APK Semrawut di Perum Taman Aster Cikarang Barat, Warga Dan Pengelola Protes : Para Caleg Tak Mendidik, Panwas Tidak Bisa Kerja!

 

 

KABUPATEN BEKASI,IT - Warga Perumahan Taman Aster berikut pengelola Perumahan di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat keluhkan para oknum pemasang Alat Peraga Kampanye (APK) dari para calon legislatif dan Capres yang dipasang disembarang tempat tanpa memikirkan dampak lingkungan. Terlihat jelas terpasangnya alat peraga kampanye dari mulai dipaku di pepohonan, di taman-taman jalan perumahan dan juga diarea sarana pendidikan sehingga terlihat kian semrawut dan kotor. (02/01/2024).

Sungguh memperihatinkan lagi justru persoalan tersebut berada tak jauh dari kantor Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Cikarang Barat )Panwascam Cikbar) yang seolah melakukan pembiaran didalam melaksanakan Tugas dan kewajibannya sebagai pengawas bak pepatah mengatakan "Gajah Dipelupuk Mata Tidak Kelihatan Namun Semut Diseberang Lautan Jelas Kelihatan".

Syarif warga setempat yang juga sebagai staff karyawan Pengelola perumahan Taman Aster menegaskan bahwa," Gak bagus toh pak...seluruh taneman-taneman  di pasangin spanduk, lalu peraturannya gimana...ya enggek baguslah..kalau dampak untuk penjualan tidak seberapa namun lumayan tidak bagus , tapi dampak untuk lingkungan itu yang sangat memperihatinkan," tegasnya pada Awak Media di Kantornya, pada (29/12/2023).

Terkait persoalan tersebut pihak managemen perumahan menginginkan adanya aturan dan tindakan yang jelas dengan di buat dan dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu untuk membenahi persoalan tersebut agar tidak liar seperti saat ini.

"Menurut saya ..ya harus ada tempatnyalah, biar tertata rapi..mereka (Panwaslu) pikirkanlah..jadi enggak liar seperti ini..ini masuk kategori Liar dari enggak ada tiba-tiba ada...ya kayak kucing-kucinganlah pak..intinya saya (Pihak Management Perumahan) tidak setuju dengan adanya seperti ini...ini tidak bagus kerjanya," pungkas Syarif.

Pihak management perum Taman Aster juga kecewa dengan kinerja Panwaslucikbar yang nota bene kantornya berdekatan sekali dan menjadi akses jalan para karyawan Panwaslu dengan APK yang semrawut terpasang di paku pada pohon-pohon dijalan masuk, taman-taman serta pintu gerbang namun terkesan tidak ada itikat kerja dari Panwascamcikbar untuk bekerja sesuai Tupoksinya.

Selanjutnya Awak Media menuju ke kantor Pengawasan Pemilu tingkat Kecamatan guna mengkonfirmasi persoalan tersebut, ketua Pawaslu Kecamatan Cikarang Barat, Tjandra Tjipto Ningrum tidak ada dikantor namun mendapatkan keterangan dari Staff HP2HM yang berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap para pelanggar Pemilu.

"Keluhan tentang APK dari masyarakat kami belum denganr sampai saat ini," ungkap Hilmi saat di konfirmasi Awak Media (29/12/2023) di Kantor Panwascamcikbar.

Ditanyakan tentang keberadaan Ketua Panwascamcikbar, Tjandra Tjipto Ningrum para staff Panwas tidak ada satupun yang mengetahui sebab sudah ada kurang lebih beberapa minggu ini tidak ada kabar. 

"Ini sebenarnya sedang di evaluasi, kita evaluasi kerja staff ada..terkait ketua Panwas kita non informasi, sehingga kita tidak bisa bekerja optimal," ungkapnya.

Ditanyakan tentang apa saja kewenangan Ketua Panwascamcikbar dalam melakukan aktifitasnya.

"Kewenangan ketua adalah menandatangani surat tugas untuk komisioner TKD, kalau dapet undangan harus hadir, jadi permasalahannya kalau diundang tidak pernah hadir," kata Hilmi.

