Selasa, 30 Maret 2021

Pangdam XII/Tpr dan Forkopimda Kalteng Sambut Kedatangan Wakil Presiden di Bandara Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya



PALANGKA RAYA, IT - Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad bersama Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah menyambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin serta rombongan di Bandara Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya, Selasa (30/3/21).

Berangkat dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Wakil Presiden menggunakan pesawat kepresidenan BAe RJ 85. Turut serta mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden diantaranya, Kepala BNPB Doni Monardo, Menhub RI Ir. Budi Karya Sumadi, Wakil Menkes RI dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D., Mohammad Oemar Seswapres, Masduki Badlowi Juru Bicara Wapres dan Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.

Usai mendarat di Bandara Tjilik Riwut, Wakil Presiden serta rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat CN 295 menuju Bandara Haji Muhammad Sidik di Trinsing, Teweh Selatan, Barito Utara.
 
Kunjungan Wakil Kepala Negara ini bertujuan untuk meresmikan Bandara Haji Muhammad Sidik dan meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Lapangan Olahraga Tiara Batara, Melayu, Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. 

(Bd) IT

Sumber : (Pendam XII/Tpr)

Kasal : "Sesuai Instruksi Panglima Target TNI Bulan April Vaksinasi Prajurit Harus Selesai Dan Terpenuhi"



JAKARTA, IT - “Sesuai instruksi  Panglima TNI untuk memenuhi target vaksinasi Covid-19,  pada bulan April 2021 harus selesai dan terpenuhi semuanya” demikian  disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP., saat melaksanakan peninjauan serbuan vaksinasi Covid-19 yang menargetkan 3000 personel  di Lapangan Hartono, Pasmar-1 Cilandak, Jakarta Selatan, (30/3). 

Serbuan vaksinasi yang dilaksanakan TNI AL pada tanggal 29 Maret 2021 ini  dengan target 10.500 personel terdiri dari Pasmar 1 Jakarta 3.000 personel, Pasmar 2 Surabaya 3.000 personel, Kodiklatal 1.500 personel, Koarmada II Surabaya 1.500 personel, dan Brigrif Marinir Lampung menargetkan 1.500 personel.

Kasal Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Dankormar Mayjen TNI (Mar) Suhartono, M.Tr. (Han)., beserta pejabat teras TNI AL menerima penjelasan dari Kadiskes Kormar Kolonel Laut (K) dr. Ariyo S. Bintoro, Sp. U., dan Komandan Rumah Sakit TNI Angkatan Laut  Marinir (Danrumkitalmar) Cilandak Kolonel Laut (K/W) dr. Jati Barandini Prastiwi, MARS., terkait pelaksanaan vaksinasi prajurit  mulai dari proses registrasi, pengecekan tensi dan suhu, verifikasi, skrining, vaksinasi, observasi dan pemberian sertifikat telah divaksin.

Dihadapan awak media,  Kasal mengungkapkan bahwa hingga saat ini Prajurit TNI AL yang sudah melaksanakan vaksinasi   untuk  Tenaga Kesehatan (Nakes)  target 7.000 personel pencapaiannya mencapai  95,41%. Sedangkan non kesehatan target 63.178 personel pencapaiannya 60,36%. Jumlah keseluruhan personel TNI AL 70.178 personel. “Pelaksanaan vaksinasi  tidak ada kendala berarti, hanya perlu membutuhkan waktu dalam proses distribusi vaksin”, ucap Kasal.

Menurut Kasal,  dalam waktu dekat ini sebanyak  3.000 Prajurit TNI AL di Sorong Papua Barat  akan menerima vaksinasi yang bertempat di Koarmada III. Prajurit yang akan melaksanakan vaksin yakni Koarmada III, Pasmar-3 dan Lantamal XIV Sorong. 

