Bertemu Sekjen OECD, Mendag Zulkifli Hasan Dorong Akselerasi Keanggotaan Penuh Indonesia Agar Tentukan Arah Ekonomi Global

OSAKA,  IT  –Menteri  Perdagangan  Zulkifli  Hasan  mendorong Organisasi  Kerja  Sama  dan Pembangunan   Ekonomi   (Organisation   for   Economic   Co-operation   and   Development/OECD) untuk mengakselerasi  keanggotaan  penuh  Indonesia.  Dengan  keanggotaan  penuh  tersebut,  Indonesia  akan menjadi bagian dalam menentukan arah kemajuan perdagangan dan ekonomi global.Hal  ini  disampaikan  Mendag  Zulkifli  Hasan  saat  melakukan  pertemuan  dengan  Sekretaris  Jenderal OECD Mathias  Cormann  di  Osaka,  Jepang,pada  Sabtu  (28/10/2023). 

Pertemuan  digelar  di  sela  Pertemuan  Tingkat Menteri Negara G7 (Trade Ministers’ Meeting/ TMM) yang dilaksanakan pada 28—29 Oktober 2023. Turut mendampingi  Mendag  Zulkifli  Hasan  yaitu  Direktur  Jenderal  Perundingan  Perdagangan  Internasional Djatmiko Bris Witjaksono dan Staf Khusus Menteri Perdagangan Bara K Hasibuan.

 

“Kami  mengharapkan  dukungan  agar  proses  aksesi  Indonesia  dalam  OECD  berjalan  dengan  baik  dan cepat.  Kami  memandang  keanggotaan  OECD  hendaknya  lebih  inklusif  dengan  melibatkanlebih  banyak negara berkembang,” kata Mendag Zulkifli Hasan.

 

Sebelumnya,  Presiden  Joko  Widodo  telah  menyampaikan  arahan  agar  Indonesia  segera  masuk  menjadi anggota  penuh  OECD.  Sebagai  tindaklanjut  arahan  tersebut,  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian telah  mengirimkan  surat  kepada  Sekretaris  Jenderal  OECD  tentang  intensi Indonesia  menjadi  anggota OECD.

 

Menanggapi  intensi  Indonesia  tersebut,  beberapa  negara  anggota  OECD  seperti  Jepang,  Chili,  Inggris, Norwegia,  Australia,  Amerika  Serikat,  dan  Prancis  menyampaikan  tanggapan  positif  dan  mendukung rencana aksesi Indonesia.

 

Mendag Zulkilfi Hasan mengapresiasi tanggapan positif beberapa negara OECD atas pencalonan Indonesia sebagai anggota penuh. Saat ini Indonesia dalam tahap melakukan reviu Standards/ Guidelines OECD yang relevan   dengan   regulasi   nasional   sekaligus   membentuk   Tim   Nasional   Khusus   untuk   menangani keanggotaan Indonesia.

 

“Di sektor perdagangan, keanggotaan Indonesia pada OECD diharapkan semakin mendorong peningkatan kualitas kebijakan perdagangan sementara OECD akan memperoleh manfaat dari keanggotaan Indonesia sebagai representasi global south dan emerging economy,” tambah Mendag Zulkifli Hasan.

 

OECD  merupakan  organisasi  antarpemerintah  yang  bertujuan  mewujudkan  perekonomian  global  kuat, bersih,  dan  berkeadilan.  Saat  ini,  organisasi  tersebut  telah  beranggotakan  38  negara.

 

Beberapa  manfaat Indonesia menjadi anggota OECD antara lain, adanya dukungan reformasi domestik melalui akses tenaga ahli,  data  dan  statistik,  pertukaran  praktik  mutu (best  practice)dan  penelaahan  sejawat (peer  review). 

 

Melalui  OECD,  Indonesia  akan  turut  serta  dalam  menentukan  arah  kebijakan  global  melalui  upaya harmonisasi  kebijakan  di  tingkat  global. 

 

Selain  itu,  keanggotaan  Indonesia  dalam  OECD  akan  turut meningkatkan reputasi Indonesia menjadi tujuan investasi berkualitas dan berkelanjutan.