Ditanyakan , apakah sudah berupaya untuk menghubungi melalui Tlp Celluler, Whatapp Call, Message atau bertandang kerumahnya.

"Kalau rumahnya secara spesifik saya enggak tau, alamat rumah Ketua gak tau saya..Wah saya kalau pemberkasan itu saya gelap, yang tau Kabupaten, disini tidak ada file," jelasnya.

Ditanyakan bagaimana berkomunikasi bila ada persoalan yang bersifat Urgensi atau sangat penting yang harus di komunikasikan dengan Ketua Panwascamcikbar, Tjandra Tjipto Ningrum.

"Komunikasi saya enggak ada, kalau saya komunikasi dengan Rizal selaku Koordinator Divisi saya, nah kalau mengenai disampaikan atau tidak saya tidak tahu itu," terangnya.

Hilmi juga menegaskan bahwa, selaku Ketua Panwaslu sebaiknya selalu ada di tempat (Kantor-Red), manakala ada undangan dia harus hadir dan saat dibutuhkan untuk memberikan surat tugas dia harus siap srta biala ada komplain yang menyangkut dengan pengawasan , penegakkan Hukum dan Penindakan pada pelanggaran proses Pemilu berdasarkan laporan maupun temuan, Ketua harus segera merespon.

"Tidak ada kabar, seharusnya ada informasi, ini sudah berjalan seminggu tidak ada kabar, dua kali acara yang di buat Panwas di Kecamatan tidak hadir..nah itu tidak bagus, itu tidak baik," tandas Hilmi Staff HP2HM, Panwascamcikbar.

 

Terkait tidak adanya kabar tentang keberadaan Ketua Panwascamcikbar yang memiliki kewenangan penandatanganan surat tugas sehingga membuat kinerja Panwascamcikbar tak dapat melakukan pekerjaannya dengan optimal atas laporan maupun temuan pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan Cikarang Barat.

Ketua Panwascamcikbar, Tjandra Tjipto Ningrum saat diminta Awak Media luangkan waktu untuk bertemu guna memberikan penjelasan terkait hal tersebut melalui Whatsapp tidak ada jawaban.

Para Caleg Tak Mendidik, Panwascam Tidak Bekerja

Sementara Annisa selaku warga Perumahan Taman Aster ditemani warga lainnya mengatakan kepada Awak Media bahwa, setidaknya para caleg sebelum memerintahkan dan menurun para tim sukses atau relawan untuk memasang alat peraga seharusnya diberikan penyuluhan agar pemasangan APK tersebut tidak sembarangan tempat agar terlihat lebih tertib.

"Apakah mereka sengaja??, karena pelarangan pemasangan atribut kampanye politik tersebut sudah jelas tertuang di dalam peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilu 2024.", jelasnya, Selasa (2/1/2024).

"Saya rasa tidak, karena mereka para caleg jelas orang-orang terdidik dan paham akan aturan. Jangan sampai hal ini dinilai memberikan pelajaran kepada warga untuk melakukan hal yang tidak pantas", ucapnya.

Lanjutnya,"Namun pada kenyataannya justru para Caleg tersebut melakukan hal seperti ini sehingga terkesan selain tidak faham aturan dengan regulasi yang ada ditambah dengan memberikan contaoh kurang mendidik kepada masyarakat," sambungnya.

"Apalagi ini, Panwaslu yang seharusnya bekerja sesuai Tupoksinya malah terlihat melakukan pembiaran tanpa pengawasan di tambah ada dugaan  konflik internal ditubuhnya jadi membuat semakin "The problem is completely complete", sementara mereka di pekerjakan dan mendapatkan upah dari Pemerintah untuk bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan kewajiban dan amanah yang diembannya," imbuh Annisa dan warga setempat lainnya menggerutu.

Selanjutnya Annisa juga menambahkan, pohon adalah penyumbang terbesar Oksigen untuk kehidupan manusia di bumi ini. Namun para oknum tersebut bukannya melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang jelas tertuang dalam Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.

