Pangdam XII/Tpr Sambut Kedatangan Panglima TNI dan Kapolri di Bumi Khatulistiwa

KALIMANTAN BARAT, IT - Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menyambut kedatangan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Bumi Khatulistiwa. Acara penyambutan berlangsung di Bandara Supadio, Kubu Raya,(08/09/2021).

Turut hadir dalam penyambutan, Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Kapolda Kalbar, Irjen Pol. R. Sigid Trihardjanto, Danlanud Supadio, Marsma TNI Deni Hasoloan Simanjuntak, Danlantamal XII/Pontianak, Brigjen TNI (Mar) Andi Rukman.

Tiba di Bandara Supadio, Panglima TNI dan Kapolri disambut dengan tarian Tidayu, yang melambangkan persatuan suku-suku di Kalbar. Selanjutnya pimpinan tertinggi di TNI-Polri ini menerima ucapan selamat datang dari para pejabat.

Saat di konfirmasi, Kapendam XII/Tpr, Letkol Inf Hendra Purwanasari, S.Sos., menjelaskan, lawatan Panglima TNI dan Kapolri ke wilayah Kalbar adalah dalam rangka kunjungan kerja.

"Panglima TNI bersama Kapolri hari ini akan meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi massal Covid-19 di wilayah Kalbar," jelas Kapendam.

Lanjut Kapendam menjelaskan, selain meninjau vaksinasi massal, Panglima TNI dan Kapolri juga akan memberikan arahan kepada Forkopimda Kalbar, para Bupati/Walikota, Dandim dan Kapolres serta Kadinkes dan Kepala BPBD.

"Untuk pengarahan akan dilaksanakan di Aula Sudirman, Makodam XII/Tpr secara luring dan daring usai meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Mega Mall dan SMA Negeri 1 Pontianak nantinya," tutup Letkol Hendra Purwanasari. 

(Pendi) IT

Gelar Operasi Militer di Papua, TPNPB-OPM Bereaksi Beri Peringatan Keras Dan Himbauan Pada Pemerintah Indonesia

PAPUA, IT - Tentara Pembebsasan Nasional Papua Barat- Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) kembali mengeluarkan pernyataan terbarunya tentang Operasi Militer yang dilakukan Pemerintah Indonesia di Papua, terkait penyerangan Posranmil Kisor yang menyebabkan 4 (empat) personil prajurit TNI meregang nyawa di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat pada kamis (02/09/2021) dini hari lalu. 

Menyangkut akan Operasi Militer yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut maka pihak TPNPB-OPMpun bereaksi keras dengan mengeluarkan pernyataan tegas termasuk menentukan sikap serta peringatan dan himbauan pada Pemerintah Indonesia,(06/09/2021).

Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM, melalui Video berdurasi 02:14 Detik yang di unggahnya pada (06/09/2021) tersebut Sebby Sambom mengatakan," Saya Sebby Sambom juru bicara TPNPB-OPM, atas nama Panglima kami dari Medali Management Markas Komnas DPP OPM mengeluarkan pernyataan tegas pada Pemerintah Indonesia..dimana aparat Pemerintah Indonesia telah melakukan Operasi Militer yang masif di Sorong Selatan, di Maybrat, setelah Pasukan DPP-OPM menyerang dan membunuh 4(empat) Prajurit TNI..oleh karena itu kami menyampaikan dengan tegas kepada Pemerintah Indonesia di bawah Pimpinan Presiden Joko Widodo..agar segera hentikan Operasi Militer dan kami duduk di meja perundingan,"tegasnya.

Lanjut Juru Bicara TPNPB-OPM,"Karena Perang Pembebasan Papua Barat yang di lakukan oleh TPNPB tidak akan berhenti sampai disini..Perang akan berlanjut terus sampai Papua Merdeka penuh dan Perang akan berhenti," tandas Sebby Sambom.

Juru Bicara TPNPB-OPM mengungkapkan," Dan kami menerima laporan mulai tanggal 4(empat), masyarakat di wilayah Maybrat itu semua mengungsi di hutan-hutan..ada banyak kampung yang mengungsi di hutan-hutan..oleh karena itu kami minta perhatian oleh semua pihak baik Pekerjaan, Gereja, Tokoh masyarakat, Masyarakat Internasional juga PBB karena Indonesia selalu melakukan Operasi Militer dengan Brutal dan Bengis, masyarakat sipil menjadi korban..penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan di luar prosedur hukum, ini sedang terjadi...akan terjadi"ungkapnya.