 

(Nurlaela) IT

Kemenkumham Gelar Uji Publik Terkait Revisi PP Np.28 Th 2019 Terkait Tarif Baru PNBP, Kemenkumham Buka Ruang Partisipasi Masyarakat

JAKARTA, IT - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan uji publik terkait usulan revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan ini bertujuan untuk membuka ruang bagi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap perubahan PP tersebut. (26/10/2023).

Tahapan uji publik, sebagaimana disampaikan Kepala Biro Keuangan Kemenkumham, Wisnu Nugroho Dewanto, merupakan tahap penting dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan untuk menyempurnakan materi secara lebih substansial.

“Tahapan ini (uji publik) tidak hanya sekedar formalitas belaka. Uji publik dilakukan supaya kita dapat melihat persepsi, masukan dari masyarakat, khususnya kepada pihak yang memang berkepentingan terhadap peraturan ini,” kata Wisnu, Rabu (25/10/2023) siang.

Dalam uji publik yang dihelat di Hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto selama tiga hari, 25–27 Oktober 2023, dilakukan secara hybrid dan menghadirkan peserta dari satuan kerja penghasil PNBP di Kemenkumham, yaitu Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Intelektual, Ditjen Imigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ditjen Administrasi Hukum Umum, dan Ditjen Pemasyarakatan, serta responden dari berbagai pemangku kepentingan.

Seperti disampaikan oleh Irawaty sebagai salah satu responden dari Pusat Inovasi dan Komersialisasi (PIK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang (LPPM UNNES), ia meminta penjelasan terkait biaya pemeliharaan pemegang hak paten lembaga pendidikan yang belum berhasil dikomersialisasi.

“Mohon penjelasan kebijakan sehubungan dengan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) untuk paten yang pemegang haknya adalah lembaga pendidikan, dan setelah tahun kelima belum berhasil dikomersialisasi. Bagaimana kebijakannya terkait dengan pembayaran biaya pemeliharaan?” katanya.

Sementara itu, menurut Kepala Bagian Keuangan Ditjen Kekayaan Intelektual, Rian Arvin mengatakan tidak terdapat perubahan biaya jasa tahunan untuk pemeliharaan paten.

“Paten yang belum komersialisasi setelah tahun kelima, untuk usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, serta lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dapat diberikan ketentuan tarif tertentu dengan mengajukan tarif Rp0 (nol rupiah), dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 (tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta),” tutur Rian Kamis (26/10/2023).

Penyesuaian terhadap jenis dan tarif PNBP Kemenkumham ini sudah dilakukan sejak tahun 2021. Setelah tahap uji publik terhadap konsep revisi PP Nomor 28 Tahun 2019 ini, langkah penyelesaian selanjutnya adalah harmonisasi RPP dan terakhir permohonan penetapan kepada presiden.

Sedangkan responden dalam kegiatan uji publik ini terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, yaitu kementerian/lembaga, institusi pendidikan, pemerintah kota/kabupaten, perusahaan, yayasan, dan lainnya. 

 

(Tedy/Zeqi) IT

Dinilai Pemborong Tak Bertanggung Jawab, Pengecoran Jalan Depan Desa Jejalen Jaya Dikomplain BPD, Perangkat Desa Dan Warga Setempat

KABUPATEN BEKASI, IT - Pekerjaan pengecoran jalan lingkungan yang berada tepat di depan Kantor Desa Jejalen Jaya menuai protes dan komplain BPD, Perangkat Desa maupun para warga setempat, pada Selasa (24/10/2023).

 

Pasalnya didalam melakukan pekerjaan pengecoran jalan selain meninggalkan sisa jalan yang belum di cor serta tidak dilengkapi papan proyek saat melakukan pengecoran jalan maupun sesudahnya dan hasil dari pengecoranpun retak-retak serta gompal usai dilakukan pengecoran oleh pemborong yang meninggalkan pekerjaan tersebut yang terkesan tak memiliki rasa tanggung jawab.

 

Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua BPD Jejalen Jaya, Okih Iskandar pada Awak media di Kantor Desa jejalen Jaya, pada (24/10/2023).

 

"Ya memang belum ada plangnya, ya saya juga belum menanyakan sama pemborongnya, sejak awal pengerjaan sampai sekarang ini memang tidak ada plangnya, hasilnya juga pada retak-retak dan pekerjaan itu juga belum selesai," katanya.