(Joggie/Surya) IT

28 KK Korban Banjir Bandang Haranggaol Mendapatkan Salurkan Bakti Sosial Akabri Sumut Melalui Polres Simalungun

SUMUT, IT - Pasca peristiwa banjir bandang yang menerjang Dusun II Binanga Bolon, Nagori Purba Pasir, Kecamatan Haranggaol Horison, Kabupaten Simalungun pada Rabu, 21 Desember 2023 lalu, bantuan terus mengalir untuk 28 KK masyarakat yang terdampak. Pada Jumat, 29 Desember 2023, Alumni Akademi Kepolisian (Akabri) dari Sumatera Utara, menyelenggarakan kegiatan bakti sosial yang dikoordinir oleh Wakapolres Simalungun, Kompol Efianto, SH, MH.

Dalam prosesi penyerahan bantuan, Wakapolres Simalungun, Kompol Efianto, SH, MH menyampaikan sambutan yang menggugah semangat dan menyalurkan optimisme kepada masyarakat yang hadir. 

"Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di hari yang cerah ini. Peristiwa banjir bandang yang telah memporakporandakan Dusun II Binanga Bolon tidak lain adalah satu cobaan yang harus kita hadapi bersama. Hari ini, saudara-saudara kita di sini membutuhkan bukan hanya kekuatan batin tetapi juga dukungan material untuk bangkit kembali.

Sebagai bagian dari masyarakat besar Sumatera Utara dan Indonesia, Alumni Akabri tak dapat berpangku tangan. Melalui Saya Wakpolres Simalungun, Akabri hadir di tengah-tengah saudara-saudara sekalian untuk memberikan bantuan kepada 28 KK, dan semoga dapat meringankan beban yang sedang ditanggung.

Akabri ingin menyampaikan bahwa apa yang kami bawa hari ini, meski tidak mampu menggantikan segala yang hilang, adalah bentuk kepedulian dan solidaritas. Semoga ini menjadi bukti bahwa kita semua adalah satu keluarga besar, satu bangsa yang saling menolong di kala suka maupun duka.

Kami juga berharap proses pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan Bailey, dapat segera selesai. Sehingga mobilitas saudara-saudara kita dapat kembali normal dan perekonomian bisa pulih.

Di sini, ada wajah-wajah yang telah kehilangan banyak, namun tetap tegar. Saya melihat semangat yang tidak pernah padam untuk bangkit dan memulai kembali. Dan semangat inilah yang menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kuat.

Di penghujung tahun ini, kami harap bantuan ini dapat sedikit banyak membawa keceriaan dan kehangatan dalam menyambut tahun baru. Mari kita rangkul satu sama lain, berkolaborasi dan bahu-membahu, untuk bersama-sama mengatasi cobaan dan membangun kembali apa yang telah hilang.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat, ada BNPB, Dinas PU, TNI, Polri, dan semua relawan serta masyarakat setempat, atas kerjasama dan koordinasinya. Tanpa kebersamaan kita, bantuan ini tidak akan mungkin terselenggara.

Saya tutup sambutan ini dengan mengajak kita semua untuk berdoa, agar bencana ini menjadi yang terakhir, agar kita semua diberikan kekuatan, ketabahan, serta kebersamaan untuk melalui masa-masa sulit ini, "pungkas Kompol Efianto.

Pada akhir sambutannya, Kompol Efianto bersama dengan yang lainnya secara simbolis menyerahkan paket bantuan kepada perwakilan korban banjir bandang, yang disambut haru dan ucapan terima kasih dari para penerima. Acara dilanjutkan dengan doa bersama dan harapan agar musibah serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB ini berfokus pada penyerahan bantuan sosial langsung kepada korban banjir bandang. Penyerahan bantuan dipimpin langsung oleh Kompol Efianto, sebagai perwakilan dari Bapak Kapolres Simalungun, AKBP Ronald F.C Sipayung, S.H., S.I.K., M.H. Personel dari berbagai instansi turut serta dalam kegiatan ini termasuk Wakil Dandim 0207/Simal, Pasi Intel Kapten Inf CH. Tarigan, Kapolsek Purba, AKP Marolop Sinaga, dan pejabat lain dari BNPB, Dinas PU, Lurah Haranggaol, serta masyarakat setempat.

