Pangdam XVII/Cenderawasih Dampingi Panglima TNI dan Kapolri Kunjungan Kerja di Mimika

MIMIKA, IT  - Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A bersama Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K mendampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dan Menpora RI Dr. H. Zainudin Amali, S.E., M.Si beserta rombongan dalam melaksanakan tatap muka dan peninjauan di wilayah Mimika.

Dalam keterangan tertulis Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, pada Senin (30/8/2021) mengatakan bahwa,"Mengawali kegiatan di Kabupaten  Mimika, bertempat di Ruang Tembaga Hotel Rimba Papua Hotel (RPH), Panglima TNI dan Kapolri melaksanakan tatap muka dengan Forkopimda Kabupaten Mimika,"ucapnya dalam rilis tertulis.

"Selanjutnya," kata Pendam,"Panglima TNI didampingi Pangdam XVII/Cenderawasih menerima penjelasan singkat tentang aplikasi Silacak dan InaRisk di ruang rapat Rimba Papua Hotel  dan berdialog secara langsung dengan perwakilan Babinsa, Babinpotmar, Babinpotdirga, Bhabinkamtibmas serta petugas kesehatan."

"Dalam rangka meninjau kesiapan PON XX di Cluster Mimika, Panglima TNI beserta rombongan melaksanakan peninjauan secara langsung kesiapan salah satu venue cabang olahraga Panjat Tebing PON XX tahun 2021 di Kelurahan Wanagon Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika," ungkapnya

"Setelah selesai melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Mimika, Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan menuju Bandara Udara Mozes Kilangin untuk melanjutkan kegiatan ke wilayah Sorong Provinsi Papua Barat," tandas Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih mengakhiri rilis tertulisnya.

(Tnr) IT

Perkuat Strategi Pengendalian Covid-19, Kapolri Pimpin Rapat Forkopimda Bali Bersama Panglima TNI

BALI, IT - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada Forkopimda Bali untuk terus memperkuat penerapan strategi pengendalian Covid-19, untuk menjamin kesehatan masyarakat. Dengan begitu, aktivitas perekonomian warga di Pulau Dewata akan terus tumbuh, setelah terpukul akibat Pandemi virus corona.

Pengarahan itu disampaikan Sigit saat memimpin rapat dengan Forkopimda Bali, bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Minggu (29/8/2021).

"Dengan kesehatan masyarakat yang terjaga maka pertumbuhan ekonomi di Bali juga akan semakin tumbuh," kata Sigit dalam pengarahannya.

Ditengah pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia sudah mulai tumbuh sebesar 7,07 persen. Demikian juga dengan perekonomian Bali yang mulai tumbuh sebesar 2,83 persen.

 
Sigit memaparkan, strategi pengendalian Covid-19 dibagi menjadi tiga. Yaitu, protokol kesehatan (prokes) ketat dengan menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak).

Kemudian, memperkuat 3T (Tracing, Testing dan Treatment). Dan yang terakhir, percepatan program vaksinasi massal.

Selain memperkuat strategi tersebut, eks Kapolda Banten ini juga meminta Forkopimda untuk memaksimalkan kebijakan penyekatan. Mulai dari penyekatan antar-provinsi, antar-kab/kota, dan pembatasan mobilitas dan aktifitas masyarakat.

"Mengintensifkan penyekatan antar-provinsi melalui pintu masuk transportasi udara, penyekatan di Bandara Ngurah Rai. Melalui pintu masuk transportasi laut, penyekatan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dan Pelabuhan Lembar-Padangbai. Penyekatan antar-kab/kota melalui pos check point antar kab/kota, terminal, maupun pintu gerbang tol," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Sigit memaparkan, untuk Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) atau domestik sudah mendapatkan
kelonggaran dengan memenuhi syarat yang telah diatur dalam Inmendagri Nomor 35 tahun 2021. 

Adapun persyaratannya, pelaku perjalanan antar-provinsi, menunjukkan kartu vaksin dengan minimal dosis pertama. Pelaku perjalanan dengan moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api dan kapal laut, menunjukkan hasil negatif antigen H -1. Pelaku perjalanan dengan moda transportasi pesawat udara menunjukkan hasil negatif PCR H-2. 

Lalu, perjalanan dengan pesawat antar kab/kota di Jawa-Bali, harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. 

