Guru Honorerpun Tersenyum, Ketua DPRD Kab. Bekasi, BN Holik Qodratullah Selesaikan PR Bupati Bekasi

BEKASI, IT - Satu lagi pekerjaan Pemerintah Kabupaten Bekasi diselesaikan ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah. Hasilnya, senyum guru honorer pun mengembang lagi, setelah berbulan-bulan mengalami peristiwa pahit hingga mengadukan nasibnya ke Presiden Joko widodo.

 
Dalam pantauan media, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Kholik Qodratullah bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman berhasil menyelesaikan permasalahan antara guru honorer dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan, Carwinda.

 
Kedua belah pihak bahkan bersepakat untuk berdamai dan bersatu kembali membangun mutu pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Bekasi.

“Bahwa pada dasarnya dari hari sebelumnya kami melakukan pendekatan atau loby-loby terhadap guru honorer maupun Dinas Pendidikan pak Carwinda", kata ketua DPRD Kabupaten Bekasi.

"Alhamdulillah dalam perkembangannya saya melihat kedua kubu ini sama sama menerima untuk islah. Dasar itulah maka kami menindaklanjutinya melakukan pertemuan intensif," ungkap BN Holik.

Menurutnya, " Hasil door to door dewan ke satu sisi guru honorer dan satu sisi lainnya Kepala Dinas Carwinda menyimpulkan keduanya tidak keberatan, maka Alhamdulillah kami bisa mempertemukan hari ini,” tandas Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Kholik Qodratullah usai melakukan mediasi di ruang kerjanya, Jumat (7/5).

Ditambahkan BN Holik, "Poin pertama hasil pertemuan guru honorer dengan Dinas Pendidikan menyatakan sepakat tidak akan menengok masa lalu yang sudah terjadi, tetapi menatap ke depan, khususnya kebersamaan dalam meningkatkan mutu pendidikan putra putri Kabupaten Bekasi.".

Lanjutnya, “Poin keduanya bahwa kesalahpahaman yang terjadi dianggap sudah selesai, kemudian katakanlah bagaimana agar tuntutan berupa penundaan gaji honorer yang selama empat bulan tertunda, Alhamdulillah hari ini pak Carwinda sudah menandatanganinya disaksikan para guru honorer"imbuhnya.

Iapun kembali menegaskan, bahwa, "Kedua belah pihak, telah sama-sama mengakui dan saling menghargai."

 
Pada kesempatan mediasi tersebut, BN Holik dan Soleman menyatakan kelegaannya karena semua permasalahan yang terjadi selama beberapa bulan terahkir di Dinas Pendidikan dapat diselesaikan dengan pertemuan tersebut.

"Bupati juga harus mengapresiasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Carwinda yang sudah mau menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama,” saran Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Kholik Qodratullah. 

(*) IT

Nicholas Youwe: "Saya Tegaskan, Veronica Koman Anda Tidak Punya Hak Bicara Masalah Papua !"

PAPUA, IT - "Saya tegaskan, khusus Veronica Koman yang selalu memprovokasi dari pelariannya di Australia, Anda sama sekali tidak punya hak untuk bicara masalah Papua. Anda, Veronica Koman, bukan orang Papua. Anda tidak lebih dari seorang Provokator!"

Hal ini disampaikan oleh Nicholas Youwe  salah seorang mantan tokoh senior pendiri OPM (Organisasi Papua Merdeka), dalam acara webinar "Memahami Papua, serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaborarif & Holistik”, di Jakarta, diselenggarakan Indonesia Publik Institute (IPI), Kamis, 6 Mei 2021.

Hadir dalam webinar sejumlah aktifis dalam dan luar negeri, para tokoh Papua, di antaranya mantan Menteri Luar Negeri OPM selama 15 tahun Nicholas Youwe  yang telah menyatakan kesetiaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersama Nick Messet sejak tahun 2010.

Bertindak sebagai narasumber dalam webinar ini adalah, Bobby Aditya Rizaldi anggota komisi I DPR RI, Dr Muhammad AS Hikam MA (pengamat politik Presiden University), Komisaris Jenderal Polisi Paulus Waterpauw (Kepala Badan Intelijen dan Pengamanan Polisi Republik Indonesia), Dr Jaleswari Pramodawardhani (Deputi V Bidang Politik Hukum Pertahanan Keamanan dan Hak Azasi Manusia Kantor Staf Presiden) dan Billy Mambrasar (Staf Khusus Presiden).

Nicholas Youwe mengatakan, dalam kondisi sekarang sudah tidak ada lagi keraguan dari Pemerintah Republik Indonesia didalam membangun Papua. Karena itu, berbagai pihak yang selaku memprovokasi masyarakat, agar menghentikan aktifitasnya. "Anda hanya mencari keuntungan atas kekisruhan ini" tegas Nicholas.

