Gelar Kanjeng Pangeran Gibran Rakabuming Widuronagoro Diberikan Oleh Raja Paku Buwono XIII Hangabehi Pada Walikota Solo di Istana Keraton.

JAWA TENGAH, IT - Keraton Kasunanan Surakarta memberikan gelar bangsawan kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Gelar Kanjeng Pangeran Gibran Rakabuming Widuronagoro itu diberikan langsung oleh Raja Paku Buwono XIII Hangabehi di Istana Keraton.

Pemberian gelar bangsawan kepada putra sulung Presiden Jokowi itu berlangsung scara spontan. Ia mampir ke keraton setelah meninjau kegiatan vaksinasi massal yang digelar pihak Keraton Kasunanan Surakata di komplek pagelaran keraton pada Senin, (20/09/2021).

Usai meninjau kegiatan vaksinasi, Gibran dan permaisuri raja Keraton Kasunanan Surakarta GKR Paku Buwono serta sentana dalem langsung berjalan menuju Kori Kamandungan untuk masuk ke komplek istana keraton. Saat masuk ke dalam keraton, Gibran masih mengenakan seragam tugas Satpol PP yang dipakai sejak pagi tadi.

Setelah melakukan pertemuan dengan Sinuhun Paku Buwono XIII, kemudian Gibran tampak keluar dari dalam keraton. Ia masih terlihat didampingi oleh pemaisuri raja GKR Paku Buwono. Usai keluar, ia pun tampak mengabadikan momen berfoto dengan para prajurit keraton yang mengenakan busana kebesarannya.

Pengageng Parentah Keraton Kasunan Surakarta KGPH Dipokusumo mengatakan dalam pertemuan dengan Sinuhun Paku Buwono XIII, Gibran juga mendapatkan gelar dari keluarga Keraton Kasunanan Surakarta. Gelar bangsawan yang diberikan kepada Wali Kota Solo adalah Kanjeng Pangeran Gibran Rakabuming Widuronagoro.

“Beliau mendapatkan gelar dari keluarga keraton. Jadi keraton itu punya tata cara adat tradisi di mana beliau-beliau yang memiliki suatu kedudukan, pengaruh dan sebagainya, salah satunya pejabat wali kota ini mendapat gelar dari Sinuhun. Asmane (namanya) Kanjeng Pangeran Gibran Rakabuming Widuronagoro,” kata dia di Keraton Kasunanan Surakarta, Senin, 20 September 2021.

Lantas ketika disinggung mengenai arti dari gelar tersebut, ia menjelaskan widuro memiliki arti sebagai panutan. Ia pun berharap nama gelar yang diberikan oleh Sinuhun Paku Buwono XIII itu bisa melekat dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

“Nama beliau itu semoga bisa melekat dengan mas wali yang tentu saja bisa mengayomi, ngayemi kepada masyarakat. Intinya begitu,” jelasnya.

Pemberian gelar itu dilakukan tidak dengan upacara adat, namun hanya dalam pertemuan biasa. Sinuhun memberikan gelar bangsawan kepada putra sulung Presiden Jokowi itu di utara Bangsal Parasdyo. Rencana pemberian gelar itu telah dilakukan sejak lama, hanya saja gelar baru diberikan ketika Gibran mengunjungi keraton.

“Yang memberikan Sinuhun langsung. Kalau renca apemberian gelar itu sudah lama, jadi ini kira-kira bagaimana ada kesempatan maka diagemi. Lha ini kok ada kesempatan untuk memberikan gelar itu” ujarnya.

Sementara itu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raja mengaku suatu kehormatan mendapatkan gelar bangsawan dari Keraton Kasunanan Surakarta. Dalam pemberian gelar itu, ia pun berkesempatan bisa bertemu dengan Sinuhun Paku Buwono XIII.

“Itu suatu kehormatan untuk saya, terima kasih, tadi juga sempat bertemu sebentar dengan Sinuhun. Alhamdulillah Sinuhun memberikan arahan kepada saya, jadi beliau berharap kawasan keraton ini bisa lebih tertata lagi dan beliau mempercayakan penataan itu ke saya,” ungkapnya.

