Jumat, 19 April 2024

Tim SIRI Kejagung Bersama Tim Intelijen Kajati Papua Barat Berhasil Memberongsong Dua DPO Penangkap Ikan Ilegal di Pelabuhan Makassar


MAKASSAR, IT - Dua buronan kasus penangkapan ikan ilegal, Nursaenal alias Saenal dan Muhammad Yunus alias Yunus, berhasil diamankan oleh Tim Satgas Intelijen Reformasi Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung dan Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Penangkapan ini terjadi di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis, 18 April 2024, sekitar pukul 19.35 WITA. Jumat 19 April 2024.

Kedua terpidana ini telah lama masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Fakfak, Papua Barat, sejak divonis bersalah oleh Pengadilan Tinggi Jayapura pada awal 2019. Mereka dihukum tujuh bulan penjara dan denda Rp50.000.000 karena operasi penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Nursaenal, 38 tahun, dan Yunus, 29 tahun, keduanya adalah nelayan dan nahkoda kapal yang berbasis di Sulawesi Selatan. Mereka ditangkap saat berada di kapal mereka dan menunjukkan sikap kooperatif selama proses pengamanan, yang memungkinkan prosedur berjalan lancar tanpa insiden.

Pasca penangkapan, keduanya dibawa ke Kejaksaan Negeri Makassar untuk dilakukan eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Dr. Ketut Sumedana, menyatakan bahwa operasi ini bagian dari program Tabur Kejaksaan yang bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum dan mengimbau para buronan lain untuk menyerahkan diri.

Jaksa Agung melalui program ini mengajak semua pihak yang terlibat dalam tindak kejahatan serupa untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Pihak kejaksaan juga terus memantau dan berupaya menangkap buronan lain yang masih berkeliaran untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan.

Informasi lebih lanjut mengenai penangkapan atau proses hukum dapat dihubungi melalui Dr. Andri W.S, S.H., S.Sos., M.H., Kasubid Kehumasan Kejaksaan Agung, dengan kontak yang telah disediakan.

Penangkapan Nursaenal dan Yunus ini menandai langkah penting dalam usaha pemerintah memerangi kegiatan penangkapan ikan ilegal dan memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia.

(*) IT

Kamis, 18 April 2024

DPO Terpidana Kasus Migas Reigen Berhasil Dicokok Tim Tabur Kejagung Saat Tengah Bercokol Ditempat Persembunyiannya


JAKARTA, IT - Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung berhasil mengamankan Terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. pada Rabu 17 April 2024, sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Villa Kota Bunga, Cianjur, Jawa Barat.
 
Dalam keterangannya Kapuspenkum Kejagung mengungkapkan bahwa, Identitas Terpidana yang diamankan adalah, Reigen, kelahiran Palu, 21 November 1980 (43) Tahun lalu. Laki-laki yang berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Buddha tersebut  bertempat tinggal di Penggilingan Permai Blok U 14B RT 04/RW 04, Kelurahan Parung, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten dengan memiliki pekerjaan selaku Direktur Utama pada PT Adaler Jaya Kusuma.
 
"Adapun Reigen merupakan TERPIDANA yang telah melakukan Tindak Pidana Umum yang melanggar Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Migas. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :245/Pid.Sus/2016/PNJU tanggal 16 Agustus 2016, Terpidana Reigen dipidana penjara selama 1 (satu tahun dan denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan penjara Atas perbuatannya," ungkap Dr Ketut Sumedana pada wartawan di Jakarta (18/04/2024).

"Saat diamankan," lanjutnya,"Terpidana Reigen bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Terpidana dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian dilakukan serah terima kepada Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara," tandasnya.

Ia juga mengatakan bahwa, melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.
 
"Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman," pungkas Kapuspenkum Kejagung, Dr Ketut Sumedana.
 
(Andrea) IT




Sabtu, 13 April 2024

Indikasi Korupsi Dana UKW BUMN, PPDI Sebut, Dugaan Penyelewengan Dana UKW Dari BUMN di PWI Pusat Ibarat Membuka Kotak Pandora


PEKANBARU, IT - Kabar spektakuler terkait dugaan skandal keuangan di tubuh organisasi profesi wartawan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat kini beredar santer di kalangan wartawan Indonesia. Hal ini pun langsung mendapat reaksi keprihatinan dari pimpinan organisasi sejenis yang bukan konstituen Dewan Pers, yakni Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI). Sabtu, 13/04/2024.