"Saya harap, anda Veronica Koman jangan campuri lagi urusan Papua, anda adalah provokator yang pengecut bersembunyi di luar negeri" ucap Nicholas.

Veronica Koman dikenal setelah terjadinya demonstrasi di Papua yang dipicu oleh insiden rasis di Surabaya, pada 4 September 2019. Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka karena dituduh telah melakukan penghasutan dan memprovokasi melalui media sosial, saat ini berada saat dalam pelariannya di Australia.

Menurut Nicholas Youwe, masih ada kelompok criminal di Papua, tapi eksistensinya sudah semakin melemah, yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebar dalam empat faksi, yaitu Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang presidennya Victor Yeimo.

Kemudian, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan presiden Benny Wenda, OPM Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPNPB) dipimpin Jeffrey Bolmanak dan Kelompok Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) yang presidennya Forkorus Yaboisembut.

“Sekarang dengan pendekatan anthropologi budaya yang dilakukan Pemerintah Pusat di Jakarta, pemberdayaan masyarakat adat dan hak-hak masyarakat adat di Papua, harus menjadi perhatian. Orang Papua harus segera bangkit dari keterpurukan,” pungkas Nicholas Youwe. 

(**) IT

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panglima TNI Didampingi Kasal Dengan DPR RI di Gedung Nusantara II

JAKARTA, IT - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E.,M.M., mendampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPR RI Lt. 1 Gedung Nusantara II, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (6/5).

Rapat yang dihadiri Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid, para Wakil Ketua DPR RI serta anggota DPR dari 9 Fraksi membahas tiga agenda yaitu penjelasan tentang peristiwa KRI Nanggala-402, Kondisi terkini Alutsista TNI AL dan rencana modernisasi alutsista TNI AL khususnya kapal selam.

Kasal dalam kesempatan tersebut memaparkan  kronologis kecelakaan KRI Nanggala-402 mulai dari tahap persiapan kapal akan melaksanakan latihan,  saat melaksanakan penyelaman hingga kapal kehilangan kontak dan dinyatakan tenggelam yang dilanjutkan dengan proses pencarian.

 
Menurut Kasal, latihan penembakan torpedo yang dilaksanakan KRI Nanggala-402 merupakan latihan rutin dengan tujuan untuk melatih kemampuan prajurit. Latihan penembakan torpedo SUT baik kepala perang maupun kepala latihan dengan berbagai sasaran baik kapal permukaan maupun target latihan lainnya sudah sering dan terbiasa dilakukan oleh KRI Nanggala-402 bahkan sudah 17 kali. KRI Nanggala-402 juga pernah menenggelamkan sasaran saat melaksanakan latihan di perairan Bali. “Dari sisi kesiapan latihan KRI Nanggala-402 masih layak untuk melaksanakan latihan karena sudah diuji gladi tugas tempur tingkat I maupun tingkat II sebagai persyaratan untuk kapal-kapal pada latihan tingkat III terpadu antar satuan”, ungkap Kasal.

Kasal Laksamana TNI Yudo Margono juga menyampaikan riwayat pemeliharaan KRI Nanggala-402 kurun waktu 2012 sampai dengan 2021 dimana pada tahun 2012 dilaksanakan pemeliharaan tingkat overhaul di Korea. Selanjutnya setiap tahun dilaksanakan proses pemeliharaan tingkat menengah di Kotama hingga tahun 2020 dilaksanakan pemeliharaan menengah dan docking dan dalam rangka latihan tahun 2021 dilaksanakan pemeliharaan tingkat menengah.

Dihadapan anggota Komisi I DPR RI, Kasal juga menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan pasca kejadian sebagai wujud belasungkawa yang mendalam diantaranya melaksanakan pendampingan terhadap keluarga korban oleh tim Psikologi dan Bintal, membantu Pendidikan putra-putri prajurit KRI Nanggala yang gugur serta menganugerahkan Bintang Jalasena Nararya dan kenaikan pangkat oleh pemerintah serta memberikan bantuan tempat tinggal.

Turut hadir Komandan Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Dr. Agung Prasetiawan, M.A.P., Kabais TNI Letjen Joni Supriyanto, Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kasal Laksamana Muda Muhammad Ali, S.E., M.M., Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M., Asisten Logistik (Aslog) Kasal Laksda TNI Puguh Santoso, S.E, M.M., Panglima Komando Armada (Pangkormada) II  Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr (Han)., dan Komandan Sekolah Staf dan Komando  Angkatan Laut (Danseskoal) Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati, S.E., M.Tr (Han), serta pejabat terkait dari Mabes TNI dan Mabesal.