"Oleh karena itu..Presiden Joko Widodo sekali lagi kami ingatkan untuk anda membuka diri, kita runding di meja perundingan untuk bicarakan masalah status hak politik Bangsa Papua Barat di bawah pengawasan PBB..terima kasih atas perhatian anda," Pungkas Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menutup pernyataannya.

TPNPB-OPM Bertanggung Jawab Terhadap Pembunuhan 4 Anggota TNI

Sebagaimana di ketahui sebelumnya bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB - OPM) mengakui bertanggung jawab terhadap penyerangan Pos Koramil persiapan di kampung Kisor Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat, Kamis, 2 September 2021 dini hari.

Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menyebut penyerangan itu dilakukan sebagai bentuk perang terhadap aparat keamanan Indonesia.

"Panglima komando daerah 4 TPNPB-OPM wilayah Sorong Raya bertanggung jawab atas penyerangan dan pembunuhan empat anggota TNI di kampung Kisor," ujar Sebby, lewat pesan suara pada Kamis, 2 September 2021.

Dalam rekaman suara berdurasi 1 menit lebih itu, Sebby menegaskan agar Pemerintah bersama aparat TNI - Polri tidak mengejar dan menyisir wilayah permukiman masyarakat. 

"Kami sarankan aparat TNI-Polri tidak melakukan penyisiran di lingkungan masyarakat sipil, tapi carilah kami di markas, kami siap meski tidak bersenjata," kata Sebby Sambom.

Dia juga mengatakan penyerangan ini sebagai bentuk peringatan kepada Pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo untuk segera membuka ruang perundingan dengan TPNPB-0PM. "Sepanjang tak ada niat berunding dengan kami, maka TPNPB-OPM akan terus menyatakan perang terhadap aparat TNI-POLRI di seluruh tanah Papua," tukas Sebby Sambom.

(Red) IT

Peninjauan Bersama Pangdam XVIII/Kasuari, Gubernur dan Kapolda Papua Barat Bersama Bupati Maybrat ke TKP Penyerangan Pos Kisor Oleh KST

PAPUA BARAT, IT -Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa,  didampingi Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan dan Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Dr. Tomagogo  Sihombing, melaksanakan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) penyerangan Posramil Kisor yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) yang menyebabkan 4 orang prajurit anggota Posramil Kisor meninggal dunia, Sabtu (4/9/2021).

Dimana kedatangan Pangdam XVIII/Kasuari dan rombongan disambut oleh Kabinda Papua Barat Brigjen TNI Vincentius Setiawan Bayu, Danrem 181/PVT Brigjen TNI Indra Heri, Bupati Kabupaten Maybrat Dr. Bernard Sagrim, M.M, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solosa, S.E, Kasi Intel Kasrem Kolonel Arm Donny Indiawan, Dandim 1809/Maybrat Letkol Inf Harry Ismail, Kaposda Bin Kota Sorong Letkol Inf Heri Morin Kapolres Sorong Selatan AKBP Choiruddin Wahid, Asisten II Bidang Pembangunan Kabupaten Maybrat Angelbertus Turod., bertempat di Bandara Kambuaya Distrik Ayamaru Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat.

Selanjutnya Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, beserta rombongan menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) penyerangan Posramil Kisor di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat untuk meninjau lokasi Posramil Kisor. Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, mendapat penjelasan dari Komandan Korem 181/PVT Brigjen TNI Indra Heri tentang kronologis penyerangan yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) yang menyebabkan 4 orang prajurit anggota Posramil Kisor meninggal dunia.

Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, dalam keterangannya mengatakan bahwa,"Pertama-tama saya atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat mengucapkan turut berbela sungkawa atas gugurnya 4 orang prajurit terbaik bangsa Posramil Kisor atas penyerangan yang dilakukan oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab," ucapnya.

Lanjut Gubernur,"Berikut diketahui bahwa saat ini kampung Kisor dalam keadaan kosong karena masyarakatnya merasa ketakutan karena merasa trauma dengan kejadian ini, untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat untuk kembali ke kampung, karena Bapak Pangdam XVIII/Kasuari dan Bapak Kapolda Papua Barat akan menjamin keamanan bagi masyarakat untuk beraktivitas sebagaimana biasa dan juga diharapkan kepada masyarakat apabila mengetahui saudara-saudara yang terlibat dan melakukan penyerangan Posramil agar mengajak untuk menyerahkan diri kepada aparat keamanan,"jelasnya.