Selain itu, Kasal juga menyampaikan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki TNI AL di seluruh Indonesia bisa digunakan masyarakat setempat untuk kegiatan vaksinasi karena memiliki lapangan yang cukup luas. Masyarakat yang ingin memanfaatkan  sarana dan prasarana tersebut bisa koordinasi langsung dengan satuan-satuan kewilayahan TNI AL terdekat.


Pelaksanaan vaksinasi prajurit TNI AL dilaksanakan di Kotama-Kotama TNI AL dan Lantamal serta Lanal yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah. Khusus Satuan Kerja Mabesal dilaksanakan di Gedung Olahraga (GOR) Denma Mabesal, untuk vaksin pertama dilaksanakan pada tanggal 9 - 10 Maret dan vaksin kedua dilaksanakan pada tanggal 23 - 24 Maret 2021. 

Selain itu, TNI AL bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) memberikan vaksinasi terhadap Purnawirawan TNI AL dengan target sebanyak 1.000 orang, yang hadir melaksanakan vaksin sebanyak 867 purnawirawan terdiri dari 447 orang dilaksanakan di Balai Samudera dan 420 orang di Graha Jala Bhakti, Pangkalan Jati.

(Bd) IT 


Sumber: (DisPenAL).

Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP), Ajak Masyarakat Papua Untuk Dukung Kebijakan Pemerintah Pusat



PAPUA, IT - Tokoh politik di Papua Thaha Alhamid yang juga Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP), mengajak warga yang ada di ujung timur Indonesia itu untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam mempercepat pembangunan disegala bidang, (30/03/2021).

"Mari kita dukung hal yang baik untuk bangun Papua," kata Thaha.

Kata dia, pemerintah pusat sangat memperhatikan kemajuan untuk masyarakat di Bumi Cenderawasih, sehingga hal itu patut untuk didukung.

"Banyak program atau kebijakan pembangunan di Papua yang dilakukan oleh pemerintah seperti pemberian Otonomi Khusus (Otsus), yang semua tahu bahwa kebijakan ini dibuat karena situasi politik di Papua," katanya dalam rilisnya  Senin (29/3/2021).

Lalu, wacana pemekaran daerah otonom baru (DOB) yang terus digaungkan meskipun mendapat pro dan kontra, seharusnya hal itu dipandang sebagai jalan tengah untuk mempercepat rentang kendali pemerintahan, dengan tujuan masyarakat yang belum tersentuh pemerataan pembangunan bisa tersentuh dan maju seperti daerah lainnya di Indonesia.

Thaha juga meminta agar keberpihakan kepada orang asli Papua (OAP) dalam berbagai bidang pekerjaan mendapatkan porsi yang tepat, terutama kaum muda sebagai generasi emas.

"Termasuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 adalah salah satu contoh konkret kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Papua ditunjuk jadi tuan rumah bukanlah yah gampang tetapi mempunyai maksud dan tujuan untuk pembangunan dibidang olahraga, baik infrastruktur dan SDM-nya," katanya.

"Maka itu, anak-anak muda Papua juga harus memanfaatkan kesempatan emas yang ada saat ini. Sekolahlah yang tinggi untuk meraih cita-cita," pungkasnya.

(Db) IT

Senin, 29 Maret 2021

" Kriminalisasi " Pengusaha Lokal Di Balik Kepentingan Tambang Oligarki




OPINI :

Kembali naiknya isu pertambangan di Sulawesi Tenggara (Sultra) terkhusus di bumi oheo Kabupaten Konawe Utara (Konut) seharusnya jadi perhatian serius dari semua aparat di tingkat daerah sampai pusat. Bukan lalu menjadi seperti " Kentut " tak nampak tapi bau nya terasa.

Inilah potret antara kebijakan dan kepentingan satu sama lain yang patut di curigai tentang bagaimana keterlibatan jajaran penegak hukum " Berselingkuh " di balik kepentingan pengusaha atau pemodal besar yang hasil profitnya di pakai sekedar kesenangan dunia saja.