(Tri) IT

Pangdam XII/Tpr Dampingi Koorsahli Kasad Kunjungi Satgas Garuda Batalyon Gerak Cepat (BGC) XXXIX-C/MONUSCO

WALUNGU, IT - Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad bersama Asops Kasad Mayjen TNI Eka Wiharsa mendampingi Koorsahli Kasad, Letjen TNI Wisnoe Prasetja Boedi mengunjungi Satgas Garuda Batalyon Gerak Cepat (BGC) XXXIX-C/MONUSCO pada hari Jum"at (17/09) di Republik Demokratik Kongo, (18/09/2021).

Kedatangan ketiga Jenderal ini disambut dengan Tarian Kolaborasi Budaya Indonesia yang dibawakan oleh para Prajurit Satgas Garuda Batalyon Gerak Cepat (BGC) XXXIX-C/MONUSCO. Tarian ini mewakili beberapa provinsi yang ada di Indonesia diantaranya, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Riau, Sumatera, dan Bali.

Dalam keterangannya Koorsahli Kasad mengatakan,"Kunjungan kali ini adalah dalam rangka kegiatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satgas Garuda Batalyon Gerak Cepat (BGC) XXXIX-C/MONUSCO beserta seluruh Prajurit Satgas," terang Letjen TNI Wisnoe Prasetja Boedi.

Selanjutnya, Koorsahli Kasad beserta rombongan menuju Ruangan Soedirman Camp untuk menerima paparan tentang Satgas yang disampaikan oleh Komandan Satgas Garuda Batalyon Gerak Cepat (BGC) XXXIX-C/MONUSCO Kolonel Inf Sandi Kamidianto tentang situasi dan kondisi seluruh Prajurit, Alutsista TNI, pencapaian-pencapaian yang sudah diraih selama menjalankan misi. Paparan diikuti oleh COB yang berada di Bendera dan Shabunda melalui virtual.

Dansatgas (BGC) XXXIX-C/MONUSCO Kolonel Inf Sandi Kamidianto menyampaikan bahwa, "Para Prajurit yang terpilih ini merupakan prajurit yang tangguh dan penuh semangat, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagai prajurit Garuda," ungkapnya.

Kemudian kegiatan Koorsahli Kasad beserta rombongan melaksanakan tatap muka dan pengarahan kepada seluruh Prajurit Satgas Garuda Batalyon Gerak Cepat (BGC) XXXIX-C/MONUSCO yang berada di Lapangan Pancasila.

Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menegaskan kepada personel Satgas agar selalu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meluaskan hati untuk terus beribadah, karena hanya kepada-Nya lah kita berserah diri dan mendapatkan kekuatan.

"Jangan lengah, tingkatkan kewaspadaan dan profesionalisme karena setiap saat tugas selalu menanti, menghadapi berbagai macam tantangan tugas yang diemban," tegas Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad.

Lebih lanjut Pangdam XII/Tpr berpesan agar setiap pelaksanaan tugas harus berdasar pada Standard Operating Procedure (SOP) dan Rules of Engagement (ROE), sehingga tidak ada langkah inisiatif dalam menangani krisis umum tanpa prosedur.

"Kecuali inisiatif dan tindakan keamanan internal satuan, atau pembelaan diri tehadap ancaman langsung, yang itupun harus eksplisit di dalam protap satuan," pesannya.

Kegiatan diakhiri dengan pemberian dukungan alat olahraga dari Pangdam XII/Tpr, foto bersama, pengecekan Alutsista TNI, dan melaksanakan Sholat Jumat di Masjid Al Jihad COB Walungu.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Asops Kodam XII/Tpr Kolonel Inf Asep Sukarna, Athan RI di Pretoria Kolonel Laut (E) Rolly Stephanus Rore, Pabandya LN Spaban VII/Sopsad Letkol Inf Zamril, dan Pabandya Matops Spaban V Sopsad Letkol Inf Mustamin. 

(Pendi) IT

Putri Hijab Indonesia Top 5 Dan Putri Persahabatan Putri Hijab Indonesia 2020 Apresiasi Vaksinasi di PRSU Medan Helvetia

MEDAN, IT - Putri Hijab Indonesia 2020 Top 5 Dan Putri Persahabatan Putri Hijab 2020 Rahayu Pratiwi didampingi Kapolsek Medan Helvetia Kompol Pardamean Hutahaean.SH.SIK. MH, blusukan mengunjungi Vaksin Merdeka yang dilaksanakan jajaran Polrestabes Medan khususnya Polsek Medan Helvetia yang digelar di PRSU Medan Helvetia Jalan Gatot Subroto kelurahan Sei Sekambing CII kecamatan Medan Helvetia.Sabtu (18/09/2021).

