Kamis, 15 Juli 2021

Ketua DPC PKB Kota Bandung Tinjau Warga Jalankan PPKM Darurat di Kota Bandung


BANDUNG, IT - Selama tiga hari terakhir giat kang Erwin di sela-sela aktivitas padatnya, beliau menyempatkan diri mengunjungi warga yang sedang menjalankan PPKM Darurat khususnya di beberapa wilayah di Kota Bandung. Karena beberapa hari sebelumnya mendapat laporan dari warga terkait permintaan bantuan yang diperlukan di daerah tersebut.

Tentunya Kang Erwin langsung merespon cepat permintaan warga tersebut melihat tak banyak waktu untuk berdiskusi dalam menanggapi permintaan warga yang membutuhkan, karena situasi darurat mengharuskan kita bergerak lebih cepat dan tepat untuk keselamatan kita semua.

Pada saat itu kang Erwin memberikan bantuan berupa alat alat kesehatan, obat-obatan, masker, Vitamin dan alat medis lainnya di puskesmas gumuruh. Setelah itu kang Erwin memberikan batuan yang sama di puskesmas Kecamatan Babakan Surabaya, serta memberikan bantian modal bagi UMKM. Juga memberikan bantuan sembako dan uang tunai bagi warga yang menjadi korban bencana banjir di wilayah Rw 11 kelurahan Cibangkong Kec Batununggal.

Tak ketinggalan wilayah Maleer, kang Erwin juga memberikan bantuan kepada relawan Covid 19 berupa beberapa paket Alat Pelindung Diri/APD, Sarung Tangan, Masker, Google Mask, Obat-obatan/Vitamin, serta satu unit alat penyemprotan disinfectan. Hal itu dilakukan untuk mereka para relawan yang sangat rentan terpapar mengingat intensitas interaksi dengan para pasien yang terpapar covid 19.

Kita sadari bahwa sesungguhnya rasa lelah itu apabila dinikmati dan disyukuri, tentu akan terasa ringan dalam sebuah pengabdian, apalagi dalam situasi seperti saat ini kita harus lebih banyak berdiskusi dan berbicara soal KEMANUSIAAN daripada KETUHANAN. Hingga kita tau apa yang harus kita lakukan disaat situasi pandemi seperti ini, ujar Kang Erwin.

"Semoga apa yang kita lakukan, sekecil apapun untuk menolong sesama bisa menjadi bekal jariyah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain,"sambungnya.

Kang Erwin mengajak semua orang untuk mau saling menolong sesama dan membantu orang yang membutuhkan. Karna membantu sesama bukan soal kemampuan, melainkan soal kemauan,"tandasnya.

(TN) IT

Sinergi Pemerintah, TNI dan Polri Dengan Mahasiswa Tanggulangi Covid-19 Dalam Kegiatan Vaksinasi Nasional



JAKARTA, IT - Polri bersinergi bersama Mahasiswa menanggulangi covid-19 dalam kegiatan vaksinasi nasional yang di inisasi oleh beberapa aliansi mahasiswa, diantaranya BEMNUS, BEMSI, PTMI, PTKIN, PTAI, PERMIKOMNAS, dan AMAN INDONESIA di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu (14/7/2021).

Kegiatan ini diselenggarakan dengan kolaborasi antara Mahasiswa dan POLRI dengan melibatkan 30 Badan Eksekutif Mahasiswa gabungan dari 7 Aliansi tersebut yang mecakup beberapa universitas di wilayah Jabodetabek dengan total peserta vaksin sebanyak 1.566 orang mahasiswa.

Adapun Kegiatan vaksinasi tersebut diselenggarakan sebagai bentuk keprihatinan dari Polri bersama mahasiswa terhadap kondisi bangsa hari ini dimana angka korban covid kian hari semakin bertambah. Kegiatan ini melibatkan Tenaga Kesehatan Pusdokkes Mabes Polri, mahasiswa aktif di fakultas kesehatan maupun gabungan aliansi alumni mahasiswa kesehatan.

Pagi ini Polri mendistribusikan sebanyak 1.600 Vaksin Sinovac ditambah dengan 1.600 paket yang disumbangkan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si kepada seluruh peserta vaksinasi yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan ini ditinjau langsung oleh Bapak Kapolri Jendral Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo bersama Bapak Panglima TNI Marsekal TNI Dr. Hadi Tjahjanto, S.I.P beserta Bapak Menteri Kesehatan RI Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC,CLU.