Terkait isu dugaan penyelewengan dana yang sejatinya diperuntukkan untuk penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), di 30 Provinsi Indonesia itu, kini beredar isu menjadi prahara antar pengurus pusat di PWI Pusat. Dikabarkan, dana 6 Miliaran dari BUMN atas restu Presiden RI Joko Widodo itu menjadi sumber "Keributan" di tubuh PWI Pusat.

Berdasarkan sumber Aktualdetik.com, gejolak terjadi manakala sekretaris jenderal PWI Pusat atas nama Sayid Iskandarsyah bersama dengan Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun di duga hendak menyelewengkan miliaran dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tersebut namun ditentang oleh sejumlah pengurus PWI Pusat lainnya.

, "Ini sikap kami dari Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI), bahwa kami mendapatkan informasi tersebut dari sumber yang dalam hal ini kami lindungi identitasnya. Intinya setelah kami telaah dengan baik pesan dan substansi informasi tersebut, sebagai sesama organisasi Pers, kami merasa prihatin dan tertegun. Ini bukan saja menjadi preseden buruk bagi kelangsungan Pers Indonesia, namun pastinya meningkatkan dis trust pada masyarakat Indonesia tentang independensi, profesionalitas serta peran Pers sebagai kontrol sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat, " Kata Ketua Umum PPDI, Feri Sibarani, SH., MH, hari ini di Pekanbaru.

Ditambahkan olehnya, bahwa maraknya pernyataan dari sejumlah pihak, khususnya para organisasi Pers non konstituen Dewan Pers selama ini, terkait penyelenggaraan UKW adalah di duga bagian dari "Modus Operandi" atau "Proyek Proposal" terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah serta BUMN dan BUMD, menjadi terkonfirmasi oleh isu yang terjadi di tubuh PWI Pusat tersebut.
 
"Selama ini kita sudah kerap mendengar, bahkan kita juga menduga bukan tidak mungkin dalam kegiatan UKW yang terkesan dipaksakan itu ada modus-modus tertentu untuk memperkaya diri atau kelompok dari semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan UKW ala Dewan Pers itu. Maka jika benar isu yang sedang hangat ini, secara tidak langsung terkonfirmasi lah dugaan selama ini, bahwa sepertinya ada proyek bancakan cuan dalam setiap penyelenggaraan UKW ala Dewan Pers ini, " Sebut Feri melanjutkan.

Pihaknya kemudian menilai, ada suatu ketegangan tinggi antar pengurus PWI Pusat di Jakarta yang kemungkinan berebut soal pembagian uang atau perbedaan pendapat, sehingga terpaksa harus "Membias" keluar, dan berpotensi membuka "Kotak Pandora" di tubuh Organisasi Wartawan Konstituen Dewan Pers itu.

, "Ini kami harapkan segera cooling down lah.. Para pengurus PWI Pusat harusnya dapat lebih bersikap profesional dengan mengutamakan integritas dan kredibilitas personal pengurus dimata masyarakat Indonesia. Jangan jadikan Uang sebagai wujud citra buruk organisasi wartawan yang konon tertua di Indonesia itu. Kami organisasi Pers non konstituen ini aja, tidak ada jaminan dan sumber keuangan yang pasti, tapi sedapat mungkin kami bermanfaat bagi sejarah perjalanan perjuangan kemerdekaan Pers Indonesia dari "Jajahan" semua pihak, termasuk Peraturan Dewan Pers yang kami anggap memasung hak-hak wartawan Indonesia dan perusahaan Pers Daerah, " Lanjutnya.

Selanjutnya atas informasi yang diperoleh pihaknya, Feri Sibarani pun memberikan apresiasi kepada sejumlah pengurus PWI Pusat, antara lain, Timbo Siahaan, Sasongko Tedjo, Uni Zulfiani Lubis, selaku Dewan Penasehat PWI Pusat yang berdasarkan informasi disebut sebagai pelapor atas dugaan penyelewengan dana yang bersumber dari BUMN itu. Bahkan dalam informasi yang diperoleh, menyebutkan, jika dalam 40 hari, sekretaris jenderal dan Ketua Umum PWI Pusat tidak mengembalikan dana milyaran itu, terancam dilaporkan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan.