Termasuk untuk para petugas akan dilakukan pengawasan yaitu "Akan diberikan sanksi tegas bagi petugas yang tidak  melakukan pemeriksaan yang benar dalam pelaksanaan penyekatan," ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit juga berharap kepada Forkopimda Bali untuk bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan menggunakan pendekatan adat melalui para pemuka adat untuk mengajak warga yang terpapar virus corona, mau di karantina di Isolasi Terpusat (Isoter) yang saat ini sudah sangat bagus di Bali. Menurut Sigit, tingkat kesembuhan di Isoter lebih tinggi, karena ditunjang fasilitas dan diawasi penuh serta langsung oleh tenaga kesehatan (nakes). 

"Upaya menggeser isoman ke isoter perlu dilakukan secara maksimal dengan bantuan Pemerintah Daerah (Pemda), seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat. Serta perlu penjelasan secara baik dengan menyesuaikan adat istiadat setempat yang dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat ketika akan mengajak ke isoter," papar Sigit.

Lebih dalam, Sigit menekankan, Forkopimda Bali harus terus melakukan akselerasi terhadap target Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait vaksinasi nasional. Tujuannya, agar Herd Immunity terhadap Covid-19 segera terbentuk.

"Untuk mengurangi risiko penularan dan kematian akibat Covid-19, TNI-Polri bersama Pemda terus melakukan akselerasi vaksinasi. Untuk mencapai target tersebut diperlukan sinergisitas TNI-Polri dan Pemda serta seluruh elemen masyarakat. Dalam menyiapkan strategi vaksinasi dapat dilakukan serbuan vaksinasi, gerai vaksinasi, vaksinasi mobile, dan door to door, ketika stok vaksin datang dalam jumlah besar," kata Sigit.

Dengan segala upaya, keseriusan, kerjasama dengan seluruh elemen, dan langkah Extraordinary, menurut Sigit, kesehatan masyarakat dapat terjamin, sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan seiring dengan pelonggaran-pelonggaran yang diberikan.

"Ketika kasus Covid-19 di bisa terkendali, maka secara otomatis daerah tersebut akan mendapat pelonggaran dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan dengan lebih baik. Seperti yang terjadi pada aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya. Tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dan seluruh masyarakat," ujar Sigit.

Setelah memberikan pengarahan ke Forkopimda Bali, Panglima TNI dan Kapolri melakukan peninjauan langsung ke Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur Bali yang dijadikan lokasi Isoter. Mereka melihat secara langsung penanganan serta perawatan pasien Covid-19.

(*) IT

Presiden Bertemu Pimpinan Partai, Prabowo : "Saya Hormat Sama Bapak, Suara Perkeruh Keadaan Tak Perlu Dihiraukan!"

JAKARTA, IT - Presiden Joko Widodo menyebut bahwa perkembangan kasus harian Covid-19 masih belum bisa diduga. Meskipun demikian, Presiden bersyukur saat ini angka konfirmasi positif Covid-19 harian sudah menunjukkan tren penurunan, terutama jika dibandingkan dengan angka pada saat Indonesia mengalami lonjakan, (28/08/2021).

"Alhamdulillah pada hari ini, 24 Agustus kemarin, (angka kasus harian) kita sudah berada di angka 19 ribu dari 56 ribu. Inilah saya kira proses belajar juga yang kita lakukan. Saya telepon beberapa negara yang kita nilai berhasil melakukan pengendalian dan kita coba untuk modifikasi di sini dalam rangka pengendalian di Indonesia," ujar Presiden saat bertemu dengan para pimpinan partai politik koalisi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, (25/08/2021).

Selain itu, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) juga telah mengalami perbaikan. Pada pertengahan Mei, angka BOR nasional sempat berada di 29 persen kemudian pada Juli sempat melompat ke hampir 80 persen.

"Hari ini, kita sudah bisa turunkan lagi menjadi 30 persen, ini alhamdulillah. Ini juga patut kita syukuri. Semua bekerja. TNI-Polri, kementerian, BUMN, pemerintah, dan daerah, semuanya ramai-ramai," ungkapnya.

Angka kesembuhan nasional juga mengalami peningkatan yang baik dan sudah berada di atas angka rata-rata dunia. Saat ini, tingkat kesembuhan Indonesia berada pada angka 89,97 persen, sementara rata-rata dunia pada angka 89,5 persen.

