Mendes PDTT: "PKTD Sasarannya Keluarga Setengah Penganggur, Miskin, Difabel dan Perempuan Kepala Keluarga

JAKARTA, IT - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghimbau para Kepala Daerah menggenjot penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) agar lebih tepat sasaran.

Halim Iskandar melaporkan, Dana Desa yang digunakan untuk menopang peningkatan daya beli dan peningkatan konsumsi ada dua yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

"BLT Dana Desa menjadi supporting (pendukung) DTKS  (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga keberadaannya hadir karena Covid-19," kata Halim Iskandar saat menjadi narsum di Klik Indonesia Petang TVRI, Selasa (20/7/2021).

Doktor Honoris Causa dari UNY ini memaparkan, sasaran utama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang terdampak Covid-19, kehilangan matapencaharian, belum termasuk dalam DTKS, dan miliki anggota keluarga yang berpenyakit kronis menahun.

PKTD sasarannya adalah keluarga setengah penganggur, kelompok miskin dan kelompok marjinal lainnya seperti difabel dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang tahun kemarin jumlah mencapai 2,4 juta jiwa.

Halim Iskandar mengingatkan jika Dana Desa itu bersumber dari APBN yang fokus ke penanganan Covid-19.

Selain itu, Dana Desa juga difokuskan ke Desa Lawan Covid-19 yang berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 yang hidupkan lagi Pos Gerbang Desa dan Ruang-ruang Isolasi Desa.

Halim Iskandar menyatakan tidak ada lagi alasan keterlibatan penyaluran BLT ini karena Kementerian Keuangan telah berikan relaksasi yang akan permudah proses pencairan.

"Jadi tidak ada lagi warga desa yang belum peroleh jaring pengaman sosial, ini harus di cover oleh BLT Dana Desa," kata Halim Iskandar.

Untuk percepat penyaluran, Kemendes PDTT lakukan pemantauan setiap hari melalui Pendamping Desa dan Kepala Desa serta Pemerintah Daerah. 

Kemendes, kata Gus Halim sapaan akrabnya, akan berikan sanksi tegas kepada Desa yang tidak manfaatkan Dana Desa untuk BLT, PKTD dan Desa Lawan Covid-19.

"Ini tiga hal yang tidak bisa ditawar. BLT merujuk pada data tahun 2020 sekitar 8 juta KPM, kemudian untuk PKTD dan Desa Aman Covid-19. Jika dibawah 2020 maka akan dievaluasi," kata Gus Halim.

Gus Halim memohon kepada Kepala Daerah untuk selalu mengecek desa-desa soal penyaluran tiga hal tadi, minimal setara dengan tahun 2020. Bahkan, Kemendes bakal kirimkan data sebagai referensi.

"Jika ada penambahan, silahkan karena Dana Desa boleh digunakan buat itu meski lebih besar dari tahun 2020," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Kemudian PKTD ini harus dimaksimalkan karena yang diuntungkan adalah Pemerintah Daerah karena jika Dana Desa dimaksimalkan maka warga desa tidak akan terdampak secara signifikan atas pandemi Covid-19 ini.

(Fir) IT

Danpuslatpur : "Jadikan Momentum Kurban Untuk Berbagi Ditengah Pandemi"

BATURAJA, IT -  Danpuslatpur Kodiklatad Brigjen TNI Judi Paragina Firdaus, M.Sc. mengajak para prajurit dan keluarga Puslatpur untuk bersama-sama menjadikan momentum berkurban  Idul Adha 1442 H/2021 M untuk meningkatkan ketakwaan dan semangat berbagi serta rela berkorban di tengah Pandemi Covid-19 saat ini. 

Hal ini disampaikan Danpuslatpur, Brigjen TNI Judi Paragina Firdaus M.Sc didampingi Wadan Puslatpur Kolonel Inf Agus Widodo, S. I. P. , saat menghadiri pemotongan hewan kurban di Masjid Al Ikhlas Puslatpur, Baturaja. Selasa, (20/7/2021). 