"Kalau ada ketidak puasan terhadap Pemerintah Daerah dalam segi pembangunan disegala bidang, mari sampaikan sesuai jalur yang ada atau melalui Tokoh-tokoh yang ada biar disampaikan, sehingga ini menjadi catatan penting bagi pemerintah Pusat, Provinsi dan juga Kabupaten Maybrat, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dengan ketidak puasan kinerja Pemerintah dalam pembangunan yang ada, akan dibicarakan dan diselesaikan dalam arti akan dibangun," himbau Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan menutup penyampaiannya.

Sementara Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, dalam keterangannya mengatakan bahwa," Bersama Gubernur, Kapolda Papua Barat sengaja kami datang kemari yang pertama tujuannya adalah untuk mengecek langsung situasi dan kondisi di kampung Kisor ini secara khusus Posramil," ujarnya.

"Kemudian yang kedua," kata Pangdam,"Untuk memberikan moril buat prajurit yang bertugas di pedalaman-pedalaman, pelosok-pelosok agar tetap tegar, semangat dalam melaksanakan tugas  pengabdian kepada Negara dan bangsa." 

"Kemudian yang ketiga," lanjut Pangdam,"Juga memberikan jaminan kepada masyarakat kita, karna keselamatan masyarakat ini adalah hukum yang tertinggi. Jadi saya selaku Pangdam XVIII/Kasuari, Kapolda dan Gubernur kita harus jaga, harus selamatkan masyarakat dari ancaman-ancaman, teror yang terjadi seperti kejadian beberapa hari lalu."

Lanjut Pangdam,"Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, kita semuanya menghimbau agar masyarakat tetap tenang, serta mengajak masyarakat yang mungkin sampai hari ini masih merasa ketakutan, saya selaku Pangdam akan memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat kita dan kita akan jaga. Kita juga akan melaksanakan penebalan di sini untuk memperkuat pos-pos kita, dengan bersinergi dengan rekan-rekan dari Kepolisian sehingga masyarakat dapat bekerja dengan aman," ucapnya.

"Kemudian yang terakhir,"kata Pangdam,"Kita akan kejar terus pelaku-pelaku ini, mereka harus bertanggung jawab terhadap perlakuannya yang biadab, yang tidak berperi kemanusiaan, karena para prajurit yang bertugas disini, tidak pernah menyakiti rakyat. Mereka sangat dekat sekali dengan masyarakat, mereka melakukan pembangunan, apa yang menjadi permintaan masyarakat dibantu semuanya, tetapi ternyata ada oknum-oknum di luar sini yang tidak senang melihat bagaimana situasi damai masyarakat kita di kampung Kisor ini dan menghambat pembangunan Pemerintah. Untuk itu tetap kita kejar, kita akan tangkap dan diminta pertanggung jawaban, tetapi kalau mereka sadar untuk kembali kita akan terima juga," ungkap Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa menutup penyampaiannya.

Sementara Kapolda Papua Barat Irjen Pol.Tomagogo Sihombing, dalam penyampaiannya mengatakan bahwa "Keberadaan kami di TKP ini adalah untuk betul-betul memastikan penanganan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yang juga bersinergi dengan aparat TNI dalam hal ini Kodam XVIII/Kasuari, Korem 181/PVT untuk melalukan pengungkapan kasus ini apakah sudah berjalan dengan baik, proses penyidikan dan penyelidikan,"tegasnya.

"Saya tadi meninjau langsung ke TKP, untuk memastikan bahwa TKP ini akan bersuara, akan membuktikan apa yang terjadi. Dari pembuktian-pembuktian yang kami kumpulkan itu, itu yang akan kita sampaikan kepada public bahwa telah terjadi kasus penyerangan yang berakibat meninggalnya angota-anggota terbaik bangsa dari Posramil ini, sehingga Polres dalam hal ini penyidik sudah melakukan sesuatu proses penyidikan yang sudah sesuai dengan kriteria,"imbuhnya.