 

Ia juga mengatakan bahwa dirinya akan menuntut pada pemborong bila pekerjaan tersebut tidak di selesaikan dengan benar,

 

"Ya saya juga akan menuntut pak lah, sebab itu tanggung jawab saya juga, apa lagi sayakan terikat BPD, terkait BPD jugalah, sebagai pengawasan, apa lagi saya sebagai lembaga dari masyarakat," ungkap Wakil Ketua BPD Jejalen Jaya.

 

Sedangkan Kasi Kesra, Acep Supriadi juga menambahkan bahwa," Setiap pekerjaan kalu menurut sepengetahuan saya baik di lingkungan maupun baik pengerjaan yang dari Desa dengan ADD saja ada plangnya...seharusnya, inikan enggak ada, sejak awal pekerjaan dan ini pasti menjadi pertanyaan, kenapa tidak di pasang, berapa biayanya, ukuran lebarnya, panjangnya, perusahaannya siapa yang mengerjakan itu harus menurut saya," imbuhnya.

 

Disinggung tentang pelaporan dari pihak pemborong kepada Desa Jejalen Jaya Acep menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada.

 

"Belum ada pak, sampai sekarang ini belum ada dan perusahaannya juga belum jelas," terang Acep.

 

"Sama pak, kita BPD juga harus pertanyakan juga pak, kalau pekerjaan tidak ada PTnya, tidak ada kejelasan itu pekerjaan ilegal, habis tidak ada laporannya," potong Okih.

 

"Ini sama saja pekerjaan Siluman Jejalen Jaya," kata Okih dan Acep bersamaan seraya tertawa bersama.

 

"Saya komplain," tegas Okih,"Saya juga ingin pertanyakan volumenya, nominalnya dan jangka waktunya kan memang harus ada pak."

 

Wakil Ketua BPD Jejalen Jaya juga menghimbau kepada Pemborong maupun Dinas terkait agar segera merapihkan dan menyelesaikan pekerjaannya yang ditinggalkan begitu saja.

 

"Ya harus di rapihkan, yang retak-retak juga harus di rapihkan lagi, harus di selesaikan sesuia dengan yang telah ditentukan dankita akan komplain," ujar Okih dan Acep.

 

Disinggung tentang ada tidaknya pekerjaan yang ditinggalkan seperti ini sepengetahuan mereka di wilayah Desa jejalen Jaya.

 

"Setahu saya pekerjaan yang di angkat dari ADD ..rapih, tidak ada di tinggalkan, dilihatnya juga kurang sreg, dan di Jejalen Jaya enggak ada pekerjaan seperti ini ditinggalkan," kata Acep bersama Okih.

 

Okih menegaskan bahwa pekerjaan pengecoran tersebut tidak benar."Ya kaga benerlah," kata Okih," Ya enggak benerlah pak," sambut Acep.

 

"Kalau sampai besok tidak di perbaiki, kita dari pihak Desa meminta pihak Dinas terkait agar memberikan sangsi tegas kepada pihak pemborong yang meninggalkan pekerjaannya kurang lebih 20 meter dan lebar 4 meter dengan ketebalan 15 cm. terkesan tidak bertanggung jawab," pungkas mereka.

 

Sementara Aseng anggota BPD lainnya mengatakan,"Ya kalau menurut peraturan ya kurang bagus, ya seharusnya ada pemberitahuan..apa tuh namanya, papan plangnya, retak-retak juga seharusnya enggak dong..KW nya kali, menurut saya di Jejalen Jaya pekerjaan yang ditinggalin begini ya enggak ada sih dan baru ini," jelasnya.

 

"Saya ngukur pertama 200 meter panjangnya, plang enggak ada..ya enggak bener, ini kerjaan APBD, satahu saya tidak ada pekerjaan seperti ini, saya kecewa kalau pekerjaan ini enggak di lanjutkan, itu berhubungan dengan hukum..kita bisa laporin..ya harus diselesaikan,"tandas Aseng.

 

Pemborong, Konsultan Dan Pengawas Dinas Dinilai Warga "Pe'a" 

 

Disisi lain warga setempat yang menyaksikan kegiatan tersebut mengatakan bahwa," Ah ini mah pemborongnya aja yang gak bener sama pengawas dari Pemdanya, seharusnya konsultan juga ada ikut ngawasin sama orang Pemdanya, jadi kerjaan ngecor enggak disisain begini<" ungkap Y menyeringai.