Selain penyerahan bantuan, tim juga mengunjungi dan memeriksa progres pembuatan jembatan Bailey, yang bertujuan sebagai penghubung sementara antara Kecamatan Haranggaol Horison dan Tigaras Kecamatan Dolok Pardamean. Koordinasi sempurna antara BPBD, PU, dan dinas terkait lainnya dipastikan dalam rangka percepatan pembuatan jembatan yang menjadi penting, khususnya menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru.

Untuk sementara ini, jalan penghubung hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua dan pejalan kaki dengan ekstra kehati-hatian, mengingat kondisi jembatan darurat yang masih memanfaatkan papan kayu. Namun, bantalan dan besi untuk jembatan Bailey telah tiba dan dipasang di lokasi untuk mempercepat pemasangan.

Dua unit alat berat juga dioperasikan untuk menata dan menyusun material batu guna memudahkan konstruksi jembatan Bailey serta memperlancar aliran air. Langkah-langkah ini diharapkan bisa menyelesaikan pembangunan jembatan sementara yang krusial bagi konektivitas dan pemulihan akses bagi masyarakat sebelum periode libur panjang nataru.

Melalui kegiatan ini, Alumni Akabri Sumatera Utara, bersama dengan institusi terkait, menunjukkan komitmen kuat untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah, sekaligus memperkuat upaya pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak banjir bandang.

(Ucok) IT

Kenaikan Pangkat 12 Perwira Tinggi TNI Secara Resmi Dilaporkan Pada Panglima TNI di di Ruang Hening Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur

JAKARTA, IT - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto secara resmi menerima laporan korps kenaikan pangkat 12 orang Perwira Tinggi TNI, bertempat di Ruang Hening Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Selasa, 19 Desember 2023.
 
"Kenaikan pangkat 12 orang Perwira Tinggi (Pati) TNI tertuang dalam Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin 2546/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, dengan rincian 10 Pati TNI AD dan 2 (dua) Pati TNI AU," kata Kapuspen TNI, Brigjen TNI Nugraha Gumilar.pada Awak Media (19/12/2023).

Ia juga menuturkan terkait 12 orang Perwira Tinggi (Pati) TN tersebut diantaranya adalah,"Sepuluh Perwira Tinggi TNI AD adalah Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa (Pangkostrad),  Mayjen TNI I Gusti Ngurah Wisnu Wardana, S.E (Asrena Kasad), Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar (Aslat Kasad), Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han. (Danpaspampres), Brigjen TNI Harvin Kidingallo, S.H., S.T, M.Han. (Waasrenum Panglima TNI), Brigjen TNI Irawan, S.H. (Kababek TNI), Brigjen TNI Kris Doni Indriarto, S.I.P (Dirajenad), Brigjen TNI  Ahmad Fikri Musmar, S.E (Danpusdiklatpassus Kopassus), Brigjen TNI Putra Widyawinaya, S.H., M.P.M. (Asintel Kaskostrad), Brigjen TNI Faisol Izuddin Karimi, S.E. (Danrem 061/SK Bogor Kodam III/Slw)," tutur Kapuspen TNI.
 
"Sementara TNI AU 2 (dua) Perwira Tinggi TNI AU adalah Marsda TNI Yudi Bustami, S.Sos. (Dankopasgat), Marsma TNI Elia Adriyanto (Ir Kopasgat)," pungkas Kapuspen TNI, Brigjen TNI Nugraha Gumilar.