"Saya pastikan bahwa kasus ini terjadi dengan kasus perencanaan pembunuhan yang berakibat matinya orang lain. Rencana pembunuhan ini juga berdampak kepada situasi yang terjadi di wilayah kampung Kisor ini, dan wilayah Papua Barat pada umumnya. Jadi saya pastikan mereka semua akan diungkap dimana 1 orang yang sudah dipastikan sebagai pelaku dan sudah dikembangkan dan sudah kami kantongi nama-nama pelaku lainya. Saat ini satu orang pelaku sudah di tahan di Polres Sorong Selatan karna ini merupakan wilayah hukum Polres Sorong Selatan," pungkas Kapolda Papua Barat Irjen Pol.Tomagogo Sihombing.

Seanjutnya Bupati Maybrat, Bernard Sagrim, mengatakan bahwa," Yang pertama atas nama Pimpinan Daerah dan sebagai orang tua di Kabupaten Maybrat, saya beserta semua pemangku kepentingan dan seluruh warga masyarakat menyampaikan turut prihati dan berduka atas gugurnya 4 orang prajurit TNI di Kabupaten Maybrat dalam hal ini di kampong Kisor sebagaimana TKP yang  ditinjau langsung oleh Bapak Gubernur, Bapa Pangdam dan Bapak Kapolda pada hari ini.Tentunya dengan kunjungan tersebut situasi seperti ini baru terjadi dalam ratusan tahun di kehidupan kami orang Ayamaru raya, Aitinyo raya dan Aifat raya," ucapnya.

"Pembantaian sesadis ini tidak pernah ada dalam sejarah kami dan walaupun kami adakan perang lokal tapi tidak sesadis ini, siapapun orang beragama atau agama apapun, atau orang yang tidak beragama atau hewan apapun tidak pernah melakukan tindakan sesadis ini. Oleh karena itu saya atas nama warga masyarakat, pemerintah Kabupaten Maybrat saya memohon maaf kepada petinggi TNI, Bapak Panglima TNI, Kasad, Pangdam dan jajarannya atas perbuatan yang dilakukan oleh oknum warga masyarakat saya.Sayapun tidak tau dan kami serahkan kepada Bapak Kapolda untuk mengetahui siapa dan dari kelompok mana yang melakukan perbuatan ini. Bagi saya kami tidak pernah melakukan hal seperti itu dalam sejarah peradaban kami di Kabupaten Maybrat yang dulunya disebut A3,"papar Bupati Maybrat. 

"Saya menghimbau bahwa kejadian ini adalah yang pertama dan yang terakhir di wilayah kami dan pada umumnya di wilayah hukum Provinsi Papua Barat seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Ini mungkin pernyataan saya dan proses selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kapolda dan jajaran untuk mengungkap siapa dibalik kejadian ini dan  Yang terakhir saya berterima kasih atas kunjungan Bapak Gubernur,  Bapak Pangdam dan Bapak Kapolda dengan rombongan untuk datang dan hadir guna memberikan penguatan kepada masyarakat kami pada hari ini dan juga memberikan beberapa solusi termasuk menghimbau kepada warga masyarakat supaya kembali karena Tentara dan Polisi masuk kesini bukan untuk menakuti tapi untuk memastikan kehadiran Pemerintah untuk melindungi warga masyarakat yang ada di kabupaten maybrat provinsi papua barat ini,"tandas bupati maybrat Bernard Sagrim.

(Brt) IT

Prajurit Tanjungpura Tunjukkan Kemampuan Tempur di di Puslatpur Kodiklatad, Sum-Sel

SUMATERA SELATAN, IT - Para Prajurit Kodam XII/Tanjungpura menunjukkan militansi dan kemampuan tempurnya pada latihan puncak Batalyon Tim Pertempuran (YTP) Yonif Raider 641/Beruang, dilaksanakan hari ini di daerah latihan Puslatpur Kodiklatad, Martapura, Oku Timur, Sumatera Selatan, Sabtu (04/09/2021).

Latihan Operasi Militer Perang kali ini diikuti sebanyak 772 prajurit dari satuan jajaran Kodam XII/Tpr. Latihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan prajurit dari Satpur, Satbanpur dan Satbanmin dalam melaksanakan prosedur pertempuran secara terintegrasi antar kecabangan dalam menghadapi ancaman musuh.