Dijelaskan Danpuslatpur, pada Idul Adha tahun ini, panitia kurban Puslatpur akan memotong 3 ekor sapi dan 20 ekor kambing, yang dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut, dengan target 340 paket daging. 

"Pembagiannya dengan mendatangi rumah-rumah warga, dengan sasaran masyarakat dan anak yatim piatu yang membutuhkan di Kampung Sawah, Kampung Sungai Tuah, Kampung Trukis dan Talang Sipin," ucap Danpuslatpur, yang juga lulusan  Akmil 1993 tersebut.

 
Dalam kesempatan tersebut, Danpuslatpur secara pribadi dan atas nama keluarga besar Puslatpur Kodiklatad mengucapkan selamat merayakan Idul Adha kepada seluruh masyarakat muslim.

 
"Saya juga mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan yang menjadi panitia pemotongan hewan kurban, semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita semua untuk menjadikan Puslatpur Kodiklatad dan TNI AD lebih maju serta semakin dicintai rakyat," ucap dan pungkasnya. 

Dalam pelaksanaan pemotongan kurban itu, dilaksanakan dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19, seperti menggunakan masker, sarung tangan, dan disiapkan tempat cuci tangan di pintu masuk dan area pemotongan.

(*) IT

Desa Satria Jaya Berharap Pemkab.Bekasi Berikan Bansos Untuk Terdampak Covid-19 Dan Isoman

KABUPATEN BEKASI, IT - Sejak mewabahnya penyakit virus corona melanda berbagai belahan dunia yang pada gilirannya menimpa Indonesia dan kemudian masuk ke wilayah Kabupaten Bekasi sampai di berlakukannya PPKM Darurat oleh Pemerintah Pusat yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo guna menanggulangi wabah Virus Corona (Covid-19) menjadi Polemik yang memunculkan berbagai permasalahan terutama kebutuhan untuk bertahan hidup disaat Covid-19 menerpa wilayah mereka. 

Salah satunya Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara di Kabupaten Bekasi, dimana Desa yang memilik Luas +/- 303 Ha, dengan Jumlah Penduduk 26.989 jiwa dengan mengalami terdampak Covid-19 sebanyak kurang lebih 2.857 jiwa, Isoman 620 jiwa dan meninggal karena covid 18 orang, namun sangat di sayangkan tidak ada satupun bantuan sosial berupa senbako maupun segala kebutuhan untuk para terdampak Covid-19 di wilayah tersebut dari Pemda Kabupaten Bekasi sendiri terutama kemudian Pemerintah Provinsi lalu Pemerintah Pusat.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Kades Asta Razan saat di konfirmasi Awak Media di ruangannya (19/07/2021) mengatakan," Sampai saat ini sama sekali tidak ada bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Bekasi untuk para terdampak Covid-19 termasuk yang Isoman di Desa Satria Jaya," ungkapnya.

"Ini rencana mau diusulin..karena pihak Desa sendiri sudah kewalahan..sebab engga berhenti ini, ya mudah-mudahan covid segera berlalulah, jadi kitanya juga tenang," imbuhnya dengan nada kesal diduga karena bantuan sosial dari Pemkab dalam hal ini Dinas Sosial tak kunjung ada itikat baik untuk membantu masyarakat Kabupaten Bekasi yang terdampak Covid-19.

Senada dengan Kades Asta Razan, Kasi Pelayanan Desa Satria Jaya, Abdul Hamid Haris saat di jumpai Awak Media di ruangannya (19/07/2021) sore mengungkapkan bahwa," Sampai hari ini semenjak adanya Covid-19 di wilayah kami itu belum pernah ada bantuan dari Pemerintah, kami hanya menyalurkan bantuan dari tingkat Desa saja, belum ada informasi bantuan dari Pemerintah Daerah atau Dinas Sosial," ungkapnya.

Ketika ditanyakan tentang adanya penyampaian dari Dinas Sosial melalui sejumlah Media Online yang memberitakan bahwa ada bantuan dari Dinas Sosial, ia mengatakan," Tidak ada sama sekali," tegasnya.

