Ketua HMPPC Menilai Kinerja Pemkab Dan DPRD Cirebon Atasi Terdampak PPKM Darurat,"Mandul!"

CIREBON, IT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon dinilai belum melakukan program-program strategis yang langsung diterima masyarakat di masa pandemi Covid-19.Kebijakan yang merangsang ekonomi mikro dan makro pun kurang dilakukan oleh pihak pemkab. Masyarakat cenderung dibiarkan dalam kesusahan berkepanjangan akibat wabah corona yang sudah berjalan satu tahun lebih.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Himpunan Mahasiswa Pemuda Peduli Cirebon (HMPPC) pada Awak Media, bahwa,"Pemkab Cirebon jangan bergantung pada pemerintah pusat. Sampai hari ini, kebijakan Pemkab Cirebon hanya sebatas seremoni. Belum ada kebijakan yang secara esensial berdampak pada masyarakat Kabupaten Cirebon," ungkap Abun Fajar, pada Selasa (17/8/2021).

"Dalam kondisi darurat seperti ini," lanjut dia, "Pemkab harusnya mengeluarkan anggaran yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi mikro dan makro. Dengan begitu, kondisi ekonomi masyarakat tetap stabil."

"Pemkab bisa melakukan kerja sama dengan pusat untuk memulihkan ekonomi rakyat yang sudah sekarat. Ini jangan dibiarkan berlarut-larut, nasib masyarakat Kabupaten Cirebon makin terpuruk," ujarnya.

Abun Fajar menegaskan, "Presiden Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan sudah mengumumkan perpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai 23 Agustus 2021," tandasnya.

"Tidak terkecuali untuk Kabupaten Cirebon, apalagi masuk dalam zona merah Covid-19. Artinya, peran pemerintah daerah harus ada di tengah kondisi seperti ini. Pemkab jangan cuma terkonsentrasi ke warga yang positif Covid-19, karena tidak kalah penting yakni nasib warga yang terdampak PPKM. Maka, peran pihak pemerintah daerah sangat diperlukan," imbuhnya.

"Belum lama ini," sambung Abun Fajar, "Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melakukan kunjungan ke Kabupaten Cirebon. Saat itu, Tito Karnavian selaku mendagri menyampaikan bahwa realisasi belanja baru 30 persen."

"Pak Mendagri saat itu menyampaikan bahwa targetnya harus 40-50 persen, supaya ada uang yang beredar di masyarakat. Penyerapan belanja daerah  dituntut untuk segera dilakukan dan tepat sasaran, agar Pemkab Cirebon ikut membantu meringankan beban masyarakat," tandas Ketua Himpunan Mahasiswa Pemuda Peduli Cirebon (HMPPC) .

Mandulnya Peran DPRD Kabupaten Cirebon

Himpunan Mahasiswa Pemuda Peduli Cirebon juga menyoroti peran anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Para wakil rakyat harusnya memonitor semua kebijakan Pemkab Cirebon dan ikut serta dalam penanganan Covid-19.

"Sampai hari ini kita belum melihat para anggota legislatif Kabupaten Cirebon, secara esensial dan kelembagaan ikut serta dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19 atau terkena imbas dari kebijakan PPKM," jelasnya.

Sebagai perbandingan, anggota DPRD Kabupaten Bogor gotong royong membantu mengentaskan persoalan Covid-19. Tidakan humanis ini kurang terlihat di DPRD Kabupaten Cirebon.

"Syahdan, hiruk pikuk Covid-19 sangat melelahkan untuk masyarakat Indonesia, tidak terkecuali warga Kabupaten Cirebon. Pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan wakil bupati, harus berani mengambil sikap. Para anggota DPRD Kabupaten Cirebon juga gotong royong membuat dan menjalankan formula yang dapat meringankan beban masyarakat," pungkas Abun Fajar, Ketua Himpunan Mahasiswa Pemuda Peduli Cirebon (HMPPC) seraya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdoa bersama agar pandemi segera berakhir.

