Kapolri: Rawat di Isoter Itu Enak Sekaligus Lindungi Keluarga dari Covid-19

JAKARTA, IT - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Fasilitas Isolasi Terintegrasi (FIT), yang merupakan program dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (7/8/2021). 

FIT merupakan tempat isolasi mandiri terpusat (Isoter) bagi masyarakat Sulsel, yang terpapar virus corona. Dalam tinjauannya, Sigit melakukan interaksi langsung dengan dokter yang bertugas dan pasien yang dirawat di lokasi tersebut. 

Sigit menekankan, Isoter merupakan lokasi isolasi mandiri paling efektif bagi masyarakat yang sedang terpapar virus corona. Menurut Sigit, tempat tersebut juga melindungi keluarga ataupun kerabat dari bahaya paparan Covid-19. 

"Alhamdulillah. Jadi pak Dokter kondisi peralatan disini ini harus disampaikan ke masyarakat bahwa ditempat Isoter itu enak dan itu pilhan yang baik buat keluarga. Daripada keluarga atau saudara ada yang terkonfirmasi karena kontak erat," kata Sigit. 

Sigit mengimbau, kepada masyarakat untuk segera menuju fasilitas Isoter apabila dalam test laboratorium dinyatakan positif terjangkit virus corona. Nantinya, warga bakal diperlakukan dengan baik untuk menjalani isolasi mandiri hingga dinyatakan sembuh dari Covid-19.

"Lebih baik begitu positif langsung ke Isoter. Ini harus disampaikan ke masyarakat," ujar Sigit.

Dalam interaksinya, Sigit menanyakan kepada seorang pasien terkait dengan fasilitas dan kondisi di tempat Isoter tersebut selama berjuang untuk sembuh dari virus corona. 

Pasien yang seorang perempuan itu menjawab bahwa seluruh fasilitas di tempat Isoter tersebut sangat baik dan nyaman. Ia juga mengaku atas inisiatif sendiri datang ke Isoter tersebut.

 
"Alhamdulillah selama ini bosan itu tidak ada, karena fasilitas makanan bagus, saya tambah sehat. Atas keinginan sendiri dan mendengar informasi kalau di sini disediakan tempat isolasi untuk pasien covid seperti saya," ucap pasien tersebut.

Selanjutnya, Sigit juga berinteraksi dengan seorang Dokter untuk menanyakan kondisi para pasien yang dirawat di Isoter tersebut. Pasalnya, masyarakat yang menjalani isolasi kandiri di tempat itu jauh lebih membaik.

"Alhamdulilah pasien semua sembuh. Kemarin ada 1 orang yang bergejala sedang sampai saturasinya turun 91 persen kita rujuk ke Rumah Sakit (RS)," tutur Dokter tersebut saat menyampaikan perkembangan ke Kapolri.

Sigit meminta kepada Dokter tersebut untuk mempertahankan kualitas dan fasilitas yang sudah baik di tempat Isoter tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI dan Kapolri juga menyerahkan bantuan kepada Pemprov Sulsel berupa oksigen konsentrator dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Hal itu untuk membantu penanganan pasien Covid-19.

Program FIT bekerjasama dengan lembaga pemerintah, Kementerian dan BUMN yang memiliki sarana gedung diklat, diantaranya, Asrama Haji Sudiang, Kemenag, yang memiliki 1.500 tempat tidur, BPSDM Provinsi Sulsel, Balai Diklat BPK RI, Gedung Diklat PLN Makassar, Gedung Sentra Pendidikan Bank BRI, Gedung LPMP Sulawesi Selatan, Gedung Puslatbang HMP LAN, Gedung Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar, Gedung PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Gedung Diklat PUPR Wilayah VII Makassar dan Gedung BBPKS Regional V Makassar.

(Tnr) IT

Dinar Candy Meminta Maaf, Pelapor Minta Polisi Tetap Melanjutkan Proses Hukum

JAKARTA, IT - Pelapor kasus pornoaksi yang dilakukan Artis Dinar Candy karena berbikini di Trotoar Jalan, angkat bicara perihal permohonan maaf Artis Dinar Candy kepada publik.

"Kami apresiasi permohonan maaf Dinar Candy kepada publik, dia mengakui kesalahan tentu sesama manusia wajib memaafkan," kata Gurun Arisastra Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH PBSMMI) kepada Wartawan di Jakarta, Sabtu (7/8/2021).