Saat ditanyakan tentang ada tidaknya sosialisasi dari Dinas Sosial terkait bantuan untuk terdampak Covid-19 maupun Isoman, Abdul menjawab,"Tidak tahu, tidak ada...kita malah baru tahu beberapa hari yang lalu dari pihak Kecamatan bahwa kita di suruh bikin Proposal untuk bantuan Sembako..kita dapat Informasi hari Kamis 14 Juli dan Jumatnya tanggal 15 Juli 2021 kemarin kita buat pengajuan,..sebelumnya kita kewalahan sekali ngurusin Covid dan tidak ada Sosialisasi maupun bantuan sosial apapun baik dari Dinas Sosial maupun Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan,"tandas Kasi Pelayanan Desa Satria Jaya.

"Kalau kamikan sebenarnya kebetulan saya sendirikan Tim Gugus penerima laporan adanya penderita Covid-19 di Desa Satria Jaya...jadi harapan kami sih bagi teman-teman atau warga kami yang saat ini menjalani Isoman itu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini Dinas Sosial...minimal Sembako atau bantuan-bantuan lainlah..mudah-mudahan Pemerintah Kabupaten Bekasi bisa mendengarnya," Pungkas Kasi Pelayanan Desa Satria Jaya Abdul Hamid Haris.

Sebagaimana diketahui banyak wilayah di Kabupaten Bekasi yang masuk dalam katagory zona merah dan bahkan Bupati Kabupaten Bekasi Eka Supriaatmaja beserta sejumlah Pejabat di Pemkab Bekasi, meninggal dunia akibat dari Covid-19, namun anehnya Dinas Sosial yang berperan untuk membagikan sembako maupun lainnya untuk kebutuhan bertahan hidup bagi para terdampak Covid-19 termasuk masyarakat yang menjalani Isoman (Isolasi Mandiri) tidak ada tindakan serius dan fokus yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi serta Dinas terkait lainnya, kendati anggaran untuk penanggulangan Covid-19 itu sendiri telah tersedia di Pemkab Bekasi sebagaimana telah di kemukakan oleh Mendagri Tito Karnavian dalam diskusi "Konferensi Pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat", pada Sabtu (17/7/2021).

(Red) IT

Vaksinasi Kelas Remaja, Bupati Pekalongan : ’Ini adalah launching Pertama Kita, Vaksinasi Covid-19 Untuk Pelajar dan Santri’

PEKALONGAN, IT - Dalam rangka mensukseskan kegiatan vaksinasi di Kabupaten Pekalongan, Pemkab Pekalongan perluas target vaksinasi. Dimana kali ini, Pemkab melakukan vaksinasi untuk pertama kalinya bagi kelas remaja di Kabupaten Pekalongan dengan kriteria umur yaitu 12-17 tahun.

Kegiatan vaksinasi bagi pelajar di Kabupaten Pekalongan tersebut,  dimulai pada hari ini, Senin  (19/7/2021) yang digelar di SMA 1 Bojong dan SMKN 1 Kedungwuni.

Dalam kegiatan vaksinasi tersebut, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M., juga melakukan pemantauan langsung dengan didampingi oleh beberapa unsur Forkopimda.

Dalam pantauannya, Bupati Pekalongan Fadia mengatakan bahwa kegiatan launching vaksinasi Covid-19 bagi pelajar dan santri di Kabupaten Pekalongan, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga para pelajar dan santri supaya tetap sehat dan terhindar dari paparan virus Covid-19, sehingga pembelajaran secara tatap muka dapat segera dilaksanakan, mengingat para pelajar yang sudah tidak masuk ke sekolah lebih dari satu tahun.

’ Ini adalah launching pertama kita, melakukan kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk pelajar dan santri,’’ kata Bupati Pekalongan Fadia Arafiq saat melakukan pantauan acara launching vaksinasi Covid-19 untuk remaja melalui anak sekolah dan santri, di SMAN 1 Bojong.

Adapun untuk target vaksinasi bagi remaja sendiri, dituturkan Fadia adalah sejumlah 93.000 pelajar dan santri dengan mekanisme jemput bole ke sekolah-sekolah dan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pekalongan.