(Agus) IT

TNI AL-Lanal Ternate Bersama Komunitas Maritim Gelar Upacara Penaikan Bendera Merah Putih di Puncak Gamalama

MALUKU UTARA, IT -Dalam rangka memperingati HUT Proklamasi kemerdekaan RI ke-76,  sebanyak 45 peserta  melaksanakan upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih di puncak Gunung Gamalama Ternate dengan hikmad.

Puncak gunung dengan ketinggian 1.716 mdpl tersebut didaki oleh 45 peserta yang start melalui Mako Lanal Ternate pada pukul 06.00 WIT dan tiba di Puncak pada pukul 13.45 WIT. Peserta yang terdiri dari Prajurit Lanal Ternate, Komunitas Maritim yang merupakan gabungan dari Polairud, Bea Cukai, Basarnas, Kantor Perikanan Nusantara, Bank Mandiri dan Bank BRI serta Navy Junior dan 2 orang anggota Jalasenastri yang penuh semangat berhasil mencapai puncak tertinggi Gunung Gamalama.

 
Dalam apel pemberangkatan, Komandan Lanal Ternate menyampaikan bahwa, "Tahun ini Lanal Ternate mengajak Komunitas Maritim melaksanakan upacara HUT RI di Puncak Gamalama, setelah tahun lalu kita bersama-sama mengibarkan bendera merah putih dari dasar laut. Ini merupakan yang pertama upacara pengibaran bendera yang dilaksanakan di puncak Gamalama, " ungkapnya.

"Tapak demi tapak, langkah demi langkah menuju puncak tidaklah mudah, banyak kendala selama dalam perjalanan, namun semangat untuk melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih menjadikan motivasi yang kuat bagi seluruh peserta untuk mencapai puncak,"pungkas Kolonel Laut (P) Komaruddin, S.E., CTMP.

Setelah perjalanan pendakian selama 7 jam 45 menit seluruh peserta berhasil mencapai puncak dan langsung menyiapkan upacara pengibaran bendera dengan penuh hikmad dan haru. Dua orang peserta wanita yang merupakan anggota Jalasenastri Lanal Ternate sangat bangga bisa bergabung dalam upacara pengibaran bendera merah putih di puncak Gamalama.

(Tk/le) IT

Upacara HUT RI ke 76 Satgas Yonif 144/JY Bersama Instansi Pemerintah di Perbatasan

BADAU, IT- Anggota Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 144/JY melaksanakan Upacara Bendera  Hari  ulang tahun kemerdekaan RI ke 76 Bersama Instansi Pemerintah di desa Badau Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas hulu, Kalimantan Barat.

Ditempat yang sama disampaikan Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Letkol Inf Andri Suratman pada, Selasa (17/08/2021).

"Kegiatan upacara merupakan bentuk syukur kita terhadap kemerdekaan republik Indonesia yang ke 76 tahun usianya,selain itu agar warga di seputaran perbatasan dapat menanamkan rasa cinta tanah air dan menambah wawasan kebangsaan terhadap negara kesatuan republik Indonesia", ucapannya.

Dalam upacara HUT RI ke 76 yang di hadiri oleh, Koramil Badau,Polsek, Beacukai, Karantina Pertanian, Karantina Perikanan, PNS.Mahasiswa, imigrasi, Staf BRI,kordik Puskesmas, Kades,BPD desa dan ibu PKK Badau.

Kegiatan upacara berjalan dengan penuh semangat bertindak sebagai komandan upacara Letda Inf Habrin dari anggota satgas yonif 144/JY dan sebagai inspektur upacara Edy Suharta SE MM, selaku Camat Badau.

Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan Aman serta tidak luput dari mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak agar terhindar dari Penyebaran Covid-19.