Namun, Gurun menyampaikan perbuatan pidana yang dilakukan tidak serta merta terhapus karena permohonan maaf. Proses hukum perkara tetap dijalankan.

"Perbuatan pidana tidak terhapus karena minta maaf, ini negara hukum maka perkara tentu tetap dilanjutkan. Sampai saat ini kami pun belum memiliki niat mencabut laporan, kami minta Kepolisian tetap lanjutkan," ujar Gurun Arisastra.

Gurun mengatakan perbuatan yang dilakukan Dinar Candy tetap harus sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Biarkan proses hukum ini berjalan agar menjadi pelajaran dan pengalaman bagi kita semua khususnya bagi para public figur di Indonesia.

"Tetap harus lanjut sampai inkracht artinya putusan pengadilan yang tetap, agar menjadi pelajaran bagi kita semua khususnya para publik figur di Indonesia," ujar Gurun.

Advokat berusia 29 tahun ini pun mengingatkan Dinar Candy dan semua element masyarakat dalam mengkritik tetap harus menghormati hukum dan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

"Sah-sah saja mengkritik, boleh kok, dilindungi Undang-Undang namun ingat dalam mengkritik tetap ada batasnya, ada norma dan hukum baik itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan dibawahnya, serta kultur dan budaya yang harus dilaksanakan serta dihormati," ujar Gurun.

Pria yang disapa Gurun ini mengatakan keadaan pandemi ini semua pihak diharapkan dapat memberikan solusi bukan hanya sekedar memberikan kritik seperti halnya Artis Dinar Candy.

"Solusi apa yang terbaik selain pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat? Kita tahu hampir seluruh dunia pembatasan sosial atau aktifitas kegiatan. Silahkan kritik, tapi juga harus berikan solusi," tegas Gurun. 

(FA/Red) IT

Ketua DPD RI Ingatkan Kemenparekraf Segera Cairkan Bansos Untuk Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

SURABAYA, IT - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk segera mencairkan bantuan sosial (bansos) untuk pelaku parekraf. Menurut LaNyalla, beban hidup pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif semakin berat setelah diberlakukannya PPKM.

Saat ini, bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata (BPUP) yang dijanjikan turun Juli 2021, masih dalam proses pencairan. Pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp 2,4 triliun untuk membantu para pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi Covid-19.

Dana BPUP disiapkan pemerintah melalui berbagai program, yaitu sertifikasi CHSE bagi usaha pariwisata, PEN film, dan dukungan akomodasi hotel untuk tenaga kesehatan. LaNyalla menilai, bantuan tersebut akan membantu pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya di sektor terbawah.

“Kami mengingatkan komitmen pemerintah untuk segera memberikan bantuan kepada teman-teman pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” kata LaNyalla di sela masa reses di Jawa Timur, Jumat (6/8/2021).

Menurut LaNyalla pelaku pariwisata sangat membutuhkan bantuan. Pasalnya, sejak awal pandemi, pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi sektor paling terdampak.

Bahkan, mantan Ketua Umum PSSI tersebut menambahkan, sebelum PPKM diberlakukan, pelaku pariwisata sudah banyak yang bertumbangan.

“Ditambah PPKM, pelaku usaha dan pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif semakin jatuh karena adanya pelarangan operasional tempat wisata. Maka atensi dari pemerintah sangat dibutuhkan,” tutur LaNyalla.

Tahun lalu, pemerintah menyalurkan BPUP dalam konsep dana hibah. Tahun ini, bantuan akan diarahkan untuk pengusaha agar tidak mem-PHK karyawan. Meski begitu, hingga awal Agustus, dana bantuan masih belum cair.

Pemerintah sendiri telah menegaskan bantuan akan diberikan di beberapa wilayah yang tercakup dalam destinasi super prioritas, dan daerah dengan realisasi pajak hotel dan restoran minimal 15 persen dari total pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2020. Selain itu juga untuk daerah yang termasuk 100 Calender of Event (COE).

“Bantuan harus mengutamakan ketepatan sasaran program dan memperhatikan akuntabilitasnya. Kemenparekraf harus memprioritaskan bantuan kepada pelaku usaha pariwisata kecil di daerah sehingga bantuan akan bermanfaat dan tepat guna,” imbau LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu juga menyoroti sekitar 7 ribu pelaku wisata yang terdampak PPKM karena tidak lagi memiliki pemasukan selama penutupan tempat wisata.