 

(Tukijo) IT

Pemkab Bekasi Dan DPRD Kab.Bekasi Kurang Responsif Keluhan Para Guru TPQ-TPA Menuai Tanggapan Serius Ketua FKPQ Kabupaten Bekasi

KABUPATEN BEKASI, IT - Terkait penyampaian keluhan dari sejumlah guru TPQ-TPA dalam diskusi interaktif saat Reses Anggota DPRD Kabupaten Bekasi digelar (11/11/2023) di Caping Resto Lambang Sari menyangkut Persoalan tidak sepenuhnya Pemkab Bekasi yang berada di bawah kepemimpinan PJ Dani Ramdan dalam merespon usulan dari Organisasi Keagamaan Islam Forum Komunikasi Pendidikan Al Qur'an FKPQ Kabupaten Bekasi tentang "Insentif Jasa Layanan Para Guru TPQ - TPA". Dimana terkesan secara eksplisit Pemkab Bekasi kurang memberikan perhatian atau "Doesn't Care About Religious And Humanitarian Education" sehingga menuai protes guru-guru TPQ - TPA dan tanggapan serius dari Ketua FKPQ Kabupaten Bekasi, Ustadz Mustagfirin MF.S.Pd.I MM, pada Sabtu (16/12/2023). 

Pasalnya selain usulan yang disampaikan melalui Kemenag Kabupaten Bekasi setiap tahunnya yang kemudian di tindak lanjuti Pemkab Bekasi dengan merealisasikan usulan dimana ada 896 Lembaga TPQ dan 3656 guru-guru serta 102.000 santri TPQ se Kabupaten Bekasi hanya 553 guru TPQ yang terealisasi sehingga selain belum secara maksimal terakomodir oleh Pemkab Bekasi dalam memberikan Insentif Jasa layanan dengan berdalih tidak adanya anggaran untuk itu.Namun persoalan tersebutpun selain menimbulkan permasalahan kecemburuan sosial diantara para guru TPQ-TPA tersebut. Ditambah dengan adanya pengurangan sebesar 25 persen dari quota tahun lalu serta sulitnya registrasi persyaratan dan input data dimana pada gilirannya justru menimbulkan implikasi lain.

 

Hal tersebut dikemukakan Ketua FKPQ Kabupaten Bekasi, Ustadz Mustagfirin MF.S.Pd.I MM,secara gamblang pada Awak Media.

 

"Untuk informasi berkaitan dengan jumlah usulan untuk guru silahkan hubungi pemangku kebijakan di Pemkab Bekasi.. akan tetapi usulan yang lama memang berbeda dengan usulan yang terbaru di tahun 2024..dari jumlah yang lalu berkurang 25%," ungkapnya (16/12/2023) malam.

 

Ditanyakan  bagaimana tanggapan dari Ormas Islam yang ada di Kabupaten Bekasi apakah mereka mengalami hal yang sama dengan Ormas Islam yang bapak pimpin?.

 

"Kami selaku Organisasi Mitra Kemenag Pada Seksi PD Pontren berharap besar agar jumlah quota yang di berikan di tambah karena jumlah lembaga LPQ di Kabupaten Bekasi sangat banyak dan agar bisa merata di berikan kepada semua lembaga," terang Mustagfirin.

 

Kemudian Ketua FKPQ Kabupaten Bekasi menjelaskan ketika di tanyakan bagaimana tanggapan dari Kementerian Agama perwakilan Kabupaten Bekasi terhadap persoalan ini? dan apakah ada response dari para Dewan yang responsif terhadap guru pengajar tersebut serta sejauhmana action yang di lakukan oleh para Dewan yang memang sudah di aspirasikan oleh  bapak?.

 

"Pihak kementerian Agama juga sudah merespon positif tentang permintaan kami,, akan tetapi karena memang belum ada quota tambahan yang di berikan Pemkab. Bahkan tahun 2024 quwotanya di kurangi 25% dari quwota tahun 2023," jelasnya.

 

"Mengenai para Dewan dari anggota DPRD Kabupaten Bekasi belum ada satupun yang merespon dan menindak lanjuti persoalan tersebut, apalagi sampai terealisasi. Walaupun hal itu sudah di sampaikan aspirasi tersebut dari kami untuk di tindak lanjuti demi kepedulian terhadap  tenaga pengajar guru guru ngaji atau guru guru TPQ," imbuhnya.

 

Selanjutnya, disinggung bagaimana penilaian bapak terhadap kinerja serta kepedulian PJ Bupati Dani Ramdan dalam merespon dan menyikapi persoalan insentif para guru TPQ-TPA?.