(Her) IT

Pangdam I/BB Periksa Kesiapan Satgas Yonarhanud 11/WBY Untuk Tugas Operasi Pamrahwan di Wilayah Maluku dan Maluku Utara

MEDAN, IT - Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin SIP, MM, didampingi PJU Kodam I/BB memeriksa kesiapan operasi satgas Yonarhanud 11/WBY dalam rangka tugas operasi pamrahwan di wilayah Maluku dan Maluku Utara bertempat di Mako Yonarhanud 11 WBY, Binjai (16/8/2021).

Pangdam I/BB menyampaikan bahwa pemeriksaan ini meliputi kesiapan di bidang personel dan material, serta kesiapan korum sebagai unsur tinggal di satuan selama batalyon ini melaksanakan tugas.

Prajurit satgas ops pamrahwan Maluku batalyon Arhanud 11/WBY yang dikirim berjumlah 500 orang dan akan disebar ke 33 pos selama 9 bulan. ucap Pangdam.

" Kalian sudah dilatih sesuai dengan pentahapan proglatsiops, saya harap untuk menerapkannya sesuai dengan pola operasi", tegas  Pangdam.

Diakhir sambutannya Pangdam I/BB mengingatkan pada seluruh personel satgas harus benar-benar paham bahwa tugas adalah kehormatan bagi prajurit, kuasai tugas pokok dan  patuhi aturan hukum yang berlaku, pungkas Mayjen TNI Hassanudin.

Kegiatan dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

(Martin) IT

Bamsoet : "Saatnya Siapkan Generasi Muda Bangsa Untuk Songsong Indonesia Emas"

JAKARTA, IT - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan usia kemerdekaan Bangsa Indonesia yang memasuki 76 tahun merupakan momentum sejarah paling sakral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Selama 76 tahun usia kemerdekaan, berbagai tantangan dan dinamika kebangsaan telah dihadapi, berkali-kali komitmen kebangsaan telah diuji, dan serangkaian periodisasi zaman telah dilalui.

"Masyarakat Indonesia patut bersyukur di usia 76 tahun kemerdekaan, Indonesia masih tegak berdiri sebagai negara berdaulat. Karena sebagai negara kepulauan dengan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi, di mana penduduknya terdiri dari 1.340 suku, berbicara dalam 733 bahasa, dan menganut 6 agama serta puluhan aliran kepercayaan, maka membangun dan menjaga komitmen untuk tetap bersama dalam satu ikatan kebangsaan, tentunya bukan hal yang mudah untuk dilakukan," ujar Bamsoet dalam acara Independence Festival (IFEST) 2021, Simposium dan Deklarasi Festival 76 Tahun Hari Kemerdekaan Indonesia, secara virtual dari Studio Digital Black Stone Jakarta, Selasa (17/8/21).

Turut hadir antara lain Founder 'Melompat Maju' Muhammad Wahyu Yusron, serta perwakilan pemuda dari berbagai provinsi di Indonesia.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan selama 76 tahun kemerdekaan Indonesia, banyak hal yang telah dicapai. Namun masih lebih banyak lagi yang dapat diperjuangkan. Bangsa Indonesia bisa berkaca pada Korea Selatan, yang sejak awal berdiri pada Agustus 1948, merupakan negara miskin yang telah mengalami pahit-getir masa penjajahan Jepang selama 36 tahun.

"Korea Selatan bahkan harus mengawali perjalanan sejarah kebangsaan yang memilukan, berjibaku selama 3 tahun dalam perang saudara dengan Korea Utara. Menewaskan sekitar 4 juta jiwa rakyat di semenanjung Korea. Namun setelah 73 tahun usia kemerdekaannya, Korea telah tumbuh melesat sebagai negara maju, dengan pendapatan per kapita mencapai 31.637 US dollar,"  jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, salah satu kunci keberhasilan Korea Selatan ada pada pengembangan sumberdaya manusia dan pemanfaatan periode bonus demografi secara optimal. Saat ini, Indonesia tengah menjejakan kaki pada periode bonus demografi. Tepat pada usia satu abad kemerdekaan di tahun 2045, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 319 juta jiwa. Sekitar 70 persennya atau sebanyak 223 juta jiwa adalah kelompok usia produktif dalam jenjang usia 25 hingga 65 tahun.