“Sekali lagi terimakasih kepada rekan-rekan Pemuda Mahasiswa yang selalu berada di garis depan dan kita harapkan untuk terus tampil. Mari kita lakukan bersama-sama kegiatan vaksinasi ini sehingga akselerasi kecepatan untuk terbentuk herd immunity yang kita harapkan dan kembalinya Indonesia untuk menjadi masyarakat yang sehat bisa kita wujudkan,” ujar Listyo.

Dalam hal ini, diharapkan kegiatan tersebut dapat membantu pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 dan memberi dampak yang baik bagi masyarakat terkhususnya mahasiswa.

(Edy) IT

Rabu, 14 Juli 2021

Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya Gelar "Gerai Vaksin Presisi" di Aula Batalyon, Kab.Bekasi


BEKASI, IT - Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya membuka "Gerai Vaksin Presisi" dengan menyediakan layanan vaksin Covid-19 gratis untuk warga Kabupaten Bekasi yang berlokasi di Aula Batalyon, Rabu (14/07/2021). 

Langkah tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat vaksinasi kepada warga dan sebagai tindak lanjut dari instruksi Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo agar seluruh jajarannya membuka "Gerai Vaksin Presisi".

"Hari ini, sudah dilakukan vaksinasi terhadap 130 warga dari 150 vaksin yang disediakan," ucap Komandan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya Kompol Budi Prasetya, S.I.K di sela-sela kegiatan vaksin presisi kepada wartawan.

Menurutnya, kegiatan vaksinasi COVID-19 ini berlangsung selama 2 hari, yakni Rabu (14 Juli 2021) dan Minggu (18 Juli 2021).

"Bagi masyarakat yang mengikuti vaksinasi, hanya disyaratkan membawa e-KTP dan nomor telepon yang aktif," jelas Kompol Budi Prasetya.

"Gerai Vaksin Presisi," lanjutnya,"Merupakan upaya Polri dalam pertahankan kemampuan vaksinasi 1 juta perhari."

"Kepada masyarakat Kabupaten Bekasi dan sekitarnya yang belum menerima vaksin, silahkan mendaftarkan diri di Poli Klinik Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya, Jalan Jagasatru, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan," ucapnya.

Kegiatan vaksinasi tersebut ditanggapi positif oleh salah seorang warga Desa Hegarmukti, Lestari yang telah usai melakukan Vaksin.

Dirinya menyebutkan bahwa kegiatan ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan Vaksin dengan mudah sehingga dengan cepat dapat mencegah penyebaran Covid-19.

“Kegiatan ini sangat membantu kami masyarakat untuk bisa mendapatkan vaksin gratis. Dengan kegiatan ini kami sangat berterimakasih kepada Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya dan Biddokkes Satbrimob yang sudah memfasilitasi kami untuk mendapatkan vaksin gratis,” ujar Lestari.

Dalam pantauan media, pelaksanaan kegiatan vaksinasi presisi tersebut berjalan dengan aman dan lancar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. 

(*) IT

Gerindra Minta Pemerintah Berikan Penghargaan Kepada Nakes, Aparat, dan Relawan


JAKARTA, IT - Tenaga medis (nakes) masih terus berjuang di garis terdepan dalam upaya penanganan covid 19 di Indonesia. Selain nakes, aparat kepolisian serta TNI juga menjadi ujung tombak pengawasan serta penertiban terhadap mobilitas sosial selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diberlakukan,(13/07/2021).
 
Karena itu, Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah strategis berupa pemberian penghargaan atas jasa-jasa yang telah diberikan oleh para nakes dan aparat tersebut. Sebab, para nakes dan aparat merupakan garda terdepan dalam upaya menekan penyebaran covid 19 di seluruh daerah di Indonesia.
 
"Fraksi Partai Gerindra meminta kepada pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada para nakes dan aparat keamanan, karena mereka merupakan garda terdepan dalam upaya perang melawan covid19. Kerja-kerja mereka tidak bisa diukur hanya dengan materi, melainkan harus pemberiaan penghargaan yang tinggi karena telah bekerja atas dasar nilai-nilai kemanusiaan," kata Muzani dalam keterangannya.
 