“Bayangkan, berapa banyak pelaku wisata nasional yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya? Saat ini mereka banyak yang mengandalkan uang tabungan untuk bertahan hidup. Tapi sampai kapan?”  tanyanya.

“Oleh karena itu pemerintah harus secepatnya menyalurkan bantuan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif,” tambah LaNyalla. 

Tidak itu saja, ia juga berharap program-program pemerintah dapat dipermudah agar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dapat bertahan di tengah pandemi.

Program-program tersebut antara lain Program Restrukturisasi Kewajiban Perbankan, Program Penjaminan Kredit Usaha, baik untuk UKM maupun Usaha Besar/Korporasi, serta Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Termasuk juga program Kartu Prakerja, dan pinjaman lunak.

Pemerintah pun memiliki pagu anggaran sebesar Rp 60 miliar didorong sebagai jaring pengaman usaha, khususnya untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Dengan berbagai bantuan dan program ini, kita berharap saat kondisi pandemi membaik, sektor usaha pariwisata dan ekonomi kreatif akan kembali hidup,” harapnya.

(*) IT

Kapolres Pekalongan Pimpin Sertijab Kabag Log, Kasat Samapta dan Kapolsek Kesesi di Polres Pekalongan

PEKALONGAN, IT - Pagi tadi, Kepolisian Resor Pekalongan melaksanakan upacara serah terima jabatan Kabag Log, Kasat Samapta dan Kapolsek Kesesi di halaman Mapolres, pada Jumat (06/08/2021).

Sebagaimana diketahui bahwa Kabag Log Polres Pekalongan dijabat oleh AKP Sumantri, S.H yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Samapta, sedangkan Kasat Samapta dijabat oleh AKP Edy Yuliantoro, S.H. Sementara itu untuk Kapolsek Kesesi oleh AKP Farid Amirullah, S.H yang sebelumnya dijabat oleh AKP Priya. Untuk AKP Priya sendiri menjabat sebagai Kabag Log di Polres Pekalongan Kota.

Kapolres Pekalongan selaku inspektur upacara penyampaian pidatonya mengatakan bahwa,"Serah terima jabatan dalam suatu organisasi merupakan hal yang rutin dilaksanakan karena ini merupakan salah satu proses organisasi dalam upaya memberikan kesempatan pada anggota untuk mengembangkan karir serta menjadi siklus yang memang harus dilakukan demi tercapainya tujuan organisasi," kata AKBP Darno.

Lebih lanjut Kapolres Pekalongan menuturkan bahwa “Pergantian jabatan ini juga merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karir personel Polri yang perlu dan lazim dalam rangka penyegaran organisasi sekaligus sebagai upaya peningkatan kinerja Polri dalam memberikan pelayanan publik yang prima, melindungi dan mengayomi masyarakat serta menegakkan hukum,” tuturnya.

Darno berharap supaya serah terima jabatan ini dijadikan sebagai momentum untuk memacu dan meningkatkan kembali semangat, disiplin dan etos kerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya tak lupa disampaikan oleh Kapolres Pekalongan kepada pejabat lama atas pengabdian dan dedikasinya selama menjabat. “Sedangkan kepada pejabat baru selamat datang di Polres Pekalongan dan saya harapkan senantiasa memberi dukungan kepada pejabat baru serta membangun kerja sama yang harmonis,” ujar AKBP Darno.

Upacara sertijab sendiri dihadiri oleh Wakapolres Pekalongan Kompol I Ketut Tutut, S.H., para Kabag, Kasat dan Kapolsek jajaran serta Perwira staf Polres Pekalongan. 

(*) IT

Puan Maharani : "Sasaran Makin Luas, Pasokan Vaksin Harus Makin Lancar!"

JAKARTA, IT - Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi kebijakan pemerintah yang semakin mempermudah warga untuk mendapat vaksinasi Covid-19. Namun, menurut Puan, kemudahan akses ini harus dibarengi dengan pasokan dan distribusi vaksin yang semakin lancar.

“Kalau akses vaksin telah diperluas untuk warga yang belum punya NIK serta warga rentan, dan sebelumnya juga anak di atas 12 tahun sudah boleh divaksin, berarti sasaran vaksinasi semakin luas. Karena itu, pasokan dan distribusinya tidak boleh tersendat, justru harus semakin lancar,” kata Puan di Jakarta, Kamis (5/8/2021).