"Saat ini adalah yang tepat bagi kita menyiapkan generasi muda bangsa untuk menyongsong Indonesia Emas. Jangan sampai puncak bonus demografi yang seharusnya dimanfaatkan bagi optimalisasi pembangunan nasional, malah menjadi kemubaziran. Korea Selatan adalah sebuah contoh sukses, namun sejarah juga membuktikan, tidak semua negara sukses memanfaatkan fase bonus demografi, misalnya Brazil dan Afrika Selatan," terang Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB KODRAT) ini  menambahkan, Afrika Selatan gagal memanfaatkan bonus demografi disebabkan kurangnya perhatian pada kualitas pendidikan dan rendahnya tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan. Sedangkan Brazil gagal memanfaatkan bonus demografi karena keterpurukan ekonomi, tergerusnya sumberdaya negara untuk jaring pengaman sosial dan pensiun, serta terabaikannya kualitas pendidikan, infrastruktur dan penyediaan lapangan pekerjaan.

"Untuk menghindari kemubaziran bonus demografi seperti yang dialami Afrika Selatan dan Brazil tersebut, kita harus menyadari, bahwa nilai kemanfaatan bonus demografi hanya dapat dioptimalkan apabila terpenuhi dua prasyarat. Pertama, jumlah usia produktif yang berlimpah adalah sumberdaya yang berkualitas. Kedua, adanya ketersediaan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja yang berlimpah," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum dan Pertahanan KADIN Indonesia ini memaparkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Memperlihatkan jumlah penduduk berusia produktif lebih dari 191 juta jiwa, sekitar 64,5 juta jiwa diantaranya berusia 16 hingga 30 tahun. Dari aspek latar belakang pendidikan, sebagian besar pemuda Indonesia (74,18 persen) lulusan sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama. Hanya 10,36 persen yang menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi.

"Dari aspek potensi ekonomi dan ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda Indonesia pada tahun 2020 juga belum optimal, yaitu sebesar 61,31 persen. Pada tahun 2020, BPS juga mencatat tingkat pengangguran terbuka pemuda Indonesia sebesar 15,23 persen. Artinya, dari setiap 100 angkatan kerja pemuda, terdapat sekitar 15 pemuda yang tidak, atau belum bekerja," papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, melihat profil statistik Pemuda Indonesia tersebut, harus diakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Peningkatan kompetensi pemuda sebagai sumberdaya pembangunan adalah prioritas utama, mengingat seiring laju perkembangan zaman, tantangan ke depan akan semakin kompleks dan dinamis. Apalagi saat ini, di tengah upaya mengejar laju modernitas zaman pada era revolusi industri 4.0, dan menyongsong era society 5.0.

"Menjadi kewajiban kita untuk mempersiapkan kehadiran generasi emas, yang akan menjadi tumpuan masa depan Indonesia. Generasi Emas yang kita ingin wujudkan bersama adalah generasi yang tidak saja kompeten, profesional, kreatif, inovatif, dan berdaya saing global. Namun terpenting adalah, memiliki wawasan kebangsaan, yaitu generasi yang berhati Indonesia, dan berjiwa Pancasila," pungkas Bamsoet. 

(Ag) IT

Presiden Joko Widodo Berbaju Adat Baduy Saat Sampaikan Pidato Kenegaraan di Gedung Nusantara

JAKARTA, IT - Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2021 dan pidato kenegaraan pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI. Sidang tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Senin, 16 Agustus 2021.

Setibanya di Gedung Nusantara, Presiden disambut langsung oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, dan Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono.

Sekitar pukul 08.28 WIB, Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD tampak memasuki Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara.