 

Sedangkan Z menegaskan bahwa, Pengawas pekerjaan dari Pemkab Bekasi maupun Konsultannya wajib terkena sangsi tegas.

 

"Itu pengawas dari Dinas harus di kasih sangsi tegas, karena enggak mau kerja ngawasin pekerjaan...kan sudah di gaji sama pemerintah,"tebih Z.

Lanjutnya,"Dan konsultannya juga harus bertanggung jawab...kan sudah di bayar mahal sama pemerintah, termasuk pemborongnya itu juga gak bener, gak bertanggungjawab.. kalau bisa jangan di bayar itu pemborong Pe'a," tukas Z.

"Pengawas dari Pemda sama Konsultannya juga pada Pe'a," tandas keduanya seraya tertawa lepas.

Berdasarkan pantauan dan penelusuran Tim Awak Media di lokasi memang tidak terlihat papan proyek terpampang di lokasi. Terlihat hasil pekerjaan banya yang retak-retak serta gompal-gompal. Ditambah dengan sisa ruang pengecoran yang tidak diselesaikan oleh pemborong sepanjang kurang lebih 20 meter dengan lebar 4 meter tanpa menggunakan beskos.  

(Joggie) IT

Menhan Ri,Panglima TNI Dan Gubernur Jatim Mendampingi Presiden RI Joko Widodo Resmikan RSAD Tingkat III Dan RSAL TK.II di Surabaya

JAWA TIMUR, IT - Panglima TNI Mendampingi Presiden RI Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Angkatan Darat Tk. III Kesdam V/Brawijaya dan Rumah Sakit Angkatan Laut Tk. II dr. Soekantjo Jahja Puspenerbal Juanda yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, di Surabaya Jawa Timur, Minggu (22/10/2023).

Dalam keterangannya Kabidpenum Puspen TNI mengatakan bahwa,"Rumah Sakit Angkatan Darat Tk. III Kesdam V/Brawijaya dan Rumah Sakit Angkatan Laut Tk. II dr. Soekantjo Jahja merupakan rumah sakit layanan kesehatan milik TNI AD dan TNI AL yang berkomitmen untuk menyediakan pelayanan kesehatan terpadu dan berkualitas tinggi kepada anggota TNI AD dan AL,  PNS TNI AD dan AL beserta keluarganya dan juga masyarakat umum lainnya, dengan dukungan pelayanan dokter spesialis, subspesialis, perawat berkualitas dan peralatan yang bertekhnologi tinggi," katanya.

"Dalam melayani pasien-pasien tersebut, di kedua rumah sakit Rumah Sakit Angkatan Darat Tk. III Kesdam V/Brawijaya dan Rumah Sakit Angkatan Laut Tk. II dr. Soekantjo Jahja, dilengkapi dengan peralatan medis yang modern dan lengkap," ungkapnya.

Ia juga mengatakan bahwa, Kedua rumah sakit tersebut, hingga kini telah memiliki peralatan yang berkualitas dan modern diantaranya  laboratorium, ruang analisa, laboratorium kateterisasi (Cath lab), dan Ruang CT Simulator.

"Dalam peresmian tersebut, Presiden RI berkesempatan  melaksanakan peninjauan rumah sakit bersama-sama dengan Menhan RI Prabowo Subiyanto, Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono S.E., M.M., Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P," tutur Kabidpenum Puspen TNI

"Sementara itu, " lanjutnya,"Para pejabat TNI yang turut mendampingi Panglima TNI dalam kegiatan peresmian, diantaranya Asops Panglima TNI Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad, Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Hery Puranto, S.E., M.M., Aslog Panglima TNI Laksda TNI Budi Sulistyo, Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono dan Kapusbintal TNI, Laksma TNI Drs. Ian  Hariyawan," tandas Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi.

 

(Pendi) IT

Caleg Perindo Abang Gipong Gelar Turnamen Sepak Bola, Ketua DPD Perindo Kab Bekasi, Budiono : Target Setiap Dapil Bisa Sumbang Kursi

KABUPATEN BEKASI, IT - Turnamen sepak bola di gelar Calon legislatif (Caleg) dari Partai Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Dapil 2 Cikarang Barat- Cibitung dengan nomor urut 8, Sarmo Masta yang akrab disapa Abang Gipong berlangsung cukup meriah dengan diwarnai oleh penampilan Marching Band para Pelajar SMPN 3 Suka Danau.