 

"Menurut penilaian kami kurang merespon, terbukti upaya dan usulan kami belum sepenuh nya terealisasi sampai saat ini, Kami berharap ditambah eeh malah berkurang, 25%," tandasnya.

Diketahui PJ Dani Ramdan di gadang-gadang akan meraih posisi Sekertaris Daerah pada Provinsi Jawa Barat yang ruang lingkupnya lebih besar, sementara untuk wilayah Kabupaten Bekasi saja seperti ini, bagaimana menurut bapak? apakah layak atau tidak dia menjabat pada jabatan yang lebih tinggi?.

 

"Penilaian kami hanya sebatas yang kami alami saja terkait usulan kami yang berulang dan sampai saat ini tidak terealisasi sepenuhnya. Kami berharap juga tidak dipersulit dengan berbagai syarat dan ketentuan yang ditetapkan, namun justru membuat kami semakin sulit untuk memenuhi nya, jadi realitanya seperti ini, tentunya masyarakat dapat menilai sendiri bila di kaitkan dengan kinerja PJ Bupati Dani Ramdan," tuturnya.

 

Ditanyakan Bapak puas dengan hasil kerja PJ Bupati Dani Ramdan terkait dengan persoalan yang bapak hadapi?.

 

"Puas atau tidak puas nya jasa layanan yang di berikan Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada para guru TPQ-TPA tidak memuaskan kita, karena masih banyak para guru  TPQ-TPA yang belum diakomodir oleh Pemkab Bekasi," tegas Mustagfirin.

 

Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa persyaratan yang diterapkan oleh Kemenag dan Pemkab Bekasi justru malah semakin membebani para guru TPQ-TPA yang berupaya untuk mendapatkan Jasa Layanan Masyarakat.

"Pengajuan Jasa Layanan Masyarakat tahun 2024 membebani para guru TPQ dalam input data Emis sampai cetak BAP karena tidak semua guru TPQ dapat masuk ke aplikasi Emis yang sekarang,  karena sering error dan offline ," tuturnya.

Ditanyakan lalu seharusnya bagaimana PJ Bupati Dani Ramdan menyikapi usulan bapak termasuk juga tindakannya terhadap para bawahannya bila terbukti menyalahi aturan?.

 

"Ya di realisasikan saja sepenuhnya usulan kami, sebab jangan sampai juga menimbulkan kecemburuan sosial diantara para guru TPQ-TPA tersebut di karenakan diberikan seperempat sementara tiga perempat lainnya tidak di berikan dan jangan dipersulit untuk registrasi, kasihan para guru-guru tersebut...ya demi kepedulian dan kemanusiaan," bebernya.

 

Lanjutnya," Ya kalau memang ada yang terbukti menyalahi aturan. PJ Bupati wajib menindak tegas baik secara sangsi administratif maupun sangsi tegas lainnya," pungkas Ketua FKPQ Kabupaten Bekasi, Ustadz Mustagfirin MF.S.Pd.I MM.

 

(JLambretta) IT

Mahfud MD Sampaikan Kunci Sambutan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023 di Jakarta

JAKARTA, IT – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan bahwa untuk mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas perlu kolaborasi antar instansi dan keterlibatan masyarakat.

“Partisipasi masyarakat merupakan investasi yang sangat bernilai karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yaitu dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek pembangunan,” kata Menko Mahfud saat memberikan sambutan kunci pada acara Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Mantan Ketua MK tersebut mengatakan bahwa Pemerintah sebagai penyelenggara layanan wajib memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, serta mampu meningkatkan dan memperluas kolaborasi antar unit vertikal, horizontal, maupun diagonal, sekaligus berupaya untuk menghilangkan ego sektoral, serta meningkatkan sinergi gotong royong demi mendukung pencapaian kinerja pemerintah.

“Kita menyadari bahwa keberadaan Pemerintah untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya untuk dilayani. Era reformasi memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk berperan serta dalam memberikan pendapat terhadap jalannya pemerintahan,” kata Mahfud.