Masing-masing satuan kecabangan yang tergabung dalam YTP Yonif R 641/Bru melakukan manuver seperti penembakan senjata mesin berat (SMB) dan Mortir 81, manuver kendaraan tempur Tank serta penembakan jarak jauh menggunakan meriam 155 KH-179.

Latihan ditinjau langsung Wakasad, Letjen TNI Bakti Agus Fadjari. Turut serta hadir dalam peninjauan, Dankodiklatad, Letjen TNI AM. Putranto, S.Sos, Aslat Kasad, Mayjen TN Harianto, Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad, Danpuslatpur Kodiklatad, Brigjen TNI Judi Paragina Firdaus, M.Sc., Kasdam II/Swj, Wadanpusenkav, Ir Pussenarmed dan Ir Pussenif.

Wakasad, Letjen TNI Bakti Agus Fadjari saat memberikan pengarahan, menekankan kepada seluruh peserta latihan untuk dapat mengambil manfaat dari latihan guna meningkatkan profesionalisme prajurit.

"Dari latihan ini ambil semuanya, kemudian kuasai, dalami dan kembangkan di satuan. Kuasai semua yang telah dilakukan di daerah latihan ini," tegasnya.

Wakasad mengatakan, latihan YTP Yonif R 641/Bru sejalan dengan visi dari negara. Presiden mencanangkan tentang peningkatan kualitas SDM. Salah satunya adalah dengan latihan. 

"Apa yang kita lakukan tidak hanya sekedar program Angkatan Darat tapi bagian dari mendukung program negara," katanya.

Dankodiklatad, Letjen TNI AM. Putranto, S.Sos, menilai bahwa latihan kali ini merupakan latihan tingkat Batalayon yang pernah diikutinya. Dankodiklat berharap menjadi

pengalaman sangat baik dan luar biasa untuk prajurit. Selain itu juga menjadi hal positif untuk jajaran Kodam XII/Tpr.

"Ini satu keberhasilan untuk Kodam XII/Tpr. Terimakasih atas dukungan sangat luar biasa semua berjalan dengan baik dan lancar," ucap Dankodiklatad.

Sedangkan Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad mengucapkan terimakasih kepada Kasad yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan latihan.

Kegiatan ini sangat membantu Kodam XII/Tpr terutama di bidang pembinaan dan penggunaan kekuatan. Sehingga saat ini kami memiliki referensi yang terbaik, dan akan kita buatkan program sebagai sejarah satuan juga," ucap Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad.

(Pd) IT

MoU Pemkab Melawi dan PN Sintang, Tentang Administrasi Pengadilan Untuk Pelayanan Prima

KALBAR, IT – Pemerintah Kabupaten Melawi dan Pengadilan Negeri Sintang menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU) tentang pelayanan administrasi pengadilan untuk menyelenggarakan layanan prima.

Penandatanganan tersebut dilaksanakan Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Ketua Pengadilan Negeri Sintang, Johanis Dairo Malo, di Convention Hall kantor Bupati Melawi, Rabu (01/09/2021).

Pengadilan Negeri Sintang terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan salah satunya, bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten Melawi sebagai upaya untuk menindaklanjuti PERMA NO.1 TAHUN 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 
Terobosan inovasi ini bertujuan untuk mempermudah layanan kepada masyarakat. Khususnya masyarakat kabupaten Melawi untuk mewujudkan layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berasaskan pada Keadilan, Sederhana,Cepat dan Biaya Ringan, Non Diskriminatif,Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, Bertanggung Jawab, Profesional.

Ketua Pengadilan Negeri Sintang, Johanis Dairo Malo, mengatakan,n MoU tersebut menjadi komitmen bersama untuk membangun pelayanan pada masyarakat lebih cepat, karena kecepatan pelayanan saat ini menjadi tuntutan zaman.

“Kalau dulu kan warga Melawi yang harus ke Sintang bila berurusan dengan Pengadilan Negeri. MoU ini menjadi dasar Pengadilan Negeri Sintang untuk turun bersidang di Melawi, sehingga masyarakat tak perlu lelah datang ke Sintang,” katanya.

Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa mengapresiasi nota kesepahaman tentang pelayanan administrasi peradilan tersebut.

Bupati Melawi berharap masyarakat mudah mendapat identitas hukum yang berkaitan dengan akta kelahiran, akta nikah, maupun akta cerai.

“Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran,"ujar Bupati Melawi.

Pada kesempataan tersebut juga dilaksanakan penandatangan kerja sama antara Pengadilan Negeri Sintang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi yang dijalankan oleh Plt. Dinas Dukcapil, Silvani Umran dan Panitera Pengadilan Negeri Sintang, Ruswanto.

Turut hadir, Wakil Bupati Melawi, Kluisen, Kapolres Melawi, LO Kodim 1205/Sintang, Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Asisten Pemerintahan, Kepala Dinas Dukcapil, Kabag Tapem, dan Kabag Hukum, Ikut dalam rombongan Ketua Pengadilan Negeri Sintang bapak Panitera , Sekretaris, Panmud Perdata dan Humas  PN Sintang.

(Red) IT

OTT Probolinggo, H. Firli Bahuri ; "KPK Tahan 5 Tersangka Utama Selama 20 Hari Pertama"

JAKARTA, IT - Tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya terkait seleksi jabatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. 

  
Pada kegiatan tangkap tangan ini,  Tim KPK telah mengamankan 10  (orang) orang pada hari Senin  tanggal 30 Agustus 2021 sekitar  jam 04.00 Wib di beberapa tempat  di wilayah Probolinggo, Jawa  Timur  sebagai  berikut  : 

PTS, Bupati Probolinggo Periode  periode 2013-2018 dan periode  2019-2024, HA, anggota DPR RI periode  2014-2019 dan periode 2019-2024  serta pernah menjabat sebagai  Bupati Probolinggo periode  2003-2008 dan periode 2008-2013, DK, ASN (Camat  Camat  Krejengan), SO, ASN  (Pejabat Kades Karangren), PR, ASN (Camat  Kraksaan), IS, ASN  (Camat  Banyuayar), MR, ASN  (Camat  Paiton), HT, ASN  (Camat  Gading), PJK,  Ajudan, serta FR, Ajudan. Demikian disampaikan ketua KPK H. Firli Bahuri pada selasa 31/08 pagi.

Firli Bahuri menuturkan bahwa,"Kronologis Tangkap Tangan tersebut bermula pada Minggu tanggal 29 Agustus 2021, Tim KPK  menerima informasi dari  masyarakat akan adanya dugaan  terjadinya penerimaan sejumlah  uang oleh Penyelenggara Negara yang diduga telah disiapkan dan  diberikan oleh DK Camat Krejengan  bersama dengan SO," tuturnya.

"Sebelumnya," kata Firli,"DK dan SO telah menyepakati dan menyiapkan proposal usulan nama-nama calon  Pejabat Kepala Desa serta  sejumlah uang untuk diserahkan  kepada HA  yang merupakan suami  sekaligus orang  kepercayaan  dari PTS untuk dilakukan seleksi dan membubuhkan paraf sebagai  tanda bukti  persetujuan mewakili  PTS," ungkapnya.

"Saat diamankan oleh Tim KPK, DK dan SO membawa uang sejumlah Rp240 juta dan proposal usulan  nama untuk menjadi Pejabat  Kepala Desa yang diduga berasal dari para ASN di Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang  menginginkan posisi untuk menjabat Kepala Desa di beberapa  wilayah di Kabupaten Probolinggo," Jelas ketua KPK.

"Sedangkan MR turut diamankan bersama uang sejumlah  Rp112.500.000,-  dirumah  kediaman pribadinya di wilayah Curug Ginting, Kecamatan Kanigarang, Probolinggo," imbuhnya.

  
"Selanjutnya,"Lanjut Ketua KPK,"Senin tanggal 30 Agustus 2021, Tim KPK bergerak dan mengamankan HA, PRT, PJK dan FR di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Ahmad  Yani,  Probolinggo."

   
Ketua KPK menekankan bahwa,"Semua pihak yang diamankan tersebut dibawa ke Polda Jawa  Timur untuk dilakukan permintaan keterangan dan selanjutnya dibawa  ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,"tekannya.

"Adapun barang bukti yang saat ini  telah diamankan, diantaranya  berbagai dokumen dan uang sejumlah Rp362.500.000,00," tambah Firli. 