Menurut Muzani, penghargaan juga sepatutnya diberikan kepada relawan-relawan covid yang telah bekerja hingga tidak mempedulikan keselamatan. Misalnya para supir ambulans, petugas pemulasaraan atau petugas gali kubur jenazah covid19.
 
"Para petugas seperti supir ambulans, pemulasaraan dan petugas gali kubur juga sepatutnya diberi penghargaan. Karena mereka telah bekerja tak kenal lelah dan tak kenal waktu," ujar Muzani.

"Hampir setiap hari dari pagi sampai malam kita mendengar ambulans yang membawa jenazah maupun pasien covid. Dan setiap hari para petugas pemulasaraan dan petugas gali kubur tak henti-hentinya membumikan jenazah covid. Ada yang dari mereka rela tidak pulang, tidur dimana saja, tak bertemu sanak saudara di rumah. Itu semua demi kemanusiaan," jelas Wakil Ketua MPR ini.
 
Muzani melanjutkan, penghargaan juga sepatutnya diberikan kepada aparat kepolisian, TNI, serta Satpol PP. Sinergisitas dalam bekerja antara petugas tersebut memberikan implikasi terhadap efektivitas PPKM Darurat, sehingga upaya penanggulangan penyebaran covid 19 dapat dijalankan dengan baik. 

"Kita melihat di jalan-jalan baik pagi, siang, malam para petugas kepolisian, TNI, bersama Satpol PP bekerja tak henti-henti dalam upaya penertiban dan pembatasan mobilitas masyarakat selama PPKM. Akan lebih bermanfaat apabila sinergisitas mereka dapat dihargai dengan sebuah penghargaan apresiasi kerja atas nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi keselamatan masyarakat," papar Muzani yang juga Sekjen Partai Gerindra itu.
 
Muzani menegaskan, Fraksi Partai Gerindra di DPR akan memperjuangkan usulan pemberian penghargaan kepada petugas kesehatan, aparat keamanan, dan para relawan garda terdapan covid19 tersebut. Sebab, sebagian dari mereka tak sedikit yang telah berpulang akibat terpapar virus. Karena itu, kerja-kerja kemanusiaan yang telah mereka lakukan sepatutnya mendapat apresiasi setinggi-tingginya.
 
Berdasarkan data yang terdapat di LaporCovid-19 sebanyak 1.183 nakes telah meninggal dunia. 
Sebagian besar nakes yang meninggal adalah dokter dan perawat. Kemudian nakes bidan dan disusul profesi nakes lainnya seperti petugas rekam radiologi dan supir ambulan. Angka ini dinilai cukup tinggi meningat saat ini pandemi covid-19 masih menjadi ancaman utama bagi keselematan rakyat Indonesia. 

(*) IT

Senin, 12 Juli 2021

Kompleks DPR Diusulkan Jadi RS Darurat Covid, Sufmi Dasco : "DPR Temui Sejumlah Kendala"


JAKARTA, IT - Usulan pemanfaatan halaman Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta sebagai rumah sakit darurat untuk pasien Covid19 disambut baik oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.Dasco mengaku tak keberatan dengan usulan tersebut. "Demikian kami menyambut baik usulan tersebut kami tidak keberatan," ucap Dasco di DPR, Senin (12/7/2021).

Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh dirinya dan sejumlah anggota DPR dengan memeriksa langsung ke beberapa tempat atau ruangan yang dimungkinkan dijadikan ruang perawatan Covid19.

Namun ditemukan beberapa kendala, seperti tempat tidur pasien yang tidak dapat dimasukan ke dalam lift, banyak ruangan yang kedap suara dan sirkulasi udaranya tidak standar dan ada beberapa ruangan harus dibongkar jika akan digunakan.

Salah satu ruang yang diusulkan untuk dijadikan ruang perawatan yakni ruang paripurna yang berada di lantai tiga, namun ruangan paripurna hanya memiliki 1 lift untuk memasukkan tempat tidur tidak cukup dan konstruksi bangunan di ruang paripurna tidak rata atau menurun, jika nantinya digunakan untuk bangsal rumah sakit darurat tidak memungkinkan.

