optimal, jadi kita yang dibawah sebagai pemerintahan Desa yang di salahkan masyarakat.. dianggapnya kita engga bisa kerja.. padahal kita sudah menyampaikan apa yang sudah menjadi kewajiban kami, untuk kita kami berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi agar lebih cepat merespon terutama untuk masyarakat yang memang membutuhkan bantuan dari Pemkab Bekasi "pungkasnya.

(Joggie) IT

Urban Development Luncurkan Platform Transportasi Dan Shopping Online 'Urban Development Moda'

BEKASI, IT - Ditengah pandemi yang melanda dunia dewasa ini, urban terus berkarya untuk memberi sumbangsih kepada masyarakat dengan meluncurkan Platform Transportasi dan Shopping berbasis digital "Urban Development Moda", (28.10/2021).

Kepada sejumlah awak media founder CEO Urban Development, Stefanus Rocky Laloan mengatakan bahwa, "Saya berharap Platform Transportasi Online ini akan memberi dampak positif kepada berbagai lapisan masyarakat,"ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Andreas Siahaan sebagai patner Urban Development dalam Platform Transportasi Online menambahkan bahwa, "Untuk meningkatkan ekonomi rakyat dengan melalui bisnis berbasis digital," imbuhnya.

Lebih lanjut Rocky dan Andreas mengungkapkan lebih detil terkait beerbagai keunggulan dari Platform Transportasi berbasis digital yang di luncurkan oleh Urban Development.

"Masyarakat perlu mengetahui lebih detil keunggulan dari Produk dari Urban Development dalam Platform Transportasi Online, sehingga dapat langsung merasakan kemudahan-kemudahan yang kami terapkan dalam Transportasi berbasis digital produk kami," ungkap mereka.

"Pertama bisa di download di aplikasi playstore, kedua Masyarakat dapat menjadi mitra kerja bisnis kita, ketiga Jangkauan luas seluruh Nusantara, keempat Masyarakat dapat menggunakan system aplikasi seperti ojek, car, kurir, food, shopping mart, cleaning service, loundry, pulsa, token listrik, dan kelima Masyarakat dapat berbelanja secara online, seperti skin care, rokok, beras , air mineral, gula dan lain-lain di market shoping kita dengan harga yang cukup murah," papar Rocky dan Andreas.

Di akhir sesi wawancara Rocky dan Andreas mengatakan semoga Platform Transportasi dan Shoping Online ini dapat membantu kelancaran aktifitas perekonomian masyarakat di tengah pandemi.

(*) IT

Ridwan Kamil Lantik Akhmad Marjuki Sebagai Wakil Bupati Bekasi di Gedung Sate, Kota Bandung

BANDUNG, IT - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Akhmad Marjuki sebagai Wakil Bupati Bekasi di Gedung Sate, Kota Bandung pada Rabu (27/10/2021). Ia akan mengisi posisi wakil bupati untuk periode 2017 - 2022.

"Pelantikan ini menindaklanjuti surat dari Kemendagri tertanggal 21 Oktober 2021 yang memerintahkan kami selaku wakil pemerintah pusat untuk melakukan pelantikan wakil Bupati Bekasi," ujar Ridwan Kamil dalam sambutannya.

Sebelumnya, posisi kepala daerah di Bekasi diisi oleh Pj Bupati Dani Ramdan per tanggal 22 Juli 2021. Penunjukkan Dani menyusul meninggalnya Bupati Eka Supria Atmaja yang meninggal karena Covid-19 pada 11 Juli 2021.

Sepeninggalnya Eka, kekosongan kepala daerah di Bekasi sempat terjadi. Pasalnya, Eka yang semula menjadi wakil bupati, naik menjadi bupati usai pasangannya di Pilkada Neneng Hasanah Yasin tersandung kasus korupsi.

Sedianya, DPRD Bekasi sempat menggelar pemilihan Wakil Bupati Bekasi dengan dua calon di Cikarang Pusat pada 18 Maret 2020 lalu.

Hasilnya Akhmad Marjuki terpilih sebagai Wakil Bupati Bekasi dengan perolehan 40 suara, sedangkan calon lainnya Tuty Norcholifah Yasin tidak mendapat suara sama sekali.

Melihat runtutan kejadian, ujar Ridwan Kamil, Kemendagri pun mengarahkan agar DPRD Bekasi melakukan rapat paripurna agar Akhmad Marjuki yang dilantik sebagai wakil bupati definitif, bisa menjadi bupati definitif.

"Saya mendengar 9 kepala dinas kosong, mobil ini tanpa mesin. Mesin ada tapi banyak bocor-bocor oleh karena itu pak Marjuki harus segera lakukan konsolidasi. Walau berakhir di 2021 pak Marzuki harus punya karya yang akan diingat masyarakat kabupaten Bekasi," ucapnya.