(Brt) IT

Sumber : Dinas Penerangan Angkatan Laut.

Didampingi Kapolda, Kompolnas Crossceck Pos Penyekatan dan Pos Pengamanan Serta Rapid Test Antigen di ASDP Merak

CILEGON, IT - Kompolnas Irjen Pol (Purn) Puji Hartanto dan tim datangi Pelabuhan Merak, Kamis (06/05/2021).Kedatangan Irjen Pol (Purn) Puji Hartanto dan tim disambut langsung oleh Kapolda Banten Irjen Pol Dr. Rudy Heriyanto yang didampingi oleh PJU Polda Banten, Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono.

Kapolda Banten Irjen Pol Dr. Rudy Heriyanto mengatakan bahwa kedatangan Kompolnas Irjen Pol (Purn) Puji Hartanto dan tim dalam rangka pengecekan Pos Penyekatan dan Pos Pengamanan di PT. ASDP Merak.

"Ada beberapa titik yang dicek, diantaranya Pos Pelayanan Depan Terminal Terpadu Merak (TTM) dan Pos PAM 1 Pelabuhan Merak serta memantau pelayanan Rapid test Antigen gratis yang dilaksanakan oleh Urdokkes Polres Cilegon," kata Rudy Heriyanto.

Dalam kesempatan ini, Kapolda juga menegaskan jika dermaga yang ada di ASDP Merak sementara sudah sesuai dengan apa yang ia sampaikan.

"Kalaupun terjadi lonjakan barang terkait barang pokok maupun barang penting lainnya dengan armada truk, maka akan ada kemungkinan kita berkoordinasi lagi untuk membuka satu dermaga lain," tegasnya.

Sementara itu, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi menambahkan jika dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Kalimaya 2021 ada beberapa orang yang harus kembali karena tidak memenuhi syarat.

"Semua anggota di lapangan sudah paham tugasnya, sehingga terkait pemeriksaan terhadap calon penumpang  yang akan menyeberang ke Sumatera diperiksa benar surat-suratnya. Termasuk apabila belum ada rapid antigen Polda Banten menyediakan rapid antigen gratis di Pelabuhan Merak," tandasnya.

Terakhir ia mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama mendukung kebijakan pemerintah dengan mentaati aturan yang ada untuk tidak mudik agar tidak terjadi peningkatan angka penularan Covid-19. 

(Es) IT

Sumber : Bidhumas Polda Banten

Pentolan Teroris OPM Papua Alex Hamberi Dan 17 Anggotanya Serahkan Diri Pada NKRI

PAPUA, IT - Pentolan teroris OPM yang juga Gubernur Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) bernama Alex Hamberi dan kawan kawan mendatangi Satgas Nemangkawi untuk menyatakan diri kembali setia pada NKRI.
 
Penyerahan diri ini dilakukan di kampung Sima, distrik Your, Nabire, Selasa (4/5/2021) malam. Dalam pernyataannya, Alex mengatakan, selama ini diangkat jadi Gubernur NRFPB di Kab. Nabire, Papua. Namun, atas kesadaran diri kembali ke NKRI karena menganggap langkah tersebut selama ini salah.
 
Alex mengajak serta 17 anggotanya untuk menyatakan diri kembali setia pada NKRI. Saat pertanyaan diri, mereka menggenggam erat bendera merah putih wujud kembalinya Alex dan kawan-kawan kepangkuan ibu pertiwi.
 
“Sehubungan kami pernah direkrut menjadi anggota NRFPB, bahkan kami ditunjuk sebagai Gubernur di Kabupaten Nabire Papua. Maka hari ini, saya Alex Hamberi (51) bersama seluruh saudara saya 17 orang simpatisan dengan sepenuh hati menyatakan diri kami berhenti dan keluar NFRPB serta kembali menjadi warga NKRI,” kata Alex dalam pernyataannya.
 
Hal itu pun disambut baik Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Al Qudussy. Ia menyampaikan terima kasih ke Alex Hamberi. “Turut syukur dan berterima kasih atas kembalinya Alex Hamberi ke NKRI, berharap agar diikuti oleh seluruh simpatisan NRFPB,” ujarnya.
 
Acara tersebut juga diikuti dan disaksikan, aparat TNI-Polri, Kepala suku Sarakwari Yerisiam Agus Rumatra, Kepala Suku Besar Yerisiam Ayub Kowoy, Kepala Kampung Sima Daniel Inggeruhi, dan tokoh agama Pendeta Yohanes Rarawi. 