, "Jujur kami sangat apresiasi ya, ketiga orang Dewan Penasehat itu. Bapak Timbo Siahaan, Sasongko Tedjo dan Uni Zulfiani Lubis, yang dalam informasi terlansir kepada kami menyebutkan, apabila dalam 40 hari kedepan tidak mengembalikan dana miliaran itu, terancam dilaporkan kepada kepolisian dan kejaksaan. Seharusnya memang begitu, agar menjadi terang" Lanjut Feri Sibarani.

Sementara, untuk memperoleh tanggapan resmi PWI Pusat, guna memenuhi perimbangan berita di media ini, awak media ini telah melayangkan surat konfirmasi secara elektronik melalui akun WA kepada kontak person Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun,  62 811-103-0XX,  Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah, 62 812-9747-50XX serta Dewan Penasehat PWI Pusat, Sasongko Tedjo, 08112986XX  dan Timbo Siahaan di nomor  0812-1321-11XX.

Dari hasil konfirmasi awak Media ini secara elektronik melalui akun WA pribadi Ketua Umum PWI Pusat, Henry Ch Bangun dan Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah, diperoleh informasi berupa bertahan bahwa kedua tokoh PWI Pusat ini sepertinya sepakat bersama untuk mengatakan bahwa informasi yang beredar saat ini terkait dugaan penyelewengan dana UKW adalah tidak benar atau bahkan disebut menyesatkan. Itu berdasarkan narasi yang dikirim oleh Ketua PWI Pusat, Henry Ch bangun, lebih rincinya tanggapan masing-masing mengatakan sebagai berikut:

Tanggapan Bersama:

KLARIFIKASI SEKJEN PWI PUSAT ATAS RILIS DEWAN KEHORMATAN PWI PUSAT     

Mencermati Siaran Pers  pada hari Sabtu, 6 April 2024 pukul 19.06 wib. Perlu saya luruskan dan klarifikasi atas Siaran Pers Dewan Kehormatan PWI Pusat.

1. Saya sebagai Sekjen PWI Pusat tidak pernah memberi keterangan apapun kepada Dewan Kehormatan, setahu saya hanya Ketua Umum dan Bendahara Umum, jadi tidak tepat apabila disebut Pengurus Harian yang dipanggil untuk klarifikasi.

2. Terkait kerjasama PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN intinya adalah PWI Pusat melakukan UKW di 10 provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp 6 milyar dan masa waktunya Desember 2023 dan Januari 2024. Seluruhnya sudah diselesaikan oleh PWI Pusat dan telah dibuat laporan tertulis sesuai dengan isi perjanjian kerjasama antara PWI dengan FH BUMN.

3. Dari dukungan anggaran tersebut anggaran yang telah disampaikan sampai hari ini adalah sebesar Rp  4,6 milyar. Dan selain digunakan untuk UKW 10 provinsi juga untuk Sekolah Jurnalisme Indonesia yang berlangsung 5-9 Februari di Bandung dan data penggunaan keuangan bisa di tanyakan dan di cek ke bagian keuangan PWI.

4. PWI Pusat akan menyelenggarakan lagi UKW di 10 provinsi, dimulai dari Nabire pada 17-18 April, berlanjut ke UKW di Riau, Sumsel, Kepri, Sulteng, Sultra dst sampai akhir Mei. Dan ada dua rencana Sekolah Jurnalisme Indonesia di Lampung. Anggarannya dari kas PWI Pusat dari sisa kegiatan UKW sebelumnya. Termasuk pelunasan Rp 1,4 milyar yang juga akan dipakai untuk UKW di 19 provinsi yang belum dilakukan UKW.
 
5. Pernyataan bahwa sekitar Rp 2,9 milyar tidak jelas penggunaannya adalah keliru dan telah melahirkan fitnah. Saya tidak tahu angka itu didapat dari mana. DK harus meralat kesalahan tersebut karena salah.

6. Klarifikasi ini saya buat agar tidak muncul persepsi bahwa pengurus PWI Pusat ingin mengambil keuntungan dari kerjasama dengan forum humas BUMN. Kalaupun ada pengeluaran terkait hal itu, masih sesuai mekanisme tertulis yang ada.