Satu hal catatan yang menarik yang kami telaah dan bedah bahwa nyaris semua perusahaan tambang di wilayah kami bumi Oheo Konawe Utara tak satupun legal standing nya mulus seratus persen yang artinya semua punya celah dan cerita yang sama. 

Lalu aneh juga ketika perusahan-perusahaan  tambang di konut terlihat segelintir pos security-nya ada yang berseragam dan bersenjata.

Kuatnya indikasi pertambangan ilegal baik yang terus di suarakan dari berbagai lembaga kemasyarakatan melalui demonstrasi maupun pemberitaan di media massa semuanya hanya sekedar angin lalu. 

Yang menjadi pertanyaan besar adalah mau atau tidak para penegak hukum membuktikan semua ini, di tengah banyak nya aparat penegak hukum sendiri yang terlibat. Nuansa politis dan kepentingan gajah-gajah inilah sulit untuk di bongkar.

Studi kasus komparatif antara penegakan PT. Bososi Pratama dengan PT. Roshini Indonesia yang kami nilai tendensius. Wilayah hukum konut ada institusi polres yang kadang tidak di libatkan seketika " Kaget " mendengar garis police line sudah terpasang. Ini ada apa ? Kok yang lain tidak tersentuh ? Lalu tambang yang lain bebas beroperasi padahal pelanggaran nya sama bahkan ada yang lebih parah.

Kasus pertambangan bukan sekedar ilegal mining semata, namun realitas di balik teka teki itu berakhir deskriminalisasi. Bukan itu saja, ironis berimbas kepada pengusaha lokal asli daerah menjadi suatu pengalihan, target dari scenario kolaborasi oligarki Tambang. 




Sebagai kesimpulan, jika supremasi hukum benar-benar mau di tegakkan kami siap sebagai jarum kompas mengawal penindakan oknum tambang ilegal tentunya dengan dasar asas keterbukaan, keadilan serta kepastian hukum. Dengan demikian di pastikan tak satupun tambang di konut yang akan beroperasi.

Namun persoalan yang mendasar juga perlu di ingat bahwa ekonomi kerakyatan cukup membantu pemerintah dari profit sektor pertambangan terutama kontribusi riil dari pihak pengusaha lokal itu sendiri yang faham kondisi daerah nya serta tinggal bersama di lingkungan keluarga dan masyarakat itu sendiri. 

Tidak hanya itu di bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya pengusaha lokal juga ikut berperan aktif bahkan dalam situasi bencana alam tidak hanya sekedar materi, juga turun langsung memberikan bimbingan sikologis terhadap keluarga yang terdampak. 

Oleh nya itu penegak hukum layaknya lebih selektif memberikan pembinaan hukum kepada pengusaha lokal yang jika kekurangan nya dalam melaksanakan pengelolaan tambang masih jauh dengan kaidah-kaidah sesuai yang di amanat kan undang-undang.

Penulis ini ketua Explor Anoa Oheo, Ashari/ IT

Bos PT. PPB Diduga Aniaya dan Sekap Karyawannya, Wilson Lalengke Desak Diusut Tuntas!



JAKARTA, IT - Komisaris PT. Pratama Prima Bajatama (PPB), bernama Deddy Setiawan Tan, diduga kuat telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan penyekapan terhadap orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP dan Pasal 333 KUHP. Penganiayaan dan penyekapan itu dilakukan Bos Deddy, sebut saja demikian, terhadap karyawannya sendiri bernama Rico Pujianto, pada 10 hingga 12 Oktober 2020 lalu, di kantor perusahaan besi baja itu di Jl. Raya Narogong km 13 Pangkalan Tiga, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.

Akibat penganiayaan dan penyekapan tersebut, korban mengalami memar-memar dan trauma serta terlihat selalu ketakutan dan letih sepanjang hari. Kasus penganiayaan dan penyekapan bos terhadap karyawannya ini telah dilaporkan ke Polisi [1].