Menko Polhukam juga menyampaikan salah satu tolok ukur kualitas pelayanan publik di Indonesia adalah melalui Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan Ombudsman. Pasalnya, negara membentuk Ombudsman Republik Indonesia untuk mewakili masyarakat berinteraksi dengan penyelenggara pelayanan publik.

Penilaian kepatuhan merupakan prasyarat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mendukung hal tersebut, maka seluruh penyelenggara pelayanan publik harus memenuhi standar pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Kedepannya, saya mengharapkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk dapat mengimplementasikan dan memahami standar pelayanan publik serta pemenuhan unit pengelolaan pengaduan di setiap instansi pelayanan publik,” kata Menko Mahfud.

 

(Ikhsan) IT

Camat Tambun Selatan Angkat Bicara Terkait APPB Laporkan Kades Setia Mekar Suryadi SH Atas Pelanggaran Pemilu DPRD Kab.Bekasi

KABUPATEN BEKASI, IT - Maraknya pemberitaan Media Online dan menjadi viral yang menyangkut tentang pelaporan Kades Setia Mekar, Suryadi SH oleh para mahasiswa yang tergabung dalam  Aliansi Pemuda Pembaharuan Bangsa (APPB) yang dimotori oleh Muhammad Fajar Waryono atas dugaan melakukan pelanggaran Pemilu DPRD Kabupaten Bekasi menuai tanggapan serius dari Camat Tambun Selatan, Sopian Hadi, pada Selasa (12/12/2023).

Hal tersebut di ungkapkan Camat Tambun Selatan saat di konfirmasi Awak Media di Kantor Kecamatan Tambun Selatan.

"Mudah-mudahan itu tidak benar adanya, ya, saya selaku Camat sebelum saya duduk di sini  sekarang karena memang kita ada Pemilihan Presiden, saya berharap jajaran saya  pemerintahan, bener ada di tengah-tengah sebagai wasit, jangan sampai nanti...karena sekarang yang ngawasin kita banyak, yang ngawasin kita Handphone, dua jari titik segala macem, sekarangkan uda manjur bangat tuh, asal ngetik-ngetik udah nyampe, nah mangkanya harapan saya mari kita jaga sama-sama, kalao memang toh misalnya..ya mudah-mudahan itu tidak tidak benarlah," ungkap Sopian Hadi pada indonesia-top.com.

Camat Tambun Selatan menekankan bahwa sebelumnya sudah kerapkali Ia melakukan sosialisasi kepada para Kepala Desa yang ada di bawah pengawasannya untuk selalu mnentaati Peraturan Pemerintah Pusat terkait Pemilu 2024.

"Oh jelas, ketika kita rapat minggon Kecamatan, minggon Desa, waktu kita kumpul di Polsek...kita bikin Deklarasi Damai Bersama kan kita pada kumpul dan waktu kita di pengajian juga, tolongdeh jaga Kampung kita jangan sampai ada masalah terutama kaitan dengan Pemilu," sambungnya.

Berkaitan dengan himbauan yang senantiasa disampaikan Camat Tambun Selatan dalam setiap pertemuan yang dilakukannya, terutama yang berkaitan dengan Pemilu. 

"Sejajaran semua Aparat Pemerintahan kita sebagai wasit jaga di tengah-tengah...jangan ada yang bermain ngemprit sono - ngemprit sini..kita bener-bener lurus .tegak lurus..sesuai dengn real yang akan kita jalankan," tegas Sopian Hadi.

Dirinya juga menegaskan bahwa sosialisasi tersebut bukan hanya dari dirinya saja, namun juga dari pihak Panwas, KPU dan Lainnya.

"Yang jelaskan instruksi bukan dari kita juga, kan dari temen-temen Panwas, KPU dan lain-lain, jajaran, mengenai Pemilu sudah di sampaikan mulai di Kabupaten di KPU di Panwas sampai di Kecamatan, saya pikir itu sudah lengkap, apalagi sekarang orang belajar bisa liat dari TV dari Buku yang jelas sudah taulah seperti apa, karena Pemilu ini bukan sekali-dua kali saya menganggap, ya tolong mari kita jaga dan jadi wasit yang bener," tandasnya.