Mantan Menko PMK ini berharap ke depan tidak ada lagi laporan tentang keterbatasan stok vaksin di daerah yang mengakibatkan proses vaksinasi menjadi tersendat atau bahkan terhenti. 

Apalagi, kata Puan, pemerintah mengatakan saat ini total vaksin yang sudah beredar di daerah dan sebagiannya siap didistribusikan berjumlah 100,9 juta dosis vaksin.

“Jumlah stok vaksin itu seharusnya aman untuk beberapa waktu ke depan, tapi kalau ada laporan stok vaksin di daerah kosong, berarti ada yang harus dibenahi dalam sistem data stok vaksin,” kata alumnus Universitas Indonesia.

Puan mengatakan, tidak boleh ada jeda waktu yang terlalu lama antara proses data stok vaksin yang riil di lapangan, dengan data stok yang dipantau di pusat.

“Jangan sampai nanti data stok riil vaksin di lapangan sudah habis, tapi data yang terpantau di pusat masih cukup. Jadi delay input datanya tidak boleh terlalu lama,” kata Puan.

“Atau kalau perlu dibuat sistem data yang real time, sehingga kondisi stok sebenarnya di lapangan bisa terpantau setiap waktu dari pusat,” kata Puan.

Menurut Puan, sistem data stok vaksin yang baik tentu akan membantu mempercepat proses vaksinasi itu sendiri. 

“Jadi jangan abaikan hal-hal teknis seperti ini. Kalau hal teknis menjadi kendala, segera diperbaiki,” ujarnya.

(Hajirin) IT

Labrak Aturan, Tiga Kali Disegel, PT. Indo Pasific Agung di Citeras Kini Dipasang Garis Pol PP Line

KABUPATEN LEBAK, IT - PT. Indo Pasific Agung itu di pasang Pol PP Line, lantaran oknum PT. tersebut bandel, melakukan membangunan tanpa memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Bahkan, mirisnya, sebelumnya Satpol PP telah memasang segel hingga tiga kali, namun oknum di PT. tersebut tidak menghiraukan.

Pantauan awak media dilokasi, pemasangan garis Pol PP Line tersebut, selain dilakukan oleh Satpol PP Lebak, di dampingi oleh pihak Kepolisian juga dari Polisi Militer (PM).

Kasi Opsdal Satpol PP Lebak Anna Wakhyudin menyampaikan, berdasarkan tindak lanjut kelapangan kini sudah masuk keranah PPNS, dan itu atas dasar laporan masyarakat. Kini, kata ia, pihaknya menegaskan sudah melakukan pemasangan kembali Pol PP Line dengan sanksi tegas. 

"Artinya, kalau berdasarkan aturan sanksi terberatnya itu peruntuhan gedung, namun, itu juga harus melalui proses. Prosesnya melalui sidang atau putusan, apakah bangunan itu harus diruntuhkan atau tidak,"katanya.

Lanjutnya, ketika kembali kepada aturan dan Setandar Operasional Prosedur (SOP), ketika tadi meninjau kelokasi itu tidak ada perusakan segel. Dan kini memasang kembali Pol PP Line.

"Jika nanti kedepan ada pembongkaran atau perusakan Pol PP Line, itu kita proses lebih lanjut, dan lebih ke arah pidana yang lebih berat,"tegasnya.

"Kalau Pol PP Line itu copot atau rusak, itu akan terlihat jelas dan terbukti. Dan i. allah kita juga telah memasang garis Pol PP Line di tempat - tempat yang mereka tidak bisa masuk"kata Anna.

Ketika ditanya, apakah ketika Satpol PP dan petugas lainnya saat ke lokasi masih menemukan yang sedang melakukan aktivitas, kata ia, memang ada pengecoran untuk tiang pancang tapi secara manual. 

"Dan kita langsung tindak, dan kita langsung pasang juga di tempat itu Pol PP Line,"katanya.

Ketika ditanya kenapa oknum itu bisa melakukan kegiatan berulang- ulang kali, uangkap Anna, PPNS sendiri baru menerima berkas sekarang pengaduannya, itupun sedikit ada progres perijinannya. 

"Tetapi tetap kita hentikan karena proses perijinan itu belum lengkap. Makanya sesuai dengan SOP kita, kita monitor juga sejauh mana mereka menempuh perijinan, pas kita tadi panggil, sampai tadi eksekusi memang perijinan itu belum selesai. Makanya kita tutup dan pasang garis Pol PP Line. Apa bila yang bersangkutan tidak memproses perijinan itu tidak bisa bakalan di buka, sampai mereka memiliki perijinan saya jamin,"tegasnya.