Kata Dasco, yang bisa dimungkinkan untuk dipergunakan yakni lapangan yang ada di DPR dengan ukuran 80×90 meter.Namun lapangan tersebut hanya bisa dibangun untuk tenda darurat. .
"Kawan-kawan bisa menilai secara teknis akan memungkinkan atau tidak. Nah mungkin yang tersisa dari seluruh area yang tadinya mau dipergunakan, ya mungkin yang tersisa yang memungkinkan bisa dipakai ada lapangan ukuran 80x90 dan tentunya ini nggak bisa dibikin per tingkat, kan hanya tenda-tenda darurat," terang Dasco.

Selain itu kata Dasco harus dipikirkan juga terkait sarana kamar mandi dan lainnya jika ingin mempergunakan lapangan tersebut.

"Di sini juga dipikirkan bagaimana kamar mandinya, bagaimana ini bukan hanya perawatannya saja, tempat dokternya, listrik air dan lain-lain-lain," sambungnya.

"Nah ini apakah kemudian juga secara teknis efisien atau nggak memakai yang 80x90," tuturnya. 

Politisi Partai Gerindra itu menyebut bahwa masih banyak gedung di sekitar DPR yang bisa digunakan untuk RS Darurat Covid-19.

"Sementara di sekitar DPR ini masih banyak tempat yg bisa dipakai sebenarnya untuk RS darurat misalnya. Ada beberapa gedung lah yang bisa dipergunakan," ungkapnya.

"Tadi teman-teman sudah melihat peninjauan teknis secara langsung dan juga tentunya sudah bisa mengambil kesimpulan apakah memungkinkan atau tidak," tandasnya.

(Red) IT

Rapat Koordinasi Virtual Darurat Civid-19 Pimpinan FKPPI



JAKARTA, IT - Ketua MPR RI yang juga Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo mendukung pemanfaatan halaman komplek Majelis (Gedung MPR/DPR/DPD RI) sebagai rumah sakit pendukung darurat mengobati pasien Covid-19. Jika rumah sakit di Jakarta sudah tidak bisa lagi menampung para pasien covid-19. Tenda dan kasur lipat yang biasa digunakan personel kepolisian saat tugas pengamanan di komplek Majelis bisa digunakan sebagai bangsal darurat.

"Kesekjenan MPR/DPR/DPD RI dapat saling berkoordinasi. Termasuk juga dengan Kementerian Kesehatan, Polda Metro Jaya, Direktorat PAM Obvit, bersama perangkat lainnya seperti organisasi kemasyarakatan Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI) atau Pemuda Pancasila. Dengan demikian halaman komplek majelis bisa difungsikan sebagai rumah sakit darurat Covid-19, agar dapat mengurangi beban rumah sakit yang sudah over kapasitas. Sehingga bisa membantu para saudara sebangsa yang terkena musibah Covid-19," ujar Bamsoet dalam Rapat Koordinasi Virtual FKPPI yang dipimpin Ketua Umum FKPPI Ponco Sutowo, di Jakarta, Sabtu (10/7/21).

Turut serta para pengurus FKPPI, antara lain Ketua Umum Pontjo Sutowo, Wakil Ketua Umum Indra Bambang Utoyo, Sekjen Anna Sentot Rumekso, Ketua OKK Didin, Dir. Hub Antar Lembaga Badan Bela Negara Nila Ayunda, Sekdir Hub Antar Lembaga Badan Bela Negara Erwin Rachimi, Dir Umum Dan Pemberdayaan Anggota Badan Bela Negara Pardamean Tambunan, Dir Pemberdayaan Wanita Badan Bela Negara Tria Yunus, serta Ketum GM FKPPI Sandi Mandela Simanjuntak.

Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan, ketaatan warga masyarakat dalam mematuhi peraturan PPKM Darurat, disiplin menjalankan protokol kesehatan, serta menerima vaksinasi Covid-19, merupakan bagian dari sikap bela negara. Tidak hanya melindungi diri sendiri, keluarga, serta anggota masyarakat dari serangan virus Covid-19, tetapi juga turut melindungi kehancuran negara.