7. Saya berharap ke depan Dewan Kehormatan berpikir jernih dan positif dalam membuat rilis sehingga sesuai dengan fakta yang ada.

Demikian pernyataan klarifikasi saya.
Jakarta, 7 April 2024

Salam hormat
Sayid Iskandarsyah
Sekjend PWI Pusat.

Sementara tanggapan dari Dewan Penasehat PWI Pusat, yakni dari Sasongko Tedjo dan Timbo Siahaan, hingga berita ini dimuat, pada pukul 09.30 WIB, diperoleh tanggapan dari Herbet Timbo Siahaan, dengan mengatakan, agar awak Media sebaiknya mengonfirmasi Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, Sasongko Tedjo.

,"Silakan ditanyakan kepada Ketua Dewan Kehormatan (DK) Pusat Sasongko Tedjo mengenai permasalahan dana hibah BUMN ke PWI, sebab masalah itu sudah ditangani DK PWI Pusat. Sesuai aturan hanya DK PWI yang berhak memberikan keterangan.
Selamat pagi
Terima kasih…, " Tulis Herbet Timbo Siahaan.
 
(*) IT

Sumber: Rilis PPDI

Kamis, 04 April 2024

Proses Sertifikasi Dinilai Masyarakat Lamban Bin Lemot di ATR/BPN Kota Bekasi, Warga : 'Rapih Kantor Doang, Kerja Gak Jelas, Molooor'


KOTA BEKASI, IT - Lamban bin lemot proses pembuatan sertifikat kepemilikan tanah yang dilakukan oleh kantor ATR/BPN Kota Bekasi menuai komplain disertai berbagai kecaman dari para pemohon terhadap kinerja para petugas kantor ATR/BPN Kota Bekasi yang berada di bawah kepemimpinan Amir Sofyan.A Ptnh.MAP. Akibat dari proses yang memakan waktu lama membuat kinerja ATR BPN Kota Bekasi dinilai masyarakat selain tidak profesional serta tidak memiliki kapasitas dan integritas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan SOP yang ada.(04/04/2024).
 
Hal tersebut dijumpai Tim Awak Media ketika bertandang ke Kantor ATR /BPN Kota Bekasi, guna memantau aktifitas kinerja para petugas sesuai denganspanduk yang di pampang di depan Kantor bertemakan "Kawasan Zona Integritas" Kantor Pertanahan Kota Bekasi " Wilayah Bebas Korupsi & Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani". Namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan realita yang ada, manakala sejumlah pemohon yang kedapatan sedang mengeluh oleh Tim Awak Media di lokasi.
 
"Betul itu, saya sendiri ngurus itu waduh di ombang-ambing kesana- kemari..kesana-kemari, percuma ada tulisan berintegritas percuma tidak ada artinya BPN menerapkan itu..tidak ada artinya," ucap RA salah satu dari sejumlah pemohon yang sedang bekumpul di depan kantor ATR/BPN Kota Bekasi, pada (04/04/2024) pagi.
 
Ditanyakan tanggapannya terkait kinerja para petugas ATR/BPN Kota Bekasi dalam menjalani tugas dan kewajibannya.
 
"Susah juga kalau di bilang kinerja harusnya betul jalannya sesuai SOP tetapi kenyataannya dalam proses pembuatan sertifikat bisa dua tahun, padahal kalau di kerjakan dengan benar..paling itu sebulan juga kelar itu kerjaan, tapi itu bisa bertahun-tahun," tutur RA.
 
Terkait mengenai kinerja petugas yang lamban dalam melakukan pekerjaannya masyarakat menilai ditengarai ada indikasi permainan kotor di dalam tubuh kantor ATR/BPN Kota Bekasi.
 
" Ya katanya sih memang harus ada yang namanya uang-uang apa yang saya enggak faham,ya, mungkin uang-uang liarlah kali, itu baru bisa proses berjalan. Tapi tetep aja banyak disini yang sudah mengasih seperti itu tapi tetep aja terhambat dan yang mengalami hal itu banyak," ungkap RA.
 
Ditanyakan Kantor ATR/BPN Kota di bawah kepemimpinan siapa dan wargapun menilai hal tersebut terjadi sejak kepemimpinan yang sekarang.
 