Sebelum Kepala Negara menyampaikan pidatonya, Sidang Tahunan MPR RI tahun 2021 terlebih dahulu dibuka dengan pidato pengantar dari Ketua MPR, Bambang Soesatyo. Setelahnya, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti menyampaikan pidato pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan laporan kinerja pemerintah dan pidato dalam rangka HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden antara lain menyebut bahwa "Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh" yang menjadi semboyan Bulan Kemerdekaan pada tahun ini hanya bisa diraih dengan sikap terbuka dan siap berubah menghadapi dunia yang penuh disrupsi.

"Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, hanya bisa dicapai jika kita semua bahu-membahu dan saling bergandeng tangan dalam satu tujuan. Kita harus tangguh dalam menghadapi pandemi dan berbagai ujian yang akan kita hadapi dan kita harus terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa," ujar Presiden.

Dalam pidato kenegaraan tahun ini, Presiden tampak mengenakan pakaian adat Suku Baduy. Menurut Presiden, pakaian adat tersebut dipilih karena desainnya yang sederhana dan nyaman dipakai.

"Saya suka karena desainnya yang sederhana, simpel, dan nyaman dipakai. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Jaro Saija, tetua adat masyarakat Baduy, yang telah menyiapkan baju adat ini," ungkapnya.

Setelah jeda sesaat, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan kembali memasuki Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, untuk mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2021-2022 yang akan dibuka oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam sidang tersebut, Presiden akan menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2022 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.

Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tersebut digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kehadiran para anggota MPR dan tamu undangan secara fisik dibatasi di mana sebagian besar lainnya mengikuti jalannya sidang melalui konferensi video.

(Tgh/Un) IT

Peluncuran Perdana "Warung NKRI” di Sentra Kreasi Atensi Pangudi Luhur Bekasi, Diresmikan Kepala BNPT

BEKASI, IT - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Drs Boy Rafli Amar, M.H meluncurkan secara perdana "Warung NKRI” di Sentra Kreasi Atensi Pangudi Luhur, Bekasi Timur, Senin (16/08/2021).

Hadir dalam kegiatan tersebut selaku nara sumber, yakni Dirjen Rehabilitasi Kemensos RI DR IR. Harry Hikmat, M.Si, Dokter Pancasila DR Dody Susanto, S.H.M., Si dan sejumlah undangan diantaranya Wakil Walikota Bekasi, Dr Tri Adhianto didampingi unsur Forkopimda Kota Bekasi, bendahara Asosiasi Praktisi HRD Jawa Barat, Meilana, ketua SMSI Bekasi Raya Doni Ardon dan penggiat UMKM Kota Bekasi.

Kepala BNPT dalam sambutannya mengatakan Warung NKRI ini merupakan wadah dialog dalam merawat dan menjaga nilai-nilai kebangsaan. Istilah Warung sengaja dimunculkan untuk tujuan memperteguh nilai-nilai kebangsaan dan sebagai upaya mencegah virus radikalisme berkembang di lapisan masyarakat bawah.

"Kita tidak ingin pemuda bangsa mengalami disorientasi terhadap budaya bangsa," ungkapnya. 

Hal ini pula yang melatarbelakangi Warung NKRI digelar, selain sambil menikmati jajanan khas juga sekaligus melakukan dialog kebangsaan.

“Dialog kebangsaan ini akan memperteguh nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan ini harus kita jaga karena kemerdekaan kita tidak diraih dengan mudah namun diraih dengan ikhtiar yang tidak ringan,” kata Kepala BNPT.

Boy Rafli mengatakan Warung NKRI juga merupakan salah satu solusi dalam melawan narasi-narasi kebencian yang memecah belah bangsa dengan menyebarkan misinformasi dan propaganda radikalisme dan terorisme. 

"Narasi bersifat kebencian, tidak mengakui konstitusi dan ideologi negara kita begitu masif. Jangan sampai generasi muda dan warga negara indonesia menjadi korban propaganda mereka,” katanya.

Usai menyampaikan sambutan, Kepala BNPT RI meresmikan warung NKRI dengan menggunting pita dan berdiskusi santai dengan para tamu undangan yang hadir. 

(DA) IT