Putri Hijab Indonesia Rahayu Pratiwi sengaja datang untuk memotivasi masyarakat yang ikut dalam kegiatan vaksinasi.Kedatangan Rahayu Pratiwi ini pun sontak membuat kaget para peserta vaksin yang ada di lokasi PRSU Medan Helvetia.

"Assallammuallaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera buat kita semua, Halo semua dimanapun berada, Alhamdullillah hari ini Rahayu telah selesai meninjau vaksinasi merdeka vaksinasi massal dosis 1(satu) yang di selenggarakan Polsek Medan Helvetia, selain meninjau dan menanyakan masyarakat langsung di petik langsung dari masyarakat, begitu antusias yang begitu patuh akan protokoler untuk memutus mata ranti covid -19,"ungkap Putri Hijab Indonesia dalam penyampaiannya.

Lanjutnya,"Untuk teman - teman dimana pun berada yang belum terdaftar vaksinasi silahkan daftar segera dan untuk teman - teman yang berada khususnya di Medan Helvetia, silahkan untuk mengikuti vaksin dosis 1(satu), pokoknya vaksinasi halal, terpercaya dan menyehatkan, putuskan mata rantai Covid -19 bersama vaksinasi,"ucapnya memotivasi.

"Dan saya mohon do'anya dari Bapak - bapak dan ibu - ibu, dibulan oktober tahun ini, saya akan mengikuti dan menjadi Delegasi Indonesia - Asia For International Youth Leader SYMPOSIUM EXPO DUBAI 2021, Terimakasih, Wasallammuallaikum warahmatullahi wabarakatuh,"tutup Putri Hijab Indonesia, Rahayu Pratiwi akhiri penyampaian motivasi dan dukungannya terkait Program Pemerintah dalam memvaksinasi masyarakat.

(*) IT 

Tinjau Vaksinasi Massal di Pasar Induk Lau Chi, Panglima TNI dan Kapolri Dorong Jajarannya Beserta Pemda Untuk Raih Target Vaksinasi Warga

MEDAN, IT - Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, SIP, bersama Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta Pangdam I/BB dan Kapoldasu untuk membantu 23 pemerintah daerah di Sumatera Utara mengejar target percepatan vaksinasi guna mewujudkan Herd Immunity di masyarakat.

Hal ini disampaikan Panglima TNI bersama Kapolri melalui Vicon dengan jajaran TNI-Polri se Sumatera Utara di sela peninjauan vaksinasi massal di Pasar Induk Lau Chi, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Jumat (17/9/2021). 

"Dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, 10 di antaranya sudah di atas 30% bahkan ada yang mencapai 80% untuk dosis I dan II. Namun ada daerah lainnya perlu dilakukan percepatan supaya targetnya mencapai di atas 30%," jelas Panglima TNI.

Dengan kinerja yang baik antara TNI-Polri dan pemerintah daerah ditambah dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat serta antusiasme warga, Panglima TNI optimis pelaksanaan vaksinasi di Sumatera Utara bisa mencapai target yang diharapkan. 

Kapolri juga menyampaikan hal senada,"Untuk mencapai target yang diharapkan, telah dilakukan penambahan titik vaksinasi di wilayah Kota Medan sekitarnya.Salah satunya di Pasar Induk Lau Chi ini,"ungkap Kapolri.

"Untuk itu," sambung Kapolri,"Saya harapkan kepada Wali Kota untuk terus meningkatkan jumlah warga yang divaksin, sehingga tidak saja bisa memenuhi harapan Presiden tetapi juga bisa menurunkan status Kota Medan dari level 4 ke level 3 dan seterusnya,"tutupnya berharap. 

Kegiatan berlangsung aman dan lancar dengan penerapan prosedur Protokol Kesehatan yang ketat. Turut hadir, di antaranya Gubsu, Wali Kota Medan, para PJU Kodam I/BB dan Poldasu, serta tamu undangan lainnya.