"Pak Amir dan betul ini semenjak Pak Amir pimpin dan kesulitannyapun luar biasa, enggak bisa kita nanyain langsung ke Kasi ke dalem enggak bisa masuk, nah kalau tentang ulah dia..ya memang karenakan dia Pimpinannya dan dia yang mengatur semua," tandas RA seraya melotot.
 
Sementara bambang pemohon lainnya menegaskan bahwa," Ini memang pimpinannya yang brengsek, kalau pimpinannya bener sudah pasti semua berjalan sesuai prosedur. Ada dugaan ini sengaja diciptakan untuk celah melakukan korupsi," tegasnya.
 
"Seharusnya dengan berani memasang spanduk seperti itu berarti siap melakukannya...jangan cuma omong doang gede tapi kerjanya gak jelas," imbuh Bambang dengan nada tinggi.
 
"Emang dibikin rapih kantor tapi kerjanya moloooor," potong Sumiati pemohon lainnya setengah berteriak di depan Kantor ATR/BPN KOta Bekasi..
 
Ia menegaskan bahwa,"Amir Sofyan gak becus kerja, gak mampu disiplinkan anak buah, gak pantes jadi pimpinan, kerjanya molooor, alias lamban bin lemot,"pungkas Sumiati berteriak. 
 
Usai mendapatkan informasi dari para pemohon yang kecewa atas kinerja para petugas, pejabat maupun pimpinan di ATR/BPN Kota Bekasi, Tim Awak Mediapun bergegas ke dalam kantor dan mengisi daftar tamu guna mendapatkan keterangan dari Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bekasi, Amir Sofyan.
 
Namun sayangnya usai Tim Awak Media mengisi daftar tamu berikut keperluannya dan hal tersbut disampaikan oleh petugas pelayan untuk dilaporkan kedalam kantor dan mendapan jawaban tertulis dari TU maupun jawaban visual dari petugas pelayanan bahwa Kepala Kantor, Wakil Kepala Kantor, Humas atau TU serta pejabat  yang berkompeten untuk itu semuanya tidak ada di tempat, mereka semua sedang ada acara di pusat
 
Sejak berita ini diturunkan, belum ada dari pihak ATR/BPN Kota yang dapat dihubungi guna memberikan keterangan dan penjelasan terkait persoalan tersebut.
 
(Joggie) IT 

Selasa, 02 April 2024

Angkat Tema Berbagi Bersama, DWP Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Gelar Baksos Dan Bazar Ramadan diKantor Ditjen Bina Pemdes, Jakarta


JAKARTA, IT - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Baksos dan Bazar Ramadan 1445 Hijriah/2024 Masehi. Ketua DWP Kemendagri Nani Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa kegiatan ini mengambil tema “Berbagi Sesama”.

“Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dharma Wanita Persatuan Unit Ditjen Bina Pemerintahan Desa yang telah menyelenggarakan acara yang cukup lengkap dan menarik ini, serta tetap terlibat aktif dalam kegiatan Ramadan yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Kemendagri,” katanya di Kantor Ditjen Bina Pemdes, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Nani mengungkapkan, acara bazar kali ini dikemas sedemikian apik oleh DWP Ditjen Bina Pemdes dengan berbagai kegiatan menarik. Tak hanya kegiatan bakti sosial, pelaksanaan lomba menyanyi dan fashion show Islami juga dilaksanakan untuk memupuk semangat kekeluargaan. Selain itu, kegiatan ini juga dilaksanakan untuk menggali potensi dan bakat seni, khususnya bagi keluarga besar Ditjen Bina Pemdes.

“Suatu rangkaian acara bazar kita yang dikemas sedemikian bagus dari Dharma Wanita Ditjen Pemdes, sehingga acara kita dari pagi sampai sore hari ini berjalan sesuai dengan harapan kita dan mendapatkan berkah dari Allah SWT,” ujar Nani.

Di sisi lain dirinya juga menekankan agar pelaksanaan kegiatan sosial dapat lebih diperhatikan. Hal itu termasuk menyantuni anak yatim dan orang yang tidak mampu. Selain itu, Nani menekankan agar dalam berbagi lebih mendahulukan orang terdekat di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, tema “Berbagi Sesama” dapat diartikan tidak hanya bagi anggota DWP, tetapi juga orang-orang di luar DWP.