"Yang masih belum bisa kita selesaikan, ini yang saya selalu sampaikan ke Menteri Kesehatan, selalu saya sampaikan ke pemerintah daerah, urusan angka kasus kematian ini harus betul-betul ditekan terus," tambahnya. 

Terkait vaksinasi, dari sisi jumlah orang yang disuntik, capaian vaksinasi Indonesia berada pada peringkat ke-4 di dunia dari total 220 negara, setelah India, Amerika Serikat, dan Brazil. Hingga saat ini, program vaksinasi nasional telah menjangkau 58,7 juta orang.

Berdasarkan total suntikan, Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-7 di dunia dengan total suntikan mencapai 91,9 juta dosis. Posisi Indonesia hanya kalah dari Jerman, Jepang, Brazil, Amerika Serikat, India, dan Republik Rakyat Tiongkok.

Prabowo Subianto: "Saya Hormat Sama Bapak, Suara Perkeruh Keadaan Tidak Perlu Dihiraukan!"

Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam penyampaian pidatonya menegaskan bahwa,"Tentang keadaan Covid, atau penanganannya bisa dikatakan cukup efektif dan kita optimis, bahayanya adalah bahaya dunia..bahaya seluruh manusia tapi kita mampu menghadapi dan memang kita harus menghadapinya,"tegasnya.

"Jadi kami rasa bahwa,dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu di hiraukan, kita sudah berada di jalan yang bener, kepemimpinan pak Jokowi efektif,,pak...saya mengakui itu dan saya hormat sama bapak, saya lihat ...saya saksi dan saya ikut didalam kabinet bapak,..kepemimpinan keputusan-keputusan bapak cocok untuk rakyat kita, tim kita saya kira bagus..tim kita di Kabinet cukup kompak dan kita kerjanya baik..pak," sambungnya.

Lebih lanjut Prabowo Subianto menekankan," Jadi mohon bapak jangan ragu-ragu..we are on the right track..karena itu masalah Covid saya kira kita cukup optimistic , bahwa ada kekurangan, keterlambatan Vaksin itu saya kira yang di hadapi oleh banyak negara," tekannya.

Terkait permasalahan ekonomi yang di hadapi, Prabowo Subianto mengatakan," Ekonomi juga kita optimis sudah cukup baik di bandingkan dengan banyak negara lain,"tandasnya.

"Itu juga berhubungan pak, dengan keputusan bapak (Presiden Jokowi-Red) untuk tidak "Lock Down Keras", inilah memungkinkan kita bisa selamat, negara lain yang "Lock Down Keras" malah mengalami kesulitan,"tegasnya.

"Jadi kita boleh bangga bahwa prestasi kita baik ..pak (Presiden Jokowi-Red), (Seraya wajah Ketua Umum Partai Gerindra menghadap kePresiden Jokowi) saya bangga menjadi bagian dari pemerintahan ini ...kita engga usah ragu-ragu pak!" pungkas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sedangkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan,"Tapi yang paling penting sebenarnya, inti dari persoalan itu adalah satu, kedisiplinan dari masyarakat dan pengetahuan singkat dari masyarakat bahwa sebetulnya Vaksin itu bukan obat tapi membuat imunitas kita menjadi tinggi,"ucapnya.

Kemudian Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan bahwa," Penanganan Covid yang cepat itu kepemimpinan bapak Presiden (Joko Widodo-Red), jadi dipimpin dari Pusat menggunakan TNI-Polri, kalau ini menggunakan yang dari bawah ini tidak terjadi pak (Seraya Wajahnya menghadap Presiden Jokowi),"tegasnya.

Lalu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan," Kita patut bersyukur dengan Prestasi Pemerintah dan apa yang di sampaikan oleh Pak Presiden adalah langkah-langkah keberhasilan yang harus kita dukung penuh dan masalah-masalah yang paling sulit menurut saya sudah teratasi..pak," ungkapnya.

Selanjutnya Ketua Umum Partai Nasdem dalam penyampaiannya mengatakan,"Bagi saya pribadi dan tentunya keluarga besar Nasdem merasa berbangga hati atas seluruh jerih payah, kerja keras yang telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi beserta seluruh jajaran kabinetnya dalam penanggulangan masalah Covid ini,"ujar Surya Paloh.