Camat Tambun Selatan juga mengatakan bahwa, dirinya benar-benar menjalankan sesuai dengan Instruksi Presiden, Mendagri, Gubernur serta Bupati yang menyatakan bahwa ASN harus Netral di dalam Pemilu 2024.

"Kan ASN itu harus netral, jangan di belok belokan, tegak lurus kita karena kita wasit..udah jelas-jelas onthe track..udah harus, sekarang uda jadi keharusan, karena kita wasit..ya kita diliatin orang juga,"terangnya.

Terkait dengan Kades Setia Mekar, Suryadi SH yang di laporkan APPB ke Bawaslu atas dugaan kecurangan dengan melakukan pelanggaran Pemilu DPRD Kabupaten Bekasi Camat Tambun Selatan Menegaskan.

"Yang jelaskan disitu ada aturannya juga, kitakan punya Panwas ada KPU juga, semua juga mempunyai aturan main juga, kalau saya sih paling tidak ya..nanti ketika rapat kembali kita mengulas jangan sampai ada hal-hal yang tidak di inginkan, kalau memang ada keteledoran mungkin juga kita kembalikan lagi ke ruhnya," tegas Sofyan Hadi.

"Sebagai Pemimpin, sebagai Aparatur Sipil Negara walaupun dia bukan PNS tapi diakan Kepala Desa dan tidak boleh," pungkas Camat Tambun Selatan, Sopian Hadi.

(JLambretta)IT

Kegiatan Lelang Benda Sitaan Digelar KPKNL Kendari, Barang Sitaan 458 Dome Ore Nikel Dibandrol Nilai Limit Dengan Harga 42 Miliar Lebih

KENDARI, IT - Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung telah kembali melaksanakan kegiatan lelang benda sitaan pada Kamis(07/12/2023). Pelaksanaan kegiatan lelang kali ini dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari. Dimana yang menjadi objek lelang pada hari ini berupa 458 dome/tumpukan ore nikel yang terletak di lokasi pertambangan PT Antam Tbk Blok Mandiodo dengan nilai limit sebesar Rp42.317.000.000 (empat puluh dua miliar tiga ratus tujuh belas juta rupiah).(08/12/2023).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Tim Pusat Pemulihan Aset Kepala Bidang Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Joko Yuhono, S.H., M.H., Kepala Bagian Tata Usaha Abdillah, S.H., M.H., Kepala Sub Bidang Benda Sitaan pada Bidang Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Ratna Sari, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Program dan Laporan Abdul Haris Hoerudin, S.H, M.H., Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kepala Seksi PB3R pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Kepala KPKNL Kendari beserta para pejabat lelang KPKNL Kendari.

Tim PPA Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa, "Terkait dengan kegiatan lelang benda sitaan ini, dimana kegiatan ini dilakukan  terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi yaitu produksi dan penjualan secara melawan hukum ore nikel hasil pertambangan tanpa izin, serta tidak membayar dana reklamasi dan dana pasca tambang yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Swasta bersama pihak lainnya di kawasan hutan lindung dan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi PT Antam Tbk di Blok Mandiodo-Lasolo-Lalundu," tuturnya.

Lanjut Tim PPA," Pusat Pemulihan Aset melakukan pelelangan atas permohonan pendampingan penyelesaian barang sitaan yang dilayangkan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Hal itu dilaksanakan berdasarkan Pasal 45 KUHAP yakni sebagai berikut:

- Dalam hal benda sitaan dari terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- Apabila perkara masih ada di tangan Penyidik atau Penuntut Umum benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya;

- Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.

- Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

- Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Sebagai informasi, lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik e-auction open bidding yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id dengan waktu penawaran mulai 08.00-09.00 WIB atau 09.00-10.00 WITA," paparnya.

"Selanjutnya," sambung Tim PPA," Hasil bersih lelang akan dititipkan ke rekening Kejaksaan Negeri Konawe untuk dijadikan barang bukti di persidangan dalam perkara dimaksud," pungkas Tim PPA Kejaksaan Agung.

 

(Wahyu) IT