Sementara Oknum penanggung jawab pembangunan PT. Indo Pasific Agung atau Pabrik Kemasan Oli Hambali mengaku tidak mengetahui soal perijinannya sudah sejauh mana. Karena, menurut ia, dirinya hanya ditugaskan mengurusi bangunannya saja.

"Saya tidak tau perijinan yang sudah di tempuh sudah sejauh mana,karena saya hanya di perintah untuk mengawasi pekerja bangunan saja, karena yang mengurusi ijin projek ini langsung dari bos"katanya.

(Egr) IT

Menaker Bersama Stakehokders se-Jawa Timur Deklarasi Gotong Royong Hadapi Pandemi COVID-19

SIDOARJO, IT - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama stakehokders ketenagakerjaan se-Jawa Timur melakukan Deklarasi Gotong Royong menangkan Indonesia menghadapi pandemi COVID-19.

Spirit kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh perlu secara terus menerus dikampanyekan dan digaungkan hingga tingkat daerah untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan yang dilandasi semangat saling peduli, optimis, dan bersama-sama bangkit dari dampak pandemi COVID-19.

Atas dasar itulah, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama KADIN, APINDO, dan serikat pekerja/serikat buruh Jawa Timur melakukan Penandatanganan Komitmen Gotong Royong. Penandatanganan komitmen dilakukan di Museum Mpu Tantular Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (5/8/2021).

Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan bahwa kunci utama menghadapi situasi pandemi COVID-19 harus memiliki percaya diri yang tinggi dan selalu optimistis. Selain itu, kreativitas dan inovasi harus terus dilakukan untuk dapat bangkit dari keterpurukan.

"Yang paling penting lagi adalah semua upaya ini tidak bisa dijalankan secara parsial, tapi harus dilakukan secara serentak, bersama-sama dengan melibatkan pengusaha dan pekerja sebagai tanggungjawab dan persoalan bersama," kata Ida Fauziyah.

Untuk itu, ia menuturkan, menaruh harapan besar kepada dunia usaha dan serikat pekerja untuk bahu-membahu ikut aktif dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasioal yang secara simultan mempercepat herd imunity pada seluruh rakyat Indonesia.

"Saya berharap, komitmen Gotong Royong ini dapat Memenangkan Indonesia. Kita belum kalah, dan kita tidak akan kalah. Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh," tuturnya.

Ida menambahkan, selain Pandemi COVID-19, terdapat juga tantangan disrupsi yang dihadapi masyarakat pekerja/buruh. Di mana era otomasi yang datang lebih cepat akibat tidak terbendungnya laju digitalisasi.

Menurut ida, tantangan disrupsi ini dihadapi pekerja/buruh di seluruh dunia. Masyarakat termarjinal, pekerja/buruh berpendidikan dan keterampilan rendah menjadi golongan yang paling terdampak. Mereka juga akan menjadi korban pertama digitalisasi otomasi.

"Indonesia dengan mayoritas angkatan kerja yang masih minim pendidikan dan keterampilan harus mengantisipasi tantangan ini," ujar Ida.

Adapun isi Penandatanganan Deklarasi Gotong Royong menangkan Indonesia menghadapi pandemi COVID-19, yakni:

Pertama, menyelesaikan segala pertikaian dan konflik melalui dialog yang sehat dan kompromi yang adil.

Kedua, menepis semua berita bohong terkait pandemi COVI-19 yang tidak berdasar pada kajian medis.

Ketiga, tetap mematuhi protokol kesehatan 5M pasca penerapan PPKM Darurat atau Level 1-4 dan masa-masa sesudahnya.

Keempat, meniadakan pengumpulan massa yang berpotensi menyebarkan virus COVID-19, dan membawa semua bentuk perselisihan ke meja perundingan dengan kepala dingin dan bertanggung-jawab.

Kelima, pemerintah mengupayakan langkah-langkah praktis dan strategis memperbaiki situasi industri dan ketenagakerjaan di seluruh Indonesia selama dan pasca-pandemi COVID-19.

Keenam, saling mengingatkan khususnya dalam hal penegakan protokol kesehatan di lingkungan kerja. 

(Azr) IT