Sementara Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan dalam penyampaiannya mengatakan,"Jadi saya kira kita sudah The Right Track, tidak ada negara meanapun yang punya resep yang benar yang penting adalah prosesnya benar dan kita sudah dimulai dengan prosesnya benar,"jelas Suharso Monoarfa.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional dalam penyampaiannya mengatakan,"Apa yang disampaikan oleh bapak Presiden tadi sudah Excelent , kata kuncinya Indonesia itu Gotong-royong..nah itu, termasuk Omnibus Law kan memudahkan, saya karena masih baru tidak boleh banyak-banyak," tutup Zulkifli Hasan.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

(Pit/Un) IT

Seremoni Simbolis Pengambilan Aset-aset Pengganti Dari Obligor Dan Debitur BLBI Digelar Kemenpolhukam Dan Kemenkeu di Tanggerang

TANGGERANG, IT - Pemerintah secara simbolis melakukan pengambilalihan dan penguasaan aset-aset sebagai penggantian dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Jumat (27/08). Penguasaan fisik melalui pemasangan plang pengamanan terhadap 49 bidang tanah seluas 5.291.200 m2 yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan Bogor.

“Hari ini kita mencoba mendapatkan salah satu aset dari obligor yang selama ini tidak dikuasai oleh negara. Jadi ini adalah aset yang seharusnya kemudian diambil alih, diselesaikan, dan nanti dipulihkan kembali sebagai salah satu bentuk kompensasi dari BLBI yang sudah dibayarkan 22 tahun yang lalu. Tadi saya senang melihat bahwa beberapa di kota-kota lain juga aset-aset ini kemudian dilakukan pengambilalihan, penyelesaian, dan pemulihan untuk menjadi kekayaan negara,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Seremoni Penguasaan Aset Eks BLBI oleh Satgas BLBI di Tangerang.

Pemerintah terus berupaya mendapatkan kembali hak tagih pemerintah atas BLBI dengan menggunakan semua kewenangan negara. Obligor maupun debitur sebagai pemilik bank atau peminjam di bank yang telah dibantu pemerintah harus mengembalikan dana yang telah diterima.

“Kami nanti akan menggunakan semua kewenangan negara untuk melihat apakah debitur dan obligor itu punya aset atas nama yang bersangkutan, entah itu dalam bentuk dana di Bank, entah itu dalam bentuk perusahaan, atau dalam bentuk tanah, atau bentuk yang lainnya. Ini nanti yang akan terus diusahakan secara perdata untuk diperoleh sebagai pembayaran dari kewajiban mereka,” jelas Menkeu.

Total kewajiban BLBI yang masih dikelola adalah Rp110,45 triliun. Untuk itu, satgas BLBI telah memanggil 48 obligor dan debitur yang memiliki kewajiban yang signifikan di atas Rp50 miliar. Apabila sampai dengan pemanggilan tahap ketiga tidak hadir, maka pihak yang dipanggil akan diumumkan ke publik.

“Kita akan terus berusaha mendapatkan hak kembali dari negara untuk bisa dipulihkan. Dan tentu saya berharap kepada para obligor dan debitur, tolong penuhi semua panggilan dan mari kita segera selesaikan obligasi atau kewajiban Anda semuanya yang sudah 22 tahun merupakan satu kewajiban yang belum diselesaikan. Saya akan terus meminta kepada tim untuk menghubungi semua obligor ini, termasuk kepada para keturunannya,” pungkas Menkeu.

Satgas Terus Berkoodinasi Dan Kolaborasi Antar Lembaga

Sementara Menkopolhukam dalam penyampaiannya pada Seremoni Penguasaan Aset Eks BLBI oleh Satgas BLBI, mengatakan,"Alhamdulillah hari ini kita baru menyaksikan penguasaan fisik aset negara yang berasal dari hak tagih atas piutang negara terhadap obligor atau debitur BLBI," kata Mahfud di Tanggerang.

Mahfud melanjutkan, hak tagih terhadap piutang negara BLBI mutlak dilaksanakan sebagai kewenangan negara. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah serius dalam upaya pemulihan hak tagih negara atas piutang BLBI.

"Akan serius dan terus menerus dengan koordinasi, kolaborasi antar lembaga dalam tim kerja Satgas yang dibentuk berdasarkan Keppres 6 Tahun 2021,"tegasnya.