"Karenanya kader FKPPI di berbagai daerah harus menjadi teladan bagi setiap anggota masyarakat sekitar. Karena jika pandemi ini terus berlarut akibat masyarakat tidak taat PPKM Darurat, tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan, serta menghindari vaksinasi, selain menyebabkan jatuhnya korban jiwa juga akan menyebabkan krisis ekonomi, sosial, dan politik, yang berkepanjangan," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, khusus untuk membantu pemerintah mempercepat program vaksinasi Covid-19, FKPPI akan membentuk Gugus Tugas Vaksinasi Covid-19. Mengingat FKPPI bersama organisasi kemasyarakatan lain pernah sukses menjalankan vaksinasi Covid-19 untuk 3.000 lansia dan pekerja sektor pariwisata, yang dilakukan di Hotel Sultan pada April 2021 lalu.
 
"Melalui Gugus Tugas, kesuksesan tersebut akan disebarkan hingga ke FKPPI di berbagai daerah. Dengan bergotong royong, pemerintah bertindak sebagai penyedia vaksin, Gugus Tugas FKPPI akan bekerjasama dengan berbagai stakeholders untuk menyiapkan tenaga kesehatan sekaligus sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti jarum suntik dan tempat pelaksanaan vaksinasi. Sehingga membantu mengurangi beban kerja sekaligus beban pengeluaran negara," pungkas Bamsoet. 

(*) IT

Bupati Bekasi H Eka Supriaatmaja Hembuskan Nafas Terakhir Usai Berjuang Melawan Covid-19


KABUPATEN BEKASI, IT - Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja SH menghembuskan nafas terakhir pada Minggu (11/7/2021), Pukul 21.30 wib, Eka meninggal saat berjuang melawan Covid 19 di RS Siloam Tangerang.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Sri Eni membenarkan kabar duka Bupati Bekasi meninggal dunia. Bahkan, Eni saat ini berada di RS Siloam untuk meminta rekam medis dari pihak rumah sakit.

“Iya bang. Mohon doanya untuk Bapak Bupati. Beliau dirawat dari tanggal 4, Informasinya penurunan pernafasan. Saya sedang disini (RS Siloam) mau minta data medisnya dulu,” katanya.

Eni menjelaskan, untuk pemakaman Bupati dilakukan standar protokol kesehatan (Prokes) namun lokasi pemakaman belum ditentukan karena masih menunggu informasi dari pihak keluarga.

“Pemakaman standar covid harus tetap Prokes tapi belum tau dimakamkan dimana kita masih menunggu info dari keluarganya,” jelasnya.

Informasi meninggalnya Bupati Bekasi juga dibenarkan Plt Sekda Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi.

“Betul.. betul. Saya besok pagi ke rumah duka kayanya. Malam ini kayanya masih disana (rumah sakit),” katanya.

Meski sudah mendapatkan informasi Bupati meninggal, Herman belum tahu pastinya akan dimakamkan dimana.

“Belum tau dimakamkan dimana, dan kapan (dimakamkan). Almarhum baru meninggal. Protokol kovid kayanya. Saya minta doanya untuk Bupati,” singkatnya.

Informasi meninggalnya Bupati Bekasi juga diketahui Ketua DPC Hanura, Agus Nur Hermawan. Agus menjelaskan dirinya sempat dihubungi Kasat.

“Iya bang bener, saya dapat info dari pak kasat tadi telpin saya. Saya ke rumah duka besok pagi Informasinya meninggal 21.30,” singkatnya.

Pihak kelurga kata Agus, belum ada yang bisa dihubungi.

“Belum ada bang (yang bisa dikontak). Ke rumah duka besok pagi,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Eka Supri Atmaja dilaporkan positif terpapar Covid-19 pada Senin (5/7/2021). Eka menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Siloam Tangerang karena memiliki penyakit bawaan alias komorbid.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dr. Sri Enny Mainarti dalam keterangannya mengatakan kondisi Eka cukup stabil, serta kondisi jantung dan tekanan darah normal.

Belum ada keterangan resmi terkait meninggalnya Bupati Bekasi dari Pemerintah Daerah Bekasi sampai berita ini di turunkan.

(Red) IT


POSTINGAN TER-UPDATE

Papan Proyek Ditulis Tangan Konsultan Dan Pengawas Bungkam, LPKN : Disperkimtan Kab.Bekasi 'Tak Profesional Dan Tak Miliki Integritas'

KABUPATEN BEKASI, IT - Pekerjaan pengecoran Peningkatan  Jalan Lingkungan (Jaling) di Dusun II, Depan Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Ut...

Postingan Populer


NASIONAL


DAERAH