Selain itu, Kang Emil juga berpesan agar Marjuki bisa menjaga integritas, turun ke masyarakat lahir dan batin, kemudian menjadi panglima pengendalian COVID-19 di Bekasi. 

"Saya titip pak Marjuki untuk menjaga integritas, karena banyak kepala daerah yang berguguran karena benteng pertama yang bocor," pungkas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

(Red) IT

Kepala Stasiun Bumi Bakamla RI Babel Letkol Leonardi Hilman : 'Bakamla Babel Besar Karena Media'

PANGKALPINANG, IT - Keberadaan media massa atau pegiat Pers berperan penting dalam kehidupan masyarakat selain sebagai salah satu pilar demokrasi di negara Indonesia. Bahkan diakui oleh Letkol (Bakamla) Leonardi Hilman SE MT kini menjabat sebagai Kepala Stasiun Bumi Bangka Belitung Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI jika peran Pers pun saat ini sangatlah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat maupun pemerintahan daerah ternasuk intansi Bakamla RI Bangka Belitung (Babel).

"Bakamla Babel besar karena media. Jadi peran media massa atau Pers itu sangatlah penting termasuk bagi pihak Bakamla RI," kata Leonardi di hadapan para pengurus Yayasan Media Bersatu Bangka Belitung (YMBBB) di sela-sela kunjungannya ke Kantor Berita Online Bangka Belitung (KBO Babel) di kawasan Jalan Pulau Bangka Ruko Citra Square, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Senin (25/10/2021) siang.

Dalam dialog bersama para pengurus YMBBB, diantaranya hadir Rikky Fermana S.IP, C.Me Penanggung Jawab KBO Babel dan Ryan Augusta Prakasa S.Sos selaku Sekretaris KBO Babel (Ketua YMBBB) termasuk dua orang pengurus lainnya, Enji Wakil Sekretaris KBO Babel dan Revandi Koordinator Roperter KBO Babel.

Leonardi pun tak menampik jika awal keberadaan Stasiun Bumi Bakamla RI di Babel hanya sebagian saja masyarakat Babel yang mengetahui, bahkan sampai saat ini pun menurutnya ada pula masyarakat belum mengetahui perihal tupoksi dari intansi Bakamla RI Babel ini.

'Oleh karenanya kami berharap para pegiat media massa atau Pers di Bangka Belitung dapat saling bersinergi dengan pihak Bakamla RI Bangka Belitung," ungkap mantan Protokoler Bakamla RI pusat ini.

Sementara itu Rikky Fermana dalam kesempatan itu dirinya menyambut baik kunjungan pimpinan intansi Stasiun Bumi Bakamlah RI Babel bersama anggotanya mengunjungi KBO Babel. 

"Keluarga besar KBO Babel pun merasa senang dan bangga telah dikunjungi oleh pihak Bakamla RI Babel. Ini suatu kehormatan yang besar bagi kami para insan Pers," kata Rikky di sela-sela dialog yang digelar di meeting room KBO Babel saat itu.

Bahkan Ketua Himpunan Pewarta Indonesia (HPI) Babel ini pun menegaskan jika pihaknya sampai saat ini tetap komitmen dalam melaksanakan tufoksi sebagai pegiat media massa, serta siap bersinergi dengan pihak Bakamla RI Babel termasuk intansi atau lembaga pemerintah lainnnya di daerah Babel. 

(Sumber : Tim KBO Babel) IT

TNI Gelar Latihan YTP 100/PS, Berikan Pembekalan Hukum Ham Dan Hukum Humaniter Pada Prajurit di Kab.Simalungun

SUMUT, IT - Tim Hukum YTP Raider 100/PS bertempat di daerah persiapan (DP) serangan melaksanakan pembekalan Hukum Ham dan Hukum Humaniter kepada seluruh prajurit YTP Raider 100/PS di daerah latihan Dolok Panribuan,Kabupaten Simalungun Provinsi Sumut. Sabtu (23/10/2021).

Kegiatan dimaksud agar para prajurit YTP Raider 100/PS mengerti dan memahami hukum dalam melaksanakan kegiatan baik didaerah aman maupun didaerah pertempuran, sehingga setiap prajurit patuh terhadap aturan yang berlaku.

Selain itu Tim Hukum juga membagikan kartu Saku/pocket card ROE, yg berisi tentang larangan dan keharusan yg dilakukan oleh prajurit YTP Raider 100/PS dalam pertempuran.

Dalam latihan YTP Raider 100/PS, tim hukum bertugas mendampingi Peleton POM dalam penjemputan tawanan perang, dengan tujuan untuk memastikan bahwa tawanan perang tersebut diperlakukan secara manusiawi sehingga tidak melanggar hukum humaniter.

Kegiatan dilaksanakan dengan prosedur kesehatan yang ketat.