 

Turnamen yang bernama Liga Beling Jilid 4 itu mengangkat slogan "Ajang Silaturahmi Bukan Adu Gengsi" mendapat dukungan penuh dari DPD Partai Perindo Kabupaten Bekasi dengan mengambil tempat di lapangan Sepak Bola Desa Suka Danau, pada Sabtu (21/10/2023).

Dijumpai Awak media saat Turnamen berlangsung di lapangan bola Desa Danau Indah, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bekasi, Budiono menyatakan bahwa dirinya sangat mendukung penuh atas di gelarnya turnamen sepak bola tersebut.

 

"Dengan adanya kegiatan kepemudaan ini kami sangat mendukung, sebab olahraga sepakbola masih banyak diminati kaum milenial," ucapnya.

Ia berharap para Calon Legislatif (Caleg) Partai Perindo agar turun ke lapangan untuk mengadakan konsolidasi dan pertemuan tatap muka dengan para konstituen agar lebih di kenal. sehingga kedepannya di 2024 nanti mereka dapat mendulang suara maksimal di setiap Dapil.

"Target dari Partai Perindo tidak muluk-muluk, insya allah..mudah-mudahan dengan semangat dan motivasi tinggi kita punya target di setiap Dapil bisa menyumbang kursi, berarti kalau misalnya ada tujuh Dapil berarti itu kita bisa menyumbang7 kursi," ungkapnya.

 

Lanjutnya," Yang apa..yang intinya nanti kita punya kekuatan Partai Perindo itu, punya kekuatan apa?..keputusan dan kebijakan yang bisa berpihak pada masyarakat Kabupaten Bekasi, wabil khusus untuk Dapil 2 dengan adanya Turnamen seperti ini..itu membuat keyakinan saya sebagai ketua tambah percaya diri," tandasnya.

 

"Tadi saya berdiskusi dengan Pak Sarmo dan rekan-rekan pengurus DPC. Untuk Dapil 2 kayaknya ada peluang untuk 2 kursi dan itu harus di wujudkan dengan apa?, dengan kekuatan mesin Partai, yang paling utama dengan apa?.. dengan motivasi dan semanagat juang para Caleg-caleg di Dapil 2. Karena bicaranya kita bukan bicara individu, ketika mencalonkan diri kita bicaranya kerja tim, baik itu dari mesin Partai maupun dari teman-teman Caleg itu sendiri,"

Berkenaan dengan itu, Budiono mengucapkan Hari Sumpah Pemuda, semoga para pemuda bisa kreatif dan inovatif membangun wilayahnya. 

 

Hadir mendukung kelancaran acara tersebut Ketua DPD Partai Perindo, Budiono beserta jajaran, Kepala Desa Suka Danau, Narmin beserta perangkat dan masyarakat setempat yang antusias untuk menyaksikan turnamen pertandingan sepak bola tersebut.

 

(Joggie) IT

Optimalkan Penyuluhan , Polres Purwakarta Turunkan Tim Satbinmas Guna Mencegah Terjadinya Bullying Dikalangan Para Pelajar Sekolah

JAWA BARAT, IT - Untuk mencegah kekerasan atau lebih dikenal bullying di kalangan pelajar, Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat  turunkan tim penyuluh dari Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas). Kali ini kegiatan penyuluhan dilaksnakan di SDIT Al-Gozali yang berada di Kelurahan Purwamekar, Kecamatan/Kabupaten Purwakarta, pada Jumat, 20 Oktober 2023.

Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain melalui Kasat Binmas, AKP Randy Freshtiadie mengatakan, dalam kegiatan tersebut Satbinmas Polres Purwakarta menyampaikan materi tentang jenis-jenis bullying, dampak negatifnya, serta cara mencegahnya.

Ia menjelaskan, dalam penyuluhan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswi  tentang arti pentingnya menghormati dan mendukung satu sama lain.

"Bullying merupakan tindakan yang tidak bisa dianggap remeh, karena dapat berdampak serius pada korban. Baik secara fisik maupun psikologis. Bullying merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang berpotensi mengganggu perkembangan mental dan emosional korban," Ucap Randy, pada Selasa, 26 September 2023.