(Pendi) IT

Hilang Hak Warga, Disinyalir Ada Main Mata Dalam Proyek Pembangunan Akses TPU Sari Mulya di Kelurahan Setu, Tangsel

TANGGERANG SELATAN, IT - Imbas dari pembangunan akses TPU Sari Mulya yang berada di Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi sorotan warga. Pasalnya, status tanah milik ahli waris Sadun (Yanih) yang terkena dampak pembangunan akses tersebut, sampai dengan tahun 2021 ini belum juga menemukan titik terang (buntu), karena pihak Kelurahan Setu belum mau membuktikan status tanah di wilayah tersebut melalui buku besarnya, (16/09/2021).

Toto selaku juru bicara dari keluarga Sadun, turut mempertanyakan mengapa hanya keluarga Alm. Sadun yang tidak dibayarkan, sedangkan milik tetangga depannya dalam buku besar C.1031 persil (sebidang tanah dengan ukuran tertentu) 36D, tercatat di buku besar kelurahan yang menjadi satu hamparan tanah Sadun dan tetangganya.

“Pertanyaan kami selaku warga awam, kenapa tanah tetangga dibayarkan sedangkan tanah keluarga Sadun tidak? Ini ada yang aneh dan patut dipertanyakan status tanah di Kp. Sari Mulya, padahal satu hamparan jika itu 1 hektar,” kata Toto (15/09/2021).

Sedangkan menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, berhak menerima santunan dan relokasi tempat yang dihuni atas tanahnya minimal 10 tahun atau lebih.

Toto juga menjelaskan, keluarga Alm. Sadun selalu membayarkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) setiap tahunnya sejak 2002 silam, dan tentunya sudah tercatat di Desa Setu (sebelum pemekaran Kota Tangsel) berdasarkan bukti Nomor Objek Pajak (NOP) 36.76.053.001.006-0287.0 atas nama Sadun.

“Berdasar NOP-nya jelas atas nama Sadun. Keluarga Sadun tidak sempat mengurus administrasi tanahnya, dikarenakan keterbatasan biaya dalam pengurusan surat-surat tanah. Masa karena hal tersebut warga miskin seperti ini harus jadi korban, terus mereka mau tinggal dimana jika tidak ada tempat tinggal?” jelas Toto yang juga tetangga namun tidak terkena dampak proyek Akses TPU Sari Mulya.

Saat dikonfirmasi terkait status tanah milik keluarga Sadun kepada pihak Kelurahan Setu, Sekretaris Lurah Adhi Mustofa mengatakan, pihaknya tidak memiliki hak untuk menjawab, karena mesti melalui pimpinannya.

Menurut Mustofa, yang memiliki wewenang adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) selaku yang membidangi pergantian ganti rugi tanah tersebut.

“Pihak Kelurahan tidak boleh mengeluarkan statement untuk persoalan tanah Kelurga Sadun, silahkan komunikasi ke Dinas Perkim yakni Pak Agus. Sudah saya infokan, beliau siap untuk dikonfirmasi,” ujarnya melalui WhatsApp dan Telepon, Rabu (15/09/21).

Disisi yang berbeda, Pak Agus, salah satu Staf Pengadaan Tanah di Diserkimta Tangsel mengatakan, selagi keluarga Sadun tidak memiliki bukti hak kepemilikan, pihaknya tidak akan membayarkan, karena berdasarkan info kelurahan Setu tanah tersebut adalah tanah desa.

“Yang jelas PBB bukan bukti atas kepemilikan tanah, yang punya riwayat tanah tersebut adalah kelurahan. Kalau ada bukti kepemilikan AJB atau SHM, pasti kita bayarkan. Seandainya itu bukan tanah desa namun tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan, yah tidak dibayarkan,” terang Agus.

Sampai dengan berita ini di Publish, pihak kelurahan juga belum mau membuka buku besar terkait status tanah yang ada di Kampung Sari Mulya. 

(DH) IT

Dinilai Tak Ada Kejelasan Tindakan Hukum, PC PMII Ciamis Bersama Masyarakat Gerebek Unit Tipikor Polres dan Inspektorat Kab.Ciamis

CIAMIS, IT - PC PMII Ciamis datangi Unit Tipikor Polres Ciamis dan Inspektorat, hal tersebut dilakukan guna mempertanyakan kejelasan terkait penanganan kasus terindikasi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparat Desa di Kabupaten Ciamis (16/09/2021).