“Memang Dharma Wanita ini cukup antusias mendukung kegiatan-kegiatan, di mana kegiatan kita ada ekonomi, mencari dana untuk kegiatan Dharma Wanita, karena kita perlu mandiri, tidak ada bantuan yang mengikat. Para pimpinan di Kemendagri juga sangat mendukung kegiatan-kegiatan dari Dharma Wanita,” tandasnya.
 
(Irma) IT

Minggu, 31 Maret 2024

Ulama Dan Toma Desak DPRD Kab.Bekasi Usulkan ke Mendagri Calon PJ Bupati Bekasi Dari Putra Daerah Brigjen TNI H.M Ikhwan Syahtaria


BEKASI, IT - Ulama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bekasi mendesak Ketua DPRD, para pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi di DPRD Kabupaten Bekasi untuk mengusulkan ke Mendagri sosok putra daerah asli Kabupaten Bekasi, Brigjen TNI Dr. H.M Ikhwan Syahtaria sebagai Penjabat Bupati Bekasi pada Mei 2024.

"Atas nama seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bekasi menyampaikan aspirasi untuk dapat dipertimbangkannya Brigjen TNI Dr. H.M Ikhwan Syahtaria sebagai Penjabat Bupati Bekasi," ucap H. Turmudzi, penasehat Forum Musyawarah Ulama dan Tokoh Masyarakat (FORMAT) Kabupaten Bekasi dihubungi Awak Media, pada Minggu, 31 Maret 2024.

Menurutnya, usulan agar Penjabat Bupati Bekasi berasal dari putra daerah pernah disampaikan dua tahun lalu oleh FORMAT, Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Namun usulan itu tidak direspon Gubernur dan dia malah mengusulkan 3 nama pejabat Provinsi Jawa Barat sebagai Penjabat Bupati Bekasi," terang H. Turmuji.

Padahal, lanjutnya, para ulama dan tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi mengenal baik sosok Brigjen TNI Dr. H.M Ikhwan Syahtaria. "Kami kenal betul bang Ikhwan, beliau memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang pemimpin. Dan yang utama beliau adalah putra daerah asli Bekasi, jadi kalau bukan warga Bekasi siapa lagi yang bisa memajukan Kabupaten Bekasi ke depan,” ungkap H Turmudzi.

Terlebih dalam usulan tersebut FORMAT ingin melepas Kabupaten Bekasi dari stigma negatifnya akibat ulah oknum-oknum elite yang terjerat kasus-kasus hukum.

Belum lama ini, lanjut H. Turmuji, FORMAT menyampaikan surat senada, merekomendasikan putra daerah asli Kabupaten Bekasi Dr. H.M Ikhwan Syahtaria sebagai Penjabat Bupati Bekasi. Kali ini surat FORMAT disampaikan kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Surat yang ditandatangani Ketua Umum FORMAT, H. Apuk Idris dan Pembina FORMAT, H. Wikanda Sasmita (Bupati Bekasi periode 1999-2004) menyampaikan amanat Undang Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 201 ayat 9 yang menyebut bahwa Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota memiliki masa jabatan 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun kemudian.

"Dikarenakan Penjabat Bupati Bekasi yang sekarang Dani Ramdan sudah menjabat selama 2 tahun pada Mei 2024, maka akan terjadi kekosongan jabatan hingga Pilkada Serentak 27 November 2024," ungkap H. Turmuji tentang isi surat FORMAT kepada Menteri Pertahanan RI.

Selanjutnya FORMAT,  atas nama masyarakat Kabupaten Bekasi menyampaikan aspirasi untuk dapat dipertimbangkannya Brigjen TNI Dr. H.M Ikhwan Syahtaria yang saat ini menjabat Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Nasional Republik Indonesia diangkat sebagai Penjabat Bupati Bekasi.

"Integritas moral dan sosial kontrol para wakil rakyat sudah seharusnya ditingkatkan dalam konteks realitas sosio cultural dan historical Bekasi yang cukup monumental".

"Terlebih di tengah situasi dan kondisi objektif dinamika yang berkembang, khususnya akhir-akhir ini, Kabupaten Bekasi yang posisinya cukup strategis, butuh hadirnya sosok The Strong Leadership yang dapat mempertanggungjawabkan stabilitas keamanan daerahnya demi keberhasilan jalannya pembangunan di Bekasi, yang balance antara political power dan moral power, dan antara pembangunan pisik material dan mental spiritual.