Untuk itu, dikatakan Randy, pihaknya senantiasa mengajak siswa-siswi untuk aktif melaporkan setiap kejadian bullying yang mereka saksikan atau alami kepada pihak sekolah atau pihak berwenang.

"Hal itu sebagai langkah pertama yang sangat penting dalam memberantas perilaku tersebut. Sebagaimana arahan Kapolres Purwakarta, berpesan kepada para siswa-siswi untuk terus mendukung upaya pencegahan bullying di kalangan pelajar," ungkapnya

Diharapkan, Kata Randy, melalui kerjasama antara kepolisian, sekolah, dan masyarakat maka masalah bullying dapat diminimalkan dan siswa-siswa bisa tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang positif.

"Tentunya itu bisa terwujud dengan baik dengan intensif dilakukan pencegahan terhadap kasus bullying di sekolah," ujarnya. 

 

(Yusuf) IT

Neraca Perdagangan Catatkan Surplus 41 Bulan Berturut-turut, Kepala BKF Sebut, Kinerja Sektor Eksternal Masih Kuat Dan Akan Terus Dijaga

JAKARTA, IT – Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus sebesar USD3,42 miliar pada bulan September 2023. Capaian ini merupakan surplus selama 41 bulan berturut-turut. Secara kumulatif Januari hingga September 2023, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai USD27,75 miliar, (17/10/2023).

“Di tengah tren moderasi harga komoditas dan perlambatan kinerja pertumbuhan ekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus. Hal ini menunjukkan kinerja sektor eksternal Indonesia yang masih kuat dan akan terus kita jaga ke depannya”, ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangan resminya, Selasa (17/10).

Lebih lanjut, Febrio menjelaskan, meskipun masih mencatatkan surplus, aktivitas perdagangan internasional Indonesia mengalami penurunan sejalan dengan tren moderasi harga komoditas global serta perlambatan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang utama. Harga beberapa komoditas ekspor utama Indonesia seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan nikel mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun lalu.

“Bank Dunia memperkirakan bahwa harga komoditas global pada tahun 2023 akan termoderasi sebesar minus 21,2 persen dibanding tahun 2022 sebagai dampak dari meningkatnya tensi geopolitik dan pelemahan Tiongkok, sesuai laporannya dalam Commodity Market Outlook 2023,” kata Febrio.

Sementara itu, ekspor September 2023 tercatat sebesar USD20,76 miliar. Angka tersebut mengalami kontraksi 16,17 persen (year on year/yoy) dari basis angka yang tinggi (high base) tahun lalu, utamanya pada sektor industri dan pertambangan. Secara kumulatif, ekspor periode Januari hingga September 2023 mencapai USD192,27 miliar.

“Impor Indonesia mencatatkan nilai sebesar USD17,34 miliar atau turun 12,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan nilai impor terjadi pada bahan baku atau penolong dan barang modal, sementara impor barang konsumsi masih tumbuh sebesar 4,74 persen (yoy). Secara kumulatif, impor periode Januari hingga September 2023 tercatat USD164,52 miliar,” ujar Febrio.

Menurut Febrio, penurunan nilai ekspor dan impor tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga terjadi pada banyak negara mitra dagang utama Indonesia, seperti Tiongkok, India, Amerika Serikat, Vietnam, dan Korea Selatan. Febrio menilai hal tersebut sejalan dengan tren perlambatan ekonomi global. Meskipun dari nilai ekspor terjadi penurunan, namun dari volume, ekspor Indonesia masih menunjukkan peningkatan sebesar 7,29 persen selama periode Januari hingga September 2023.

“Volume ekspor unggulan Indonesia, seperti bahan bakar mineral termasuk batu bara, minyak hewani atau nabati, besi baja, dan juga nikel masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan,” kata Febrio.

Dalam menghadapi tantangan perlambatan global yang semakin kompleks, Pemerintah tetap optimis dan berkomitmen untuk mengatasi dampak dari perlambatan global. Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan memantau secara cermat dampak perlambatan global terhadap ekspor nasional.

“Pemerintah juga telah menyiapkan langkah antisipasi melalui dorongan terhadap keberlanjutan hilirisasi SDA (sumber daya alam), peningkatan daya saing produk ekspor nasional, serta diversifikasi mitra dagang utama,” ujar Febrio. 

 

(BKF/dep/al/iksn) IT