(Pendi) IT

Resmi Ditahan 21 hari, Ini Sederet Pertimbangan Yang Meringankan Brigadir NP Dalam Persidangan

KOTA SERANG, IT - Meski Brigadir NP resmi ditahan selama 21 hari gara-gara membanting mahasiswa saat unjuk rasa di depan kantor Pemkab Tangerang, rupanya ada kinerja baik yang selama ini telah ia lakukan untuk masyarakat,(23/10/2021).

Ia juga langsung mengakui perbuatannya dan langsung meminta maaf kepada korban dan orang tuanya secara langsung didepan publik atas kekhilafan dirinya saat bertugas. NP juga telah menyesali perbuatannya dan kooperatif dalam pemeriksaan.

Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga mengatakan, Brigadir NP telah menjadi anggota Polri aktif selama 12 tahun dan telah menunjukkan loyalitasnya sebagai abdi negara.

“Brigadir NP selama 12 tahun berdinas tidak pernah dihukum baik, disiplin, kode etik profesi Polri juga sangsi pidana," kata Shinto Silitonga, Sabtu (23/10).

Lanjutnya, "Ia juga aktif dalam pengungkapan kasus-kasus yang menjadi atensi publik seperti street crime, kasus pembunuhan bahkan pengungkapan kasus narkoba,".imbuhnya.

Shinto Silitonga juga menyampaikan beberapa penghargaan yang pernah diraih Brigadir NP.

"Ada 5 penghargaan yang didapat Brigadir NP, 3 penghargaan yang diberikan oleh Kapolda Banten yaitu berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di area truck PT indorama ventures Indonesia di desa Cihuni kecamatan Pagedangan kabupaten Tangerang, penghargaan atas dedikasi dan kinerjanya ungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu sebanyak 1,051 kg ekstasi sebanyak 88,9 gram dan ungkap kasus pembobolan ATM BRI serta atas dedikasi dan kinerjanya berhasil mengungkap tindak pidana curas yang terjadi di SPBU rest area km 43 A kecamatan Balaraja toko emas permata Tangerang dan pembuatan senjata api ilegal," papar Shinto Silitonga.

"Sedangkan penghargaan yang diberikan oleh Kapolres yaitu karena Brigadir NP telah berhasil mengungkap perkara pencurian dengan kekerasan dan berhasil mengungkap perkara pencurian dengan pemberatan terhadap senjata api milik anggota polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP," ungkap Shinto Silitonga.

Selain itu, lanjut Shinto Silitonga, bintara Polisi itu juga memiliki istri dan anak yang harus ia nafkahi. Brigadir NP juga disebut-sebut masih berusia muda, sehingga kariernya di Kepolisian masih panjang.

“Brigadir NP memiliki istri dengan tiga orang anak dan menjadi tulang punggung keluarga. Brigadir NP masih relatif muda,” tandas Shinto Silitonga.

(*) IT

Danbrigif 19/Khatulistiwa Buka Pralatma Kekar Malindo 44-AB/2021 di Lapangan Apel Mayonif Raider 641/Beruang

KOTA SINGKAWANG, IT - Komandan Brigade Infanteri (Danbrigif) 19/Khatulistiwa, Kolonel Inf Fikri Ferdian, S.Sos., M.M., membuka Pra Latihan Bersama (Pralatma) Kekar Malindo 44-AB/2021 di Lapangan Apel Mayonif Raider 641/Beruang Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Sabtu (23/10/2021).

Pralatma Kekar Malindo 44-AB/2021 diikuti oleh satu Kompi dari Yonif R 641/Bru. Mereka akan melaksanakan latihan menjelang latihan bersama dengan Tentara Diraja Malaysia yang direncanakan akan berlangsung bulan depan di Kuching, Malaysia.

Danbrigif 19/KH, Kolonel Inf Fikri Ferdian, S.Sos., M.M., saat membuka latihan menjelaskan, Pralatma ini adalah latihan penyiapan menjelang latihan bersama dengan Tentara Angkatan Darat Malaysia.

"Latihan bersama Kekar Malindo 44AB/2021 akan dibuka pada tanggal 23 November 2021 di Kamp Sriaman, Kuching, Malaysia," jelasnya.

Kolonel Fikri Ferdian menegaskan, Yonif R 641/Bru terpilih oleh Kasad untuk mengikuti Latihan Kekar Malindo tahun ini. Untuk itu, latihan ini mengandung konsekuensi harus dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh.

"Kalian harus bisa tampil baik seperti apa yang sudah ditunjukkan kemarin di Baturaja. Tidak ada yang berat kalau kita lakukan secara bersama-sama," tegasnya kepada para Prajurit peserta latihan.

Ia menyampaikan, latihan bersama nantinya menitikberatkan untuk membangun friendship atau pertemanan. Saling membangun citra angkatan masing-masing dan yang lebih luas lagi membangun citra positif negara.

"Kesempatan ini gunakan sebaik-baiknya untuk menambah pengalaman kalian termasuk membangun citra positif TNI Angkatan Darat," pesannya mengakhiri.

(Dbl) IT