“Bos Deddy membentak, meninju, menampar dan memukuli saya berkali-kali di depan istrinya, Ibu Ing, dan kawan-kawan saya. Bahkan Bos Deddy sempat masuk ke ruangan kantornya yang hanya berjarak 8 meter dari tempat saya duduk, dan berteriak keras sambil mencari samurainya, ‘mana samurai gua, biar gua matiin sekalian’. Rupanya, samurai tersebut sudah disembunyikan istri Bos Deddy, takut terjadi hal-hal yang fatal. Jika ketemu samurai itu, mungkin saya sudah mati,” ungkap Rico menceritakan peristiwa mengerikan yang dialaminya itu kepada Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, saat mengadukan nasibnya, di Sekretariat PPWI, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

Korban juga menjelaskan bahwa Bos Deddy memerintahkan kawan-kawannya agar tidak melihat ke arahnya yang sedang disiksa dan dipukuli, sehingga mereka hanya menunduk takut, tidak berani melihat kejadian mengenaskan yang sedang berlangsung di depan mata mereka. Bahkan, kata Rico, Bos Deddy menyuruh salah satu karyawan, Dindon, untuk mematikan CCTV agar kejadian penganiayaan yang sedang berlangsung tidak terekam kamera pengawas.

Kemarahan Bos Deddy, menurut penuturan korban yang merupakan warga Semarang, Jawa Tengah ini, bermula dari kecurigaan sang Bos yang menuduh pemuda lajang berusia 33 tahun itu telah menilap uang hasil penjualan besi wiremesh. Sebagai informasi, Rico Pujianto bersama 5 orang rekannya merupakan sales wiremesh yang diproduksi oleh PT. PPB. Rico ditugaskan untuk memasarkan wiremesh (besi rangkaian yang digunakan untuk konstruksi jalan beton) di wilayah Jawa Tengah. Rico telah bekerja di perusahaan ini selama 2,5 tahun.

Dalam proses penjualan wiremesh itu, kata Rico, pada periode bulan-bulan menjelang dia dianiaya dan disekap, sekitar 30 persen produk wiremesh dari PT. PPB ditolak oleh pelanggan karena berkarat, tidak memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Barang tolakan tersebut dititipkan Rico di sebuah bengkel las milik temannya, Slamet Riyadi, di Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Purwokerjo, Jawa Tengah. Rico menitipkan barang tersebut karena ketiadaan biaya angkut kembali ke gudang PT. PPB di Bantar Gebang, Bekasi, yang mencapai puluhan juta rupiah.

Atas kekurangan setoran hasil penjualan, karena sebagian barang (wiremesh) ditolak pelanggan, itulah kemudian Bos Deddy menuduh Rico telah menggelapkan uangnya sehingga sang Bos gelap mata dan penuh emosi melakukan kekerasan fisik dan non-fisik terhadap karyawannya, Rico Pujianto. Akibat pemukulan yang dialami korban, disamping mentalnya yang terluka, wajahnya juga memar dan luka di sana-sini. Ancaman pembunuhan dengan samurai juga membuatnya penuh ketakutan dan trauma.

“Saya dituduh melakukan penggelapan dan penipuan uang perusahaan. Tanpa mau mendengarkan penjelasan saya, Bos Deddy memukul dan menampar berulang kali, disaksikan istri Bos Deddy yang bernama Ibu Ing dan teman-teman. Pak Deddy melarang teman-teman untuk melihat peristiwa pemukulan, sehingga teman-teman saya semuanya menunduk takut dan tidak berani melihat. Teman saya bernama Riki Kusnadi berada di sebelah kiri, tidak ada seorangpun yang berani menyaksikan peristiwa penganiyaan dan pemukulan itu,” urai Rico yang menemui Wilson Lalengke bersama ayahnya, Alex, pada Senin, 22 Maret 2021 lalu.