Ia menambahkan, upaya penanganan penyelesaian hak negara yang berasal dari dana BLBI dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga dapat memberi kepastian hukum terhadap aset yang jadi hak negara dan juga bagi penyelesaian utang negara BLBI.

"Dengan penguasaan aset properti BLBI oleh negara, maka akan memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi bangsa dan negara," ungkap Menkopolhukam Mahfud MD.

(JL/dj/mr/hpy) IT

Pemerintah Panggil Semua Obligor Dan Debitur BLBI Termasuk Tommy Suharto Untuk Lunasi "Hutang!"

JAKARTA, IT - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah memanggil semua obligor dan deibitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) termasuk Tommy Soeharto untuk melunasi utangnya kepada negara, (26/08/2021).

Mahfud yang juga merupakan Ketua Pengarah Satuan Penanganan Hak Tagih BLBI (Satgas BLBI) mengatakan seluruh obligor dan debitur tersebut berjumlah 48 orang dengan total utang senilai Rp 111 triliun. Mereka, kata Mahfud, saat ini di antaranya berada di Singapura, Bali, juga Medan.

"Perlu kami tegaskan bahwa yang diundang itu adalah semua. Sekitar 48 obligor dan debitur yang punya hutang kepada negara sebesar Rp 111 triliun. Jadi jangan salah, bahwa ini hanya Tommy Soeharto," kata Mahfud dalam keterangan video Tim Humas Kemenko Polhukam RI pada Rabu (25/8/2021). Mahfud mengungkapkan saat ini utang Tommy kepada negara berjumlah Rp 2,6 triliun. Namun, kata dia, jumlah tersebut bisa berubah. 

"Di atas itu banyak yang hutangnya belasan triliun, tujuh, delapan triliun begitu, yang seluruh totalnya itu Rp 111 triliun," kata Mahfud. 

Mahfud menegaskan seluruh obligor dan debitur harus membayar utangnya kepada negara. Hal itu karena, kata Mahfud, uang tersebut merupakan uang rakyat. 

"Mereka tidak dapat apa-apa, sudah tidak mendapat apa-apa, lalu hutangnya kepada mereka yang diatasnamakan negara secara formal, lalu tidak dibayarkan itu tidak boleh," kata Mahfud. Mahfud juga mengajak 48 obligor dan debitur BLBI untuk kooperatif melunasi utang mereka kepada negara yang total mencapai Rp 111 triliun. 

Mahfud juga mengatakan pemerintah akan tegas terkait hal tersebut di antaranya karena waktu yang diberikan kepada Satgas BLBI relatit singkat yakni hanya sampai Desember 2023.

"Oleh sebab itu mohon koperatif. Kita akan tegas soal ini. Karena kita diberi waktu oleh negara, oleh presiden tidak lama, diberi waktu sampai Desember 2023, kita akan laporkan nanti sampai mana ini selesainya," kata Mahfud. 

"Namun demikian," kata Mahfud, "Apabila sebanyak 48 obligor dan debitur BLBI tersebut mangkir atau tidak kooperatif, maka pemerintah akan menangani kasus perdata tersebut secara pidana," pungkas Menkopolhukam Mahfud MD.

(JLambretta/Said) IT

Dipercaya United Nations Jalankan Misi Perdamaian, Polda Banten Kirim Personel ke- Afrika Tengah

BANTEN, IT - Polda Banten patut berbangga, pasalnya sebanyak lima personel terbaiknya dipercaya untuk menjalani misi perdamaian dunia di bawah organisasi Internasional Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau United Nations (UN),(26/08/2021).

Kelima personel Polda Banten tersebut ialah Aipda Budi Kurniawan yang merupakan personel Sat Brimob Polda Banten, Bripka Triyantoro personel Sat Brimob Polda Banten, Bripka Agung Waliadi Irawan personel Sat Brimob Polda Banten, Brigadir Dwi Suryono personel Polres Lebak Polda Banten dan terakhir Brigadir Iis Mulyani personel Polwan Ditreskrimsus Polda Banten.

Dan kelima personel Polda Banten ini bergabung dalam Kontingen Satuan Tugas Garuda Bhayangkara Formed Police Unit (FPU) 2 Minusca di Bangui Republik Central Afrika Tengah.