Irsal Muhammad selaku ketua PC PMII Ciamis bersama masyarakat baregbeg-lakbok menggeruduk Unit Tipikor Polres dan Inspektorat Kab.Ciamis pada (15/09/2021), tujuan mereka datang beraudiensi untuk meminta kejelasan tentang kasus yang diduga adanya penyalahgunaan kewenangan dan indikasi korupsi di Desa Baregbeg-lakbok ini.

Dalam keterangannya Irsal Muhammad mengatakan bahwa "Pelaporan kasus dugaa ini sudah sejak dari tahun 2020 lalu dan sudah setahun lebih tidak kunjung ada kejelasan, maka dari itu kami membersamai masyarakat baregbeg-lakbok ingin meminta kejelasan penanganan kasusnya, karena seperti yang lelet dalam penanganannya, sudah setahun lebih tidak ada kejelasan," ungkapnya pada Awak Media.

 
"Ketika kita beraudiensi dengan pihak tipikor polres," kata Irsal (15/09/2021) sekitar pukul 10:30 WIB, "Yang diterima oleh kanit tipikor yakni Asep Misman, beliau menyampaikan bahwa pihaknya dalam menjalankan tugasnya tentunya akan bekerja dengan benar sesuai dengan koridor aturan yang berlaku dan ia juga menginginkan bekerja dengan jujur sesuai dengan hati nuraninya, yang terpenting baginya akuntabilitas dan integritas merupakan hal yang utama."

"Beliau juga menyampaikan bahwa dalam penanganan dugaan kasus tipikor ini berbeda hal nya dengan kasus pidana pada umumnya, karena tidak semua aduan masyarakat itu langsung naik ke sidik, karena ada tahapan-tahapan yg harus dilalui," sambungnya.

Saat di konfirmasi wartawan terkait dengan permasalahan Desa Baregbeg Kanit Tipikor, Asep Misman mengatakan, "Sekitar 2 minggu yang lalu kita telah ekspos di inspektorat, karena baru 2 minggu yg lalu hasil audit teknisnya baru selesai dari para ahli," katanya.

Asep juga menilai bahwa permasalahan ini perlu juga kehati-hatian dalam penyelidikannya, karena harus membaca juga dua sisi masyarakatnya, yakni masyarakat di desa barebeg ini khususnya telah terbagi 2 kubu yang mana ini menjadi pro dan kontra, maka dari pada itu perlu kehati-hatian dalam penanganannya.

"Dalam menyampaikan kejelasan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi ini harus sangat hati-hati, karena  ini tindak pidana korupsi yang tersistematis, jadi dirasa tidak perlu memberikan perkembangan secara bersurat, cukup dengan lisan saja," jelas Asep Misman.

"Sudah jelas kan tadi kondisi masyarakatnya terpecah menjadi 2 kubu, ditakutkan kami salah memberikan infomasi perkembangan kepada orang yang salah, kalau memang ingin mengetahui perkembangan kasus itu silahkan saja datang kesini dan akan saya sampaikan secara lisan,"ucapnya menegaskan.

Masih Dalam Proses Penyidik

Usai ber Audiensi ke Polres Ciamis PC PMII Ciamis bergegas menuju Kabupaten Ciamis pada pukul 13:00 (15/09/2021) untuk menjumpai Kepala Dinas Inspektorat Kabupaten Ciamis guna meminta penjelasan terkait permasalahan yang tak kunjung ada kejelasan.

 
Mujianto selaku ketua Forum Transparansi Desa Baregbeg (FTDB) menyampaikan, "Kami datang kesini karena masyarakat sangat mendesak atas kejelasan kasus dugaan ini, karena sangat banyak juga dugaan kasusnya, mulai dari tidak transfaransi,  tanah makam, urdes, HOK, proyek2, pemalsuan tanda tangan, dan lainnya. Maka kami sangat menginginkan sekali adanya kejelasan dalam penanganan kasus dugaan ini. Ia juga sangat tidak mengharapkan jika di ciamis  sampai berlakunya kebal hukum terhadap seseorang atau seolah-olah seperti di anak emaskan yang akhirnya tidak akan terjerat hukum atas kesalahannya. Kami juga percaya terhadap APH yang menangani tentunya bisa menyelesaikan kasus dugaan ini," ungkapnya.