  
"Dalam Konstruksi perkara," kata Dia,"Diduga telah terjadi : Dengan akan  dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang  awalnya diagendakan pada  27 Desember 2021 dilakukan pengunduran jadwal pemilihan  sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 Kepala Desa dari 24  Kecamatan di Kabupaten  Probolinggo yang selesai  menjabat."

"Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut maka akan diisi oleh Penjabat Kepala Desa  yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui  Camat,"sambungnya.

"Selain itu ada persyaratan khusus dimana usulan nama para Pejabat Kepala Desa harus mendapatkan  persetujuan HA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan  nama sebagai representasi dari  PTS dan para calon Pejabat Kepala  Desa juga diwajibkan memberikan  dan  menyetorkan  sejumlah  uang," paparnya.

   
"Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp20 juta,  ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif  Rp  5juta/hektar.Diduga ada perintah dari HA memanggil para Camat untuk membawa para Kepala Desa terpilih dan Kepala Desa yang akan purnatugas.HA juga meminta agar Kepala Desa tidak datang menemui HA secara perseorangan akan tetapi  dikoordinir  melalui  Camat," ungkapnya.

Lanjut Firli," Pada Jumat, 27 Agustus  2021, 12  Pejabat Kepala  Desa menghadiri  pertemuan disalah satu  tempat di wilayah Kecamatan Krejengan,  Probolinggo dimana  diduga dalam pertemuan  tersebut telah ada  kesepakatan untuk  memberikan sejumlah  uang kepada PTS  melalui HA dengan  perantaraan DK. Pertemuan tersebut  diantaranya dihadiri oleh  AW, MW, MI, MB, MR,  AW, KO dan dari yang hadir ini telah disepakati untuk  masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp20 juta sehingga terkumpul sejumlah Rp240 juta.Untuk mendapatkan jabatan selaku Pejabat Kepala Desa diwilayah  Kecamatan Paiton, MR telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah Rp112.500.000,00 untuk  diserahkan kepada PTS melalui  HA," paparnya.

Firli Bahuri juga menyampaikan bahwa saat ini KPK telah menetapkan 22  (dua  puluh  dua) orang  Tersangka ; 

Adapun, sebagai  Pemberi (ASN  Pemerintah  Kabupaten  Probolinggo) ;  SO, AW, MW, MU, MI, MB, MH, AW, KO, AS, JL, UR, NH,  NUH, HS, SR, SO serta SD dan sebagai  Penerima ; HA, PTS, DK serta MR,

Kepada para  Tersangka tersebut  disangkakan  : Sebagai  Pemberi  : SO dkk disangkakan  melanggar  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  atau  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  b  atau Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor  31  Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi Jo Pasal  55  ayat  (1)  ke 1 KUHP. 

 
Dan sebagai Penerima  : HA, PTS, DK dan MR disangkakan melanggar Pasal  12 huruf  a atau Pasal 12  huruf  b atau Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun 2001 tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi Jo Pasal  55  ayat 1 ke 1 KUHP.

 
"Saat ini KPK telah melakukan penahanan Rutan terhadap 5 para  tersangka selama 20 hari pertama  terhitung sejak tanggal 31 Agustus  2021 sampai dengan 19 September  2021," terang Ketua KPK.
    
"Secara terpisah," jelas Firli," HA ditahan di  Rutan KPK pada Kavling C1, PTS  ditahan di Rutan KPK pada Gedung  Merah Putih, DK ditahan di Rutan  Polres Jakarta Pusat, MR ditahan  di  Rutan Polres Jakarta  Selatan dan SO ditahan di Rutan KPK pada  Pomdam Jaya Guntur."

   
"Adapun, sebagai pemenuhan protokol  kesehatan untuk mencegah  penyebaran wabah Covid-19, para  Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri pada Rutan  masing-masing."

   
"KPK menghimbau kepada para Tersangka lain untuk bersikap  kooperatif mengikuti proses hukum  yang saat ini sedang dilakukan  oleh KPK," himbaunya.

   
"KPK juga menyesalkan terjadinya  jual beli jabatan di tingkat desa  yang dilakukan secara massal seperti ini. Hal ini sangat  mencederai keinginan masyarakat  untuk memiliki kepala desa yang amanah dan memikirkan kepentingan rakyatnya," ungkap Ketua KPK.