Formed Police Unit (FPU) Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sesuai mandat pada misi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Tiga tugas utama FPU adalah melindungi personel dan fasilitas PBB, manajemen ketertiban umum, serta mendukung kegiatan operasi kepolisian di daerah misi.

FPU Garuda Bhayangkara Indonesia memiliki kemampuan seperti penanggulangan huru-hara, Search And Rescue (SAR), Penjinakan Bom, Investigasi, Intelijen, Kontra Teroris, Perlindungan Very Very Important Person (VVIP), penembak jitu, komunikasi elektronik, mekanik, memasak.

Saat dihubungi melalui saluran telepon, Aipda Budi Kurniawan merasa senang dapat mewakili Polda Banten dalam menjalankan misi perdamaian di Afrika Tengah.

"Alhamdulillah, saya merasa senang dan bangga bisa menjadi salah satu personel Polda Banten yang bisa bergabung dalam pasukan polisi perdamaian di Afrika Tengah ini," ucapnya.

Ia mengaku, bahwa selama bertugas menjadi pasukan perdamaian di Afrika Tengah banyak mendapatkan pengalaman baru.

"Selama tugas disini sangat banyak pengalaman baru yang saya dapatkan. Salah satunya ialah saya dapat melihat kinerja dari pasukan Army dan polisi negara lain yang bergabung di misi PBB ini. Sehingga ini menjadi pengalaman terbaik saya yang gak akan pernah saya lupakan," ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Brigadir Iis Mulyani, salah satu Polwan terbaik Polda Banten. Ia merasa bangga dan senang bisa mendapatkan tugas untuk menjalankan misi kemanusiaan di Afrika Tengah.

Dan Iis juga mengaku, menjadi pasukan perdamaian merupakan impiannya semenjak menjadi anggota Polri.

"Ini merupakan mimpi saya dari dulu, sehingga ketika ada seleksi untuk menjadi pasukan perdamaian, saya langsung mendaftarkan diri. Dan Alhamdulillah atas doa dan dukungan dari suami serta keluarga saya bisa lulus," ucapnya.

Lebih lanjut, Ia mengungkapkan, bahwa selama menjalankan tugas di Afrika Tengah, Polwan dan Polisi laki-laki tidak dibedakan dalam melaksanakan tugas.

"Disini kita harus benar-benar profesional saat melakukan tugas, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semua punya tugas yang sama. Dan apalagi ini kan merupakan daerah konflik, sehingga kita harus siap dengan situasi-situasi yang tidak terduga saat menjalankan tugas di luar camp," imbuhnya.

Sementara itu ditempat yang terpisah, Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga menyampaikan bahwa ini merupakan prestasi bagi Polda Banten yang dapat mengirimkan 5 wakilnya dalam Misi Perdamaian PBB di Afrika Tengah.

"Ini merupakan salah satu pencapaian yang luar biasa, karena kita dari Polda Banten bisa mengirimkan personel terbaik kita untuk menjalankan misi perdamaian di Afrika Tengah," ucap Shinto Silitonga.

Namun, Shinto Silitonga juga berpesan kepada kelima personel Polda Banten yang bertugas di Afrika Tengah agar mampu melaksanakan tugas-tugas secara profesional dengan penuh integritas sehingga mampu menjaga nama baik bangsa juga Polri khususnya di mata dunia Internasional.

“Kepada personel yang saat ini sedang melaksanakan tugas negara, saya berpesan betul agar dalam melaksanakan tugas-tugas di sana secara profesional dengan penuh integritas. Jaga kesehatan, jaga nama baik Bangsa Indonesia, jaga nama baik instansi Polri dan Polda Banten di mata dunia Internasional,” tutupnya. 

(BP) IT

Dinilai Tak Mewakili Pemuda Indonesia, Presiden OIC Youth Indonesia Tegaskan, "Delegasi Dari Indonesia Adalah Delegasi Ilegal!"

JAKARTA, IT - Presiden Organization of Islamic Cooperation Youth Indonesia, Syafii Effendi buka suara terkait rencana Kongres 4 tahunan Islamic Conference Youth Forum (ICYF) yang akan digelar pada 25-26 Agustus 2021 di Istanbul, Turki. Menurutnya, delegasi yang mewakili Indonesia adalah delegasi illegal karena tidak mewakili wajah Pemuda Indonesia,(25/08/2021).