Penganiayaan yang dimulai sejak pukul 13.00 wib kemudian terhenti setelah Direktur kepercayaan Bos Deddy bernama Winoto, SH mendekati Bos berusia 55 tahun itu untuk menenangkannya. Winoto yang merupakan mantan anggota DPRD Bekasi itu akhirnya tergerak untuk mendekati bos-nya ini setelah melihat gelagat yang kurang baik saat sang bos mencari samurai yang menurut Bos Deddy akan digunakan untuk membunuh Rico. Winoto berhasil menenangkan Deddy, dan berhentilah penganiayaan atas Rico hari itu.

Penganiaan berhenti, namun berlanjut dengan proses penyekapan atau perampasan kemerdekaan Rico. Handphone-nya disita. Dia tidak diizinkan menghubungi bapak dan ibunya serta anggota keluarga lainnya. Teman-teman kerjanya dilarang meminjamkan handphone kepada Rico walau sekedar untuk menghubungi keluarganya. Bahkan, seorang satpam bernama Azis diperintahkan untuk menjaga dan mengawasi Rico. Kemanapun korban beranjak, semisal saat minta izin untuk ke toilet, sang satpam mengikuti dan menungguinya di depan toilet. Jika lalai, Azis terancam dipecat si Bos Deddy.

Malamnya, cerita Rico melanjutkan, sekitar pukul 20.30 wib, Rico bersama beberapa karyawan ditugaskan ke Purwokerto untuk melihat besi wiremesh karatan yang oleh Rico dititipkan di sebuah bengkel temannya. Rico, masih dengan pengawasan ketat sang satpam Azis, ditempatkan di bak mobil fuso selama perjalanan ke Purwokerto. “Semula, Bos Deddy menginstruksikan ke satpam agar selama dalam perjalanan, saya ditempatkan di bak mobil fuso belakang dan diikat dengan tali. Namun, karena merasa kasihan, satpam tidak mengikat saya,” ujar Rico sedih.

Setiba di Purwokerto pada esok harinya, Minggu subuh, 11 Oktober 2020, team yang terdiri atas 3 mobil fuso dan mobil pribadi, dengan dikawal oleh Bos Deddy langsung menuju bengkel las penitipan barang tolakan. Karena hari masih gelap-gulita, sekira pukul 04.00 wib, keadaan bengkel masih sepi, orang tua Slamet Riyadi yang menunggui bengkel masih tidur, pagar tertutup rapat. Tidak ingin menunggu lama, pintu pagar yang terkunci dibuka paksa gemboknya menggunakan gunting besar oleh Galuh, salah satu karyawan yang ikut rombongan, atas perintah Winoto dan Bos Deddy. Besi wiremesh rongsokan yang ditimbun di bengkel itupun dimuat ke dalam mobil-mobil fuso dan dibawa kembali ke gudang di Bekasi.


Kasus penganiayaan dan penyekapan ini telah dilaporkan ke Polres Bekasi [2]. Saat ini, berkas laporan telah diambil alih penanganannya oleh Polda Metro Jaya. Ayah korban, Alex, sangat berharap agar Bos PT. Pratama Prima Bajatama, Deddy Setiawan Tan dan para cecunguknya itu segera ditangkap dan diproses hukum. “Saya meminta PPWI untuk membantu kami agar kasus yang dialami anak saya ini bisa segera diproses. Para pihak yang terlibat dalam penganiayaan dan penyekapan anak saya, Rico Pujianto segera ditindak sesuai hukum yang berlaku,” pinta Alex.

Merespon kasus tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menyatakan bahwa pihaknya sangat prihatin dan menyayangkan atas perilaku brutal oknum komisaris perusahaan terhadap karyawannya yang sudah memberi dia keuntungan dalam bisnisnya. “Saya heran, terbuat dari apa hati manusia, si pemilik PT Pratama Prima Bajatama itu yaa? Tanpa kerja keras karyawan, Anda tidak mungkin mendapatkan keuntungan dalam usaha dan bisnis. Semestinya Anda hargai dan sayangi karyawan supaya usahanya lebih berkah, lebih memberi manfaat bagi Anda dan orang lain. Bukan malah menyiksa karyawan,” kata Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini menyesalkan perilaku hewani oknum Deddy Setiawan Tan itu.