(Brt) IT

Presiden Jokowi Berdialog Dengan Para Nelayan Dalam Kunjungan Kerja ke PPID Brondong

JAWA-TIMUR, IT - Presiden Joko Widodo mengunjungi Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI) Brondong dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis, 6 Mei 2021. PPDI Brondong berlokasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang menjadi tempat bongkar muat dan fasilitas penunjang perdagangan perikanan bagi nelayan dan industri perikanan setempat.

Di lokasi tersebut, selain meninjau sarana dan prasarana PPDI Brondong, Kepala Negara secara khusus ingin bertemu dan berdialog langsung dengan para nelayan setempat untuk mengetahui kondisi para nelayan serta sektor perikanan di sana. Selain itu, Presiden juga tampak meninjau kapal-kapal milik nelayan yang tengah bersandar di sekitar area pelabuhan.

"Saya ingin melihat secara langsung keadaan dan situasi nelayan selama pandemi. Tadi disampaikan oleh Pak Agus (nelayan setempat) bahwa kondisi nelayan di sini tidak ada masalah dan bisa melaut seperti biasa, hasilnya juga normal," ujar Presiden dalam keterangannya selepas berdialog dengan para nelayan.

Melalui dialog tersebut, Kepala Negara juga mengetahui kebutuhan para nelayan yang dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat untuk mendukung aktivitas mereka. Beberapa kebutuhan yang disampaikan antara lain pengerukan di sejumlah lokasi sekitar perairan di pelabuhan yang mengalami pendangkalan sehingga menghambat aktivitas nelayan setempat untuk berlayar. Selain itu, perbaikan sejumlah fasilitas di pelabuhan juga menjadi hal yang dibutuhkan para nelayan.

"Tadi ada keluhan mengenai pendangkalan di pelabuhan di dua lokasi yang dimintakan untuk dikeruk. Saya sampaikan nanti dua tiga bulan akan segera dilakukan pengerukan termasuk juga lampu haluan untuk ditinggikan dan diperbaiki," kata Presiden.

"Sudah saya sanggupi dan kita harapkan beberapa perbaikan tadi nanti bisa meningkatkan perbaikan kesejahteraan nelayan karena akan mempermudah aktivitas berlabuh dan bongkar (hasil tangkap)," imbuhnya.

Kabupaten Lamongan sendiri memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Pada tahun 2020 lalu misalnya, sektor perikanan budidaya setempat mampu menghasilkan sebesar 59.728,16 ton. Sementara dari sektor perikanan tangkap, pada tahun 2020 lalu kabupaten tersebut mencatatkan produksi sebesar 76.692,96 ton.

Turut hadir dalam acara kunjungan dan dialog tersebut antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.

(Lbk) IT

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Kepala Suku Kampung Kimak Dipapua Himbau Warga Agar Tidak Terprovokasi Oleh Kelompok Teroris OPM

PAPUA, IT - Kepala Suku Kampung Kimak, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua Abelom Kogoya mengajak serta mengimbau warganya untuk tidak terprovokasi ulah Kelompok Teroris OPM di wilayah itu yang masif akhir-akhir ini, (05/05/2021).

Saat ditemui di Kimak, Abelom mengaku sempat diancam akan ditembak mati oleh Kelompok Teroris OPM pimpinan Numbuk Telenggen. Namun, hal itu tidak menciutkan nyali Abelom.

"Masyarakat harus tetap tenang, tidak terpengaruh maupun terprovokasi oleh ulah Teroris OPM karena aparat TNI/Polri senantiasa siap menjaga keamanan warga di Papua," kata Abelom, Selasa, (04/05/2021).

Tokoh agama setempat, Pendeta Menaser Labene, menuturkan bahwa kelompok Teroris OPM juga sempat mengusik ketenangan warga yang bermukim di wilayah Muara, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak.

Seperti yang dikabarkan pada Minggu, 2 Mei lalu, kelompok teroris OPM dilaporkan membakar gedung SD Mayuberi, perumahan guru, gedung lama puskesmas, serta merusak fasilitas jalan dan jembatan yang menghubungkan kampung-kampung terdekat.

Terkait pembakaran  ini, Kepala penerangan Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa mengatakan pemerintah tidak salah mengelompokkan OPM menjadi organisasi teroris, karena selalu melakukan teror baik melalui pembunuhan, kekerasan bersenjata yang menyasar aparat dan masyarakat sipil, serta juga melakukan perusakan sarana umum dengan membakar sekolah, puskesmas, dan lain-lain.

Untuk itu, Suriastawa menegaskan bahwa aparat keamanan akan mengejar dan menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik kepada masyarakat Papua maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

(**) IT