‘’ Dan semua akan kita lakukan kegiatan vaksin jemput bola sampai ke santri-santri juga kita akan datangi,’’ tuturnya.

Selain itu, dalam kesempatan ini Fadia juga menghimbau kepada seluruh pelajar dan santri yang ada di Kabupaten Pekalongan untuk bisa mensukseskan kegiatan vaksinnasi Covid-19, dengan bersedia untuk divaksin, sehingga penekanan penybaran Covid-19 di Kabupaten Pekalongan bisa tercapai.

‘’ Harapannya supaya anak-anak kita sehat semua dan terhindar dari paparan virus Covid-19, dan saya berharap bisa kembali sekolah seperti semula,’’ pungkasnya.

Ditempat yang sama,  Kapolres Pekalongan AKBP Darno berharap, "Meskipun sudah dilakukan vaksinasi pihaknya meminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas," pungkasnya.

(Htd) IT

Konferensi Pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, Mendagri : "Keselamatan Rakyat Adalah Utama"

JAKARTA, IT - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diambil pemerintah semata-mata demi keselamatan masyarakat. Bagi pemerintah, keselamatan rakyat adalah yang utama, sehingga kebijakan yang disebutnya sebagai extraordinary ini harus dilaksanakan. 

"PPKM ini pasti tidak mengenakkan, karena mengurangi freedom, tapi memang harus dilakukan dalam rangka keselamatan rakyat," kata Mendagri dalam "Konferensi Pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat" secara virtual, Sabtu (17/7/2021). 

Sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19, PPKM dilakukan guna memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan menekan angka konfirmasi kasus penularan, angka kematian, dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR). Untuk itu, upaya di hulu dan hilir perlu dilakukan guna pengendalian wabah. 

"Keselamatan rakyat adalah yang utama, ini demi kepentingan bersama, demi kepentingan menyelamatkan rakyat, untuk kita semua," tandasnya. 

Mendagri juga membeberkan, PPKM merupakan kebijakan yang esensinya untuk mengurangi mobilitas dan kerumunan melalui pembatasan sejumlah kegiatan masyarakat berdasarkan level dan kategorinya masing-masing. Karena itu, upaya ini perlu dukungan seluruh pihak, mulai dari Pemerintah daerah yang bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.

"Kita tentunya tidak menghendaki ada pembatasan kegiatan, tapi memang harus dilakukan," pungkasnya. 

(Red) IT

Kapolri Didampongi Gubernur Ganjar Pranowo Distribusikan 30.000 Paket Sembako Untuk Warga Solo

SOLO, IT - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta Gubernur Ganjar Pranowo mendistribusikan 30.000 paket sembako PPKM Darurat untuk masyarakat Solo, Jawa Tengah (Jateng). 

Pembagian paket sembako itu dilakukan saat mereka melakukan tinjauan vaksinasi massal di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (17/7/2021). Bantuan PPKM Darurat tersebut akan menyasar ke seluruh warga yang ekonominya terdampak akibat Pandemi Covid-19 atau virus corona. 

"Pemerintah juga memikirkan masyarakat yang terdampak, karena situasi PPKM Darurat, maka hari ini kami akan bagikan bansos kurang lebih 30.000 paket sembako dan kurang lebih 147 ton beras yang akan dibagikan kepada masyarakat oleh rekan-rekan TNI-Polri," kata Sigit saat melepas distribusi paket bansos tersebut. 

Jenderal bintang empat itu berharap, dengan pembagian bansos ini beban masyarakat dapat berkurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

"Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat karena adanya pembatasan mobilitas," ujar mantan Kapolda Banten ini. 

Sementara, vaksinasi massal di Balai Kota Solo sendiri tercipta berkat adanya kolaborasi antara Pemkot Surakarta, TNI, Polri yang bekerjasama dengan Shopee. Kegiatan ini mengusung tema 'Berjuang Besama Melawan Covid-19'. Adapun, target vaksinasi adalah 1.000 orang masyarakat umum yang telah mendaftar.

Sigit pun mengapresiasi dan berterima kasih atas antusiasme masyarakat Kota Solo untuk melakukan vaksinasi. Dengan adanya animo warga yang tinggi, kata Sigit, maka target Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona bakal segera terwujud. 