Untuk itu, lanjut Lalengke, PPWI mendesak Polri untuk mengusut kasus ini secepat-cepatnya. Jangan biarkan manusia yang diduga bermental rakus, kasar dan suka menyiksa sesamanya itu berkeliaran di luar. “Jangan karena dia banyak uang, polisi aji mumpung memanfaatkan situasi dan menjadikannya ATM sebagaimana kebiasaan oknum polisi selama ini [3], yang akhirnya keadilan bagi korban dikorbankan. Harus ditangkap segera orang ini, pasal pidananya jelas, penganiayaan, intimidasi, ancaman pembunuhan, dan penyekapan serta perampasan kemerdekaan seseorang,” tegas lulusan pasca sarjana bidang Applied Ethics dari Utrecht University, Belanda, dan Linkoping University, Swedia itu.

Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan, kata Lalengke lagi, perusahaan itu diduga keras melakukan penggelapan pajak, praktek leasing kendaraan bermotor, dan beberapa pelanggaran perundangan lainnya [4]. “Dari data dan informasi yang kita dapatkan, bos PT. Pratama Prima Bajatama itu terindikasi kuat telah melakukan penggelapan pajak dengan nilai miliaran rupiah. Modusnya adalah menjual produk dengan 2 kategori: produk ber-PPN dan barang tidak ber-PPN. Pembayaran barang ber-PPN dilakukan melalui transfer rekening antar bank, sementara pembayaran barang non-PPN dilakukan secara tunai. Merugikan negara ini orang, harus diusut semua dugaan tindak kejahatannya,” pungkas Lalengke yang merupakan trainer bagi ribuan anggota TNI, Polri, guru, dosen, mahasiswa, wartawan, LSM, ormas dan masyarakat umum di bidang jurnalistik itu. 

(APL/Red) IT

Ferdinand Hutahaean Kecam Pernyataan Veronica Koman di Medsos Tentang "Paksaan Nasionalis" Oleh Pemerintah



JAKARTA, IT -Politisi Ferdinand Hutahaean mengecam pernyataan Veronica Koman yang mengatakan bahwa anak- anak di Papua Barat di "paksa nasionalis" oleh pemerintah, (29/3).

Dalam pernyataannya itu, Veronica Koman menuding pemerintah lewat aparat keamanan TNI-Polri memaksakan anak-anak di Papua Barat untuk setia kepada NKRI. Hal itu disampaikan Veronica Koman lewat kicauannya di Twitter, seperti dilihat pada Sabtu 27 Maret 2021.

Dalam cuitannya tersebut, Veronica membagikan sebuah foto aparat TNI-Polri memakaikan ikat kepala merah putih kepada sejumlah anak-anak di Papua Barat.

Menanggapi peristiwa tersebut, Veronica Koman mengatakan, bahwa itu merupakan tindakan pemaksaan nasionalisme dari aparat terhadap anak-anak di Papua Barat.

“Forcing Indonesian nationalism to Indigenous West Papuan children. (red and white = Indonesian flag). (Memaksakan nasionalisme Indonesia kepada anak-anak Pribumi Papua Barat. (merah putih = bendera Indonesia),” kata Veronica Koman lewat cuitannya di Twitter.

Menanggapi kicauan Veronica Koman tersebut, Ferdinand Hutahaean dengan nada emosi menilai bahwa Veronica telah mempelintir makna dalam foto tersebut.

Hal itu, kata Ferdinand, terlihat jelas dari raut wajah anak-anak dalam foto tersebut yang tampak bahagia dan tidak menangis.

"Anak-anak Papua Barat di foto itu sama sekali tak nampak merasa dipaksa memakai ikat kepala merah putih" ujar Ferdinand.