"Perbuatan para tersangka yang  diduga tidak melaksanakan prinsip tata  pemerintahan yang baik dan bersih dengan meminta imbalan atas jabatan, telah melanggar nilai antikorupsi yang seharusnya ditegakkan oleh pejabat publik," tutup Ketua KPK Firli Bahuri.

(AF) IT

Sumber : Biro Humas KPK

Pemerintah Kembali Terapkan PPKM di Wilayah Jawa-Bali, Mulai 31 Agustus Sampai 6 September 2021

JAKARTA, IT - Pemerintah kembali melanjutkan penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali yang akan berlaku mulai dari tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2021. 

Seiring dengan adanya tren perbaikan situasi COVID-19 di tanah air, pada periode kali ini pemerintah memutuskan untuk menurunkan level PPKM di sejumlah wilayah. Keputusan tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pernyataannya terkait perkembangan PPKM terkini, Senin (30/08/2021), di Istana Merdeka, Jakarta.

“Alhamdulillah atas kerja keras seluruh pihak dan rida Allah Swt. dalam satu minggu terakhir ini sudah terjadi tren perbaikan situasi COVID-19. Tingkat positivity rate terus menurun dalam tujuh hari terakhir. Tingkat keterisian rumah sakit (BOR) untuk kasus COVID-19 semakin membaik. Rata-rata BOR nasional sudah berada di sekitar 27 persen,” ungkap Presiden.

Kepala Negara memaparkan, pada periode 31 Agustus hingga 6 September 2021 untuk wilayah Jawa-Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke PPKM Level 3 yakni Malang Raya dan Solo Raya. Dengan penambahan tersebut maka wilayah aglomerasi yang masuk ke dalam Level 3 pada penerapan minggu ini adalah Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, Malang Raya, dan Solo Raya. Sedangkan untuk Semarang Raya berhasil turun ke Level 2.

“Secara keseluruhan di Jawa–Bali ada perkembangan yang cukup baik. Level 4 dari 51 kabupaten/kota menjadi 25 kabupaten/kota, Level 3 dari 67 kabupaten/kota menjadi 76 kabupaten/kota, Level 2 dari 10 kabupaten/kota menjadi 27 kabupaten/kota,” paparnya.

Sama seperti di wilayah Jawa-Bali, Presiden juga menyampaikan adanya perbaikan situasi penanganan COVID-19 di wilayah luar Jawa-Bali. Bahkan, untuk pertama kalinya terdapat satu daerah yang masuk ke dalam Level 1.

“Level 4 dari 104 kabupaten/kota menjadi 85 kabupaten/kota, Level 3 dari 234 kabupaten/kota menjadi 232 kabupaten/kota, dan Level 2 dari 48 kabupaten/kota menjadi 68 kabupaten/kota. Kemudian Level 1 dari tidak ada kabupaten/kota menjadi satu kabupaten/kota,” terang Presiden.

Tren positif secara nasional dalam seminggu terakhir diikuti pula dengan membaiknya penerapan protokol kesehatan di beberapa sektor. Atas evaluasi tersebut, pemerintah kembali melakukan beberapa penyesuaian atas pembatasan kegiatan masyarakat.

 “Hasil evaluasi juga menunjukkan penerapan protokol kesehatan di beberapa sektor sudah memperlihatkan hal yang cukup baik. Untuk itu pemerintah kembali melakukan beberapa penyesuaian yang akan dijelaskan lebih rinci oleh menko dan menteri-menteri terkait,” kata Presiden.

Namun, Presiden menekankan agar semua pihak tetap waspada dan berhati-hati dalam menyikapi tren perbaikan ini. Indonesia, imbuhnya, harus dapat mempelajari perkembangan situasi COVID-19 di berbagai negara dan mengambil pelajaran penting dari negara-negara tersebut.

“Beberapa negara yang penduduknya sudah divaksinasi sebanyak lebih dari 60 persen ternyata saat ini juga masih mengalami gelombang lonjakan COVID-19 lagi. Hal ini terjadi karena masyarakatnya tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” ungkapnya.

Untuk itu, Kepala Negara mengajak seluruh masyarakat agar segera melakukan vaksinasi dan terus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. “Kita harus bersama-sama menjaga agar kasus COVID-19 tidak naik lagi. Kuncinya sederhana, ayo segera ikut vaksin, ayo disiplin terapkan protokol kesehatan!” pungkasnya. 

(IKSN/DND) IT