"Panitia harus menolak delegasi dari Indonesia karena yang hadir bukan delegasi resmi yang mewakili Pemuda Indonesia. Seharusnya Indonesia diwakili oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai wadah resmi tempat berhimpunnya Pemuda Indonesia, bukan orang tidak jelas yang memiliki agenda tertentu," ujar Syafii di Jakarta, Selasa (24/8).

Kata Syafii, pihaknya menolak pertemuan 4 tahunan ICYF yang pelaksanaannya dipercepat karena terkait kemenangan Taaliban di Afghanistan. Menurutnya tidak ada urgensi pertemuan ICYF dilakukan satu tahun lebih cepat dari seharusnya.

 
"Tidak ada urgensi pertemuan empat tahunan ICYF dipercepat dari jadwal yang seharusnya. Jika kemenangan Taliban di Afghanistan jadi pangkal dipercepatnya Kongres ICYF jelas itu alasan yang mengada ada. Kecuali mereka pendukung Taliban. Atau jangan-jangan delegasi illegal dari Indonesia ini termasuk pendukung Taliban? Jika benar, ini bisa merugikan Indonesia dalam pergaulan internasional," lanjut Syafii.

Ia melanjutkan, seharusnya panitia dan orang-orang Indonesia yang terlibat agenda ICYF tahan diri karena pemerintah Indonesia belum memberikan sikap resmi atas kemenangan Taliban di Afghanistan. Sebaiknya tunggu sikap resmi pemerintah jangan terburu-buru. Simpan dulu agenda dan kepentingan yang akan dibawa oknum delegasi yang mengaku mewakili Pemuda Indonesia.

"Saya tegaskan, jika Kongres ICYF tetap digelar, kami pemuda Indonesia dari KNPI dan OIC Youth Indonesia menyatakan keluar dari OIC Youth dan ICYF tanpa terkecuali. Kabarnya delegasi dari Indonesia yang paling ngotot dilaksanakannya Kongres ICYF yang dipercepat. Sangat mungkin mereka ini pendukung garis keras Taliban di Indonesia," tegas Syafii.

"Saya juga meminta kepada pemerintah Indonesia untuk segera menindak tegas siapa saja oknum yang ingin membuat gaduh Indonesia dengan memanfaatkan isu Taliban. Baik membuat kegaduhan didalam negeri apalagi diluar negeri. Karena akan mencoreng wajah Indonesia dalam pergaulan dunia," ujar Syafii.

Ditempat berbeda, Dr. Ilyas Indra selaku Sekretaris Majelis Pemuda Indonesia Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menyampaikan bahwa seperti yang pernah diikutinya pada ICYF 3th Assembly atau Kongres Pemuda OKI Dunia, tahun 2018 selaku Sekkretaris Jenderal DPP KNPI saat itu, Forum ICYF 4th Assembly atau Kongres Pemuda OKI dunia yang di hadiri oleh Organisasi Resmi Pemuda 57 Negara OKI.

Kata Ilya Indra,"Seharusnya dari Indonesia yang menghadiri perwakilan dari DPP KNPI, walaupun saat ini dalam kondisi dinamika, tetap harusnya dari keterwakilan Organisasi Pemuda resmi di negara negara OKI, seperti Malaysia yang hadir adalah Majelis Belia Malaysia atau Brunei Darusalam yang hadir Majelis Belia Brunai Darusalam. Saat ini perwakilan dari Indonesia untuk ICYF 4 th Assemby  bukan perwakilan resmi dan cenderung pada oknum yang ilegal," tandasnya 

"Melalui wa saya menghubungi President ICYF saudara Taha Ayhan, saya sampaikan, seharusnya yang menghadiri adalah perwakilan dari KNPI, tetapi tidak diindahkan. Kalau kondisi seperti ini Indonesia sebagai Negara Muslim terbesar dan Pihak ICYF tidak menghargai situasi dan kondisi pemuda di Indonesia maka perlu di tinjau ulang kepesertaan Indonesia di ICYF atau Pemuda OKI, Indonesia Keluar saja dari ICYF dan di tembuskan ke berbagai elemen Di Pemerintahan di Indonesia," tegas Ilyas Indra. 

(Iksn Zk) IT