Penyampaian senada disampaikan Rois 'Am Jam'iyyah Ahlith Thoriqoh Al Mu'tabaroh An Nahdliyyah, DR (HC) Habbib Muhammad Luthfiy Ali bin Yahya secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri Mohammad Tito Karnavian pada 11 Februari 2024.

Ulama yang kerap dilekatkan dengan sosok Waliyulloh itu menyampaikan masukan tentang sosok Brigjen TNI Dr. H.M Ikhwan Syahtaria yang dipandang tepat untuk diangkat sebagai Penjabat Bupati Bekasi hingga Bupati Bekasi dan Wakil Bupati Bekasi terpilih secara demokrasi melalui Pilkada.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi, HM Zaenal Abidin berpendapat sama. Dia mendukung putra daerah asli Kabupaten Bekasi untuk diangkat sebagai Penjabat Bupati Bekasi.

"Kita sangat mendukung Penjabat Bupati Bekasi dari putra daerah yang mengerti permasalahan Bekasi sehingga pembangunan tepat sasaran, dan terutama yang mampu mensukseskan Pilkada Serentak tanggal 27 November 2024 mendatang berjalan lancar dan damai," pungkas H.M Zaenal Abidin. 
 
(*)IT

Selasa, 26 Maret 2024

35 Kilo Sabu Diamankan, Dua Kurir Narkoba Berhasil Diringkus Tim Gabungan Ditresnarkoba Polda Babel Dan Polres Babar


BANGKA BELITUNG, IT – Tim gabungan Ditresnarkoba Polda Bangka Belitung dan Sat Res Narkoba Polres Bangka Barat berhasil menangkap dua orang kurir narkoba di Kabupaten Bangka Barat beberapa waktu lalu.

Tak tanggung-tanggung, dari tangan pelaku, Tim berhasil mengamankan 35 Kilogram narkoba jenis sabu. Demikian hal tersebut disampaikan Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Tornagogo Sihombing saat Konferensi Pers yang berlangsung di Lobi Mapolda Babel, Selasa (26/3/24) sore.

Kapolda mengatakan kedua pelaku yang diamankan yakni Handika alias Dika ( 26) warga Tempilang Utara Kecamatan Tempilang Bangka Barat dan Sien Alias Sien (27) warga Sungai Somor Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering ilir Provinsi Sumsel.

“Benar, kita berhasil melakukan penangkapan dua pengedar narkoba di pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka  Barat pada Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib”Kata Tornagogo.

Pengungkapan kasus sendiri, kata Kapolda, berawal dari adanya laporan terkait pengiriman narkoba jenis sabu dari Provinsi Aceh ke Pulau Bangka.

Menurut Tornagogo, modus pelaku yakni membawa dan menjadi kurir barang diduga narkotika jenis shabu secara bersama-sama dan mengambil diduga narkotika di perbatasan Aceh Timur dengan Aceh Utara.

“Kemudian narkoba dibawa ke pulau Bangka dengan menggunakan mobil. Pelaku mengaku diperintah oleh seseorang berinisial FR dan dijanjikan uang 70 Juta sebagai imbalannya,” tutur Tornagogo.

Jenderal Bintang Dua Polri ini juga menerangkan 35 kilogram sabu yang dibawa pelaku tersebut dibungkus dengan kemasan Teh Cina warna hijau dengan Berat 35.685 Gram.

Selain itu, Tim juga berhasil mengamankan 2 buah Karung warna putih, 2 unit handphone, Uang tunai 1,3 juta rupiah serta 1 unit mobil yang digunakan oleh kedua pelaku.

Mantan Wairwasum ini juga mengungkapkan harga barang bukti narkotika yang diamankan ini senilai 35 Milyar dan menyelamatkan 140 ribu jiwa manusia.
 
(Ricky) IT


POSTINGAN TER-UPDATE

Bakal Calon Bupati Bekasi H. Faizal Hafan Farid Tunjuk Anggota DPRD Kabupaten Bekasi H.Yusuf Fathullah Fajri Menjadi Ketua Tim Sukses

KABUPATEN BEKASI, IT - Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Keadilan Eejahtera (PKS) H. Yusuf Fathullah Fajri resmi ditunjuk sebagai Ke...

Postingan Populer


Pilihan Pembaca