"Terima kasih atas antusiasme dari masyarakat Solo dalam hal ikuti kegiatan vaksinasi sehingga percepatan ini kami harapkan bisa segera tercapai. Oleh karena itu bagi masyarakat atau relawan, aktivis, mahasiswa, yang miliki kemampuan untuk jadi vaksinator atau memperkuat kegiatan vaksinasi silahkan untuk bergabung," ucap eks Kabareskrim Polri tersebut. 

Disisi lain, Sigit meyakini dengan adanya kerjasama seluruh elemen masyarakat, maka laju pertumbuhan virus corona kedepannya akan berkurang. "Harapanbya supaya kita bersama-sama bisa segera turunkan laju pertumbuhan Covid dengan membatasi mobilitas masyarakat. Oleh karena itu mari kita sama-sama bersinergi, sehingga laju pertumbuhan Covid ini bisa kita turunkan," tutup Sigit.

(*) IT

PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI : "Lebih Baik Presiden Mungundurkan Diri!"

JAKARTA, IT - Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Khoirul Amin. Meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur jika PPKM Darurat benar diperpanjang sampai akhir bulan Juli 2021.

Permintaan itu disampaikan oleh Sekjen GPI, menyikapi kibijakan pemerintah yang akan memperpanjang PPKM Darurat. Saat dihubungi redaksi melalui telpon, Sabtu (17/7/2021) siang.

"Jika memang sudah tidak mampu mengatasi pandemi Covid-19 ini. Maka saran saya lebih baik Presiden segera mengundurkan diri secara gantel dan terhormat," tegas Khoirul Amin.

Presiden Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Periode 2005 - 2008 tersebut juga menyampaikan. Bahwa menjadi pemimpin itu harus memiliki kepekaan sosial dan tau penderitaan rakyatnya.

"Apabila menjadi pemimpin tidak memiliki kepekaan sosial, yang taunya cuma memerintah. Maka itu bukan pemimpin, tapi penguasa. Dia tidak akan pernah mampu merasakan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya," tandasnya.

Ia melanjutkan, kalau menjadi pemimpin hanya tau memerintah dan mendengar laporan orang disekitarnya. Maka kebijakannya akan selalu kontroversial, dan bertentangan dengan kehendak rakyatnya.

"Saya merasa bahwa kebijakan PPKM Darurat ini adalah kebijakan yang dipaksakan dan tanpa solusi. Dimana rakyat diminta untuk berdiam diri dirumah, tapi pemerintah tidak membantu kebutuhan hidupnya," kata Amin.

"Terus rakyat disuruh makan apa, jika berdiam diri dirumah. Ini namanya kebijakan yang asal-asalan. Melawan Virus Corona biar tidak mati, tapi akan mati juga karena kelaparan," lanjutnya.

Sekjen Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Periode 2007-2010 ini juga menyoroti dasar hukum. Dari kebijakan PPKM Darurat, yang dianggap Inkonstitusional dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Dalam UUD 1945, Pasal 28A dan 28D ayat (2) tentang HAM sudah sangat jelas. Bahwa Konstitusi kita menjamin hak-hak warga Negara untuk bertahan hidup. Maka melarang orang mencari nafkah sesungguhnya telah melanggar Konstitusi dan HAM,” ucap Amin.

Ia pun menerangkan, apabila Pasal 28A dan 28D ayat (2) tersebut dibatasi, berdasarkan Pasal 28J tentang pembatasan HAM. Maka pembatasan tersebut harus dengan Undang-undang (UU).

“Kebijakan PPKM Darurat ini memakai dasar hukum UU mana? Jika memakai UU Kekarantinaan Kesehatan. Maka semestinya Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Wajib menanggung kebutuhan hidup selama masyarakat selama berlaku karantina,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy. Telah menyatakan, bahwa PPKM Darurat akan diperpanjang sampai akhir Juli 2021.Muhajir juga menyampaikan, perpanjangan PPKM Darurat tersebut berdasarkan hasil rapat kabinet terbatas dengan Presiden Joko Widodo. 

(**) IT