“Hei pengkhianat, anak-anak itu bahagia dan tertawa mengenakan ikat kepala merah putih, tidak takut dan tidak menangis. TIDAK ADA PAKSAAN!,” geram Ferdinand Hutahaean ke Veronica Koman.

Ferdinand pun dengan nada sangat marah menyebut Veronica Koman sebagai penghianat NKRI.

(Bd) IT

Pangdam XII/Tpr Letakkan Batu Pertama Pembangunan Makodim Puruk Cahu



MURUNG RAYA, IT - Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad melakukan peletakan batu pertama pembangunan Markas Kodim Puruk Cahu, Puruk Cahu, Murung Raya,Senin (29/3/21).

Acara peletakan batu pertama ini dihadiri Kapolda Kalteng, Irjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo, Danrem 102/Pjg, Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, Bupati Murung Raya, Drs. Perdie M Yoseph, MA., beserta jajaran Forkopimda Murung Raya.

Bupati Murung Raya, Perdie M Yoseph, dalam sambutannya mengatakan, " Untuk Makodim Puruk Cahu akan dibangun 2 lantai secara permanen dengan luas bangunan 415 M² diatas tanah seluas kurang lebih 7,5 Hektar," katanya.

Lanjut Bupati mengatakan, "Pembangunan Makodim akan dilaksanakan dalam beberapa tahap tahun anggaran, dimulai dari tahun anggaran 2021 ini. Yaitu sebesar Rp. 1.916.337.000 dan total untuk pembangunan ini memerlukan biaya Rp. 7.322.500.000," ungkap Perdie

"Semoga pembangunan Makodim Puruk Cahu bisa cepat selesai dan operasional untuk kepentingan kita bersama. Untuk pendanaanya kami akan berusaha mensinergikan antara dana dari APBD dengan pihak ketiga yang sifatnya tidak memaksa dan tidak mengikat," imbuhnya.


Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad dalam kesempatan tersebut mengapresiasi Pemerintah dan DPRD Kabupaten Murung Raya yang membantu dalam pembangunan Makodim Puruk Cahu.

"Saya mewakili Angkatan Darat dan selaku Pangdam XII/Tpr  mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati, Ketua DPRD Murung Raya serta segenap aparat pemerintah Murung Raya yang telah membantu menyiapkan satuan Angkatan Darat khususnya Kodim Puruk Cahu," ucap Pangdam.

Pangdam XII/Tpr menyampaikan, keberadaan Kodim Puruk Cahu sangat diperlukan dalam masa sekarang ini. Seperti diketahui di Murung Raya sudah ada Polres, Kejaksaan, Pengadilan dan kelengkapan lainnya.

"Tentunya dengan adanya pembangunan Kodim Puruk Cahu, nantinya akan lebih fokus di dalam melaksanakan Pembinaan Teritorial," kata Pangdam.

Selanjutnya Pangdam juga mengatakan, keberadaan Kodim adalah menyiapkan konsep pertahanan diwilayah. Membantu menyiapkan ruang wilayah pertahanan yang dipadukan dengan ruang yang disiapkan oleh pemerintah daerah. 

"Sehingga dalam konteks pertahanan dan konteks kesejahteraan dapat berimbang," ujar Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad.

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang selama ini telah bersinergi dan bekerjasama dengan TNI-Polri menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mewujudkan pembangunan.

"Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada TNI dan Polri, yang selama ini kita selalu bekerjasama untuk bahu membahu menjaga stabilitas keamanan di wilayah," ucap Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad juga. 

(Pendam XII/Tpr)/IT


POSTINGAN TER-UPDATE

Proyek Pemagaran SDN 02 Dikecam Publik, Kepsek Kecewa : Pemborong Tidak Profesional Dan Tidak Kooperatif, Pekerjaan Saya Jadi Terganggu!

KABUPATEN BEKASI, IT - Pekerjaan proyek pemagaran SDN 02 Satria Jaya yang diduga langgar aturan ditambah tanpa pengawasan Dinas terkait dan ...

Postingan Populer


NASIONAL


DAERAH