Sambung Irsal dengan mengatakan bahwa, "Yang kami tanyakan adalah perkembangan keterangan penanganan kasus dugaannya, sudah tahap apa kasus dugaan ini ditangani, SP2HP kah, atau SP3 kah, SPDP kah, atau bagaimana, dan pada dasarnya pelapor itu sendiri berhak untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan kasus dugaan ini secara lisan ataupun tertulis,"tandasnya. 

Ketika beraudiensi dengan inspektorat, yang kebetulan diterima oleh beberapa jajaran inspektorat, salah satunya Herdiana selaku inspektur.

Herdiana menyampaikan bahwa,"Inspektorat menerima pelimpahan berkas kasus dugaan itu pada akhir bulan Agustus ini, dan terbentuklah Tim Audit pada awal bulan September yang dilanjut gelar perkara dengan pihak kepolisian. Yang jelas pihak Tim Audit Inspektorat sekarang sedang melakukan investigasi dan akan mengungkapkan fakta sejelas-jelasnya, karena ini juga masih dalam proses hukum oleh pihak penyidik,"jelasnya pada Awak Media. 

(LR) IT

Sandiaga Uno Pimpin Minister Talk di Global Tourism Forum 2021- Leaders Summit Asia 2021, Jakarta

JAKARTA, IT - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan event Global Tourism Forum 2021 tergolong event langka di tengah pandemi COVID-19 ini oleh karena itu dia mengajak President World Tourism Forum Institute Bukut Bagci untuk meningkatkan kolaborasi dengan para pemimpin negara Asean dalam mempersiapkan pembukaan kembali pariwisata,(15/09/2021).

Berbicara dalam Minister Talk pada event GTF yang diselenggarakan Indonesia Tourism Forum, World Tourism Forum Institute dan Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Sandiaga mengatakan ke depan pengembangan pariwisata bukan lagi dalam kerangka kompetisi.

Hadir secara online pada kesempatan ini adalah H.E.Dato Ali Apong, Menteri Sumber Daya Primer dan Pariwisata Brunei Darussalam,   Phiphat Ratchakitprakarn, Menteri Pariwisata dan Olahraga Kerajaan Thailand,  Alvin Tan, Menteri Negara untuk Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Pemuda, dan Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura.

Selain itu juga hadir H.E.Doan Van Viet, Wakil Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Vietnam serta TITH Chantha, Sekretaris Tetap Kementerian Pariwisata, Kerajaan Kamboja.

"Kita harus meningkatkan kolaborasi, kerjasama informasi terutama dalam hal kasus harian pandemi global, tingkat vaksinasi dan informasi umum lainnya," kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Point kedua yang perlu ditekankan adalah bahwa penerapan prosedur kesehatan di masing-masing negara Asean adalah keharusan dan menjadi isu kritis yang harus terus digaungkan dan diterapkan dengan disiplin tinggi.

"Point ketiga adalah saya menghimbau Bulut Bagci, President WTFI untuk bekerjasama dengan negara-negara Asean, membangkitkan Intra Asian inbound traveler," tambahnya.

Apalagi Ministers Talk telah menjadi  bagian dari agenda Forum Pariwisata Global 2021 dan kesempatan di mana para menteri berbagi pemikiran dan pengalaman dalam masalah khusus dari rencana untuk membuka kembali Destinasi Pariwisata ASEAN untuk Turis Internasional.

Bagi Indonesia sendiri kebijakan dan langkah-langkah utama untuk memulai kembali kegiatan pariwisata dengan cara yang paling aman dan akhirnya buka kembali destinasi wisata dengan penilaian yang teliti dan cermat.

Pada Ministre Talk tersebut, Menparekraf menekankan kesiapan NKRI membuka kembali Destinasi Wisata Internasional dan yang terpenting komitmen datang dari Presiden Joko Widodo yang menggarisbawahi beberapa strategi pemulihan pariwisata.

"Kami merencanakan dan mengatur pengaktifan kembali Kalender Acara di seluruh Indonesia dengan Protokol Kesehatan dan Keselamatan yang menyeluruh," jelasnya.

Pihaknya menekankan pentingnya mengembangkan kembali tempat-tempat wisata di Indonesia seperti MICE dan Acara (Festival, Konser Virtual, dll), Kesehatan, Kuliner, Olahraga serta Edutourism.

(*) IT